Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara untuk mendorong elektrifikasi operasional tambang.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu, untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan di antaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk pembangunan instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan pembangunan instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia setrumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," kata Priyadi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi 8 persen bukan angka mustahil jika reformasi regulasi dilakukan secara konsisten...

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7-8 persen sangat mungkin untuk dicapai apabila reformasi regulasi dapat dilakukan secara konsisten.

“Pertumbuhan 7-8 persen sangat mungkin dicapai. Kita pernah mencapainya pada 1986-1996, terutama karena reformasi regulasi. Jadi 8 persen bukan angka mustahil jika reformasi regulasi dilakukan secara konsisten,” kata Seto dalam acara DBS Metal and Mining Forum 2025, di Jakarta, Rabu.

Seto mencontohkan studi kasus sebuah perusahaan alas kaki di Jawa Tengah yang harus memproses izin AMDAL selama hampir dua tahun. Karena itu, pemerintah sedang merancang kebijakan jalur khusus untuk industri padat karya agar proses AMDAL bisa lebih cepat.

Meski demikian, Seto menilai Indonesia mampu menavigasi gejolak global karena telah melewati berbagai krisis. Saat ini Indonesia memiliki lebih banyak instrumen fiskal dan moneter. Menurut dia, reformasi struktural dan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu dalam menghadapi ketidakpastian global.

Indonesia menargetkan untuk bisa keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Untuk itu, menurut Seto, produk domestik bruto (PDB) per kapita perlu mendekati 15.000 dolar Amerika Serikat (AS). Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5 persen, target tersebut akan membutuhkan waktu panjang.

“Itu sebabnya kita perlu tumbuh lebih cepat, 6-7 persen. Presiden bahkan menargetkan 8 persen,” ujar dia.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai risiko eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi mitra dagang seperti Tiongkok dan Eropa, ketegangan geopolitik, penataan ulang rantai pasok global akibat kebijakan tarif AS, hingga perbedaan arah kebijakan ekonomi berbagai negara.

Seto menambahkan bahwa sejumlah isu tidak boleh diabaikan, termasuk disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI), ketahanan pangan global, dan perubahan iklim.

Tingginya ketidakpastian global juga berdampak pada turunnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Tiongkok, sumber FDI terbesar bagi Indonesia, juga menekan investasi luar negerinya.

“Ini membuat banyak negara berkembang kesulitan mengembangkan industri dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Karena itu kita perlu mencari sumber investasi alternatif,” kata Seto lagi.

Perlambatan ekonomi Tiongkok juga memicu kekhawatiran atas kelebihan kapasitas (overcapacity) industri negara itu, yang kini dialihkan ke pasar global, kecuali AS.

“Ekspor ke AS anjlok, tetapi ekspor ke ASEAN dan negara lain justru melonjak. Jika ini perdagangan yang adil, bukan dumping, tentu tidak masalah. Namun jika mengarah pada praktik tidak adil, pemerintah akan turun tangan,” ujar Seto.

Terkait investasi di sektor logam dan pertambangan, khususnya hilirisasi nikel, Seto menyebut bahwa Indonesia tidak lagi mengharapkan lonjakan investasi seperti lima tahun terakhir.

Alasan pertama, perlambatan ekonomi Tiongkok membuat negeri itu lebih fokus pada pasar domestik. Alasan kedua, kapasitas produksi nikel Indonesia sudah sangat besar, mencapai 65-70 persen dari produksi global tahun ini.

Untuk mineral kritis, ekspansi tetap berlangsung. Aluminium dinilai akan mendapat momentum besar, karena beberapa proyek besar sedang berjalan.

Pada nikel dan baterai, fokus utamanya bukan ekspansi besar, melainkan penyelesaian proyek yang sudah berjalan, seperti pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan tambahan kapasitas 240.000 ton tahun depan yang bahkan disebut menjadi sorotan pasar global karena risiko kelebihan pasokan.

Di luar Tiongkok, Seto juga mengatakan bahwa Indonesia kini memiliki ekosistem komponen baterai yang paling lengkap, mulai dari alumina, aluminium elektrolitik, anoda (untuk baterai NCM dan LFP), copper foil, material katoda LFP, sel baterai, hingga battery pack.

Untuk banyak komponen, kapasitas Indonesia berada di posisi satu atau dua secara global di luar Tiongkok. Karena itu, ujar dia, Indonesia dapat menjadi sumber diversifikasi rantai pasok baterai bagi pasar internasional.

“Menurut saya, kita hanya perlu menarik sebagian komponen yang kami anggap sangat krusial. Misalnya, prekursor untuk LFP. Kami sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan agar mereka berinvestasi di Indonesia. Kita sudah memiliki fasilitas pemurnian litium, jadi sebenarnya rantainya sudah cukup lengkap,” kata Seto pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

disebabkan oleh penurunan kinerja subsektor pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, serta bijih logam

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertambangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2025 dengan pertumbuhan minus 1,98 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Jadi betul bahwa lapangan usaha kategori pertambangan dan penggalian (pertumbuhannya) negatif,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan bahwa kontraksi pada sektor ini terutama disebabkan oleh penurunan kinerja subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), batu bara, serta bijih logam.

“Pertambangan batu bara pada triwulan III terkontraksi sebesar 7,29 persen karena penurunan permintaan di pasar global. Batu bara, kalau kita lihat di data ekspornya juga kontraksi,” kata dia.

Selain batu bara, pertambangan bijih logam turut mengalami kontraksi sebesar 3,19 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya produksi bijih tembaga dan emas, terutama di wilayah Papua.

“Utamanya bijih tembaga dan emas, terutama di Papua. Sepertinya ini (terkait) Freeport, kemarin ada beberapa kondisi kahar yang kemudian menyebabkan penurunan produksi dari tembaga dan emas,” ujar Edy.

Terlepas dari sektor pertambangan, BPS mencatat bahwa sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan III 2025.

Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap total produk domestik bruto (PDB) yaitu industri pengolahan mencapai 19,15 persen.

Industri pengolahan juga tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,13 persen.

Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni jasa pendidikan yang tumbuh 10,59 persen yoy, didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan.

Sementara dari sisi pengeluaran, BPS mencatat bahwa seluruh komponen juga mengalami pertumbuhan positif pada periode yang sama.

Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,14 persen.

Pada triwulan III 2025, komponen ini tumbuh sebesar 4,89 persen, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor yang tumbuh 9,91 persen yoy, terutama didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor barang nonmigas serta ekspor jasa.

Secara nasional, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy) pada triwulan III 2025, dengan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.444,8 triliun atau meningkat dari Rp3.279,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) mencapai 1,43 persen, sementara pertumbuhan secara kumulatif atau sepanjang Januari-September 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (ctc) tercatat 5,01 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait aturan dolar eksportir atau DHE yang hasilnya dianggap belum memuaskan.

Kurang optimalnya hasil dari penerapan DHE dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu yang dibahas adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.

Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.

"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Namun, Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.

"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.

Saat dikonfirmasi kembali apakah aturan DHE ini akan direvisi, Purbaya mengaku belum mengetahui, meski dia mengikuti rapat tersebut.

"Saya gak tahu. Ikut tapi kayanya gak denger deh," jawabnya.

Lebih lanjut, Purbaya, menjelaskan nantinya pemerintah akan melakukan diskusi kembali mengenai aturan DHE, dimana keputusan akhir akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

"Mereka akan diskusikan lagi, biar aja nanti pak presiden yang umumin, saya nggak ngerti itu," tutur Purbaya.

DItemui di tempat terpisah, Airlangga mengatakan bahwa aturan DHE akan segera dievaluasi.

"Kita akan evaluasi. Kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Saat ditanya wartawan soal kendala DHE, Airlangga menyangkal bahwa kendala DHE berasal dari sisi pengusaha.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha. Kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya.

Menko perekonomian itu juga mengatakan belum akan melakukan revisi aturan, melainkan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto buka suara terkait aturan DHE yang hasilnya dianggap belum memuaskan. Airlangga berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi aturan tersebut.

"Kita akan evaluasi. Kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Airlangga juga menampik anggapan yang menyebut bahwa kendala DHE bukan dari sisi pengusaha, namun karena transfer dana yang terdisrupsi.

Saat ditanya soal revisi aturan DHE, Airlangga pun hanya menjawab, "Evaluasi dulu."

Kurang optimalnya hasil dari penerapan DHE dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.

Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.

"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Namun Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.
"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu yang dibahas adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.

Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.

"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Namun Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.

"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.

Saat dikonfirmasi kembali apakah aturan DHE ini akan direvisi, Purbaya mengaku belum mengetahui, meski dia mengikuti rapat tersebut.

"Saya gak tahu. Ikut tapi kayanya gak denger deh," jawabnya.

Lebih lanjut, Purbaya, menjelaskan nantinya pemerintah akan melakukan diskusi kembali mengenai aturan DHE, dimana keputusan akhir akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

"Mereka akan diskusikan lagi, biar aja nanti pak presiden yang umumin, saya nggak ngerti itu," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga melihat penerapan mandatori yang diterapkan dari Maret 2025 dinilai belum optimal. Menurutnya Evaluasi akan dilakukan pemerintah untuk melihat sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE.

"Sudah. Tapi memang perlu juga kita terus pelajari. Karena dari yang sudah diterapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam ini," Kata Prasetyo usai rapat, Minggu (12/10/2025) malam.

Ketika ditanya alasan yang menjadi kendala penerapan DHE belum optimal, Prasetyo menjawab hal ini masih dipelajari.

"Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta segera untuk dipelajari kembali," tutur Prasetyo.