Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat tembus hingga 20% melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang disebut akan diterapkan dalam waktu dekat.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menilai angka penghematan yang dipatok pemerintah masih terlalu tinggi. Pasalnya, cakupan kebijakan yang terbatas hanya pada hari tertentu dan kelompok pekerja tertentu akan meminimalisir dampak signifikannya.

“Klaim pemerintah [hemat] 20% terlalu tinggi, mengingat pada lockdown Covid-19 pengurangan BBM hanya sekitar 10%-15%,” ujar Putra kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Putra menjelaskan bahwa pada masa pandemi, pembatasan mobilitas jauh lebih ketat dan masif dibandingkan rencana WFH saat ini. Dengan skenario satu hari kerja dari rumah yang dimulai dari ASN, angka penurunan konsumsi energi perlu diestimasi kembali secara lebih seksama.

Meski dampaknya diperkirakan tidak akan terlalu besar, kebijakan ini dipandang tetap memiliki nilai positif sebagai bagian dari diversifikasi solusi. Dia menambahkan bahwa skenario ini harus tetap dicoba karena opsi kebijakan lain untuk menekan konsumsi BBM saat ini sangat terbatas.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk segera merumuskan detail teknis agar implementasinya tidak sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memicu benturan kepentingan dengan para pelaku usaha di sektor riil. Dunia usaha memiliki kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas serta berkurangnya serapan konsumsi masyarakat akibat berkurangnya mobilitas.

Pemerintah perlu mencari jalan tengah dan melakukan pemetaan secara sektoral agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Penyesuaian skema kerja yang tepat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara target efisiensi energi nasional dan stabilitas produktivitas ekonomi.

"Tentunya para pelaku usaha memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah karena potensi imbas penurunan konsumsi dan produktivitas sehingga perlu dilihat jalan tengahnya dan secara sektoral bagaimana bisa lebih optimal," pungkasnya.

Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

"Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta.

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja. Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional. Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan gagasan pemerintah untuk penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memahami bahwa penghematan penggunaan bahan bakar perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga minyak imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah.

“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.

Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).