Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan gagasan pemerintah untuk penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memahami bahwa penghematan penggunaan bahan bakar perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga minyak imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah.

“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.

Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (11/3/2026).

Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp358 triliun per Februari 2026. Realisasi itu setara 11,4% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp493,8 triliun per Februari 2026. Realisasi itu setara 12,8% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp135,7 triliun atau setara 0,53% dari PDB.

“Memang desain APBN kita defisit, dan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih berasa,” ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp35,9 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan signifikan defisit APBN. Pada akhir Februari 2025, defisit APBN mencapai Rp30,7 triliun atau setara 0,13% dari PDB.

Artinya, defisit APBN Februari 2026 yang sebesar Rp135,7 triliun naik 342,4% dibandingkan APBN Februari 2025.

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengkaji dampak kenaikan harga minyak global ke APBN yang tersulut imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Purbaya bahkan menyatakan bahwa Kemenkeu sudah melakukan exercise apabila harga minyak dunia naik ke US$92 per barel akan berimbas ke pelebaran defisit fiskal ke angka 3,6%-3,7%.

"Kami sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke US$92, apa dampaknya ke defisit? Kalau enggak diapa-apain, defisit kita naik ke 3,6%-3,7% kalau enggak salah, dari PDB, itu kalau kita enggak ngapa-ngapain," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memastikan pihaknya akan melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan lonjakan harga minyak tidak membuat belanja subsidi BBM bengkak. Dia juga menekankan bahwa pemerintah masih bisa menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% apabila harga minyak menyentuh level US$92 per barel.

Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, Indonesia pernah mengalami lonjakan harga minyak yang lebih tinggi ketika harga global menyentuh level US$150 per barel.

"Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai US$150 per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tetapi enggak jatuh ekonominya," katanya.

Kendati demikian, Purbaya menyebut pemerintah tidak menutup opsi untuk menaikkan harga BBM apabila nantinya kenaikan harga minyak tidak terbendung lagi terhadap anggaran subsidi energi.

"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau memang harganya tinggi sekali, anggaran enggak ketahan lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan agar Indonesia mencari alternatif pasokan minyak dari negara di luar Timur Tengah.
Hal itu perlu dilakukan seiring memanasnya konflik usai militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Konflik memicu kekhawatiran terhadap harga minyak global, terlebih Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa perang memang terjadi jauh di Iran. Namun, dampaknya bisa terasa di pasar tradisional, pada ongkos transportasi, dan dapur rumah tangga Indonesia.
Dia mengingatkan, harga minyak memengaruhi harga pangan dan transportasi. Inflasi bisa meningkat. Pengeluaran rumah tangga untuk energi membengkak dan menggerus kebutuhan lain.
"Untuk itu, dalam jangka pendek, sebaiknya Indonesia perlu mulai mencari alternatif pasokan minyak dari Nigeria, Australia, atau Amerika Latin untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri," ucap Fabby dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Selain itu, rencana mengurangi ketergantungan LPG dari Timur Tengah yang sudah lama dibicarakan, juga harus segera diwujudkan menjadi kebijakan nyata. Menurut Fabby, kesepakatan dengan AS sebenarnya sudah ada, namun masih menunggu persetujuan parlemen.
"Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia rentan dan membahayakan ketahanan energi jangka panjang," imbuhnya.
Fabby mengatakan, pasca serangan AS-Israel terhadap Iran, harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dia berpendapat, harga minyak bisa tembus ke level US$100 per barel jika konflik tak berkesudahan.
Bagi Indonesia, kata Fabby, saat harga minyak US$100 per barel harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun.
"Jika harga benar-benar menyentuh US$100, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg," katanya.
Sebelum konflik ini, Fabby mengatakan bahwa belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Adapun asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Artinya, setiap kenaikan harga di atas asumsi tersebut langsung memperburuk defisit. Fabby mengingatkan, jika harga mencapai US$100, dampaknya akan menciptakan lubang besar dalam anggaran negara, yang sebelumnya sudah ketat karena kebijakan penghematan dan prioritas program pemerintah.
"Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tertekan. Ketika rupiah melemah Rp1.000 saja, biaya impor bisa bertambah ratusan miliar rupiah," ucap Fabby.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela berpotensi memicu gejolak harga energi dunia, khususnya minyak bumi, yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat. Menurut laporanBloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan ketegangan di Venezuela akan mendorong kenaikan harga minyak dunia dalam jangka pendek. Namun, dalam horizon jangka panjang, arah harga justru berpotensi berbalik.

“Ketegangan di Venezuela ini akan menaikkan harga minyak dunia secara temporer. Tetapi dalam jangka panjang justru berpotensi menurunkan harga, karena produktivitas Venezuela yang melejit pasca masuknya perusahaan minya AS,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (5/1/2026).

Bagi Indonesia, dia menyebut lonjakan harga minyak menjadi risiko nyata mengingat statusnya sebagai negara net importir minyak mentah.

“Jika harga minyak bumi benar-benar naik, sebagai net importir sekitar hampir 1 juta bpd [barrel per hari] minyak bumi, tentunya Indonesia akan mengalami tekanan, walaupun secara temporer,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit, yakni antara menambah beban subsidi BBM atau membiarkan harga energi naik. Hal ini terjadi di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Diperlukan subsidi BBM lebih besar saat APBN sedang kesulitan, atau masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal di saat daya beli sedang lemah, dilema yang tidak mudah bagi Indonesia,” tuturnya.

Wijayanto menilai, dinamika geopolitik Venezuela mencerminkan ambisi AS menguasai cadangan minyak terbesar dunia sekaligus menahan pengaruh ekonomi China

Menurut Wijayanto, keinginan AS untuk mengendalikan Venezuela sebenarnya sudah berlangsung lama, namun memperoleh momentum kuat seiring perubahan lanskap geopolitik global, termasuk aksi Rusia di Ukraina.

Adapun saat ini, posisi AS saat ini sebagai eksportir gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) terbesar kedua dunia memperkuat kepentingan strategis tersebut.

Wijayanto menyebut, penguasaan atas Venezuela sama artinya dengan mengendalikan pasar minyak dunia. Jika minyak dan LNG berada dalam satu kendali, maka pengaruh terhadap pasar energi global hingga perekonomian dunia akan semakin besar.

Dari sisi geopolitik, ujar Wijayanto, langkah ini juga dinilai sebagai upaya AS memutus ketergantungan China terhadap pasokan minyak Venezuela.

“Selama ini sekitar 80% ekspor minyak mereka ditujukan ke China. Venezuela menyuplai sekitar 7% kebutuhan impor minyak China,” lanjutnya.

Meski demikian, Wijayanto menilai ada sisi positif yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Kenaikan harga minyak biasanya diikuti oleh penguatan harga komoditas energi lainnya.

“Sisi positifnya, jika harga minyak bumi naik, maka harga komoditas energi lain cenderung naik. Dalam konteks ini, sebagai net eksportir LNG dan batubara, Indonesia akan diuntungkan,” jelasnya.

Namun dalam jangka pendek, tambah dia, pemerintah perlu memastikan pasokan minyak bumi tetap lancar dan terjangkau. Langkah ini bisa dilakukan melalui diversifikasi sumber impor sekaligus mengalokasikan dana tambahan untuk subsidi energi.

Sementara itu, dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu lebih agresif dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Selain itu, percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) juga menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Mereka perlu menjaga posisi long USD, untuk mengantisipasi penguatan tekanan terhadap Rupiah. Lalu memastikansupplyminyak dengan membeli secara futures serta melakukan efisiensi pemanfaatan energi,” pungkasnya.