Pemerintah menerapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehari dalam satu minggu dalam rangka penghematan energi untuk mengantisipasi dampak perang Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ASN akan bekerja secara WFH setiap Jumat setiap mulai April 2026.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (31/3) malam.

Ia menuturkan, kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kebijakan ini juga disebut untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.

“Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Untuk perjalanan dinan dalam negeri dipangkas 50%, sedangkan luar negeri 70%.

“Khusus untuk daerah, ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” kata Airlangga.

Sementara untuk perusahaan swasta, Airlangga menyebut penerapan WFH akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Penerapannya akan mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha peraturan melalui surat edaran menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” katanya.

Adapun sejumlah sektor yang dikecualikan dalam penerapan skema WFH ini yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan

Di sisi lain, Airlangga memastikan sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka yaitu luar jaringan (luring) secara normal, di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.

“Sementara, untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dalam pelaksanaannya, skema WFH ini akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan.

"Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah 6,2 T berupa penghematan kompensasi BBM sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat tembus hingga 20% melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang disebut akan diterapkan dalam waktu dekat.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menilai angka penghematan yang dipatok pemerintah masih terlalu tinggi. Pasalnya, cakupan kebijakan yang terbatas hanya pada hari tertentu dan kelompok pekerja tertentu akan meminimalisir dampak signifikannya.

“Klaim pemerintah [hemat] 20% terlalu tinggi, mengingat pada lockdown Covid-19 pengurangan BBM hanya sekitar 10%-15%,” ujar Putra kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Putra menjelaskan bahwa pada masa pandemi, pembatasan mobilitas jauh lebih ketat dan masif dibandingkan rencana WFH saat ini. Dengan skenario satu hari kerja dari rumah yang dimulai dari ASN, angka penurunan konsumsi energi perlu diestimasi kembali secara lebih seksama.

Meski dampaknya diperkirakan tidak akan terlalu besar, kebijakan ini dipandang tetap memiliki nilai positif sebagai bagian dari diversifikasi solusi. Dia menambahkan bahwa skenario ini harus tetap dicoba karena opsi kebijakan lain untuk menekan konsumsi BBM saat ini sangat terbatas.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk segera merumuskan detail teknis agar implementasinya tidak sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memicu benturan kepentingan dengan para pelaku usaha di sektor riil. Dunia usaha memiliki kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas serta berkurangnya serapan konsumsi masyarakat akibat berkurangnya mobilitas.

Pemerintah perlu mencari jalan tengah dan melakukan pemetaan secara sektoral agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Penyesuaian skema kerja yang tepat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara target efisiensi energi nasional dan stabilitas produktivitas ekonomi.

"Tentunya para pelaku usaha memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah karena potensi imbas penurunan konsumsi dan produktivitas sehingga perlu dilihat jalan tengahnya dan secara sektoral bagaimana bisa lebih optimal," pungkasnya.

Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

"Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta.

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja. Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional. Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah akan diberlakukan Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Langkah ini menjadi upaya penghematan energi nasional terutama bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi ini mengacu pada melonjaknya harga minyak dunia imbas perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan WFH untuk ASN akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan. Meski begitu, ia juga mendorong perusahaan swasta untuk menerapkan hal yang sama bagi pekerjanya.

"(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Airlangga saat ditemui usai salat id di Jakarta, Sabtu (21/3) dikutip Antara.

Airlangga mengatakan agar penerapan kebijakan ini berjalan efektif akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penerapan kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi BBM.

"Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Mereka hitung (hemat BBM saat WFA) kalau kasar lah sehari, lupa saya. Tapi seperlimanya kira-kira 20 persen saya bilang," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3).

Selain penghematan energi, ia menyebut kebijakan tersebut juga dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata.

"Jadi saya pikir tiga hari tuh lumayan tuh. Banyak aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga," pungkasnya.

Terbaru, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memberlakukan kebijakan WFH tiap hari Rabu bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Khofifah mengatakan kebijakan WFH tiap hari Rabu untuk menekan konsumsi BBM.

"Mulai minggu depan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya pada hari Rabu," kata Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3).

Khofifah menjelaskan, pemilihan hari Rabu telah melalui proses pertimbangan yang matang. Hari tersebut sengaja dipilih untuk menghindari WFH pada Jumat berupa adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang (long weekend), yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung.

"Semula kita melakukan exercise kira-kira kalau WFH itu hari Jumat bagaimana? Kalau hari Jumat ada kecenderungan bablas long weekend. Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," ujarnya.

Berdasarkan kalkukasi pihaknya, rata-rata jarak tempuh ASN menuju kantor mencapai 28 kilometer pulang-pergi, maka peniadaan satu hari perjalanan dinas ke kantor dianggap mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi BBM.

"Hitung-hitungan Pak Wagub itu 14 kilometer kira-kira ke kantor gitu ya, jadi kalau PP rata-rata ya average-nya itu 28 km per day dan itu berarti kita butuh BBM sekian gitu, tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, tiap minggu diambil long weekend, tambah banyak ini BBM yang akan digunakan karena akan punya kecenderungan lebih besar untuk pulang kampung atau rekreasi dan seterusnya," kata Khofifah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan gagasan pemerintah untuk penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memahami bahwa penghematan penggunaan bahan bakar perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga minyak imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah.

“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.

Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).