Bisnis.com, JAKARTA — Harga Referensi (HR) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) atau pungutan ekspor (PE) pada periode 1–30 Juni 2026 tercatat turun. Sebaliknya, harga referensi biji kakao meningkat seiring kenaikan biaya logistik akibat penutupan Selat Hormuz.

HR CPO Juni 2026 tercatat turun US$20,07 atau 1,91% menjadi US$1.029,51 per metrik ton (MT), dibandingkan periode 1–31 Mei 2026 yang sebesar US$1.049,58 per MT.

“HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 148 per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar USD 128,6892 per MT untuk periode Juni 2026,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dikutip dari siaran pers.

Penetapan BK CPO periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025. Adapun PE CPO mengacu pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026.

HR CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga selama periode 20 April–19 Mei 2026, yakni Bursa CPO Indonesia sebesar US$920,80 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$1.138,22 per MT, dan harga Port Rotterdam sebesar US$1.429,40 per MT.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih harga rata-rata dari tiga sumber melebihi US$40, maka HR CPO dihitung menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan paling dekat dengan median. Dengan demikian, perhitungan HR CPO Juni 2026 menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar US$1.029,51 per MT.

Sementara itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dengan berat bersih maksimal 25 kilogram dikenakan BK sebesar US$33 per MT. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek RBD Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤25 Kg.

Harga Referensi Kakao Naik

Di sisi lain, HR biji kakao periode Juni 2026 ditetapkan sebesar US$3.832,17 per MT, naik US$563,48 atau 17,24% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut mendorong Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao menjadi US$3.511 per MT atau naik US$549 setara 18,53%.

“Ada kenaikan pada HR dan HPE biji kakao karena ditutupnya Selat Hormuz yang mengakibatkan peningkatan biaya logistik, biaya asuransi, dan bahan bakar. Selain itu, penurunan suplai dari Nigeria ikut mendorong kenaikan HR dan HPE biji kakao,” ungkap Tommy.

Penetapan BK biji kakao periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025, yakni sebesar 7,5%. Sementara itu, PE biji kakao mengacu pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026, juga sebesar 7,5%.

Untuk komoditas lainnya, tidak terdapat perubahan HPE produk kulit pada Juni 2026 dibandingkan periode sebelumnya. HPE keping kayu (chipwood), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis hutan tanaman sungkai dan kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 mm² juga tetap.

Adapun HPE getah pinus ditetapkan sebesar US$980 per MT, naik US$64 atau 6,99% dibandingkan Mei 2026. Kenaikan juga terjadi pada HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman, serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, eboni, akasia, sengon, balsa, eukaliptus, dan jenis lainnya.

Sebaliknya, HPE kayu lapis untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box), HPE kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis jati, pinus, gmelina, dan karet mengalami penurunan.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, serta HPE getah pinus tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1414 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Persediaan minyak strategis global kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya guncangan energi dan ketidakpastian geopolitik, terutama setelah penutupan Selat Hormuz yang memicu tekanan besar terhadap pasar bahan bakar dunia.

Seiring dengan dinamika ini, cadangan strategis dinilai sebagai salah satu indikator utama kesiapan negara dalam menghadapi perang, sanksi ekonomi, bencana alam, maupun gangguan pasokan minyak global. Stok tersebut digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik dan menekan lonjakan harga.

Berdasarkan data Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), China tercatat memiliki cadangan minyak strategis terbesar di dunia dengan estimasi volume mencapai 1,397 miliar barel.

Jumlah tersebut jauh melampaui negara lain dan bahkan lebih besar dibanding gabungan stok strategis Amerika Serikat, Jepang, negara-negara OECD Eropa, Arab Saudi, Korea Selatan, Iran, Uni Emirat Arab, dan India.

Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 413 juta barel, disusul Jepang 263 juta barel, OECD Eropa 179 juta barel, Arab Saudi 82 juta barel, Korea Selatan 79 juta barel, Iran 71 juta barel, Uni Emirat Arab 34 juta barel, serta India 21 juta barel.

Secara total, persediaan negara-negara tersebut mewakili sekitar 70% dari volume minyak dunia yang tersimpan saat ini.

Besarnya cadangan China mencerminkan tingginya ketergantungan negara tersebut terhadap jalur pasokan luar negeri, termasuk rute strategis seperti Selat Hormuz. Dengan stok besar, Beijing memiliki ruang manuver lebih luas menghadapi volatilitas harga maupun gangguan distribusi global.

Sementara itu, Amerika Serikat mempertahankan posisi kedua melalui Strategic Petroleum Reserve (SPR), yaitu jaringan penyimpanan bawah tanah di gua garam yang dibangun setelah embargo minyak 1973.

Jepang juga menempatkan cadangan energi sebagai prioritas utama. Meski minim sumber daya domestik, negara itu mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyak mentah sehingga mempertahankan stok darurat besar menjadi kebijakan strategis jangka panjang.

Di kawasan Eropa, negara-negara anggota OECD secara kolektif menyimpan 179 juta barel. Sejumlah negara Timur Tengah dan Asia lainnya juga terus memperbesar kapasitas penyimpanan sebagai bagian dari strategi keamanan energi nasional.

Sejarah menunjukkan cadangan strategis kerap menjadi alat utama saat krisis. Setelah embargo minyak 1973–1974 yang membuat harga minyak melonjak hingga 300%, Badan Energi Internasional (IEA) dibentuk untuk mengoordinasikan ketahanan energi negara-negara anggota.

Sejak 1974, pelepasan minyak strategis telah dilakukan enam kali, yakni pada 1991 menjelang Perang Teluk, 2005 setelah Badai Katrina dan Rita, 2011 akibat perang saudara Libya, dua kali pada 2022 pascainvasi Rusia ke Ukraina, serta pelepasan terbesar pada 2026 setelah penutupan Selat Hormuz.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah permintaan energi global yang tetap tinggi dan konflik geopolitik yang berulang, cadangan minyak strategis makin penting sebagai tameng ekonomi nasional.

Berikut ini adalah 9 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia hingga akhir 2025 menurut IEA.

1. China: 1.397 juta barel

2. AS: 413 juta barel

3. Jepang: 263 juta barel

4. OECD Eropa: 179 juta barel

5. Arab Saudi: 82 juta barel

6. Korea Selatan: 79 juta barel

7. Iran: 71 juta barel

8. UEA: 34 juta barel

9. India: 21 juta barel

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan perkembangan konflik di Teluk Persia dan Timur Tengah perlu terus dimonitor karena situasinya sangat dinamis dan dapat berubah secara tiba-tiba.

Heru menjelaskan eskalasi konflik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dapat meningkatkan biaya logistik global. Penutupan jalur tersebut memaksa kapal memutar rute sehingga ongkos pengiriman meningkat.

Menurutnya, Indonesia yang masih bergantung pada impor perangkat teknologi, seperti semikonduktor, perangkat jaringan, dan komponen elektronik, berpotensi terdampak melalui kenaikan harga landed cost.

“Dampak ke harga domestik tidak selalu langsung, tetapi jika gangguan berlangsung lama,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (2/3/2026).

Heru mengatakan distributor dan vendor kemungkinan akan menyesuaikan harga, terutama untuk perangkat yang bergantung pada impor dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, menurutnya penguatan dolar AS yang disertai pelemahan rupiah juga tidak menguntungkan. Kondisi tersebut akan langsung meningkatkan beban biaya perusahaan telekomunikasi karena banyak kontrak menggunakan mata uang dolar, termasuk sewa satelit, kapasitas kabel laut, lisensi perangkat, dan pembelian infrastruktur jaringan.

Heru menuturkan operator dengan utang valuta asing atau kewajiban pembayaran ke luar negeri akan menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam jangka pendek, perusahaan masih dapat menahan kenaikan biaya.

Namun, jika nilai tukar bertahan tinggi, tekanan terhadap arus kas dan belanja modal akan meningkat, sehingga berpotensi menunda ekspansi atau mendorong kenaikan tarif layanan secara selektif.

Terkait gangguan pada pusat data Amazon di Uni Emirat Arab, Heru menambahkan jika dimonitor, gangguan tersebut tidak otomatis berdampak ke Indonesia. Pasalnya, arsitektur cloud modern dirancang dengan sistem redundansi lintas region.

Penyedia cloud global umumnya memiliki mekanisme failover, replikasi data, serta distribusi beban ke berbagai lokasi, termasuk kawasan Asia Pasifik.

“Dampak baru terasa jika gangguan meluas ke beberapa region sekaligus. Selama aplikasi menggunakan konfigurasi multi-region atau backup yang baik, keandalan layanan di Indonesia umumnya tetap terjaga,” katanya.

Heru juga menyoroti potensi kenaikan harga energi global yang dapat meningkatkan biaya operasional pusat data. Listrik merupakan komponen biaya terbesar dalam layanan cloud.

Menurutnya, apabila harga energi naik signifikan dan berlangsung lama, penyedia layanan dapat mengalami tekanan margin, terutama pada kontrak berharga tetap. Dampaknya dapat berupa efisiensi operasional, penyesuaian harga layanan B2B, atau penjadwalan ulang ekspansi kapasitas. Meski demikian, perusahaan hyperscale umumnya memiliki kontrak energi jangka panjang sehingga dampak langsungnya tidak bersifat seketika.

Namun demikian, Heru menegaskan apabila perang meluas secara ekstrem, bahkan hingga memicu Perang Dunia III atau perang nuklir, seluruh negara, termasuk Indonesia, akan terdampak.

Jika hal tersebut terjadi, lanjut Heru, sektor telekomunikasi, internet global, dan pusat data juga tidak akan luput dari gangguan. Dunia berpotensi memasuki masa gelap atau “kiamat internet” secara global yang memicu kekacauan luas.

“Sehingga, kita sebagai masyarakat juga harus bersiap atau berancang-ancang jika dunia memasuki kegelapan, ada kiamat internet. Salah satunya adalah berlatih puasa internet, agar kalau kiamat internet terjadi, kita tidak panik dan stres,” ungkapnya.