Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) yang mencakup PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah menyelesaikan empat proposal reformasi penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan empat proposal tersebut tentunya juga akan disampaikan kepada penyedia indeks global, yang mencakup Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).

"OJK tentu bersama SRO (BEI dan KSEI) sudah mengawal dan menghadirkan inisiatif atau solusi atas fokus empat inisiatif dimaksud. Puji syukur, alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa per Maret (2026) kemarin yang sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," ujar Hasan dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis.

Hasan menjelaskan secara rinci keempat proposal tersebut, pertama, otoritas telah menyelesaikan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen secara bulanan untuk setiap emiten, yang diselesaikan pada 3 Maret 2026.

Kedua, otoritas telah meningkatkan granularity klasifikasi investor dari sebelumnya 9 kategori menjadi total 39 kategori, yang telah ditetapkan pada 31 Maret 2026.

Ketiga, otoritas telah mengimplementasikan high shareholding concentration pada 2 April 2026, sehingga investor dapat mengetahui saham dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau likuiditas yang terbatas.

Terakhir, keempat, otoritas telah meningkatkan batas minimum free float saham emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen pada 31 Maret 2026.

Dalam kesempatan ini, OJK dan SRO juga berharap empat proposal agenda reformasi pasar modal Indonesia tersebut akan mendapatkan tanggapan positif dari lembaga penyedia indeks global.

"Tentu harapan kita, karena ini juga prosesnya betul-betul kita lakukan bersama dengan mereka. Dari waktu ke waktu kita terus melakukan komunikasi, baik dalam bentuk pertemuan teknis maupun kita dengarkan, kira-kira ekspektasi apa lagi yang dilakukan," ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berpotensi kehilangan pamornya di antara negara emerging market (EM) selepas penyedia indeks global FTSE Russell menunda melakukan review terhadap indeks Tanah Air.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai pelaku pasar cenderung bersikap menunggu arah kebijakan FTSE Russell. Namun, dalam jangka pendek, keputusan tersebut berpotensi menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Respon pasar cenderung netral, wait and see. Ada risiko relokasi dana ke emerging market lain seperti India atau Vietnam,” kata Wafi kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Wafi memperkirakan volatilitas pasar masih akan berlangsung hingga FTSE Russell mengumumkan hasil peninjauan kuartalan pada 22 Mei 2026. Dalam periode tersebut, IHSG diperkirakan bergerak volatil dengan kecenderungan sideways sembari menunggu langkah penanganan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO).

“Ini lebih ke wake up call supaya kita bisa menaikkan governance standards. IHSG akan volatil dengan kecenderungan sideways jangka pendek sambil menunggu langkah dari otoritas,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia. Ia menilai perbaikan sentimen pasar hanya dapat terjadi apabila OJK dan SRO mampu menyelesaikan persoalan fundamental yang disoroti lembaga internasional.

Menurut Liza, setidaknya enam institusi keuangan global seperti MSCI, Goldman Sachs, UBS, Nomura, Moody’s, dan FTSE Russell yang menyoroti pasar modal Indonesia memasuki 2026. Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan tetap tinggi, sementara tekanan jual investor asing baru akan mereda setelah ada kepastian dan hasil konkret dari pemerintah.

“Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan volatil. Intensitas net sell asing kemungkinan besar baru akan melandai setelah adanya kepastian serta hasil konkret dari pemerintah dalam menanggapi isu penurunan rating,” kata Liza.

Meski demikian, Liza menilai tekanan jual yang masif secara historis kerap menciptakan anomali harga, yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum strategi buy on weakness, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar yang telah terdiskon. Namun, ia mengingatkan saham jumbo kerap menjadi sumber likuiditas keluar bagi investor global, sehingga investor disarankan memilih sektor defensif dengan fundamental kuat.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan OJK telah menggelar konferensi pers untuk menyatakan komitmen peningkatan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menerbitkan rencana reformasi pasar modal pada 5 Februari 2026.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks. Dengan penundaan ini, FTSE Russell untuk sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi dan penyesuaian bobot investability, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan ribuan sanksi administratif terhadap pelaku pasar modal dalam rangka melakukan pembersihan pasar secara menyeluruh sepanjang 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menerangkan bahwa sepanjang 2025, pihaknya telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap sedikitnya 155 kasus.

Eddy memerinci, sebanyak 69 dari kasus tersebut telah diselesaikan oleh OJK dan 86 kasus lainnya tengah dalam proses pemeriksaan hingga saat ini.

“Kemudian adapun 116 kasus di antaranya merupakan kasus transaksi dan perdagangan saham,” kata dia kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12/2025).

OJK telah mengenakan setidaknya 120 sanksi administratif terhadap kasus pelanggaran, 1.180 sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan, serta 65 sanksi administratif yang bersifat non-kasus seputar pasar modal.

Upaya ini dilakukan OJK dalam rangka menegaskan rencana Kementerian Keuangan dan Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya untuk melakukan pembersihan pasar secara menyeluruh. Salah satu yang disorot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat itu adalah mengenai saham gorengan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip pasar yang teratur, wajar, dan efisien masih perlu diberantas secara konsisten,” kata Eddy.

Terhadap sanksi yang telah dijatuhkan oleh OJK, pihaknya menindaklanjuti dengan menjatuhkan 6 sanksi pencabutan izin, 6 perintah tertulis, hingga 329 sanksi peringatan tertulis dengan pengenaan denda administratif. Nilai denda yang tercatat di OJK bahkan mencapai Rp123,3 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menabuh genderang perang dengan pelaku pasar yang bertindak menggoreng saham. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif jika tindakan tegas mulai dijalankan.

“Dalam waktu 6 bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap-tangkap atau dihukum tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat… [sehingga investor] enggak pinter pun enggak akan ketipu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia mengatakan, komitmen tersebut ditujukan untuk membersihkan Bursa Efek Indonesia dari praktik tidak sehat. Penindakan terhadap investor yang melakukan praktik goreng-menggoreng saham menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jika situasi pasar sudah terkendali, pemerintah akan mempertimbangkan insentif maupun keringanan pajak bagi investor. Dia mengingatkan situasi yang tidak kondusif dapat merugikan investor ritel yang belum memahami risiko.

Purbaya menegaskan setiap bentuk keringanan pajak hanya dapat diberikan apabila pasar bebas dari manipulasi harga saham. Insentif yang dimaksud termasuk pengurangan pajak kupon obligasi melalui reksa dana.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tengah mengkaji struktur yang tepat untuk melakukan demutualisasi self-regulatory-organization pasar modal Tanah Air.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan demutualisasi merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kami sudah dipanggil dengan Kementerian Keuangan untuk berdiskusi, struktur yang baik seperti apa. Karena Bursa ini kan bukan perusahaan terbuka biasa,” ujar Iman di DPR, Rabu (3/12/2025).

Untuk demutualisasi ini, menurut Iman, BEI memerlukan suatu kewenangan sebagai self regulatory officer (SRO), sebagai bursa, dan independensi. Menurutnya, hal-hal ini tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993. Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.