JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menargetkan lokasi sipil dan mengakibatkan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

“Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau,” tulis pernyataan dalam Siaran Pers Nomor 2 Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta, dikutip Senin (2/3/2026).

Pihak Kedubes Iran menegaskan bahwa tindakan agresi yang dilakukan di tengah bulan suci Ramadan merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan nasional.

Dalam pernyataan tersebut, Kedubes Iran juga memaparkan dampak kemanusiaan yang disebut sangat fatal. Rudal Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghancurkan sekolah-sekolah dan permukiman warga.

“Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kedubes Iran kemudian memaparkan daftar panjang rekam jejak agresi dan intervensi Amerika Serikat terhadap Iran selama tujuh dekade terakhir untuk menunjukkan pola yang dinilai konsisten.

Berikut rekam jejak agresi Amerika Serikat terhadap Iran dalam tujuh dekade:

- Intervensi, agresi, dan permusuhan Amerika terhadap Iran dimulai dari kudeta 19 Agustus 1953 (28 Mordad 1332) yang menggulingkan pemerintahan Dr. Mohammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran saat itu.

- Pemberlakuan sanksi politik dan ekonomi pada hari-hari awal kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979 dengan tujuan menggagalkan revolusi yang menang atas kahendak rakyat iran tanpa penggunaan senjata apa pun.

- Dukungan menyeluruh terhadap rezim Saddam Hussein dalam perang yang dipaksakan selama delapan tahun Irak melawan Iran (September 1960-Agustus 1988); dalam perang tersebut lebih dari 155.000 orang gugur dalam pertempuran langsung dan lebih dari 16.000 orang gugur akibat serangan rudal dan udara terhadap kota-kota.

- Penembakan pesawat penumpang Airbus di atas Teluk Persia pada Juli 1988 oleh kapal perang USS Vincennes milik Amerika Serikat yang mengakibatkan gugurnya seluruh 291 penumpang termasuk 66 anak-anak.

- Dukungan terhadap organisasi-organisasi teroris termasuk Organisasi Mujahidin Khalq (MKO) dalam pembunuhan luas terhadap warga sipil, pejabat nolitik dan militer, serta ilmuwan nuklir Iran sejak awal dekade 1980-an hingga kini; Iran dengan 17.000 korban teror merupakan korban terbesar terorisme terbesar.

- Penciptaan terorisme dan ekstremisme dengan tujuan mengoperalkan proyek Islamofobia dan iranofobia di kawasan dan dunia selama dua dekade terakhir.

- Peningkatan sanksi ekonomi terhadap Republik Islam Iran dengan dalih yang tidak berdasar sejak 2010 yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat Iran.

- Pembunuhan salah satu komandan senior militer Iran atas perintah langsung Presiden Donald Trump pada Januari 2020 di Baghdad.

- Dukungan terhadap serangan rezim Zionis terhadap Konsulat Republik Islam Iran di Damaskus pada April 2024.

- Dukungan terbuka terhadap serangan rezim Zionis ke pusat-pusat militer dan pertahanan Iran pada 26 Oktober 2024.

- Dukungan terhadap serangan rezim Zionis ke Iran pada 13 Juni 2025 serta pembunuhan para komandan militer senior.

- Serangan langsung Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir damai Republik Islam Iran pada 22 Juni 2025.

- Membajak protes damai sipil menjadi kerusuhan penuh kekerasan pada Januari 2026 yang menyebabkan 2.427 orang gugur (termasuk penjaga keamanan dan warga sipil) dari total 3.117 korban jiwa.

- Agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyasar lokasi sipil dan mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

Kedubes Iran Apresiasi Dukungan Indonesia

Kedubes Iran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten dari Pemerintah dan rakyat Indonesia. Mereka secara khusus menyambut baik kesiapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” pungkas pernyataan tersebut.

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Indonesia mengkonfirmasi bahwa 200 anak perempuan tewas akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Adapun serang militer itu dilancarkan mulai Sabtu (28/2/2026) pagi. Dalam pernyataan resminya, Kedubes Iran menyatakan serangan tersebut menargetkan lokasi sipil termasuk sekolah.

Serangan itu disebut melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran. "Pada jam-jam pertama, beberapa sekolah menjadi sasaran rudal Amerika Serikat dan rezim Zionis. Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan," kata Kedubes Iran dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Agresi militer itu juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Iran mengumumkan 40 hari masa berkabung nasional.

"Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Kedubes Iran juga mendukung sikap pemerintah Indonesia yang bersedia memfasilitasi mediasi konflik yang tengah berlangsung.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini," tulisnya.

Kedubes Iran mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel atas serangan yang diluncurkan ke Iran.

"Menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel," tegas Kedubes Iran.

TEHERAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Iran Aziz Nasirzadeh mengatakan Iran akan merespons dengan cara yang "menghancurkan dan menggelegar" terhadap serangan apa pun dan tidak akan membiarkan siapa pun mengancamnya. Dia memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tidak mengancam rakyat Iran.

Nasirzadeh mengatakan, "Semua kepentingan AS di mana pun di dunia akan berisiko jika Trump melakukan tindakan bodoh dan menyerang kepentingan Iran."

Dia menambahkan negara mana pun yang berkontribusi memfasilitasi serangan tersebut atau menempatkan pangkalan militernya untuk melayani para penyerang akan dianggap sebagai target yang sah untuk respons Iran.

Ia menambahkan postur pertahanan Iran kuat dibandingkan dengan perang terakhir, dengan menyebutkan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesiapan militer.

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Amir Hatami mengatakan Teheran saat ini lebih mampu daripada sebelum apa yang disebut perang dua belas hari.

Namun, ia mencatat ancaman AS dan Israel terhadap Iran adalah nyata dan Iran menanggapinya dengan serius.

Sebelumnya, seorang pejabat AS mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa Presiden Trump diperkirakan akan membahas opsi-opsi terkait Iran dengan tim keamanan nasionalnya pada Selasa sore, termasuk opsi militer.

Dalam konteks yang sama, The New York Times mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan Pentagon telah memberikan Trump opsi yang lebih luas untuk menyerang Iran daripada yang dilaporkan sebelumnya.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran dan mengatakan kepada para pengunjuk rasa untuk "mengambil alih institusi Anda" di tengah tindakan keras Teheran.

Dalam unggahan media sosial pada hari Selasa, Trump mengatakan "bantuan sedang dalam perjalanan" tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Trump secara terbuka telah mempertimbangkan untuk memerintahkan serangan militer terhadap Iran selama beberapa hari terakhir.

"Para Patriot Iran, TERUS BERPROTES – AMBIL ALIH INSTITUSI ANDA!!! Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar harga yang mahal," ujar Trump di situs webnya, Truth Social.

Dia menambahkan, “Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal BERHENTI. BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN. MIGA!!! (MAGA)”

Trump telah mengancam Iran dengan serangan militer di masa lalu sebagai cara untuk menekan Teheran agar lebih selaras dengan tuntutan AS, dan telah mengatakan selama minggu lalu bahwa tanggapan keras dari otoritas Iran terhadap para demonstran di negara itu dapat mengakibatkan serangan AS.

Presiden AS mengumumkan pada hari Senin bahwa negara mana pun yang berbisnis dengan Iran akan dikenakan tarif 25%.

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri mengeluarkan peringatan yang mengatakan warga AS harus “meninggalkan Iran sekarang” di tengah meningkatnya ketegangan.

Ketika ditanya oleh wartawan pada hari Selasa apa yang dia maksud ketika dia mengatakan “bantuan sedang dalam perjalanan”, Trump menolak memberikan rincian spesifik.

“Anda harus mencari tahu sendiri. Maaf,” katanya.

Dalam wawancara selanjutnya dengan CBS News, Trump kembali mengatakan jika pemerintah Iran mengeksekusi para demonstran, AS akan mengambil “tindakan yang sangat keras”.

Ia menambahkan ia belum menerima "angka akurat" tentang berapa banyak orang yang telah tewas.

Para analis telah memperingatkan serangan AS, yang kemungkinan akan melanggar hukum internasional, dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga di Iran, yang saat ini menghadapi gerakan protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Rakyat Iran terjebak di antara rezim yang represif dan agresi asing,” ujar Ali Vaez, direktur Proyek Iran di International Crisis Group, kepada Al Jazeera dalam wawancara TV.

“Jika presiden memutuskan melakukan pemenggalan politik di Iran, apa yang akan terjadi setelahnya? Tidak ada oposisi terorganisir dan layak di dalam Iran yang dapat segera mengambil alih. Jadi skenario yang lebih mungkin adalah elemen-elemen yang lebih represif di dalam Garda Revolusi akan mengambil alih,” katanya.

“Jika dia (Trump) menciptakan kekosongan total di puncak sistem Iran, maka negara itu mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan dan perselisihan sipil yang penuh kekerasan seperti yang kita lihat di Libya, atau di Suriah, atau di Yaman, atau di Irak,” tambah Vaez.

Jumlah Korban Tewas Meningkat

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di luar Iran mengatakan ratusan orang telah tewas selama protes, sementara media pemerintah mengatakan lebih dari 100 personel keamanan telah tewas.

Al Jazeera tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen. Pemadaman internet di Iran telah membatasi aliran informasi selama lima hari.

Sementara itu, para pejabat Iran berulang kali menuduh AS memicu kerusuhan.

Baru-baru ini, komandan militer tertinggi Iran, Abdolrahim Mousavi, mengatakan AS dan Israel telah mengerahkan anggota kelompok bersenjata ISIL (ISIS) di dalam negeri untuk melakukan serangan, tanpa memberikan bukti.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengklaim selama wawancara eksklusif dengan Al Jazeera bahwa otoritas Iran memiliki rekaman suara dari luar negeri yang memberi perintah kepada "agen teroris" untuk menembak polisi dan demonstran.

Dalam unggahan di X pada hari Selasa, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Larijani mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah "pembunuh utama rakyat Iran".

Sementara itu, Prancis dan Qatar, sekutu utama AS di luar NATO, termasuk di antara negara-negara yang berupaya meredakan ketegangan yang meningkat.

Pada hari Selasa, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berbicara melalui telepon dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani.

Sheikh Mohammed menegaskan kembali dukungan Qatar untuk semua upaya yang bertujuan de-eskalasi dan solusi damai, kata kementerian tersebut dalam pernyataan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada hari Selasa, menurut kantor berita Tasnim Iran.

WASHINGTON - Pentagon merilis rekaman pertempuran yang menunjukkan pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutu melakukan serangan skala besar terhadap target teroris yang diduga ISIS di Suriah. Serangan itu sebagai bagian dari pembalasan Washington atas pembunuhan personel Amerika baru-baru ini.

Dalam unggahan di X pada Jumat malam, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukan Amerika dan Yordania menyerang lebih dari 70 target di seluruh Suriah tengah menggunakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi.

Pentagon mengatakan serangan tersebut dilakukan di bawah Operasi Hawkeye Strike dan melibatkan jet tempur AS, helikopter serang, artileri, dan pesawat tempur Yordania.

Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan udara dan ledakan yang menghantam posisi militan yang dicurigai di beberapa lokasi, dengan target yang digambarkan sebagai infrastruktur teroris dan lokasi senjata.

“Operasi ini sangat penting untuk mencegah ISIS menginspirasi rencana dan serangan teroris terhadap tanah air AS,” kata komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper. “Kami akan terus tanpa henti mengejar teroris yang berupaya membahayakan warga Amerika dan mitra kami di seluruh wilayah.”

Sejak serangan 13 Desember terhadap pasukan AS dan sekutunya, pasukan Amerika dan sekutu telah melakukan 10 operasi di Suriah dan Irak, yang mengakibatkan tewasnya atau penahanan 23 tersangka anggota ISIS, menurut CENTCOM.

Selama enam bulan terakhir, lebih dari 80 operasi kontra-terorisme telah dilakukan di Suriah, tambah komando tersebut.

Presiden Donald Trump mengatakan pemerintah Suriah yang baru mengetahui dan mendukung serangan balasan tersebut, sementara Menteri Perang Pete Hegseth menekankan operasi tersebut adalah "deklarasi pembalasan" dan bukan perang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ia bersedia melancarkan serangan militer di Meksiko untuk memerangi perdagangan narkoba. Ia mengatakan kepada para wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, bahwa tindakan tersebut ia setujui.

"Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tidak keberatan," ujarnya dikutip dari AFP, Selasa (18/11/2025).

"Apa pun yang harus kita lakukan untuk menghentikan narkoba," tegasnya.

Sebenarnya, Trump menyinggung Meksiko saat menyinggung ketegangan dirinya dengan Venezuela. Sebelumnya Trump mengerahkan kekuatan militer AS ke laut Karibia dan membombardir kapal-kapal yang mayoritas berisi warga Venezuela di sana dengan klaim perang melawan narkotika.

Namun dalam pernyataan kemarin, nadanya melunak ke Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ia bahkan mengatakan akan berbicara dengan sosok yang ia tuduh sebagai pemimpin "kartel narkoba" dan "teroris" itu.

Meskipun begitu, ia tetap tidak mengesampingkan kemungkinan pasukan AS di Venezuela. AS, ujar dia, "perlu mengurus" Caracas.

"Saya melihat Kota Meksiko selama akhir pekan... ada beberapa masalah besar di sana," tambahnya lagi kembali menyinggung serangan ke tetangga dekat AS itu.

"Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya... tetapi saya akan bangga melakukannya. Kita akan menyelamatkan jutaan nyawa," tambahnya.

Ada Apa Meksiko?

Trump telah lama tidak senang dengan Meksiko atas penanganannya terhadap kartel narkoba dan geng kriminal yang beroperasi di perbatasan AS-Meksiko. Arus imigran ilegal ke AS selama beberapa tahun terakhir juga menjadi dasar lain.

Sebenarnya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah berupaya untuk mengatasi kedua masalah ini. Salah satunya dengan maraknya penangkapan penyelundup dan warga negara Amerika atas pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir oleh otoritas Meksiko, di dekat perbatasan.

Narkoba memang diyakini diselundupkan ke AS melalui jalur darat, terutama melalui celah-celah di sepanjang perbatasan selatan. Para pejabat di AS dan Meksiko seringkali mengetahui rute yang diambil para penyelundup, dan operasi terus dilakukan untuk menghentikan aliran zat-zat tersebut, termasuk fentanil.

Trump menjadikannya isu ini, inti dalam kampanye presidensialnya tahun 2024. Ia pun menginstruksikan Departemen Luar Negerinya untuk menetapkan kartel sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), yang akan membuat mereka menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk potensi serangan militer.

Sejauh ini, serangan-serangan tersebut terjadi di perairan internasional, meskipun beberapa pakar telah menyuarakan kekhawatiran tentang legalitas tindakan tersebut. Ini pun bisa menimbulkan potensi konflik dengan negara-negara yang terkait dengan kapal-kapal yang diserang.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan intelijen antara Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dua sekutu terdekat, mengalami keretakan signifikan setelah Inggris menangguhkan pembagian informasi intelijen dengan AS. Langkah ini diambil karena Inggris percaya bahwa serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di Karibia dan perairan Amerika Latin melanggar hukum internasional.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini secara eksklusif mengungkapkan kepada CNN bahwa Inggris tidak lagi berbagi intelijen mengenai kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia karena tidak ingin terlibat dalam serangan mematikan militer AS. Penangguhan pembagian intelijen ini telah dimulai lebih dari sebulan yang lalu.

Kekhawatiran Inggris muncul tak lama setelah AS mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada September lalu. Para pejabat Inggris meyakini bahwa serangan militer AS, yang sejauh ini telah menewaskan 76 orang, merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Sebelum militer AS mulai meledakkan kapal-kapal pada bulan September, pemberantasan perdagangan narkoba ilegal ditangani oleh penegak hukum dan Penjaga Pantai AS, anggota Kartel, dan penyelundup narkoba diperlakukan sebagai penjahat dengan hak proses hukum, sesuatu yang dengan senang hati dibantu oleh Inggris," kata sumber tersebut.

"Namun, tak lama setelah AS mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada bulan September, Inggris mulai khawatir bahwa AS mungkin menggunakan intelijen yang diberikan oleh Inggris untuk memilih target. Para pejabat Inggris yakin serangan militer AS, yang telah menewaskan 76 orang, melanggar hukum internasional," tambah sumber tersebut.

Penilaian Inggris ini sejalan dengan pendapat Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, yang bulan lalu mengatakan bahwa serangan tersebut melanggar hukum internasional dan sama dengan "pembunuhan di luar proses hukum".

Sebelum militer AS mulai menembaki kapal-kapal tersebut, penanganan kasus perdagangan narkoba ilegal dilakukan oleh penegak hukum dan US Coast Guard. Kapal-kapal akan dihentikan, digeledah, dan awaknya ditahan, diperlakukan sebagai kriminal dengan hak proses hukum yang berlaku, sebuah pendekatan yang didukung oleh Inggris selama bertahun-tahun.

Keputusan Inggris ini menyoroti meningkatnya skeptisisme global terhadap legalitas kampanye militer AS di Amerika Latin. Namun, Pemerintahan Trump bersikeras bahwa militer AS dapat secara hukum membunuh tersangka penyelundup karena mereka menimbulkan ancaman mendesak terhadap warga Amerika dan merupakan "kombatan musuh" yang berada dalam "konflik bersenjata" dengan AS.

Menurut sebuah memo yang dikirimkan oleh pemerintahan kepada Kongres, dan diperkuat oleh opini rahasia dari Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman, Trump telah menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai "kelompok teroris asing." Gedung Putih berulang kali menyatakan bahwa tindakan pemerintah "sepenuhnya mematuhi Hukum Konflik Bersenjata," yang dirancang untuk mencegah serangan terhadap warga sipil.

Kolombia Ikuti Langkah Inggris

Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pasukan keamanan negaranya pada hari Selasa untuk berhenti berbagi informasi intelijen dengan AS, hingga pemerintahan Trump menghentikan serangan terhadap tersangka pengedar narkoba di Karibia, seiring memburuknya hubungan antara kedua negara yang dulunya merupakan mitra dekat dalam perang melawan perdagangan narkoba.

Dalam sebuah pesan di akun X, Petro menulis bahwa militer Kolombia harus segera mengakhiri komunikasi dan perjanjian lainnya dengan badan keamanan AS hingga AS menghentikan serangannya terhadap speedboat yang diduga membawa narkoba, yang oleh para kritikus disamakan dengan eksekusi di luar hukum.

"Perang melawan narkoba harus tunduk pada hak asasi manusia rakyat Karibia," kata Petro.

Belum jelas informasi seperti apa yang akan dihentikan Kolombia untuk dibagikan kepada AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas pernyataan terbaru Petro.

Petro juga menyerukan agar Presiden AS Donald Trump diselidiki atas kejahatan perang atas serangan tersebut, yang telah berdampak pada warga Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan Trinidad dan Tobago.

Pemimpin sayap kiri ini telah lama mengkritik kebijakan narkoba AS, dan menuduh pemerintahan Trump justru mengincar petani yang menanam koka, bahan dasar kokain, alih-alih menyasar pengedar narkoba dan pencuci uang besar. Pada hari Minggu, Petro mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan keluarga seorang nelayan Kolombia yang diduga tewas dalam salah satu serangan.

"Dia mungkin sedang membawa ikan, atau mungkin sedang membawa kokain, tetapi dia belum dijatuhi hukuman mati," kata Petro dalam pertemuan puncak antara para pemimpin Amerika Latin dan Uni Eropa yang diselenggarakan oleh Kolombia pada hari Minggu. "Tidak perlu membunuhnya."

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pejabat tinggi militer Jerman memperingatkan bahwa Rusia memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan terbatas terhadap wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kapan saja. Hal ini terjadi saat keduanya bersitegang pasca perang Ukraina.

Letnan Jenderal Alexander Sollfrank, yang memimpin komando operasi gabungan Jerman dan mengawasi perencanaan pertahanan, menyatakan bahwa meski terlibat dalam perang di Ukraina, kemampuan tempur Rusia saat ini masih memadai untuk tindakan tersebut. Sollfrank, yang berbicara di markasnya di Berlin utara, menggarisbawahi dua skenario ancaman dari Rusia yakni jangka panjang dan pendek.

"Jika Anda melihat kemampuan dan kekuatan tempur Rusia saat ini, Rusia bisa melancarkan serangan skala kecil terhadap wilayah NATO paling cepat besok," kata Letjen Sollfrank kepada Reuters dalam sebuah wawancara dikutip Reuters.

Ia menambahkan bahwa Rusia memiliki cukup tank tempur utama untuk melakukan serangan terbatas yang dapat dipertimbangkan secepatnya. Namun, ia menekankan bahwa serangan semacam itu akan kecil, cepat, terbatas secara regional, tidak besar.

Kemudian, Sollfrank juga menggemakan peringatan NATO bahwa Rusia berpotensi melancarkan serangan skala besar terhadap aliansi yang beranggotakan 32 negara itu paling cepat tahun 2029. Hal ini akan terjadi jika upaya persenjataan Moskow terus berlanjut.

Sollfrank mengatakan keputusan Moskow untuk menyerang NATO akan ditentukan oleh tiga faktor yakni kekuatan militer Rusia, rekam jejak militer, dan kepemimpinan.

"Ketiga faktor ini membawa saya pada kesimpulan bahwa serangan Rusia berada dalam ranah kemungkinan. Apakah itu akan terjadi atau tidak, sebagian besar bergantung pada perilaku kita sendiri," tambahnya, merujuk pada upaya pencegahan NATO.

Jenderal tersebut mencatat bahwa taktik perang hibrida Moskow, termasuk intrusi drone baru-baru ini ke wilayah udara Polandia, harus dipandang sebagai elemen yang saling terhubung dari strategi yang mencakup perang di Ukraina.

"Rusia menyebutnya perang non-linear. Dalam doktrin mereka, ini adalah perang sebelum menggunakan senjata konvensional. Dan mereka mengancam akan menggunakan senjata nuklir-itu adalah perang melalui intimidasi," jelas Sollfrank.

"Tujuan Rusia adalah untuk memprovokasi NATO dan mengukur responsnya, dalam rangka meningkatkan rasa tidak aman, menyebar ketakutan, menyebabkan kerusakan, memata-matai, dan menguji ketahanan aliansi."

Peringatan ini muncul ketika Berlin secara signifikan meningkatkan postur pertahanannya. Awal tahun ini, Jerman melonggarkan rem utang konstitusionalnya untuk memenuhi target pengeluaran militer inti NATO sebesar 3,5% dari output nasional pada tahun 2029.

Selain itu, Jerman berencana menambah angkatan bersenjatanya sebanyak 60.000 tentara, menjadikan total personel militer menjadi sekitar 260.000.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri berulang kali membantah niat agresif. Ia mengatakan bahwa invasi skala penuh Moskow tahun 2022 ke Ukraina adalah pertahanan terhadap ambisi ekspansionis NATO.

(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik dua negara muslim, Pakistan dan Afghanistan kembali terjadi. Menurut sumber militer Afghanistan dan sejumlah saksi mata, proyektil ditembakkan dari Pakistan ke Afghanistan Kamis.

Padahal kedua negara tetangga itu akan melanjutkan perundingan untuk memperkuat gencatan senjata. Rencananya pembicaraan akan dilakukan di Turki.

"Pakistan menggunakan senjata ringan dan berat dan menargetkan wilayah sipil," kata sumber militer Afghanistan mengenai penembakan tersebut, yang menurut para saksi mata berlangsung selama 10-15 menit, dikutip AFP, Jumat (6/10/2025).

"Kami belum membalas, demi menghormati negosiasi yang sedang berlangsung di Istanbul," tambah sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Bentrokan perbatasan terjadi sejak awal bulan lalu, menyusul ledakan di Kabul menewaskan lebih dari 70 orang, termasuk sekitar 50 warga sipil Afghanistan. Ini merupakan salah satu konfrontasi paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir antara kedua negara tetangga di Asia Selatan tersebut, yang hubungannya memburuk sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada tahun 2021, terutama karena militansi lintas batas dan masalah keamanan.

Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada 19 Oktober di Qatar, tetapi menemui jalan buntu ketika mencoba menyelesaikan detail gencatan senjata di Turki pekan lalu. Masing-masing pihak menuduh pihak lain tidak bertindak dengan itikad baik dalam proses tersebut.

Negosiasi dijadwalkan dilanjutkan di Istanbul pada hari Kamis ini, tetapi kedua belah pihak tidak segera mengindikasikan apakah para delegasi telah bertemu. Kedua belah pihak memperingatkan akan terjadinya pertempuran baru jika perundingan gagal.

Sementara itu, hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi dari Pakistan soal serangan.

(sef/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang tokoh politik sayap kanan Ukraina, Korchinsky, yang memimpin partai Bratstvo (Persaudaraan), menyerukan agar militer negaranya diubah menjadi "tentara Tuhan" yang tak terkalahkan "berkat campur tangan ilahi". Ia pun menyerukan serangan Ukraina ke dua negara yakni Siberia dan China.

Pernyataan kontroversial ini datang di tengah laporan kerugian signifikan yang dialami Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung dengan Rusia. Negeri itu dan Moskow terlibat konflik sejak 2022, karena perbatasan dan keinginan Ukraina bergabung di NATO.

"Sebuah 'tentara Tuhan' akan dapat melintasi Pegunungan Ural dan menaklukkan Siberia dan kemudian China," ujar Korchinsky dalam saluran YouTube-nya akhir pekan kemarin, dikutip dari laman RT, Selasa (4/11/2025).

Korchinsky, yang merupakan seorang advokat perang jangka panjang melawan Rusia dan sebelumnya sempat dibandingkan dengan Taliban oleh media Barat karena ideologinya, juga melontarkan kritik keras terhadap warga Ukraina yang lelah dengan konflik. Ia bahkan menuduh mereka telah jatuh ke dalam narasi "musuh" dan "iblis".

"Perang itu mengerikan, namun bahwa perang juga membawa petualangan dan kegembiraan besar di garis depan," tambahnya.

Selain itu, Korchinsky juga meminta agar anak-anak Ukraina dicegah untuk meninggalkan negara itu di tengah konflik. Supaya mereka, bisa "tumbuh di sini membenci musuh."

Pernyataan Korchinsky muncul saat Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan klaim kerugian besar di pihak Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada September bahwa Ukraina telah kehilangan lebih dari 1,08 juta tentara yang tewas atau terluka per Februari 2025.

Selain itu, militer Ukraina dilaporkan secara bertahap kehilangan wilayah selama berbulan-bulan di tengah serangan Rusia yang sedang berlangsung. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan Rusia telah "membebaskan" lebih dari 4.700 kilometer persegi tanah dan mengambil kendali 205 permukiman pada tahun ini saja.

Di sisi lain, Ukraina telah lama mengklaim hanya mengalami kerugian kecil dan jarang memberikan pembaruan angka. Pada Februari, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa sejak eskalasi konflik pada tahun 2022, "hanya" 46.000 tentara yang tewas dan tambahan 380.000 terluka.

Pada September, Zelensky juga menolak semua konsesi teritorial kepada Rusia. Ia menegaskan bahwa Kyiv tidak akan pernah mengakui kehilangan bekas wilayahnya.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Lebanon Joseph Aoun telah mengeluarkan perintah tegas kepada angkatan bersenjata negaranya untuk siap berperang atau melakukan konfrontasi total terhadap setiap serangan militer Israel lebih lanjut di perbatasan selatan. Deklarasi kesiapan tempur ini muncul setelah pasukan Israel melancarkan serangan mematikan yang menewaskan seorang warga sipil Lebanon.

Dalam pengumuman penting yang dirilis pada Kamis (30/10/2025), Presiden Aoun, yang merupakan mantan komandan Angkatan Darat Lebanon, memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi Israel. Perintah tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan Lebanon, di mana militer negara itu umumnya bersikap netral dalam konflik Israel-Lebanon, berbeda dengan kelompok bersenjata Hizbullah.

"Saya meminta militer bersiap menghadapi setiap serangan Israel ke wilayah selatan yang telah dibebaskan, demi pertahanan wilayah Lebanon dan keselamatan warga negara," ujarnya dikutip Al Jazeera.

Pemerintah Lebanon, yang dipimpin Perdana Menteri Nawaf Salam, juga mengutuk keras serangan di Blida. Ia menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan negara.

"Ini merupakan serangan terang-terangan terhadap institusi dan kedaulatan negara Lebanon."

Sementara itu, kelompok bersenjata Hizbullah menyatakan menyambut baik dan mendesak dukungan penuh terhadap perintah Presiden Aoun untuk menghadapi agresi Israel.

Menurut laporan, Angkatan Darat Lebanon telah dikerahkan ke area tersebut, sementara Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) di Lebanon selatan tengah mencari informasi lebih lanjut mengenai insiden yang berpotensi memicu konflik skala penuh ini.

Perintah militer ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah tentara Israel melancarkan serangan mendadak di kota perbatasan Blida. Pasukan Israel dilaporkan melintasi perbatasan dan menyerbu balai kota, menewaskan seorang pegawai kota bernama Ibrahim Salameh yang sedang tidur di sana.

Insiden Blida ini merupakan puncak dari serangkaian serangan dan pelanggaran gencatan senjata yang hampir terjadi setiap hari oleh Israel terhadap wilayah Lebanon. Gencatan senjata sebelumnya telah disepakati pada November tahun lalu, namun serangan Israel dilaporkan terus berlanjut.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang diklaim membawa narkoba di perairan Pasifik timur. Serangan terbaru pada Rabu (29/10/2025) menewaskan empat orang, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

"Serangan itu dilakukan di perairan internasional. Kapal tersebut, seperti kapal-kapal lainnya, diketahui oleh intelijen kami terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal," kata Hegseth dalam unggahan di platform X, disertai video kapal yang meledak dan terbakar, seperti dikutip AFP.

Dengan serangan ini, total korban tewas dalam kampanye anti narkotika kontroversial Washington sejak awal September mencapai sedikitnya 62 orang.

Namun, sejumlah pakar menilai operasi tersebut merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum. Mereka menyoroti bahwa Washington belum mempublikasikan bukti konkret bahwa kapal-kapal yang diserang benar-benar membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bagi AS.

Insiden terbaru ini terjadi hanya dua hari setelah empat kapal diserang di kawasan yang sama, menewaskan 14 orang dan menyisakan satu korban selamat. AS telah meminta bantuan Meksiko untuk mencari korban selamat, namun Presiden Claudia Sheinbaum mengakui upaya pencarian gagal.

Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan negaranya mencegat tiga pesawat yang diduga digunakan untuk perdagangan narkoba.

"Dua hari lalu, sebuah pesawat penyelundup narkoba masuk melalui Karibia. Hari ini, dua pesawat lain datang dari utara, dan sesuai hukum kami... bum, bum, bum!" ujarnya dalam acara resmi.

Maduro menegaskan tindakan itu merupakan upaya mempertahankan kedaulatan Venezuela. Ia menuding pengerahan besar-besaran militer AS di dekat wilayahnya, termasuk tujuh kapal perang, jet siluman F-35, dan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford, sebagai langkah provokatif yang bisa menjadi kedok untuk operasi militer terhadap Caracas.

Washington berdalih operasi tersebut bertujuan memerangi perdagangan narkoba. Namun, hubungan kedua negara kembali memanas setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menuduh Maduro sebagai gembong narkoba dan menawarkan hadiah US$50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Maduro membantah keras tuduhan itu dan menegaskan tidak ada budidaya narkoba di Venezuela. "Negara kami digunakan sebagai jalur transit kokain Kolombia, dan itu terjadi bertentangan dengan keinginan kami," tegasnya.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]