Bisnis.com, BANDUNG — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan jurnalis Indonesia oleh tentara Israel baru-baru ini.

Dalam pernyataan resminya, organisasi alumni tersebut menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Jurnalis, menurut mereka, berstatus sebagai warga sipil yang tidak boleh diserang, ditahan, atau dijadikan sandera selama tidak terlibat dalam permusuhan.

Ketua IKA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kelik Nursetiyo Widiyanto, menyatakan penangkapan tersebut bertentangan dengan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa yang secara tegas memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam situasi konflik bersenjata.

Menurutnya, perlindungan hukum tersebut berlaku penuh karena para jurnalis yang ditangkap sedang menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan, bukan aktivitas militer.

Peristiwa itu, kata Kelik, terjadi saat para jurnalis berada di kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang tengah berlayar menuju Jalur Gaza.

“Keberadaan mereka dalam misi tersebut murni untuk kepentingan kemanusiaan dan peliputan jurnalistik, sehingga status sipil mereka tidak dapat diperdebatkan,” ujar Kelik, Selasa (19/5/2026).

IKA Jurnalistik UIN Bandung juga menyebut penangkapan tersebut dipantau langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut Kelik, hal itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar insiden di lapangan, melainkan tindakan yang berada dalam pengetahuan otoritas tertinggi pemerintahan Israel.

“Ini bukan hanya soal penahanan jurnalis, tetapi menyangkut prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Dunia internasional memiliki perangkat hukum yang jelas untuk itu, dan pelanggaran terhadapnya tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

IKA Jurnalistik UIN Bandung mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang tegas, baik melalui jalur bilateral maupun lembaga internasional, untuk menuntut pembebasan para jurnalis tersebut. Organisasi alumni itu menilai negara harus hadir melindungi warganya yang sedang menjalankan tugas profesi di wilayah konflik.

Selain itu, IKA juga menyerukan solidaritas internal di kalangan alumni Jurnalistik UIN Bandung untuk membantu upaya pembebasan, baik melalui dukungan moral maupun doa.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa salah satu jurnalis yang ditahan adalah alumni Jurnalistik UIN Bandung, Thoudy Badai.

Kelik menuturkan bahwa pesan yang disampaikan Thoudy Badai dan rekan-rekannya sebelum ditahan adalah agar masyarakat Indonesia tetap bersatu menyuarakan kemerdekaan Palestina.

IKA Jurnalistik UIN Bandung juga mendorong para alumni untuk menunjukkan keberpihakan kemanusiaan dengan menyisihkan sebagian rezeki guna membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Solidaritas kemanusiaan tidak berhenti pada pernyataan sikap. Kami mengajak alumni dan masyarakat luas untuk menunjukkan kepedulian nyata,” kata Kelik.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Senin (18/5/2026) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera mengambil langkah terkait kebuntuan pembicaraan damai, di tengah kekhawatiran pasar atas menyusutnya cadangan minyak global ke level terendah.

Berdasarkan data Tradingview, harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Juli naik 1,98% menjadi US$111,42 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni menguat 2,43% ke level US$107,98 per barel, tertinggi sepanjang bulan ini.

Peringatan Trump kepada Iran pada akhir pekan dinilai menjadi sinyal bahwa kebuntuan negosiasi antara Washington dan Teheran terkait kesepakatan damai dan pembukaan kembali Selat Hormuz berpotensi memicu kembali konflik bersenjata.

Melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu (17/5/2026), Trump mengatakan “waktu terus berjalan bagi Iran dan mereka harus bergerak cepat, atau tidak akan ada yang tersisa dari negara itu.” Dia juga menegaskan bahwa “waktu adalah hal yang sangat krusial.”

Meski gencatan senjata sempat tercapai pada April lalu, ketegangan antara Iran dan AS masih berlanjut. Iran diketahui masih menutup sebagian besar jalur pelayaran Selat Hormuz, sementara pemerintahan Trump tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Sebelum perang pecah, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melintasi Selat Hormuz, menjadikannya salah satu jalur energi paling vital secara global.

Dalam laporan bulanan terbarunya, International Energy Agency (IEA) memperingatkan bahwa persediaan minyak global menyusut pada laju tercepat sepanjang sejarah akibat masih tertutupnya Selat Hormuz.

“Cadangan penyangga yang menyusut cepat di tengah berlanjutnya gangguan pasokan dapat memicu lonjakan harga lebih lanjut dalam waktu dekat,” tulis IEA dikutip dari CNBC International.

Sementara itu, laporan bank asal Swiss, UBS, pekan lalu memperkirakan persediaan minyak global akan mendekati titik terendah sepanjang masa di level 7,6 miliar barel pada akhir Mei, apabila permintaan minyak tetap stabil dari bulan ke bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran mengumumkan rencana serangan terhadap 18 perusahaan teknologi dan keuangan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di wilayah Timur Tengah.

Militer Iran menetapkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai target sah karena dianggap terlibat dalam operasi intelijen dan militer bersama Israel.

Menghimpun dari media Iran, ancaman ini secara spesifik menargetkan perusahaan besar seperti Apple, Google, Meta, dan Microsoft. Pemasok perangkat keras global seperti HP, Intel, IBM, dan Cisco juga masuk dalam daftar entitas yang akan diserang.

Militer Iran mengatakan bahwa perusahaan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial (AI) AS merupakan elemen utama dalam merancang serta melacak target operasi militer terhadap warga Iran. Pernyataan ini muncul menyusul eskalasi konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Mantan Komandan IRGC Hossein Kanani Moghaddam mengatakan Iran kini berada dalam posisi yang lebih kuat dengan kepemilikan kapabilitas militer yang belum dikerahkan sepenuhnya.

Dia menambahkan, Iran memiliki senjata elektromagnetik yang mampu melumpuhkan sistem elektronik di seluruh kota tanpa membahayakan warga sipil secara langsung.

"Masih banyak kejutan di depan, hal-hal yang belum pernah dihadapi oleh Amerika dan Israel sebelumnya," kata Moghaddam dilansir dari Gizmodo, Rabu (1/4/2026).

Selain raksasa perangkat lunak, daftar target serangan tersebut kini diperluas hingga mencakup produsen cip Nvidia dan perusahaan otomotif Tesla. Lembaga keuangan J.P. Morgan juga disebut sebagai target potensial dalam rilis terbaru yang disebarkan melalui saluran resmi militer Iran.

IRGC memperingatkan para karyawan yang bekerja di institusi-institusi tersebut untuk segera meninggalkan tempat kerja demi menyelamatkan nyawa mereka. Penduduk yang berada di sekitar fasilitas perusahaan dalam radius satu kilometer juga diimbau untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Ancaman ini diprediksi memberikan dampak operasional yang fatal bagi industri teknologi global. Sebagai catatan, Nvidia menempatkan sekitar 13% tenaga kerja globalnya di Israel, yang merupakan pusat riset dan pengembangan terbesar kedua perusahaan tersebut di luar Amerika Serikat.

Selain Nvidia, Intel tercatat mempekerjakan sekitar 9.355 orang di Israel. Keberadaan kantor operasional di Yerusalem, Tel Aviv, dan Abu Dhabi menjadikan aset-aset strategis ini sangat rentan terhadap serangan drone maupun rudal balistik jika ancaman tersebut direalisasikan.

Sebelumnya, pusat data Amazon Web Services (AWS) di Uni Emirat Arab dan Bahrain dilaporkan telah mengalami kerusakan fisik akibat serangan drone pada pekan pertama perang. Insiden tersebut sempat menyebabkan gangguan daya serta kerusakan infrastruktur akibat upaya pemadaman kebakaran di lokasi fasilitas.

Ketegangan militer ini juga mulai berdampak pada sisi ekonomi makro, ditandai dengan melonjaknya harga minyak dan gas alam dunia. Hal ini dipicu oleh tindakan Iran yang menghentikan arus lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur logistik energi global paling vital.

Para pelaku industri juga mengkhawatirkan stabilitas pasokan Helium global yang sangat krusial bagi proses manufaktur chip semikonduktor. Gangguan berkelanjutan di wilayah Timur Tengah dapat memicu krisis pasokan perangkat keras di tingkat global dalam jangka waktu panjang.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump merespons situasi ini dengan mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke kawasan tersebut. Trump memberikan sinyal terkait kemungkinan invasi darat untuk mengamankan sumber daya minyak dan menstabilkan wilayah tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membeberkan berbagai pengaruh dari konflik bersenjata yang tengah berkecamuk antara Iran dan Israel-Amerika Serikat terhadap roda perekonomian wilayah kerjanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi energi serta respons atas volatilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas perang yang terjadi di Timur Tengah.

Konflik yang terjadi di Jazirah Arab hingga pembatasan Selat Hormuz berdampak besar dalam membuat harga minyak dunia melambung.

Emil mengakui dampaknya turut dirasakan hingga dalam negeri, termasuk perekonomian Jawa Timur, karena jalur logistik yang terganggu.

"UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga plastik, BBM. Pemerintah pusat berusaha menahan gejolak harga tetapi tentu kita harus juga antisipatif," kata Emil Dardak di Gedung Negara Grahadi, dikutip Jumat (27/3/2026).

Dia mengungkapkan berdasar hasil simulasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dampaknya terhadap Jawa Timur tidak separah daerah lain.

Politikus Partai Demokrat ini mengacu pada persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, nilai ekspor tumbuh sekitar 16% dan impor merosot sebesar 2,7%. Pada tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun.

"Artinya memang tidak dominan, tapi tidak kecil juga, lebih dari 10%. Jadi kita harus hati-hati bisa sampai mendekati 20% ekspor. Maka perlambatan perdagangan global pasti ada pengaruhnya terhadap Jawa Timur," tegasnya.

Walau tidak terdampak signifikan, Emil enggan jajarannya berleha-leha. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk melakukan berbagai langkah antisipasi apabila inflasi, penimbunan, dan panic buying terhadap bahan pangan maupun BBM terjadi dalam waktu dekat.

"Para bupati, wali kota harus bersiap-siap. Termasuk misalnya kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin memanfaatkan gejolak BBM, atau gejolak harga pangan, tindakan menimbun, panic buying. Ini kan yang harus 'ngedem' supaya masyarakat tidak termakan isu," urainya.

Selain itu, Emil mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta Hiswana Migas. Dia menyebut stok BBM masih stabil dan tidak ada pengurangan terhadap LPG.

"Stabil artinya kalau masyarakat pola konsumsinya normal, selama ini tidak ada kelangkaan kecuali pada saat ada perubahan sistem dulu, jadi harus ada penjelasan standarnya," bebernya.

"Mengalir tiap hari stok ini. Tapi tidak ada gangguan sampai hari ini terhadap kontinuitas stok tadi. Kalau itu Jawa Timur tergolong tidak sesignifikan daerah lain, angkanya masih 0,0 sekian," lanjutnya.

Emil juga menyoroti angka inflasi Februari 2026 yang tercatat mencapai 4,64%. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi pada periode pembanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, ia menekankan catatan itu harus menjadi alarm kewaspadaan.

"Tapi ini menjadi alarm, kita harus betul-betul cermat, jangan sampai inflasinya tidak terkendali," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meski harga minyak dunia tengah bergejolak akibat krisis global yang dipicu oleh eskalasi konflik bersenjata di kawasan Jazirah Arab.

Sigit membeberkan bahwa berdasarkan hasil dari koordinasi di tingkat pemerintah pusat telah menetapkan bahwa masyarakat tidak akan dibebankan dengan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, apalagi jelang momentum perayaan hari raya Idulfitri.

“Alhamdulillah, dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah terkait potensi kenaikan harga minyak sudah dirapatkan, masyarakat tidak usah khawatir. Khususnya, terhadap harga BBM yang selama ini dalam subsidi pemerintah, baik itu RON 92, RON 90, dan solar,” ungkap Sigit di Surabaya, Minggu (15/3/2026).

Selain itu, Sigit pun mengimbau kepada segenap masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan aksi borong atau panic buying. Menurutnya, stok dan distribusi BBM telah diatur supaya tetap terjaga di seluruh penjuru Tanah Air.

“Pemerintah tetap akan memberikan subsidi, sehingga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dan kemudian justru terjadi panic buying,” tegasnya.

Selain itu, Kapolri juga memaparkan visi strategis pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan dan energi dengan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan, hilirisasi industri, hingga memanfaatkan bonus demografi.

“Di satu sisi juga, kita terus ingin agar semua yang ada kemudian kita hadapi bersama dan utamanya adalah manakala seluruh potensi bangsa yang kita miliki ini bersatu untuk kemudian ke depan kita bersama-sama bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan mendorong program-program Bapak Presiden [Prabowo],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance menyampaikan ada sejumlah pengajuan klaim asuransi perjalanan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, yang menyebabkan penundaan jadwal sejumlah penerbangan.

Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance Ery Widiyatmoko menyebut jumlah pengajuan klaim tersebut masih relatif kecil.

“Menyikapi kondisi tersebut, perusahaan memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Ery menegaskan bahwa pada umumnya polis asuransi perjalanan memuat klausul pengecualian terhadap risiko yang disebabkan oleh perang, konflik bersenjata, atau intervensi internasional yang melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan.

Risiko tersebut, lanjutnya, dikategorikan sebagai risiko katastropik dengan potensi kerugian yang sangat besar, bersifat sistemik, dan berada di luar kendali industri asuransi.

“Selain itu, dinamika geopolitik dan kebijakan otoritas penerbangan dalam menutup wilayah udara merupakan ranah kebijakan negara yang tidak dapat diasuransikan dalam skema perlindungan standar,” tegasnya.

Akan tetapi, dia menekankan Tugu Insurance akan tetap memantau perkembangan situasi secara cermat dan memastikan operasional, termasuk kecukupan permodalan dan reasuransi, guna mengantisipasi potensi peningkatan klaim yang masih berada dalam cakupan polis.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemegang polis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Ery.

Lebih jauh, Ery menyebut secara keseluruhan pendapatan kontribusi premi asuransi perjalanan, yang dikenal dengan nama t travella, sepanjang 2025 meningkat hingga 100% (year on year/YoY).

Dia menambahkan, hingga akhir Februari 2026, kontribusi premi asuransi perjalanan itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni tumbuh lebih dari 100% YoY.

“Berdasarkan data klaim yang sudah masuk sampai Februari 2026, klaim ratio asuransi perjalanan hanya sekitar 6% dari kontribusi premi yang sudah tercatat perusahaan,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan hampir seluruh polis asuransi perjalanan (travel insurance) standar mengecualikan risiko yang berkaitan dengan perang, konflik bersenjata, invasi atau tindakan militer.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan pada umumnya polis asuransi perjalanan yang beredar di pasar memberikan perlindungan terhadap risiko perjalanan yang bersifat umum.

“Seperti keterlambatan atau pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, biaya perawatan medis darurat selama perjalanan, evakuasi medis, hingga pemulangan ke negara asal,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, klausul pengecualian risiko yang berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata merupakan praktik umum di industri asuransi global, karena risiko perang termasuk risiko katastropik yang sulit diprediksi dan dihitung secara aktuaria.

“Oleh karena itu, kami juga menyarankan pemegang polis untuk mengecek kembali ketentuan dalam polisnya masing-masing guna memastikan bagaimana pengaturan jaminan terkait risiko perang atau konflik tersebut,” jelasnya.

Dia melanjutkan, hingga kini belum terlihat adanya peningkatan signifikan klaim asuransi perjalanan dari Indonesia yang secara langsung terkait dengan konflik di Timur Tengah.

Budi menyebut bahwa klaim travel insurance umumnya masih didominasi oleh risiko perjalanan yang umum seperti gangguan kesehatan, keterlambatan penerbangan, atau kehilangan bagasi.

Di lain sisi, dia turut menyoroti apabila konflik di kawasan Timur Tengah meningkat atau meluas, kondisi itu dapat mempengaruhi penilaian risiko dan struktur asuransi perjalanan. Terkhusus untuk perjalanan ke wilayah yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

“Perusahaan asuransi biasanya akan melakukan evaluasi underwriting secara berkala dan dalam kondisi tertentu dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif premi maupun pembatasan cakupan wilayah,” jelas Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Misalnya, imbuh Budi, dengan tidak memasukkan wilayah yang sedang mengalami perang atau konflik bersenjata sebagai area yang dijamin dalam polis.

Senada, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengemukakan secara umum produk asuransi perjalanan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, serta biaya perawatan dan pengobatan darurat selama perjalanan.

“Adapun risiko yang timbul akibat perang atau konflik bersenjata pada umumnya termasuk dalam pengecualian polis, sehingga tidak dijamin dalam pertanggungan asuransi perjalanan standar,” kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Akan tetapi, Brellian menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentunya mengacu pada masing-masing klausul polis yang berlaku.

Bisnis.com, ANKARA – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan Amerika Serikat setelah Presiden AS, Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas guna memaksa tercapainya kesepakatan terkait program nuklir Teheran.

Dikutip melalui Aljazeera, Pezeshkian menyebut tekanan dari kekuatan dunia tidak akan membuat Iran menundukkan kepala sedikitpun terhadap negara Paman Sam tersebut.

“Kami tidak akan tunduk dalam menghadapi kesulitan apa pun. Kekuatan dunia berbaris dengan pengecut untuk memaksa kami menundukkan kepala. Sebagaimana kalian tidak menyerah pada kesulitan, kami pun tidak akan menyerah,” katanya di agenda upacara penghormatan bagi atlet Paralimpiade Iran, pada Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, dengan Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya. Menurut laporan media AS, Washington telah mengerahkan lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir.

Kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, dilaporkan sedang menuju kawasan tersebut untuk bergabung dengan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu ditempatkan di Laut Arab. Penumpukan kekuatan udara ini disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak invasi AS ke Irak pada 2003.

Iran dan AS sebelumnya kembali menggelar perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran di Oman awal bulan ini, sebelum melanjutkan putaran kedua di Swiss pekan lalu. Meski kedua pihak menggambarkan pembicaraan berlangsung positif, belum ada terobosan konkret yang dihasilkan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan solusi diplomatik berada dalam jangkauan dan Iran berencana merampungkan rancangan kesepakatan dalam dua hingga tiga hari ke depan untuk diserahkan kepada Washington.

Namun, di dalam negeri, warga Teheran menunjukkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik bersenjata.

Sejumlah warga yang diwawancarai media internasional menyebut kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka jika perang benar-benar pecah, sementara pelaku usaha mengeluhkan perlambatan ekonomi yang sudah terasa. Meski demikian, ada pula warga yang optimistis bahwa konfrontasi militer dapat dihindari.

Trump sebelumnya memperingatkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi jika tidak ada kesepakatan yang berarti dengan Iran. Dia bahkan menyebut Teheran memiliki waktu 10 hingga 15 hari, maksimal untuk mencapai kesepakatan.

Menanggapi eskalasi tersebut, Iran melalui surat resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa penumpukan militer AS tidak boleh dianggap sebagai retorika semata. Teheran menyatakan tidak mencari perang, namun setiap agresi akan dibalas secara tegas dan proporsional.

Ketegangan ini juga memicu kekhawatiran internasional. Sejumlah negara seperti Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia telah mengimbau warganya yang berada di Iran untuk meninggalkan negara tersebut guna mengantisipasi potensi konflik regional.

Dengan perundingan yang masih berlangsung dan ancaman militer yang terus digaungkan, Iran dan Amerika Serikat kini berada di persimpangan krusial yang dapat menentukan arah stabilitas kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) merupakan forum paling prestisius dan berpengaruh yang pernah dibentuk, dengan fokus utama pada satu hal yakni keamanan.

Dalam pidato pada pertemuan perdana BoP di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat, Trump menyebut keamanan sebagai kata yang mudah diucapkan namun sulit diwujudkan.

“Forum ini bernama Border of Peace dan semuanya tentang sebuah kata yang mudah untuk dikatakan, tetapi sebuah kata yang sulit untuk diproduksi, keamanan, tapi kita akan memproduksinya,” ujar Trump.

Dia mengapresiasi para pemimpin dunia yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring. Menurutnya, forum tersebut diisi oleh para kepala negara dan tokoh penting global yang memiliki komitmen nyata terhadap stabilitas dunia.

Trump juga mengklaim, dalam tahun pertamanya menjabat, pemerintahannya berhasil menyelesaikan delapan konflik bersenjata.

“Kami memiliki tahun pertama seperti mungkin tidak ada yang lain di negara kita karena kita menyelesaikan 8 perang,” katanya.

Klaim Tekanan Tarif Hentikan Konflik India–Pakistan

Dalam pidatonya, Trump menyinggung upaya mediasi antara India dan Pakistan yang disebutnya berhasil dihentikan dalam hitungan hari. Dia mengaku menggunakan ancaman tarif dagang tinggi untuk mendorong kedua negara menghentikan konflik.

“Jika Anda berlawan, saya akan meletakkan tarif 200% di setiap negara Anda,” ucap Trump, seraya menambahkan bahwa kedua negara akhirnya sepakat berdamai.

Dia juga menyebut berbagai konflik lain yang diklaim mengalami kemajuan, termasuk Armenia–Azerbaijan, Kosovo–Serbia, hingga dinamika di Timur Tengah.

Gaza Jadi Agenda Utama

Trump menegaskan bahwa isu Gaza menjadi salah satu fokus utama pembahasan BoP. Ia menyebut forum ini sebagai wadah kolaborasi pemimpin dunia untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

“Hari ini adalah kehormatan yang besar untuk menyambut Anda semua ke Institute of Peace of the United States untuk mesyuarat inaugurasi Board of Peace sangat penting, saya percaya ini adalah board yang paling berkonsekuensi,” ucapnya.

Trump menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa BoP akan menjadi instrumen utama dalam menjaga keamanan global, seraya menyatakan optimisme terhadap masa depan stabilitas internasional.

Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa biaya perang jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk menciptakan perdamaian.

“Ketika Anda pergi ke perang itu membutuhkan 100 kali harga untuk membuat keamanan,” tandas Trump.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia telah memulangkan 27.768 WNI dari situasi krisis, mulai dari penipuan daring hingga jaringan judi online (judol).

Sugiono menekankan bahwa perlindungan warga negara Indonesia (WNI) tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa.

“Sepanjang 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan judi online,” katanya saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026),

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri yang terlibat langsung dalam upaya pembebasan, pendampingan, dan pemulangan WNI ke Tanah Air.

Dia menilai kerja para diplomat dan staf perwakilan, meskipun kerap tidak terlihat dan tidak terdengar, menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di mana pun berada.

Ke depan, Sugiono menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan internasional, meningkatkan kesiapsiagaan perwakilan RI di luar negeri, mengembangkan sistem peringatan dini, serta mempercepat digitalisasi layanan guna memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi WNI.

“Ke depan kementerian luar negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan sistem peringatan dini dan juga digitalisasi layanan,” pungkas Sugiono.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan memperluas operasi militernya hingga ke wilayah Meksiko terkait retorika Washington terhadap jaringan kriminal narkoba di Amerika Latin, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran terkait hukum internasional dan diplomasi regional.

Menurut laporan Reuters dan NBC, Trump menyampaikan bahwa ia terbuka untuk melancarkan serangan di wilayah Meksiko guna membendung aliran narkoba ke AS.

"Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu bagaimana posisi saya," katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (17/11/2025).

"Kita kehilangan ratusan ribu orang karena narkoba. Jadi sekarang kita telah menghentikan jalur air, tetapi kita tahu semua rute."

Namun, Trump tidak menjelaskan kapan atau bagaimana operasi tersebut bisa dilakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana serangan apapun ke wilayah negaranya.

Jeff Garmany, Associate Professor studi Amerika Latin di University of Melbourne, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penolakan dari pemerintah Meksiko mungkin tidak akan terlalu berdampak.

"Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, sebagian di antaranya bersifat domestik dan sebagian internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun tidak selalu terikat hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB," ujarnya.

"Namun tidak ada hal dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi hukum dan protokol tersebut. Jadi, tidak, saya akan terkejut jika Trump menunggu persetujuan Presiden Sheinbaum bila ia benar-benar ingin melakukan serangan di Meksiko," imbuhnya.

Pernyataan Trump muncul dua minggu setelah NBC, mengutip dua pejabat pemerintah, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan tahap awal sebuah operasi darat di Meksiko yang akan dijalankan bersama badan intelijen AS. Laporan itu menyebut operasi tersebut akan berfokus pada serangan drone terhadap laboratorium narkoba di Meksiko dan anggota kartel.

Dalam komentarnya di Gedung Putih minggu ini, Trump mengisyaratkan bahwa AS sudah memiliki daftar sasaran spesifik.

"Kita tahu semua rute. Kita tahu alamat setiap gembong narkoba. Kita tahu alamat mereka. Kita tahu pintu depan mereka. Kita tahu segalanya tentang masing-masing dari mereka," katanya.

Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai "seperti perang", dengan alasan bahwa kartel telah membunuh "ratusan ribu" warga AS melalui narkoba seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil.

Meski demikian, Garmany menilai serangan AS di Meksiko kemungkinan besar akan berdampak kecil mengingat kekuatan kartel di negara tersebut. Pemerintah Meksiko sendiri telah terlibat dalam konflik panjang dan mematikan sejak mendeklarasikan "perang" terhadap narkoba dua dekade lalu.

"Kartel Meksiko adalah salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling terorganisasi di dunia. Mereka memiliki sumber daya luas dan posisi geografis unik, berada di antara AS dan Amerika Latin. Melancarkan serangan militer yang ditargetkan akan lebih seperti aksi pencitraan daripada hal lain. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasokan ilegal paling menguntungkan di dunia," katanya.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif dan celah hukum untuk membenarkan tindakan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Kongres. Termasuk di antaranya penetapan enam kartel sebagai "organisasi teroris asing", yang memungkinkan Gedung Putih mengklaim serangan militer sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

Sejak September, Gedung Putih telah meluncurkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal yang disebut membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, menewaskan setidaknya 80 orang, meskipun belum ada bukti publik yang disampaikan terkait hubungan para korban dengan kartel seperti Tren de Aragua dari Venezuela.

Pemerintahan Trump menyebut operasi-operasi itu sebagai "konflik bersenjata non-internasional" yang menyasar "narkoteroris" dan "kombatan ilegal", sebuah konsep yang kontroversial dan pertama kali digunakan di era Presiden George W. Bush dalam "war on terror" untuk membenarkan tindakan terhadap kelompok seperti al-Qaeda.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kamboja mengevakuasi ratusan warganya dari sebuah desa di dekat perbatasan yang disengketakan dengan Thailand, menyusul baku tembak yang menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya. Langkah ini menandai meningkatnya ketegangan baru di wilayah yang masih rawan konflik.

Penembakan terjadi di Desa Prey Chan, Provinsi Banteay Meanchey pada Rabu (12/11/2025) waktu setempat, hanya dua hari setelah seorang tentara Thailand kehilangan kaki akibat ranjau darat di area perbatasan lain.

Thailand menuding Kamboja sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menangguhkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata yang sebagian ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Sekitar 250 keluarga telah dievakuasi ke sebuah kuil Buddha sekitar 30 kilometer dari lokasi penembakan untuk alasan keamanan," ujar Wakil Gubernur Banteay Meanchey, Ly Sovannarith, dikutip Kamis (13/11/2025).

Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan telah mengerahkan tim pemantau gencatan senjata yang melibatkan pejabat dari ASEAN untuk menilai situasi di lapangan. Perdana Menteri Hun Manet juga menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut.

"Kami menuntut keadilan bagi warga kami yang menjadi korban penembakan," tegasnya, sambil menuding pasukan Thailand "melakukan berbagai aksi provokatif selama berhari-hari dengan tujuan memicu konfrontasi."

Di sisi lain, militer Thailand membantah tuduhan dari negara tetangganya itu.

"Kamboja-lah yang lebih dulu melepaskan tembakan dari wilayah sipil sebagai perlindungan. Ini melanggar prinsip kemanusiaan dan menunjukkan pengabaian terhadap keselamatan warga," kata juru bicara militer Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree dalam pernyataan tertulis.

Hubungan Thailand dan Kamboja kerap diwarnai ketegangan, terutama soal klaim perbatasan yang melibatkan situs bersejarah Kuil Preah Vihear. Meskipun Mahkamah Internasional pada 1962 menetapkan wilayah itu berada di bawah kedaulatan Kamboja, sengketa di lapangan kerap memicu bentrokan bersenjata.

Gencatan senjata yang disepakati Oktober lalu kini terancam runtuh. Thailand menuduh Kamboja melanggar perjanjian dengan memasang ranjau baru, sementara Kamboja bersikeras tetap berkomitmen menjaga perdamaian.