Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membeberkan kronologi diskusi antara sejumlah pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, kegiatan tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan forum serupa sebenarnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelum di UGM, dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko telah beberapa kali berdiskusi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Tujuannya dua, simpel saja. Kita memberi tahu dan mencari tahu. Kita memberi tahu apa yang pemerintah lakukan, dan kita mencari tahu aspirasi, pertanyaan, komplain, kesedihan, kekecewaan, maupun kemarahan masyarakat," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengatakan rombongan pemerintah datang ke UGM dengan tujuan mendengarkan sekaligus menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah kepada sivitas akademika dan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Sudaryono, acara sempat berlangsung normal selama sekitar 30 hingga 40 menit. Ia mengaku sudah menyampaikan paparan awal bersama Nusron dan Budiman sebelum sesi diskusi dibuka.

[Gambas:Youtube]

"Kami sampaikan juga, tanya apa saja. Bahkan kadang kami bilang, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen. Tanya, kami jawab. Kalau kurang puas, tanya lagi," ujarnya.

Namun situasi berubah ketika sekelompok peserta disebut memasuki area panggung sambil berteriak-teriak saat acara berlangsung.

Sudaryono mengaku tak terlalu terkejut dengan aksi tersebut karena menurutnya kejadian serupa pernah terjadi dalam forum diskusi lain. Biasanya, kata dia, peserta yang melakukan interupsi tetap diberikan kesempatan berbicara menggunakan mikrofon.

"Orang masuk panggung teriak-teriak, enggak ada masalah, kita kasih mikrofon. Kamu mau apa? Biasanya kemudian menjadi diskusi," katanya.

Akan tetapi, menurut Sudaryono, situasi di UGM berbeda. Ia menilai kelompok tersebut tidak menyampaikan pertanyaan atau aspirasi secara langsung, melainkan mengajak peserta lain untuk ikut naik ke panggung.

"Yang kami dapat bukan pertanyaan, bukan aspirasi, tetapi ada keinginan agar diskusi ini tidak terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berusaha mempertahankan jalannya dialog. Ia mengatakan pemerintah siap menerima kritik maupun ekspresi kemarahan mahasiswa selama disampaikan dalam bentuk diskusi.

"Kami ingin tahu sebenarnya yang membuat marah itu apa. Kalau tidak disampaikan, kami juga tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya," katanya.

Ia menyebut situasi kemudian semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan adanya upaya pemukulan. Tim pengamanan akhirnya menyarankan dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi.

Sudaryono membantah adanya aksi kejar-kejaran saat dirinya meninggalkan area acara.

"Kami keluar, masuk mobil, lalu menunggu di sana. Setelah itu ada yang mencari-cari dan meminta diskusi. Akhirnya kami keluar lagi dari mobil," ujarnya.

Menurut dia, dialog kemudian berlanjut secara informal di area luar kampus dengan peserta duduk bersama di atas aspal.

Dalam diskusi lanjutan tersebut, kata Sudaryono, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan, program food estate, hingga isu Pesta Babi di Papua.

Ia mengaku seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh perwakilan pemerintah yang hadir.

Sudaryono mengatakan dirinya sebenarnya menyayangkan diskusi formal di dalam ruangan tidak dapat berjalan hingga selesai. Menurut dia, forum resmi akan lebih baik karena seluruh pertanyaan dan jawaban dapat terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyesali peristiwa yang terjadi di UGM. Sebaliknya, ia menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.

"Saya tidak marah dan tidak menyesal dengan kejadian yang ada di UGM. Saya merasa ini menjadi momentum bagaimana mahasiswa yang pintar-pintar ini bisa terkanalisasi dalam sebuah gerakan yang baik," ujarnya.

Sudaryono juga mengaku tetap optimistis terhadap peran mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kegelisahan dan kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Kegalauan mereka, kegundahan mereka, kemarahan mereka itu adalah sikap yang baik karena mereka peduli pada bangsa ini. Tugas pemerintah adalah menjawab kepedulian itu dengan penjelasan, kinerja, dan solusi," kata Sudaryono.

KANTOR PERTANAHAN SE-BANTEN TETAP BUKA SELAMA LIBUR IDULFITRI 2026 - Selama cuti bersama Idulfitri 2026, masyarakat Banten dipastikan masih bisa mendapatkan layanan pertanahan. Hal itu untuk membantu masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di wilayah Banten untuk tetap membuka pelayanan bagi masyarakat.

“Sesuai imbauan Menteri ATR/Kepala BPN dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal, seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten tanpa terkecuali tetap melaksanakan pelayanan pertanahan secara terbatas mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB,” ujarnya, Jumat (20/03/2026).

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor KP.06/331-100/III/2026 tentang layanan pertanahan selama cuti bersama Idulfitri 2026 dan Hari Raya Nyepi yang ditandatangani oleh Dalu Agung Darmawan. Kebijakan tersebut mengatur agar Kantor Pertanahan tetap memberikan layanan, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan pemudik.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah tujuan mudik perlu memastikan pelayanan pertanahan tetap tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, Harison Mocodompis meminta seluruh Kepala Kantor Pertanahan untuk mengatur petugas piket, baik di lini front office maupun back office. Dengan begitu, pelayanan bisa berjalan optimal meski dalam keterbatasan.

Baca juga: Seluruh Kantor Pertanahan di Jateng Tetap Buka selama Libur Nyepi dan Idulfitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun dalam periode cuti bersama. Karena itu, petugas kami siagakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Adapun layanan yang diberikan selama cuti bersama Idulfitri 1447 H meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penyerahan produk layanan, pengecekan plot peta, monitoring dan respons atas pertanyaan masyarakat, serta penanganan konsultasi dan pengaduan melalui media sosial resmi masing-masing Kantor Pertanahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN, layanan pertanahan selama cuti bersama dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Kantor Pertanahan di ibu kota provinsi diwajibkan tetap buka, sementara Kantor Pertanahan lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, terutama di daerah tujuan mudik.

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi terbaru melalui akun media sosial resmi Kantor Pertanahan setempat guna mengetahui jadwal operasional secara lebih rinci di masing-masing wilayah.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait denda administrasi bagi pihak yang melanggar alih fungsi lahan sawah. Hal tersebut dilakukan karena maraknya konversi lahan produktif di berbagai daerah.

"(Pemerintah) menetapkan rancangan peraturan pemerintah tentang denda administrasi bagi mereka yang selama ini melanggar melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2009," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ia menerangkan sebenarnya sanksi pidana terkait pelanggaran alih fungsi lahan sawah telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Namun, selama ini penegakan pidananya berada di ranah penegak hukum.

"Tapi kan itu pidananya kan enggak ranah kita. Harapan kita sih kalau orang sudah mengganti sanksi pidana itu kan berarti dia tidak sanksi administrasi," jelasnya.

Kemudian, Nusron menjelaskan pemerintah juga tengah membahas beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lahan sawah nasional, terutama penetapan wilayah lahan sawah dilindungi (LSD) di 12 provinsi.

Adapun 12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan.

Selain itu, Menurut Nusron, beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan adalah daerah lumbung padi nasional.

"Kalau dari daerah ini yang daerah penting yaitu Sulawesi Selatan sama Lampung, ini yang bener-bener, sama Sumut (Sumatra Utara) yang lumbung padi," ujarnya.

Pemerintah juga tengah membahas toleransi alih fungsi lahan yang berada di luar kawasan LSD. Menurut Nusron, terdapat sekitar 11-13 persen lahan yang dapat dialihfungsikan dengan syarat tertentu.

"Di luar yang LSD kan ada masih sekitar 11 sampai 13 persen itu apa yang kita toleransi diperbolehkan menggunakan fungsi lahan tersebut supaya tidak ugal-ugalan dan membabi buta sehingga nanti sawahnya habis. Kalau sawahnya habis nanti kita tidak bisa makan," ungkapnya.

Toleransi alih fungsi lahan tersebut terutama untuk kepentingan fasilitas publik atau proyek strategis nasional (PSN), seperti pembangunan sekolah, jalan, terminal, maupun infrastruktur air.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan sawah berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan. Namun, pelanggaran justru masih banyak terjadi di berbagai daerah.

"Sesuai dengan undang-undang 41 Tahun 2009 lahan sawah yang berkelanjutan tidak boleh lagi dialihkan, tetapi ini sudah banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di berbagai daerah," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Ia menambahkan pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah wajib mengganti lahan tersebut dengan luas yang lebih besar dan memiliki tingkat produktivitas yang sama.

"Kalau dia pakai satu hektare gantinya tiga hektare dalam bentuk sawah yang sama produktifnya. Ada yang dua kali tergantung jenis sawahnya. Kalau sawahnya dia tiga kali irigasi itu tiga kali. Jadi ada tiga kali, ada dua kali, ada sekali sesuai dengan jenis sawahnya," jelasnya.

Zulhas menjelaskan pemerintah juga membentuk tim terpadu untuk mempercepat kepastian penetapan lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, terutama di wilayah-wilayah paling produktif.

"Untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang paling subur di Pulau Jawa maka kita dibentuk tim terpadu untuk percepatan kepastian lahan sawah yang tidak boleh lagi dialihfungsikan," imbuhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan sekitar 194 ribu hektare (ha) lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) sebagai calon lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Lahan tersebut berasal dari HGU yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar maupun HGU yang masa berlakunya berakhir dan dinilai aman dari risiko bencana.

"Di Aceh ada 52 HGU yang luasnya 81.551 ha yang ada di 18 kabupaten/kota. Ini berpotensi bisa menjadi hunian tetap tinggal nanti kebutuhan berapa kami menunggu dari Pak Satgas (PKH)," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Di Provinsi Aceh, Nusron memaparkan terdapat 52 HGU terdampak di radius 1 kilometer (km) hingga 5 km dari lokasi banjir. Dari luasan tersebut, sekitar 80.047 ha telah masuk dalam penetapan dan penertiban tanah terlantar.

Selain itu, terdapat 10 HGU seluas 2.546 ha yang telah ditetapkan terlantar dan berada di radius hingga 1 km dari lokasi bencana. Pemerintah juga mencatat dua HGU seluas 1.503 ha yang masa berlakunya berakhir serta satu HGU seluas 178 ha yang berada di radius 1 km dari lokasi bencana.

"Jadi artinya seandainya nanti untuk huntap ingin menggunakan eks HGU maupun HGU yang jaraknya 1 km aman kita sudah siapkan," kata Nusron.

Sementara di Provinsi Sumatra Utara, pemerintah mengidentifikasi potensi 18 HGU seluas 24.418 ha yang dapat dialokasikan untuk hunian tetap. Dari jumlah itu, 15 HGU seluas 22.771 ha telah ditetapkan dalam penertiban tanah, serta tiga HGU seluas 1.647 ha yang masa berlakunya berakhir dan dinilai siap digunakan.

"Di Provinsi Sumatra Utara terdapat potensi HGU sebanyak 18 HGU seluas 24.418 ha yang dapat berpotensi menjadi hunian tetap," ujar Nusron.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, potensi lahan untuk hunian tetap berasal dari 33 HGU seluas 88.445 hektare. Dari jumlah tersebut, 30 HGU telah ditetapkan sebagai tanah telantar.

Pemerintah juga mencatat dua HGU seluas 1.249 ha berada di radius 1 km dari lokasi bencana, tiga HGU seluas 835 ha yang masa berlakunya berakhir, serta dua HGU seluas 514 ha yang berada di radius 1 km dan dinilai aman.

"Sehingga kesimpulan baik Aceh, Sumatra Utara maupun Sumatra Barat untuk tanah untuk huntap insya Allah siap," kata Nusron.

Jika digabungkan, total potensi lahan dari tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 194.414 hektare yang disiapkan sebagai cadangan lokasi hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan korban banjir dan longsor di Sumatra tidak akan kehilangan hak atas tanahnya meski lahan terdampak rusak atau sertifikat hilang.

Pemerintah menyiapkan skema inventarisasi, identifikasi, hingga penerbitan sertifikat pengganti agar kepastian hukum masyarakat tetap terjaga.

"Dalam setiap peristiwa banjir baik itu longsor, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Menurut Nusron, kepastian status tanah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan negara terhadap hak warga yang berada dalam kondisi paling rentan.

Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana, ia memastikan setiap bidang tanah ditangani secara tepat dan sesuai ketentuan hukum.

"Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak rakyatnya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan," terang Nusron.

Dalam paparannya, tanah terdampak bencana dibagi menjadi dua kategori, yakni tanah musnah dan tanah terdampak. Tanah musnah adalah tanah yang hilang akibat bencana, sehingga proses penanganannya berujung pada penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan tanah musnah.

Sementara tanah terdampak, namun tidak hilang, akan diarahkan pada proses rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan.

"Berdasarkan keadaan senyatanya di lapangan, tanah terdampak bencana dapat menjadi tanah musnah dan tanah terdampak. Untuk tanah musnah, yakni tanah yang hilang akibat bencana, prosesnya berujung pada penerbitan SK penetapan tanah musnah," ujar Nusron.

Bagi pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, pemerintah menjamin hak atas tanah tetap diakui. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat pengganti sesuai ketentuan agar legalitas kepemilikan tidak hilang.

"Bagi pemilik tanah berhak yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya," kata Nusron.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pendaftaran tanah pertama kali bagi bidang tanah yang sebelumnya belum terdaftar. Menurut Nusron, momentum pascabencana dimanfaatkan untuk memasukkan tanah-tanah tersebut ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.

"Bagi tanah-tanah yang belum terdaftar, bencana ini justru merupakan momentum bagi pemerintah untuk memberikan penyadaran dan sekaligus pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran tanah pertama kali," ujarnya.

Nusron menegaskan pemulihan pasca bencana tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan kepastian hukum dan sosial masyarakat terdampak.

"Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pasca bencana tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga pulih secara hukum dan sosial. Ingin rakyat kembali bangkit, tidak hanya rumahnya, tapi juga kepastian hak atas tanahnya," ujar Nusron.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan negara akan hadir membantu warga yang sertifikat tanahnya hilang karena banjir. Bahkan, pembuatan sertifikat baru itu akan diberikan secara gratis.

"Kami pastikan negara akan hadir di dalam masalah penanganan tersebut. Kalau ada sertifikat yang hanyut karena banjir, dijamin aman karena data kita kuat. Bagi yang belum bersertifikat insya Allah tetap bisa terdeteksi dari tetangga-tetangganya bidang ini," ujar Nusron di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12).

Nusron menerangkan hingga kini 65 ribu hektare (ha) sawah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat tertutup lumpur imbas bencana banjir dan longsor.

Menurutnya, sawah-sawah tersebut hampir tak berbentuk karena tertimpa lumpur yang cukup tebal. Butuh waktu untuk memperbaikinya.

"Data sementara dari kemendagri dan dari PNBP (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), di tiga provinsi ini ada 65 ribu sawah yang musnah. Berubah menjadi lumpur," ujar Nusron.

Kondisi ini dinilai akan menyebabkan masalah baru pertanahan, terutama batas kepemilikan yang hilang tertimbun lumpur. Terlebih, masih banyak masyarakat di tiga provinsi itu belum memiliki sertifikat tanah.

"Yang menjadi agak repot nanti kalau mereka belum mensertifikatkan. Nah, terpaksa kalau belum mensertifikatkan nanti kita panggil lagi. Berunding lagi dengan para kasepuan itu yang masih hidup. Di mana dulu batas-batasnya? Ancer-ancernya dengan biasanya adalah mengacu kepada tetangga sesamping yang itu sudah daftar. Karena kan kalau tetangga sesamping sudah daftar kan muncul," terangnya.

Kendati, bagi yang memiliki sertifikat tanah, ia mengatakan tak perlu khawatir karena pemerintah akan menyelesaikan dan membuat batas baru sesuai data yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita mempunyai peta kadastral digital yang kuat sehingga bapak-bapak tinggal duduk berdiri di situ kirim shareloc kan kepada HP kami. Kami cek di dashboard kami muncul tanah ini punyanya Enggartiasto Lukito misalnya, luasnya bidangnya ada empat, luas bidang PBT satu, luas NIB satu, nomor sekian ini," jelasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur meminta Kementerian ATR/BPN siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah bencana banjir dan longsor Sumatera. Ia mengingatkan, akan ada masalah pascabencana di sana.

“Bencana hari ini akan surut dengan izin Allah, namun persoalan pertanahan yang ditinggalkannya akan memberi beban baru jika tidak ditangani dengan cepat, cermat, dan manusiawi,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (7/12/2025).

Kendati demikian, Aus berharap, Kementerian ATR/BPN dapat bergerak cepat dalam melayani masyarakat pascaterdampak bencana. Salah satunya, kata dia, mendata tanah yang hilang dan membantu warga untuk mendapat dokumen pertanahan kembali.

“Kami berharap pemerintah dapat bergerak dengan langkah yang ringan namun tegas: mendata tanah yang hilang, memetakan kembali wilayah yang berubah, membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen mereka, serta membuka posko pertanahan yang benar-benar hadir dekat dengan rakyat,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengungkapkan, tanah bukanlah sekadar bidang di peta. Baginya, tanah itu tempat tumbuh kenangan, berlabuh masa depan, dan jaminan terakhir bagi keberlangsungan hidup.

“Di balik puing-puing yang berserakan, ada keluarga yang bertanya-tanya di mana batas rumahnya, ada petani yang kebingungan mencari kembali lahannya, dan ada masyarakat adat yang kehilangan pijakan atas tanah leluhur yang selama ini mereka jaga dengan sepenuh hati,” katanya.

Kendati demikian, Aus berharap, kebijakan yang dibuat pemerintah bisa menjadi pelita bagi warga yang masih berada dalam gelapnya ketidakpastian. “Semoga langkah-langkah yang dilakukan dapat mengembalikan rasa aman dan harapan setidaknya sebesar keyakinan bahwa tanah yang mereka pijak adalah benar milik mereka, dijaga dan dilindungi sepenuhnya oleh negara,” pungkasnya.

JAKARTA - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara angkat bicara terkait pemblokiran sejumlah bidang tanah warga di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Hal itu menyusul aksi unjuk rasa warga yang menuntut pemblokiran tersebut dibuka.

Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Sontang Manurung yang turun langsung menemui massa aksi mengimbau warga tetap tenang dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang datang menyampaikan aspirasi. Kasih kami waktu sepekan untuk membuka pemblokiran, kita akan berkoordinasi dengan pusat," kata Sontang, Rabu (26/11/2025).

Sontang menegaskan BPN Jakarta Utara akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta. Sontang memastikan proses tindak lanjut dilakukan secara resmi, mengingat persoalan ini juga terkait aset negara.

"Tentu ini menyangkut aset negara, dan kami juga melihat apa yang dirasakan masyarakat yang sudah lama memiliki sertifikat tanah ini. Untuk itu saya juga akan berkoordinasi dengan kementerian agar permasalahan ini bisa terselesaikan," ujarnya.

Sontang kemudian menyerahkan surat kesepakatan yang berisi dua poin utama. Pertama, Kantor Pertanahan Jakarta Utara akan berkoordinasi dengan Kanwil BPN DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN terkait permintaan warga Sunter Jaya.

“Kedua, Kantor Pertanahan Jakarta Utara akan mengupayakan pembukaan blokir bidang tanah warga dalam waktu satu minggu,” katanya.

Usai membacakan kesepakatan tersebut, Sontang menyerahkan dokumen tertulis kepada koordinator aksi sebagai bentuk kepastian hukum atas tindak lanjut yang akan diambil.

Ida Mahmuda perwakilan warga menjelaskan, aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini menyebut setidaknya ada 5.000 bidang tanah terdampak pemblokiran. Hal itu membuat warga tidak dapat melakukan transaksi maupun pengurusan administrasi.

"Hari ini masyarakat Sunter Jaya meminta pemblokiran tanah kami dibuka, kami ada tujuh RW, sementara sertifikat kami asli," ujarnya.

Ida menyebut bahwa warga kesulitan melakukan aktivitas hukum atas tanah mereka. "Kita enggak bisa melakukan kegiatan jual-beli, dan kami tidak bisa apa-apa atas kejadian ini," ucapnya.

Warga menilai pemblokiran tanah tersebut diduga sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai prosedur, termasuk pelaksanaan aturan dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, Pasal 13 Ayat 1 dan 2.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ingin ada tenggat waktu untuk daftar ulang sertifikat tanah yang diterbitkan pada periode 1961-1997. Hal ini untuk mencegah sertifikat tanah tumpang tindih.

Usulan itu, sambung Nusron, tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pertanahan yang baru.

Ia meyakini beleid itu nantinya bisa mencegah masalah pertanahan ke depannya, termasuk membatasi pergerakan mafia tanah.

"Karena itu saya butuh dukungan politik di sini, ini perlu ada kesepakatan nasional. Perlu ada Undang-Undang Administrasi Pertanahan baru yang di dalam Undang-Undang Administrasi Pertanahan baru itu nanti ada semacam jeda transisi waktu, sama kayak Undang-Undang Pertanahan," ujar Nusron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (24/11), seperti dikutip Detik.

"Undang-Undang Pertanahan dulu ada transisi waktu, 20 tahun buat Eigendom sama hak-hak barat dikasih waktu mendaftar ulang," ujarnya.

Nusron mengusulkan pendaftaran ulang untuk para pemegang sertifikat tahun 1961-1997 dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun.

"Kita buat Undang-Undang Administrasi Pertanahan kemudian kita umumkan dalam undang-undang itu pemegang sertifikat tanah tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu 5 tahun sampai 10 tahun, keputusan politik untuk daftar ulang, setelah itu tutup buku," jelasnya.

Pemilihan periode sertifikat 1961-1997 alias KW456 bukan tanpa alasan.

Menurut Nusron, mayoritas pengaduan yang masuk ke Kementerian ATR/BPN hingga Ombudsman terkait sertifikat tanah yang tumpang tindih.

Adapun sertifikat yang tumpang tindih itu kebanyakan merupakan sertifikat keluaran periode tersebut.

Hal itu terjadi lantaran sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun tersebut tidak memiliki peta kadastral dan batas-batas tanah yang tidak jelas jelas.

"Kelemahan produk keluaran pada masa lalu itu adalah ada sertifikatnya, belakangnya tidak ada peta kadastralnya, hanya ada gambar sketsa tanah yang itu tidak menunjukkan di mana batasnya, di mana lokasinya, batas atas kanan di mana, batas bawah kanan di mana, ini tidak ada," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum.

Selain penegakan hukum, Nusron menilai keteguhan moral pegawai ATR/BPN untuk tidak mau diajak kongkalikong dengan mafia tanah menjadi kunci utama pemberantasan.

Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi pertanahan akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

"Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya," ucap Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (16/11).

Ia juga meluruskan pernyataannya soal sampai kiamat kurang dua hari pun mafia tetap ada. Pernyataan itu semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, bukan bentuk pesimisme.

Karena itu, Nusron memandang strategi utama memberantas mafia tanah bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

"Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan," ungkap Nusron.

Ia menambahkan profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

"Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun.

Nusron menegaskan pihaknya bersama Otorita IKN (OIKN) dan kementerian terkait lainnya segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi regulasi serta penyelarasan aturan teknis. Tujuannya, agar seluruh pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan MK.

"Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN," kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (14/11).

Putusan MK menegaskan pemberian hak guna lahan seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, serta harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.

Nusron Wahid menilai ketetapan MK ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Keputusan MK justru memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN.

Menurutnya, putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi. Nusron yakin putusan MK ini tak bakal menghambat investasi.

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha. Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat," imbuhnya.

Nusron juga menilai putusan MK menjadi momentum untuk memperkuat fungsi sosial tanah, terutama perlindungan terhadap masyarakat lokal dan adat. Ia memandang keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang terus dijaga pemerintah.

Ia memastikan sistem evaluasi, monitoring, dan tata kelola pertanahan di IKN akan terus diperkuat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

"Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada perlindungan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Dengan putusan ini, negara semakin kuat dalam memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial," tambahnya.

Juli tahun lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di IKN dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 beleid tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga totalnya menjadi 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi Pasal 9 ayat 2a beleid itu.

Selain itu, aturan tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi ayat 3 pasal yang sama.

Sementara Pasal 9 ayat 4 mengatur Otorita IKN bakal melakukan evaluasi dalam lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan beberapa persyaratan. Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya tidak terindikasi terlantar.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga tertuang dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Hadji Kalla (Kalla Group) menegaskan akan terus melakukan pemagaran dan pematangan lahan di area yang kini masih bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun proyek properti terintegrasi yang telah dicanangkan berkonsep mixed use.

Hal ini sekaligus menegaskan klaim lahan seluas 16 hektare di wilayah Tanjung Bunga Makassar adalah milik Hadji Kalla, serta membantah GMTD yang belum lama ini menyatakan bahwa entitas Lippo tersebut telah membeli dan membebaskan lahan secara sah pada periode 1991-1998.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Group Subhan Djaya Mappaturung menjelaskan pihaknya sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga di akhir 1980 melalui proyek normalisasi Sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir.

Kemudian berlanjut pada pembangunan waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk kepentingan umum.

Pada periode tersebut, Kalla Group, dikatakannya, telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan proyek itu.

Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektare dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

"Maka dari itu klaim GMTD yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Itu bentuk arogansi yang seolah-olah mereka berada di atas hukum," tegas Subhan, Minggu (16/11/2025).

Ditambahkan Subhan, klaim penguasaan GMTD berdasarkan eksekusi, bahkan telah mendapatkan bantahan resmi dari juru bicara Pengadilan Negeri Kota Makassar dan BPN bahwa objek eksekusi yang diklaim tersebut tidak pernah dilakukan konstatering.

"Seharusnya pihak GMTD menunjukkan dengan jelas dan terang di mana lokasi yang diklaim lahan yang telah dieksekusi dan dikuasainya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur GMTD Ali Said menegaskan bahwa kepemilikan atas lahan 16 hektare tersebut sepenuhnya berada di bawah pihaknya, berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998.

Seluruh proses tersebut, dikatakannya, dilaksanakan berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi pada masa itu yang hanya diberikan kepada GMTD untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Tanjung Bunga.

Oleh sebab itu, Ali menegaskan setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut dengan dasar apa pun, termasuk atas nama pembelian atau pembebasan lahan khususnya pada periode 1991–1998 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum.

"Karena pada masa tersebut satu-satunya pihak yang secara legal berwenang dan berhak melakukan pembebasan atau transaksi lahan hanyalah GMTD," ucap Ali Said.