Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menanggapi kemunculan mantan Ketua DPR Setya Novanto di lapangan padel yang sempat menjadi perhatian publik.

Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjamu Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025), Pria yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyebut kehadiran Novanto tidak memiliki agenda politik khusus.

Ketika ditanya wartawan mengenai kegiatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pertemuan itu bersifat wajar di lingkungan partai.

“Itu kan keluarga besar Golkar, jadi biasa saja,” ujarnya singkat.

Bahlil juga memastikan tidak ada pembicaraan terkait kemungkinan kembalinya Setya Novanto ke struktur Partai Golkar. Menurutnya, isu tersebut tidak benar.

“Tidak ada, Tidak ada,” tegasnya.

Sekadar informasi, Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) hadir dalam acara peresmian lapangan padel di DPP Partai Golkar pada Selasa (11/11/2025).

JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk Kesejahteraan Indonesia (Arukki) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) melakukan gugatan tata usaha negara (TUN) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: Pas-1423 pk.05.03. SK yang diterbitkan pada 15 Agustus 2025 itu berkaitan dengan pembebasan bersyarat terpidana korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov).

Sidang perdana gugatan itu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu (29/10/2025) dengan agenda persiapan perbaikan. Arukki dan LP3HI menilai SK terkait pembebasan bersyarat itu bertentangan dengan aturan terkait pembebasan bersayarat.

Pada intinya, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana apabila berkelakuan baik. Sementara, mantan Ketua DPR itu dinilai tercatat pernah melakukan beberapa pelanggaran berat.

"Setya Novanto selama menjalani proses pemidanaan telah terbukti melanggar berbagai aturan," ujar Kuasa Hukum Arukki dan LP3HI Boyamin Saiman, Rabu (29/10/2025).

Menurut Boyamin, dalam proses pemidanaan Setya Novanto terbukti menggunakan alat komunikasi. Bahkan, politikus Golkar itu juga pernah terciduk memiliki sel mewah hingga terciduk jalan-jalan dalam proses pemidanaan.

"Akumulasi berbagai pelanggaran berat yang dilakukan Setya Novanto nyatanya telah melanggar syarat berkelakuan baik," tutur Boyamin.

Adapun Boyamin juga menyebut Setnov masih merupakan narapidana yang berperkara di Bareskrim Polri terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Bebas bersyarat juga tidak bisa dilakukan kepada napi yang masih tersangkut perkara lain," sambungnya.

Dalam gugatan ini, tergugat ialah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pada intinya, Boyamin meminta hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut SK yang telah diterbitkan untuk membuat Setnov bisa keluar dari Lapas Sukamiskin.

"Jika gugatan dikabulkan, maka nantinya Setnov harus kembali ke penjara menjalani sisa hukumannya,” pungkasnya.