JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman rampung diperiksa Dewas KPK atas aduannya yang melaporkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut karena sempat dialihkan menjadi tahanan rumah. Usai diperiksa, dia meminta Dewas memberikan sanski terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa pemotongan gaji 5 persen.

"Bahwa saya sudah mengajukan dengan keyakinan saya untuk sanksi potong gaji, minimal ya 5% terhadap pimpinan KPK. Kalau terhadap Pak Asep (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK) dan terhadap Pak Jubir (Budi Prasetyo) itu tidak, karena sebenarnya hanya menjalankan perintah," ujar Boyamin, Senin (20/4/2026).

Sanksi tersebut didasari karena dugaan perlakuan istimewa dari KPK yang diberikan kepada Gus Yaqut. Perlakuan istimewa tersebut karena proses pengajuan terbilang cukup cepat.

"Terkait dugaan perlakuan istimewa terhadap Gus Yaqut. Itu kalau toh paling cepat pengajuannya tanggal 17, 18 dirapatkan, 19 langsung eksekusi pengalihan penahanan. Jadi pengistimewaan ini tidak adil," katanya.

Pemberian pengalihan tahanan itu karena adanya dugaan intervensi dari pihak luar. Selain itu, dia juga menyoroti dugaan kelalaian pimpinan KPK dalam melakukan mitigasi dampak negatif atas persetujuannya memberikan pengalihan tahanan.

"Terus juga yang dulu dugaan intervensi. Saya meyakini ada dugaan intervensi pihak luar yang itu tidak mampu ditolak oleh pimpinan dan tadi beberapa puzzle saya sampaikan kepada pimpinan," ucapnya.

KPK sempat mengklarifikasi bahwa pengalihan tahanan Gus Yaqut merupakan bagian dari strategi penyidikan. Namun, hal tersebut hanya dalih pembenaran dari KPK atas keputusan pemberian pengalihan tahanan.

"Kalau strategi penyidikan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pertanggungjawaban. Dan meyakininya dari informasi yang dapat itu tidak ada. Jadi nggak ada strategi penyidikan itu," ujar Boyamin.

JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu buka suara terkait dirinya yang dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait Yaqut Cholil Qoumas yang sempat menjadi tahanan rumah.

Selain Asep Guntur, MAKI juga melaporkan pimpinan KPK serta Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. MAKI juga menyurati Komisi III DPR terkait Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. Dalam suratnya, MAKI meminta Komisi III untuk membentuk panitia kerja (panja) terkait hal tersebut.

Asep menyambut baik laporan yang dimaksud. Sebab, kata dia, laporan yang disampaikan MAKI itu merupakan bentuk dukungan ke Lembaga Antirasuah.

"Kami tentunya menyambut baik dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ini adalah dari MAKI, karena itu adalah bentuk dukungan tentunya dan kepedulian kepada kami dalam menangani perkara kuota haji ini," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/3/2026).

"Karena tentunya dengan dukungan tersebut, dengan perhatian tersebut, maka masyarakat akan ter-update ya terkait dengan penanganan perkaranya dan langkah-langkah yang kami lakukan," sambungnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini buntut Gus Yaqut yang sempat menjadi tahanan rumah.

Selain pimpinan, ia juga melaporkan Deputi Penindakan dan Eksekusi serta juru bicara KPK. "Saya datang ke sini memasukkan surat yang ditujukan pada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengalihan penahanan rumah tersangka YCQ, mantan Menteri Agama," kata Boyamin saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/3/2026).

Boyamin menjelaskan, laporan terhadap pimpinan KPK lantaran mereka diduga membiarkan adanya intervensi dari pihak luar dan tidak melaporkan hal tersebut ke Dewas.

Terkait pelaporan juru bicara kata Boyamin, lantaran yang bersangkutan memberikan keterangan yang bertentangan dengan Deputi terkait kondisi kesehatan Gus Yaqut saat peralihan tahanan rumah. Dalam keterangannya, peralihan Gus Yaqut tidak disebabkan kondisi kesehatan yang bersangkutan.

"Hal ini bertentangan dengan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang menyatakan YCQ dalam keadaan sakit GERD dan asma," ujarnya.

Sedangkan pelaporan terhadap Deputi KPK lantaran tidak melakukan cek kesehatan Gus Yaqut sebelum diputuskan menjadi tahanan rumah. "Seharusnya YCQ dilakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pengalian tahanan rumah karena jika terjadi sesuatu terkait kesehatannya saat tahanan rumah maka hal ini akan menjadi tanggung jawab KPK," ucapnya.

JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi III DPR untuk membentuk panitia kerja (panja) guna mendalami pengalihan penahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan dilayangkan dalam bentuk surat yang dikirik secara daring di situs DPR.

"MAKI telah berkirim surat ke Komisi III DPR RI untuk bentuk Panja guna pendalaman sengkarut pengalihan penahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Boyamin menjelaskan, Panja DPR tetap diperlukan sebagai pengawas eksternal dari wakil rakyat melalui representasi parlemen. Menurutnya, DPR bisa memotong anggaran jika kinerja KPK buruk.

"Panja Komisi III DPR guna melengkapti pelaporan kepada Dewan Pengawas KPK," katanya.

Menurutnya, pengalihan tahanan rumah diperlukan guna memotret secara utuh atas dugaan penyimpangan sekaligus rekomendasi perbaikan KPK.

"Panja dibutuhkan terutama untuk bongkar dugaan intervensi dari pihak luar KPK sebagaimana juga telah dilontarkan oleh Prof Mahfud MD dalam unggahan medsosnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman melayangkan aduan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap KPK buntut dari pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Hal itu disampaikan Boyamin usai mengajukan pengaduan ke Dewas KPK pada Rabu (25/3/2026). Adapun laporan ditujukan untuk Pimpinan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, hingga Juru Bicara KPK.

"Surat sudah saya masukkan ini tadi dan materinya adalah yang pertama pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalian penahanan rumah YCQ dan tidak melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK," katanya.

Dia menjelaskan terdapat pernyataan yang tidak selaras antara pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dengan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Menurutnya, Budi menyampaikan pengalihan status penahanan bukan karena sakit. Sedangkan keterangan Asep menyatakan bahwa alasan pengalihan karena Yaqut memiliki riwayat kesehatan.

Atas hal tersebut, dia juga menilai bahwa proses pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan oleh dokter yang kompeten.

"Pimpinan KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif-kolegial. Salah satunya dan yang lain-lain tadi. Terus kedua, Jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur termasuk salah satunya yang karena tidak memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan melaporkan ke Komisi III DPR RI selaku mitra kerja KPK. Sebab, baginya fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan dewas, tetapi dari legislatif.

"Karena pengawas KPK selain Dewan Pengawas kan Komisi 3. Saya paling tidak akan mengajukan pendengar pendapat umum lah, minimal. Syukur-syukur panja, atau lebih tinggi lagi pansus. Tapi akan saya kirimkan dalam waktu segera. Mudah-mudahan besok sudah saya kirimkan," tandasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp80 juta dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Pada sidang praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dari rutan menjadi tahanan rumah menuai kritik. Menurut catatan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, belum pernah ada tahanan KPK yang dialihkan dari rutan menjadi tahanan rumah.

“Setahuku belum pernah ada, ini pecah rekor,” kata Boyamin kepada SindoNews, Minggu (22/3/2026).

Maka itu, dia menilai keputusan KPK tersebut bersifat diskriminatif. Boyamin mengatakan, KPK tidak pernah melakukan penangguhan penahanan, pengalihan penahanan sepanjang tidak sakit.

“Nah ini tiba-tiba tidak sakit ditangguhkan, apalagi menjelang Lebaran. Jadi, ini menjadi diskriminasi, yang lain-lain tetap ditahan, sementara Gus Yaqut dialihkan jadi tahanan rumah seakan-akan untuk Lebaran, ini yang menjadikan diskriminasi, sehingga yang lain juga komplain,” ujarnya.

Pengalihan penahanan Gus Yaqut itu terungkap dari pengamatan awak media terhadap kegiatan salat idulfitri 1447 Hijriah para tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/3/2026). Hal itu diperkuat dari pernyataan istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, Silvia Rinita Harefa.

“Yang dikatakan istrinya Noel itu kan juga melakukan komplain. Paling tidak bertanya-tanya itu kan komplain,” kata Boyamin.

“Selain diskriminasi, parah cara keluarnya diam-diam, ngakunya ada pemeriksaan tambahan,” tambah Boyamin.

Dia menuturkan, tahanan lain akan minta perlakuan yang sama. “Dan ini akan merusak sistem yang telah dibangun sejak KPK berdiri. Jangan merusak pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Maka itu, Boyamin meminta agar KPK menahan Gus Yaqut dalam rutan. “Bukan penahanan rumah atau penahanan kota atau apa pun. Ini demi keadilan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan menahan Gus Yaqut ke rutan bisa mengobati luka masyarakat yang merasa pengalihan penahanan itu tidak adil, diskriminatif, dan tidak serius. Maka itu, penahanan Gus Yaqut dalam rutan dinilai perlu dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

“Pertanyaan sederhana, kenapa dulu ditahan kalau kemudian mau ditangguhkan atau kemudian dialihkan. Ketika ditahan kemudian dialihkan ke rumah, masyarakat jadi kecewa,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan asal usul Gus Yaqut yang kini menjadi tahanan rumah setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. "Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2026).

Kendati begitu, Budi belum menjelaskan alasan apa yang diajukan keluarga Gus Yaqut sehingga permohonan yang dimaksud dikabulkan. Diketahui, Status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah.

Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026). Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” katanya.

Budi mengungkapkan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dari rutan menjadi tahanan rumah. Salah satu yang dikritisinya adalah tidak adanya pengumuman dari KPK tentang pengalihan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Pengalihan penahanan Gus Yaqut itu terungkap dari pengamatan awak media terhadap kegiatan salat idulfitri 1447 Hijriah para tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/3/2026). Hal itu diperkuat dari pernyataan istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, Silvia Rinita Harefa.

“Yang jadi masalah sekarang ini adalah untuk pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut itu menjadi sangat mengecewakan kita semua. Karena, satu, tidak ada pengumuman. Itu kalau tidak dibocorkan istrinya Noel kan tidak ketahuan itu, nampak itu ketertutupan,” kata Boyamin kepada SindoNews, Minggu (22/3/2026).

Boyamin menambahkan, sementara dalam Undang-Undang KPK, asasnya adalah keterbukaan. “Jadi, kalau melakukan penahanan diumumkan, melakukan pengalihan penahanan ya harus diumumkan, sehingga masyarakat tidak kecewa,” tuturnya.

“Ini semata-mata soal perlakuan dalam hal melakukan penahanan itu diumumkan pada masyarakat, yaitu dalam bentuk ditampikan di depan dengan rompi oranye dan diborgol, pada saat pengalihan mustinya diumumkan,” tambahnya.

Maka itu, cara KPK dalam masalah pengalihan penahanan rumah Gus Yaqut tersebut dikritisinya. “Yang menyakitkan ketika tidak diumumkan, ketahuan dari orang lain, buru-buru mereka (KPK) kemudian mengiyakan, itu kan jelek sekali dari sisi komunikasi keadilan, komunikasi dengan masyarakat tentang penegakan hukum dan keadilan,” ujarnya.

Sebagai informasi, tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/3/2026). Ibadah tersebut difasilitasi sebagai bagian dari layanan khusus bagi para tahanan dalam momentum hari raya keagamaan umat Islam.

Sejumlah tahanan KPK yang terlihat mengikuti salat Id di antaranya Bupati Pati nonaktif Sudewo, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, hingga mantan Staf Khusus (Stafsus) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. Selain itu, tampak pula Irvian Bobby Mahendro selaku mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, Bupati nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Namun, dari para tahanan yang keluar, tidak terlihat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Belakangan pada Sabtu siang, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, Silvia Rinita Harefa juga turut mempertanyakan keberadaan Yaqut. Menurut info yang didapat, Yaqut disebut tidak terlihat sejak Kamis (19/3/2026) malam . Informasi itu, kata Silvia, bahkan diketahui oleh seluruh tahanan Rutan KPK.

"Semuanya (tahanan KPK) pada tahu, cuman mereka kan bertanya aja gitu, katanya ada pemeriksaan, tapi kan enggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada riksa, sampai hari ini enggak ada (Gus Yaqut)," ujar Silvia saat ditemui di Rutan KPK, Sabtu (21/3/2026).

Silvia menyebut Gus Yaqut sempat dijemput pada Kamis (19/3) malam untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya, setelah dijemput, keberadaan Gus Yaqut justru tak terlihat hingga salat Idulfitri pada Sabtu pagi.

"Iya (Kamis Malam), sebelum hari Jumat itu, infonya sih katanya mau diriksa. Tapi salat Id kata orang-orang di dalem, enggak ada," kata dia.

Silvia menambahkan, dirinya yang menghabiskan waktu di Rutan memang tidak bertemu Gus Yaqut. Ia pun meminta awak media untuk mencari informasi ini lebih lanjut.

KPK membenarkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tak lagi menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK. Yaqut yang merupakan tersangka kasus kuota haji itu menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Hal ini sekaligus menjawab alasan Gus Yaqut tidak ikut melaksanakan Salat Idulfitri 1447 H bersama para tahanan KPK lainnya pada Sabtu (21/3/2026) pagi ini. "Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (21/3/2026).

Budi menjelaskan, pengalihan penahanan ini merupakan permohonan yang disampaikan pihak keluarga Yaqut sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut pun ditelaah penyidik. "Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," jelasnya.

Pengalihan jenis penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah akan berlangsung sementara waktu. KPK juga menjamin selama Yaqut menjadi tahanan kota, pengawasan melekat dilakukan.

"Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan. Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka," kata Budi.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) disarankan agar tak terpengaruh oleh manuver kubu mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan agar tim JPU tetap tegak lurus pada substansi perkara dan tidak terdistraksi oleh upaya-upaya di luar persidangan.

Dia menuturkan bahwa membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dan persekongkolan yang telah dirancang Nadiem sejak awal proses pengadaan menjadi tugas utama jaksa saat ini. Boyamin juga menyoroti kebijakan 'kopi hitam' yang melibatkan orang-orang terdekat terdakwa sebagai poin krusial yang harus didalami.

"Jaksa harus menunjukkan pada hakim dan publik bahwa ada dugaan pengaturan sejak awal. Pengadaan rata-rata dikunci untuk memenangkan 'jago' yang dibawa, baik melalui syarat, spesifikasi, hingga administrasi yang sengaja dibuat kaku," ujar Boyamin dikutip, Kamis (29/1/2026).

Boyamin menilai rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi merupakan strategi untuk mempengaruhi saksi-saksi lainnya. Boyamin meminta jaksa tidak terpengaruh oleh manuver-manuver Nadiem yang dianggap tidak substansial dan cenderung mencederai kemerdekaan saksi dalam memberikan keterangan.

“Jaksa harus tetap fokus dalam pembuktian bahwa memang sudah ada niat jahat sejak awal pengadaan. Jangan mengikuti iramanya penipu atau terdakwa terkait hal-hal yang tidak substansial,” imbuhnya.

Menurut Boyamin, ancaman pelaporan terhadap saksi merupakan tindakan berlebihan yang dapat merusak tatanan persidangan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014, saksi harus bebas dari ancaman agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Selain itu, Boyamin menyarankan agar Kejaksaan lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada publik guna menangkal narasi-narasi negatif di media sosial yang bisa mengaburkan fakta persidangan kasus Nadiem. "Jelaskan secara keseluruhan kepada publik, jangan diirit-irit informasinya. Ini sudah tahap persidangan, sampaikan fakta-faktanya sebagai bentuk edukasi agar masyarakat paham duduk perkara yang sebenarnya,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia. Kabar meninggalnya Antasari dibernakan oleh Kuasa Hukumnya Boyamin Saiman.

"Betul, barusan konfirmasi ke pengurus Masjid Asy Syarif memang akan diselenggarakan salat jenazah Pak Antasari ba'da Ashar," kata kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, dikutip dari detikcom, Sabtu (8/11/2025).

Antasari Azhar diketahui sempat sakit sebelum meninggal dunia. Boyamin mengungkapkan almarhum pernah menderita sakit tumor hidung. Boyamin meminta masyarakat mendoakan almarhum Antasari Azhar.

"Sakit yang agak lama, pernah ada tumor di hidung," kata Boyamin. Jenazah diketahui akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk Kesejahteraan Indonesia (Arukki) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) melakukan gugatan tata usaha negara (TUN) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: Pas-1423 pk.05.03. SK yang diterbitkan pada 15 Agustus 2025 itu berkaitan dengan pembebasan bersyarat terpidana korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov).

Sidang perdana gugatan itu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu (29/10/2025) dengan agenda persiapan perbaikan. Arukki dan LP3HI menilai SK terkait pembebasan bersyarat itu bertentangan dengan aturan terkait pembebasan bersayarat.

Pada intinya, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana apabila berkelakuan baik. Sementara, mantan Ketua DPR itu dinilai tercatat pernah melakukan beberapa pelanggaran berat.

"Setya Novanto selama menjalani proses pemidanaan telah terbukti melanggar berbagai aturan," ujar Kuasa Hukum Arukki dan LP3HI Boyamin Saiman, Rabu (29/10/2025).

Menurut Boyamin, dalam proses pemidanaan Setya Novanto terbukti menggunakan alat komunikasi. Bahkan, politikus Golkar itu juga pernah terciduk memiliki sel mewah hingga terciduk jalan-jalan dalam proses pemidanaan.

"Akumulasi berbagai pelanggaran berat yang dilakukan Setya Novanto nyatanya telah melanggar syarat berkelakuan baik," tutur Boyamin.

Adapun Boyamin juga menyebut Setnov masih merupakan narapidana yang berperkara di Bareskrim Polri terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Bebas bersyarat juga tidak bisa dilakukan kepada napi yang masih tersangkut perkara lain," sambungnya.

Dalam gugatan ini, tergugat ialah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pada intinya, Boyamin meminta hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut SK yang telah diterbitkan untuk membuat Setnov bisa keluar dari Lapas Sukamiskin.

"Jika gugatan dikabulkan, maka nantinya Setnov harus kembali ke penjara menjalani sisa hukumannya,” pungkasnya.

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap penyelundupan mobil Mercedes-Benz klasik bekas syuting James Bond. Boyamin mengatakan bahwa penyelundupan ini terjadi pada 2023.

Penyelundupan mobil klasik yang bisa ditaksir hingga Rp20 miliar itu dilakukan melalui pelabuhan di Semarang, Jawa Tengah. "Jadi itu diselundupkan dengan dokumen mesin untuk membuat sigaret kretek yang harganya Rp150 juta," ujar Boyamin dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, praktik penyelundupan ini membuat penerimaan negara justru menjadi kecil. Pasalnya, bea masuk alat produksi hanya berjumlah 5% dari harga barang ditambah Rp2,5 juta.

"Kalau bea masuk karena ini sebagai produksi 5% berarti (pajaknya), Rp5 juta tambah Rp2,5 ya Rp7,5 juta aja," ujarnya.

Padahal, untuk barang kategori mewah, negara membebankan bea masuk 100% dari harga barang. Ini artinya, penerimaan negara melalui pajak juga bisa bertambah.

Anehnya lagi, setelah praktik ini dibongkar, mobil klasik itu disebut tidak bertuan. Padahal, menurutnya, data menunjukkan dengan lengkap siapa pihak selaku importir mobil itu.

Alhasil, mobil klasik Mercy itu kemudian dilelang. Mercy itu pun terjual kepada politikus di Indonesia.

"Penyelundupan bea cukai. Artinya anggap aja orang nakal nyelundup, anggap aja bea cukai enggak tahu. Ini rasanya 90% enggak mungkin (bea cukai enggak tahu)," tutur dia.

Praktik ini menurutnya kerap terjadi. Oleh karenanya, Boyamin meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperhatikan hal tersebut.

Boyamin meminta agar Purbaya tak hanya galak oleh pihak-pihak di luar pemerintah. "Inilah tugasnya Pak Purbaya, bolehlah keluar tabraki semua, tapi ke dalam juga harus ditabrak," pungkasnya.