Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Ayam Panggang Bu Setu merupakan salah satu destinasi kuliner populer. Aroma asap kayu bakar membuktikan perjalanan panjang usaha keluarga yang telah berdiri selama lebih dari tiga dekade.

Subiyanto, pengelola dari generasi kedua menyampaikan bahwa Ayam Panggang Bu Setu dirintis oleh kedua orang tuanya pada 1990-an. Dari berjualan keliling pada awalnya, lalu berkembang menjadi usaha rumahan dengan promosi yang saat itu masih mengandalkan perantara mulut ke mulut.

Menurut Subiyanto, kunci daya tarik Ayam Panggang Bu Setu terletak pada konsistensi mereka mempertahankan proses memasak tradisional.

"Daya tarik Ayam Panggang Bu Setu terletak pada konsistensi kami mempertahankan proses memasak tradisional menggunakan kayu bakar keras, seperti mahoni atau jati. Meskipun zaman sudah modern, kami tidak beralih ke kompor gas agar kematangan ayam sempurna dan ciri khas kami tetap terjaga," ujar Subiyanto.

Salah satu menu favorit adalah Ayam Panggang Bumbu Rujak. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih meresap hingga ke serat daging ayam kampung yang empuk, menjadikannya cocok dinikmati bersama keluarga.

Bagi Ayam Panggang Bu Setu, musim mudik Lebaran selalu menjadi periode paling ramai dalam setahun. Para pemudik yang melintas di Magetan kerap menyempatkan diri singgah untuk menikmati kuliner legendaris ini. Lonjakan pengunjung biasanya mulai terasa dua hari sebelum Lebaran hingga sekitar lima hari setelahnya.

Perkembangan usaha Ayam Panggang Bu Setu tidak lepas dari dukungan perbankan yang telah mendampingi usaha keluarga ini sejak awal. Subiyanto mengenang bahwa sang ayah memulai mengenal kemitraan dengan BRI pada tahun 1992 dengan modal awal sebesar Rp250 ribu.

"Dulu sebelum ada modal dari BRI, kami beli ayam ke tengkulak dengan sistem utang, harganya jauh lebih mahal. Setelah ada pinjaman dari BRI, kami bisa beli cash dan harga jual ke konsumen pun jadi lebih terjangkau," katanya.

Seiring waktu, usaha Ayam Panggang Bu Setu terus mendapatkan akses permodalan dari BRI untuk pengembangan usaha. Subiyanto yang juga memanfaatkan layanan digital BRI untuk mengelola usaha, berharap agar fasilitas tersebut terus ditingkatkan.

Ia mengakui, dukungan keuangan yang mudah dan cepat dari BRI membantu perkembangan usaha keluarga, hingga mampu memperluas lahan dan membangun fasilitas restoran yang lebih nyaman.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa BRI selalu konsisten dalam memberikan dukungan permodalan, melakukan pendampingan, hingga penerapan digitalisasi bagi pelaku UMKM.

"Kami senantiasa berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif. Kisah pelaku usaha Ayam Panggang Bu Setu menjadi contoh nyata dukungan pendanaan BRI dalam mendorong perekonomian masyarakat sekaligus menjadi kisah inspiratif yang dapat ditiru oleh pelaku usaha lainnya," kata Dhanny.

Hingga Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada sekitar 3,8 juta debitur di seluruh Indonesia. Lebih dari 60 persen penyaluran KUR tersebut dialokasikan ke sektor produksi, dengan porsi sektor produksi mencapai 64,49 persen dari total penyaluran.

Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan International Civil Aviation Organization (ICAO) menyetujui pemanfaatan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku bahan bakar pesawat udara untuk penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) sehingga menciptakan penerbangan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan persetujuan ICAO itu menegaskan bahwa Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif.

"Mampu memberikan emission saving hingga 8 persen dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menyampaikan perkembangan penting terkait kiprah Indonesia dalam forum ICAO, khususnya pada agenda pengurangan emisi melalui penggunaan SAF dengan mengajukan perhitungan nilai default Core LCA Default Value (LCA) untuk SAF dengan bahan baku POME.

"Penggunaan SAF bagi penerbangan internasional telah menjadi prioritas ICAO dalam upaya menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan internasional melalui program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)," ucap Lukman.

Ia menyampaikan Indonesia sebagai negara anggota ICAO berkomitmen untuk menjadi salah satu produsen utama SAF mengingat besarnya potensi bahan baku (feedstock) yang dimiliki.

"Oleh karena itu kita mengusulkan perhitungan nilai default LCA," ujar Lukman.

Ia mengatakan dalam proses pengajuan perhitungan nilai default LCA tersebut Ditjen Hubud Kemenhub berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Lukman menjelaskan POME merupakan residue/sisa dari proses produksi Crude Palm Oil (CPO) dan termasuk dalam kategori residu pada daftar positive list ICAO. Maka SAF yang dibuat dengan bahan baku POME mempunyai potensi penurunan emisi yang besar, sehingga sangat kompetitif dibanding SAF dari bahan baku lain.

"Pada Januari 2025, Kemenhub dalam hal ini Ditjen Hubud, melalui Indonesia CAEP Member selaku wakil Indonesia pada ICAO-CAEP, telah mengajukan perhitungan nilai LCA Default Value untuk SAF berbahan baku POME," beber Lukman.

Setelah melalui proses penilaian teknis di CAEP, pada akhir November 2025 ICAO Council resmi menyetujui dan menerbitkan nilai LCA Default Value tersebut, yang ditetapkan sebesar 18,1 gram CO₂/MJ sebagaimana tercantum dalam dokumen ICAO 'CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels' Tabel 2 pada kategori HEFA Conversion Proces.

Menurut dia, pencapaian itu merupakan langkah strategis bagi percepatan produksi SAF nasional. Proses pengajuan nilai default LCA telah melalui tahapan teknis panjang, termasuk perbandingan perhitungan dengan International Independent Expert dari University of Hasselt Belgia, serta verifikasi joint research centre – european commission.

Seluruh proses tersebut dipresentasikan dan disetujui pada berbagai tingkatan pembahasan di CAEP hingga mendapatkan persetujuan final dari ICAO Council.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri, upaya lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan posisi nasional di forum internasional,” jelas Lukman.

Meski demikian, Lukman menegaskan masih terdapat tahapan penting yang perlu ditindaklanjuti agar produksi SAF berbahan baku POME dapat terealisasi secara konsisten di dalam negeri.

Salah satu prioritas utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku POME yang mencukupi dan memiliki traceability yang baik, sehingga industri SAF nasional dapat memperoleh manfaat nilai tambah secara optimal.

Dia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, pelaku industri, asosiasi, swasta nasional, serta sektor penerbangan.

"Kolaborasi diperlukan dalam bentuk kebijakan, regulasi, insentif, investasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Dengan langkah bersama, Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen SAF yang kompetitif di kawasan,” kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10 ribu ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah itu.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10 ribu ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan persetujuan itu diberikan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Pulau Sumatera.

"Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran.

Amran menegaskan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun yang biasanya hanya berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026," tegasnya.

Permohonan itu muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko TNI AU Sultan Iskandar Muda pada 7 Desember 2025, Gubernur Mualem telah memaparkan kebutuhan mendesak stabilisasi harga sembako, termasuk beras, air bersih, dan elpiji.

Kunjungan Presiden ke Aceh dua kali berturut-turut (7-8 Desember 2025) menjadi momentum koordinasi pusat-daerah yang mempercepat alokasi bantuan.

Amran menambahkan Indonesia kini sudah swasembada beras dengan produksi yang melimpah. Total produksi beras nasional saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diprediksi mencapai 34,79 juta ton di akhir tahun 2025.

Pemerintah memastikan stok beras nasional tetap aman hingga lepas panen raya 2026 dengan proyeksi stok akhir cadangan beras pemerintah pada Desember 2025 di atas 3,5 juta ton.

“Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia,” ujarnya.

Amran mengatakan penyaluran 10 ribu ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

"Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) senilai total 34 ribu ton beras," katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan ucapan terima kasih atas respons cepat Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo dan Mentan Amran.

“Atas perhatian yang diberikan Presiden, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran beliau memberi semangat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan," kata Mualem saat mengantar kepulangan Presiden dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Senin pagi (8/12).

Mualem juga menambahkan langkah itu diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025