Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah menyelidiki dugaan pidana terkait enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan dugaan pidana itu berkaitan dengan penerbitan hak guna usaha (HGU) di tanah negara atau milik Kemenhan.

"Bidang Pidsus juga sedang melakukan penyelidikan [terkait] peralihannya [penerbitan HGU ke enam perusahaan]," ujar Febrie di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pihaknya juga tengah melakukan penyidikan lain terkait Sugar Group Companies (SGC) dalam perkara dugaan TPPU eks Pejabat MA, Zarof Ricar.

Adapun, Febrie mengemukakan bahwa penegakan hukum oleh pihaknya berbeda dengan penindakan dari Kementerian ATR/BPN yang mencabut HGU.

"Proses yang kita lakukan proses pidana, ini terpisah dengan kebijakan secara administratif yang telah dikaji, dipertimbangkan, sehingga tadi juga dimintai masukan yang cukup lengkap penegak hukum," pungkasnya.

Di samping itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya juga ikut menelusuri soal dugaan pidana terbitnya HGU enam perusahaan milik SGC di Lampung.

"Kenapa itu bisa diperjualbelikan, dan ini apakah kepemilikannya tersebut sah atau tidak. Karena tadi itu rapatnya kita merunut dari sejarahnya tanah tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada enam perusahaan yang HGU-nya dicabut dalam giat ini. Mereka yakni PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS dan PT SIL. Adapun, berdasarkan laporan BPK, total 85.244 hektare ini memiliki nilai Rp14,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN mencabut hak guna usaha (HGU) enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK pada 2015 dan 2019, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022.

"Ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.244,925 hektare yang terbit atas nama PT Sweet Indolampung dan kawan kawan, ada 6 entitas lainya tapi satu grup," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Nusron menjelaskan HGU milik SGC itu dicabut lantaran enam perusahaan itu berdiri di atas tanah milik negara atau milik Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

Kemudian, dicabutnya HGU itu telah disepakati berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, Polri, Kemenhan hingga TNI AU.

"Dari rapat tadi alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq. TNI AU kami nyatakan cabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula," imbuhnya.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pengelolaan lahan dari wilayah HGU tersebut nantinya akan diserahkan kepada TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," pungkasnya.