Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan status kepemilikan tanah Blok 15 atau eks Hotel Sultan sepenuhnya milik negara dan tidak pernah dialihkan ke pihak swasta.

Manajemen PPK GBK menyatakan bahwa tanah eks Hotel Sultan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora yang sah secara hukum. Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara merupakan pemegang kendali hak atas lahan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah eks Hotel-hotel terbaik Sultan kepada pihak mana pun, termasuk kepada PT Indobuildco," tulis manajemen PPK GBK dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam edaran yang dibagikan, lahan seluas 13,6 hektare tersebut dilaporkan telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah sejak periode 1959 sampai 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan secara masif demi suksesi pembangunan infrastruktur penunjang gelaran olahraga internasional Asian Games IV.

Kemudian, duduk perkara sengketa ini bermula ketika pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan lada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habus pada 2023.

"Izin tersebut kemudian digunakan oleh PT Indobuildco untuk memperoleh HGB Nomor 20/Gelora atas nama PT Indobuildco. HGB itu kemudian dipecah menjadi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora," imbuhnya.

Eksekusi Berujung Ricuh

Adapun, pemerintah mulai melakukan eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para petugas Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hingga Kepolisian sidah berjaga sejak pukul 07.00 WIB. Di waktu yang sama, para massa aksi mengaku aliansi pekerja PT Indobuildco sudah berjaga di depan lobi.

Pihak Kepolisian mulai melakukan negosiasi pada pukul 09.00 WIB dengan aliansi pekerja. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 09.30 personel gabungan mulai mendorong mundur massa aksi yang menolak pengosongan.

Kericuhan sempat terjadi selama setengah jam, massa aksi tampak mulai melempar batu hingga bambu untuk mengimbangi dorongan dari aparat penegak hukum (APH).

Adapun, APH terpantau baru dapat merangsek masuk ke dalam Hotel Sultan pada pukul 10.10 WIB. Dalam laporannya, PPK GBK akan mengamankan sejumlah aset hotel yang ada. Nantinya, aset-aset tersebut dibuka opsi untuk dapat dikembalikan kepada PT Indobuildco.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN mencabut hak guna usaha (HGU) enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK pada 2015 dan 2019, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022.

"Ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.244,925 hektare yang terbit atas nama PT Sweet Indolampung dan kawan kawan, ada 6 entitas lainya tapi satu grup," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Nusron menjelaskan HGU milik SGC itu dicabut lantaran enam perusahaan itu berdiri di atas tanah milik negara atau milik Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

Kemudian, dicabutnya HGU itu telah disepakati berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, Polri, Kemenhan hingga TNI AU.

"Dari rapat tadi alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq. TNI AU kami nyatakan cabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula," imbuhnya.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pengelolaan lahan dari wilayah HGU tersebut nantinya akan diserahkan kepada TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menambahkan, nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memiliki hunian di tengah kota.

Mekanismenya, masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Mengingat, rusun tersebut berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha).

"Sekarang yang diuntungkan siapa kalau dijual Rp360 juta? Sudah pasti rakyat, karena apartemen di sebelahnya sudah Rp1 miliar yang namanya Kalibata City. Jadi pemerintah membuat terobosan, land for free, cuman mungkin dikasihlah HGB," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah sempat mengungkap rencana pengembangan kompleks DPR Kalibata menjadi hunian vertikal untuk masyarakat dalam rangka mendorong program 3 juta rumah.

Berdasarkan catatan Bisnis, investor asking asal Qatar telah tertarik untuk mengembangkan proyek tersebut. Berdasarkan catatan awalnya, Qatar berkomitmen membangun hingga 20.000 unit di lokasi tersebut.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.