JAKARTA - Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda agenda sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala cabang bank bernama Ilham Pradipta. Sidang akan kembali dibuka pada Senin (22/6/2026) pekan depan.

Sedianya, jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat tuntutan untuk lima orang terdakwa dalang pembunuhan Ilham. Mereka di antaranya Dwi Hartono, Candy alias Ken, Antonius Aditia, Eka Wahyu, dan Erasmus.

Kelimanya sempat hadir dan duduk di kursi pesakitan saat sidang dibuka hari ini. Namun, jaksa dalam persidangan menyatakan bahwa berkas tuntutan belum siap. "Bagaimana terdakwa sehat?" tanya hakim ketua.

"Sakit gigi," jawab salah satu terdakwa.

"Tapi bisa ya disidang? bagaimana Pak Jaksa?" tanya hakim.

"Berkas belum siap, Ketua," jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Mengetahui hal itu, hakim kemudian langsung meminta agar sidang itu kembali dibuka pada Senin (22/6/2026). Ia juga menyebut sidang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

"Belum siap? Jadi belum bisa dibacakan," kata hakim ketua.

"Berarti sidang kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Kita jadwalkan sekitar jam 14.00 WIB," lanjut hakim ketua.

Sebagai informasi, dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham setidaknya ada 16 orang yang menjadi terdakwa. Tiga di antaranya merupakan klaster TNI yang telah diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sementara, 13 lainnya merupakan pelaku dari kalangan sipil. Mereka di antaranya Dwi Hartono, Candy alias Ken, Antonius Aditia, Yohanes, Umri, Revianso, Andre, Emanuel, Johanes, David, Anthonio, Aloysius dan Erasmus.

JAKARTA - Dalang pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank bernama Mohammad Ilham Pradipta menolak hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan pembunuhan dengan terdakwa klaster militer. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi itu dilakukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kedua dalang itu di antaranya Dwi Hartono yang juga pengusaha Bimbel dan Candy alias Ken. Keduanya juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan ini namun diadili pada Pengadilan Negeri.

"Yang dua (saksi) tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Militer sesuai dengan surat dari para yang bersangkutan, izin kami sampaikan juga suratnya," ucap Oditur Militer Mayor Chk Wasinton Marpaung di ruang sidang, Senin (27/4/2026).

Dengan demikian, hanya empat saksi yang dihadirkan Oditurat Militer pada sidang yang digelar hari ini. Keempat saksi di antaranya Antonius Aditia Majarjuna, Yohanes Joko Pamuntas, Muhamad Umri dan David Setia Darmawan.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menilai keterangan saksi Dwi Hartono dan Candy merupakan keterangan penting. Hakim lantas meminta oditur militer untuk melakukan pemanggilan ulang sebelum akhirnya melakukan upaya paksa.

"Ya, oditur punya kewenangan. Kalau misalnya tidak, lapor ke majelis, nanti kita buatkan penetapan untuk pemanggilan upaya paksa," kata Fredy.

Marpaung menjelaskan kepada hakim, selain dua saksi yang tidak bersedia memberikan keterangan, satu saksi lain bernama Rohman Agung Asmoro, anggota Polda Metro Jaya, juga berhalangan hadir karena sedang bertugas di Jawa Timur.

Tiga anggota Kopassus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas perkara pembunuhan terhadap kepala cabang bank bernama Mohamad Ilham Pradipta. Surat dakwaan dibacakan di Pengadilan II-08 Militer Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Lihat video: Kasus Pembunuhan Kacab BUMN: Pihak Terdakwa Ajukan Eksepsi di Pengadilan Militer



Ketiga anggota Kopassus itu di antaranya Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2) dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Oditur Militer menduga ketiganya memiliki peran dalam hilangnya nyawa Mohamad Ilham Pradipta.

"Bahwa perbuatan para terdakwa membawa secara paksa almarhum Mohamad Ilham Pradipta hingga melakukan pemukulan yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia adalah suatu perbuatan tindak pantas dari prajurit TNI," ujar Oditur Militer pada Oditurat Militer Jakarta, Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Oditur Militer menyusun dakwaan berlapis untuk tiga terdakwa ini. Dalam dakwaan utama, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, jaksa menyiapkan dakwaan subsider berupa pembunuhan biasa, hingga dakwaan lebih ringan yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Jaksa juga menyertakan dakwaan alternatif lain berupa perampasan kemerdekaan yang berujung pada kematian korban. Khusus terdakwa Nasir, jaksa juga menyertakan dakwaan mengenai perbuatan tentang menyembunyikan menghilangkan, membawa lari dengan maksud menyembunyikan kematian.

(Jonathan Simanjuntak).

KAIRO - Pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada seorang pria berusia 23 tahun atas pembunuhan istrinya yang berusia 14 tahun, Faten Zaki, yang kematiannya, setelah perselisihan soal sepiring pasta. Insiden tersebut mengejutkan negara tersebut dan memicu kembali kemarahan atas pernikahan dini dan hukuman yang ringan dalam kasus kekerasan berbasis gender.

Putusan yang dikeluarkan pada 13 Oktober oleh Pengadilan Pidana Tanta di Mesir utara merupakan putusan akhir dalam kasus yang kemudian dikenal di media lokal sebagai kasus "Gadis Piring Pasta".

Awal tahun ini, pengadilan telah merujuk berkas sang suami kepada Mufti Agung, otoritas keagamaan tertinggi di Mesir, untuk mendapatkan pendapat hukum tentang penerapan hukuman mati.

Melansir Gulf News, jaksa penuntut menuduhnya melakukan pembunuhan berencana karena secara brutal menyerang istrinya yang masih di bawah umur setelah ia makan sepiring pasta tanpa izinnya.

Insiden ini terjadi pada Agustus 2024, ketika Zaki, yang dilaporkan lapar dan sendirian di rumah di desa Kafr Yaqub, makan dari sebuah piring sebelum suami dan keluarganya kembali.

Setelah mengetahui hal ini, suaminya, seorang pengemudi tuk-tuk berusia 23 tahun, menyerangnya dengan kekejaman yang mengejutkan. Ia diduga memukulinya dengan tongkat kayu tebal, membakarnya dengan besi panas, dan memukul kepalanya berulang kali sebelum menyeretnya ke atap gedung mereka dan melemparkannya dari sana. Ia meninggal dunia beberapa jam kemudian di rumah sakit akibat luka-lukanya.

Pernikahan Zaki, yang kabarnya diatur oleh keluarganya untuk meringankan beban keuangan, membuatnya terjebak dalam siklus kemiskinan, pernikahan paksa, dan kekerasan yang berujung pada kematiannya.

Para pembela hak-hak perempuan mengecam pengurangan hukuman menjadi tujuh tahun, menyebutnya sebagai contoh lain dari keringanan hukuman pengadilan berdasarkan Pasal 17 KUHP Mesir, yang memungkinkan hakim untuk menurunkan hukuman jika mereka menganggap keadaan "meringankan".

Putusan tersebut menarik perbandingan dengan kasus besar lainnya yang diputuskan awal tahun ini, ketika pengadilan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Motaz Hendawy, yang dihukum karena membunuh istrinya, Maram Osama, alih-alih hukuman seumur hidup atau mati.

Osama, seorang ibu dua anak berusia 32 tahun, meninggal dunia pada Desember 2024 setelah dicekik dan dibiarkan tanpa perawatan selama lima hari.