Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan sidang kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memasuki tahap akhir setelah empat prajurit TNI dinyatakan bersalah pada Rabu (10/6/2026).

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Berdasarkan kronologi perkara, Andrie Yunus merupakan aktivis KontraS yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan. Dia dikenal sebagai aktivis yang berani menyampaikan aspirasi maupun keresahan masyarakat di ruang publik.

Salah satu aksinya terjadi saat pembahasan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Bisnis sempat menyaksikan aksi Andrie Yunus dan sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil. Saat itu, aksi berlangsung sekitar pukul 17.49 WIB.

Andrie dan beberapa anggota koalisi masyarakat sipil berteriak di depan pintu ruang rapat sambil membawa poster berisi tuntutan. Bahkan, Andrie sempat masuk ke dalam ruangan dan terus menyuarakan agar rapat dihentikan.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar motif keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dalam fakta persidangan, Terdakwa I, Edi Sudarko, disebut tersulut emosi setelah melihat video aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont.

Awalnya, Edi Sudarko berniat memukul Andrie Yunus. Namun, niat tersebut berubah setelah bertemu dengan Lettu Budhi yang menyarankan pemberian efek jera melalui penyiraman air keras. Kapten Nandala dan Sami Lakka kemudian turut terlibat dalam rencana tersebut.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (12/3/2026). Serda Edi Sudarko yang dibonceng Lettu Budhi menjalankan aksi sekitar pukul 23.30 WIB saat Andrie melintas di Jalan Salemba I sepulang dari kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, Andrie mengalami luka bakar serius dan salah satu matanya mengalami cacat permanen.

Divonis Beragam, Dua Prajurit Dipecat

Pembacaan amar putusan dilakukan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair.

Namun, keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," ujar Fredy.

Dalam putusan tersebut, hanya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan [Terdakwa I dan II], dipecat dari dinas militer," katanya.

Untuk pidana pokok, Serda Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara. Lettu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir sebelum menerima putusan atau mengajukan banding.

Hal yang Memberatkan Vonis

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Dari aspek kepentingan militer, hakim menilai tindakan para terdakwa telah mengkhianati tugas sebagai prajurit yang dididik dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai citra TNI karena menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Selain itu, tindakan para terdakwa dianggap merusak sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.

Dari aspek pelaku, hakim menilai penyiraman air keras dilakukan secara sengaja dan sadar tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun institusi.

Sementara dari aspek perbuatan, majelis hakim menyebut tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menyelesaikan persoalan dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dari aspek akibat tindak pidana, hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, merusak ketertiban masyarakat, menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban, serta menyebabkan cacat berat permanen pada mata kanan Andrie Yunus.

Hal yang Meringankan

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman para terdakwa.

Pertama, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, seluruh terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak serta istri yang tidak bekerja.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Keempat, Terdakwa I, II, dan III memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan TNI AL, sedangkan Terdakwa IV di TNI AU. Sebagian di antaranya juga pernah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo.

Kelima, para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KaBais TNI, masyarakat Indonesia, dan Andrie Yunus.

Andrie Yunus Dinilai Tidak Kooperatif

Hakim anggota Mayor Laut M. Zainal Abidin menilai sikap Andrie Yunus yang tidak hadir dalam persidangan menunjukkan ketidakkooperatifan dan dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Majelis hakim sebelumnya berharap Andrie dapat hadir langsung untuk memberikan keterangan sehingga fakta hukum dapat digali secara lebih komprehensif. Bahkan, pengadilan disebut telah menawarkan opsi pemeriksaan secara daring karena Andrie masih menjalani rawat jalan.

Menurut hakim, ketidakhadiran Andrie memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan.

"Bahkan terkesan telah melecehkan proses yang sah yang diberikan wadah oleh negara. Majelis Hakim dalam hal ini menilai sikap Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan," ujar Zainal.

Kubu Andrie Yunus Kecewa

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan kecewa terhadap proses persidangan hingga putusan yang dijatuhkan kepada empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Anggota TAUD Jane Rosalina menilai persidangan militer tidak berhasil mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Menurutnya, vonis 1,5 tahun hingga tiga tahun penjara tidak sebanding dengan dampak yang dialami Andrie Yunus yang mengalami cacat permanen pada penglihatannya.

"Ditunjukkan juga lewat putusan hari ini yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman yang rendah dan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan," ujar Jane di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Jane juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada Andrie Yunus. Menurutnya, pertimbangan tersebut bermasalah dari perspektif hak asasi manusia karena para pelaku tetap mengetahui risiko dan dampak dari perbuatannya.

"Majelis hakim menyatakan bahwa luka berat yang dialami oleh Andrie Yunus itu bukan merupakan niat atau tujuan mens rea para terdakwa, karena mereka hanya bermaksud memberikan pelajaran dan efek jera. Itu merupakan pertimbangan yang sangat problematik jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia," ujarnya.

TAUD menyatakan akan terus mendorong agar perkara tersebut dapat diadili di peradilan umum sehingga seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat terungkap secara menyeluruh.

"Jangan sampai dengan adanya putusan peradilan militer ini kemudian menutup kasus rapat-rapat dan tidak berhasil menyentuh para pelaku sesuai dengan rantai komando," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Diketahui, empat terdakwa diputus dengan hukuman penjara 1,5-3 tahun.

"Putusan tersebut merupakan wujud independensi peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa intervensi dari pihak manapun," kata Yusril, Kamis (11/6/2026).

Yusril menilai, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa menunjukkan adanya penilaian yang cermat terhadap tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa.

"Bahkan ada putusan yang bersifat ultra petita atau melebihi tuntutan, yakni menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada salah satu terdakwa. Hal ini penting agar menjadi pelajaran bagi prajurit TNI yang lain untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa," ujarnya.

Yusril menyambut baik keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada dua terdakwa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pesan tegas bahwa institusi negara tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

Lihat video:Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara | Sindo Sore



"Tidak ada tempat bagi oknum aparat yang melakukan tindakan anarkis, melanggar hukum, atau menggunakan kekerasan untuk membungkam pihak lain. Institusi negara harus bersih dari perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat dan prinsip negara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat dan menjamin ruang demokrasi yang sehat bagi seluruh warga negara. Aktivis masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan penegakan hukum.

"Para aktivis, termasuk saudara Andrie Yunus dan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, maupun tindakan balas dendam di luar mekanisme hukum terhadap warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapatnya," ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak yang dialami korban akibat peristiwa yang dimaksud, termasuk cedera serius yang mengakibatkan gangguan permanen pada salah satu mata korban.

"Pemerintah berharap hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan dapat terus diperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel terhadap setiap pelanggaran hukum, tanpa memandang latar belakang pelakunya.

"Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusan ini menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," katanya.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan sejumlah barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus untuk dimusnahkan. Perintah itu dibacakan saat hakim membacakan amar putusan terhadap 4 terdakwa yang merupakan prajurit TNI.

Duduk sebagai terdakwa, Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, serta Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sejumlah barang bukti yang dimusnahkan di antaranya satu buah gelas Tumbler warna ungu milik Lettu Budhi. Tumbler itu diduga merupakan tempat penyimpanan air keras sebelum disiramkan kepada Andrie.

"Satu buah gelas Tumbler warna ungu milik terdakwa II (Budhi) agar Tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan maka Tumbler dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujar Fredy saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, satu flashdisk berisi dua video di TKP, satu aki bekas, satu botol berisi cairan pembersih karat juga turut dimusnahkan dengan alasan yang sama.

Fredy menuturkan alasan status barang bukti tersebut perlu ditentukan tak terlepas dari telah rampungnya proses pengadilan kasus itu. Sejauh ini, belum ada instansi penegak hukum lainnya yang turut meminta barang bukti.

"Hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pasalnya, mereka khawatir Pengadilan Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut.

"Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya," ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya.

JAKARTA - Oditur Militer Letkol Chk Muhammad Iswadi menyebut tuntutan terhadap empat prajurit Bais TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, berpotensi lebih tinggi apabila pihaknya dapat melihat langsung kondisi korban selama proses persidangan.

"Seandainya kami bisa melihat kondisi yang kami bela dalam hal ini saudara Andrie Yunus, kami bisa lebih dari tuntutan yang semula," ujar Iswadi usai menghadiri sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Iswadi, selama proses persidangan, oditur militer tidak pernah melihat secara langsung kondisi Andrie Yunus. Penilaian yang dilakukan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Akibatnya, tuntutan yang diajukan terhadap para pelaku dinilai sebagian kalangan tidak memenuhi ekspektasi publik.

"Itu juga yang membuat salah satu tuntutan kami tidak sesuai dengan keinginan para masyarakat dan awak media," lanjut Iswadi.

Kendati demikian, Iswadi menilai majelis hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Terlebih, dua dari empat prajurit yang terlibat dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menurut Iswadi, pada prinsipnya penuntut umum menerima putusan yang sejalan dengan tuntutan yang telah diajukan. Namun, terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih rendah dari tuntutan, pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan menempuh upaya hukum banding.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara | Sindo Sore



Meski begitu, keputusan untuk mengajukan banding belum ditetapkan karena masih menunggu arahan dari pimpinan. "Sehingga kenapa kami ambil sikap pikir-pikir kami harus melaporkan kepada pimpinan kami terlebih dahulu untuk menentukan sikap kami (banding atau tidak)," tandas dia.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap empat prajurit Bais TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut didakwakan secara lebih subsider oleh Oditur Militer.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

SIDANG putusan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat prajurit TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur, menjadi salah satu peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. Banyak media massa hadir meliput karena perkara ini tidak hanya menyangkut tindak pidana biasa, melainkan juga menyentuh isu relasi sipil-militer, akuntabilitas institusi negara, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sidang vonis dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi, 10 Juni 2026 setelah sebelumnya oditur militer menuntut keempat terdakwa dengan hukuman penjara 2,5 tahun.

Dalam negara hukum, apa pun putusan majelis hakim, seluruh pihak patut menghormatinya sebagai produk proses peradilan yang sah. Namun menghormati putusan bukan berarti menutup ruang kritik. Justru penghormatan terhadap hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik terhadap kualitas dan rasa keadilan yang dihasilkan oleh putusan tersebut.

Perspektif Hukum: Ujian Independensi Peradilan Militer

Dari sisi hukum, perkara ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan militer Indonesia. Kasus tersebut melibatkan anggota TNI sebagai terdakwa dan warga sipil sebagai korban. Oleh karena itu, perhatian publik bukan hanya tertuju pada vonis yang dijatuhkan, melainkan juga pada proses yang berlangsung.

Secara normatif, peradilan militer memang memiliki kewenangan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Namun ada suara sumbang dari sejumlah LSM agar anggota militer yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil diadili di peradilan umum.

Dalam kasus Andrie Yunus, isu utama yang berkembang adalah apakah proses peradilan militer mampu menunjukkan independensi, transparansi, dan imparsialitas ketika mengadili personel dari institusinya sendiri. Kritik dari kelompok masyarakat sipil berangkat dari asumsi adanya konflik kepentingan karena hakim, oditur, dan terdakwa berada dalam lingkungan institusi yang sama.

Oleh karena itu, putusan hakim hari ini bukan hanya menentukan nasib empat terdakwa. Putusan tersebut juga akan menjadi ukuran sejauh mana kredibilitas peradilan militer dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Perspektif Politik: Soal Kepercayaan Publik

Secara politik, perkara ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kasus kriminal. Indonesia sedang berada dalam fase ketika kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi modal politik yang sangat penting.

Di era media sosial, setiap perkara yang melibatkan aparat negara selalu memperoleh perhatian besar. Persepsi publik terhadap proses hukum sering kali sama pentingnya dengan substansi putusan itu sendiri.

Apabila putusan dianggap memenuhi rasa keadilan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan menguat. Sebaliknya, apabila muncul kesan adanya perlindungan institusional terhadap pelaku, maka kritik terhadap sistem peradilan militer akan semakin keras.

Dalam konteks politik nasional, pemerintah dan TNI berkepentingan menjaga persepsi bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Prinsip equality before the law harus tampak nyata dalam praktik, bukan sekadar slogan.

Kasus ini juga menjadi simbol hubungan negara dengan kelompok masyarakat sipil. Apalagi korbannya merupakan aktivis hak asasi manusia, setiap perkembangan perkara akan selalu dibaca sebagai indikator komitmen negara terhadap demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil.

Perspektif Militer: Menjaga Kehormatan Institusi

Dari perspektif militer, kasus ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan empat individu. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi TNI.

Dalam organisasi militer profesional, disiplin dan kepatuhan hukum merupakan fondasi utama. Ketika ada anggota yang diduga melakukan tindakan melawan hukum, proses penegakan hukum yang tegas justru menjadi mekanisme untuk menjaga nama baik institusi.

Militer modern tidak diukur dari kemampuannya melindungi anggotanya dari hukuman, melainkan dari kemampuannya menegakkan disiplin terhadap anggota yang melanggar aturan.

Oleh karena itu, apa pun putusan hakim nanti, TNI berkepentingan menunjukkan bahwa institusi tidak mentoleransi tindakan yang mencederai hukum maupun citra organisasi. Sikap tersebut penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang selama ini menjadi salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Di sisi lain, publik juga perlu membedakan antara tindakan individu dengan institusi secara keseluruhan. Kesalahan oknum anggota TNI tidak otomatis menggambarkan karakter seluruh organisasi. Justru respons institusi terhadap pelanggaran itulah yang menjadi ukuran profesionalitas sebuah angkatan bersenjata.

Prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara penghormatan terhadap putusan pengadilan dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika vonis telah dijatuhkan, maka secara hukum putusan tersebut harus dihormati. Namun apabila ada pihak yang menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan, sistem hukum juga menyediakan mekanisme keberatan dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka yang terpenting, kasus Andrie Yunus hendaknya tidak hanya berhenti pada penghukuman individu. Perkara ini semestinya menjadi momentum evaluasi yang lebih luas mengenai transparansi peradilan militer, akuntabilitas aparat negara, dan penguatan prinsip negara hukum.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya empat terdakwa atau satu lembaga peradilan. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara demokratis untuk memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua golongan, tanpa kecuali.

Sebuah putusan yang adil bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan institusi yang menjalankannya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti ketidakhadiran aktivis KontraS, Andrie Yunus selama persidangan kasus penyiraman air keras yang menjerat empat prajurit TNI. Sorotan itu disampaikan saat pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Hakim anggota Letkol Laut M Zainal Abidin mengatakan, pemanggilan Andrie Yunus sebagai korban penyiraman air keras bertujuan untuk menggali fakta secara komprehensif terkait peristiwa yang terjadi.

"Majelis hakim ingin menggali hal-hal apa yang melingkupi keadaan dari korban sebelum, selama, dan pasca kejadian yang hanya diketahui sendiri oleh saudara Andre Yunus," ujar Zainal saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zainal, upaya majelis hakim untuk menghadirkan Andrie Yunus di persidangan tidak mendapat respons yang baik. Bahkan, kata dia, Andrie juga tidak memanfaatkan opsi memberikan keterangan secara daring.

"Namun dalam hal ini pula hingga pada akhir pemeriksaan ditutup, tidak ada keinginan baik dari saudara Andre Yunus," imbuh Zainal.

Majelis hakim menilai sikap tersebut menunjukkan sikap yang berseberangan dengan proses persidangan yang sedang berjalan. Ketidakhadiran Andrie juga dinilai menimbulkan stigma negatif terhadap proses peradilan di lingkungan peradilan militer.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI dari BAIS yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut didakwakan secara lebih subsider oleh oditur militer.

"Memidana para terdakwa oleh karena itu, terdakwa I (Serda Edi Sudarko) tiga tahun penjara. Terdakwa II (Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono) dua tahun dan enam bulan. Terdakwa III (Kapten Nandala Dwi Prasetya) pidana penjara dua tahun, dan terdakwa IV (Lettu Sami Lakka) pidana penjara satu tahun dan enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (10/6/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Sementara itu, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tidak dijatuhi hukuman pemecatan. Majelis hakim menilai keduanya masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun oditur militer untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut. Para terdakwa memilih menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 bakal menggelar sidang vonis empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus, hari ini Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto saat agenda persidangan duplik yang digelar Senin (8/6/2026).

"Majelis Hakim minta waktu untuk bermusyawarah dan membuat putusan. Kami minta waktu dua hari sehingga tanggal 10 kita buka kembali sidang agenda pembacaan putusan," ujar Fredy.

Setelah itu, Oditur militer, penasihat hukum, dan para terdakwa telah menyepakati penetapan agenda pembacaan putusan tersebut.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Di samping itu, keempat terdakwa diyakini melanggar pidana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) jo. Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Oditur Militer pun menuntut empat terdakwa agar bisa dipidana 2,5 tahun dengan pertimbangan hal memberatkan yakni perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Sementara, hal yang meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan membacakan putusan terhadap empat oknum prajurit TNI terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada hari ini, Rabu (10/6/2026). Sidang putusan menjadi tahapan akhir setelah rangkaian persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembacaan tuntutan.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Lettu Sami Lakka.

"Majelis hakim meminta waktu untuk bermusyawarah dan membuat putusan, kami minta waktu 2 hari, sehingga tanggal 10 (Juni) kita buka kembali sidang agenda pembacaan putusan," ujar hakim dalam sidang pembacaan duplik.

Putusan majelis hakim akan menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban terluka.

Dalam perkara ini, Oditur Militer menuntut masing-masing prajurit Denma BAIS tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Sebagai informasi, Oditur Militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal itu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

JAKARTA - Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus oleh 4 oknum anggota Bais TNI hari ini dengan agenda pembacaan replik. Ada 12 poin tanggapan dari Oditur Militer atas nota pembelaan tim penasihat hukum 4 oknum TNI tersebut.

"Oditur Militer tetap berpegang teguh pada seluruh isi dan kesimpulan surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimohonkan dalam tuntutan tersebut," ujar Oditur Kapten Laut (H) Donny Agus P dalam persidangan pada Senin (8/6/2026).

Dalam repliknya, Oditur Militer menanggapi hal-hal yang dianggap penting, relevan, dan membutuhkan penegasan terhadap dalil-dalil pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum para terdakwa. Ada sebanyak 12 poin tanggapan Oditur Militer atas pembelaan para terdakwa.

Pertama, Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer terkait keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Hal itu mengingat tim penasihat hukum para terdakwa tidak membantah atau menyangkal keterangan para saksi, ahli, dan para terdakwa yang telah diutarakan Oditur dalam tuntutan.

Kedua, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Oditur Militer tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Oditur menyatakan seluruh alat bukti telah dianalisis secara menyeluruh saling dikaitkan satu sama lain, dan telah memenuhi prinsip persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana.

Ketiga, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembuktian Oditur Militer hanya bertumpu pada keterangan tidak langsung. Sebaliknya, Oditur Militer berpendapat penasihat hukum dalam pledoinya berupaya membangun argumentasi seolah pembuktian dalam perkara tersebut menjadi tidak sah hanya karena tidak seluruh saksi melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara



Keempat, Oditur militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oditur berpendapat pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Kelima, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pasalnya, di dalam persidangan telah terungkap adanya serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa komunikasi, pertemuan, pembahasan mengenai korban, pencarian keberadaan korban, pemantauan, pembagian peran, penyediaan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, hingga pelaksanaan perbuatan itu sendiri.

Keenam, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa terkait dengan analisa yuridis pembelaan atau pledoi. Karena setelah mencermati secara saksama seluruh uraian pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa, Oditur Militer berpendapat seluruh argumentasi yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak mampu menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Ketujuh, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur kesengajaan tidak terbukti karena para terdakwa tidak pernah menghendaki timbulnya akibat sebagaimana yang dialami korban. Oditur berpendapat dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan secara nyata dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan spontan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipikirkan, dibicarakan, disepakati, dan dipersiapkan, dan kemudian dilaksanakan secara sadar,” tegasnya.

Kedelapan, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akibat yang ditimbulkan bukan merupakan luka berat. Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa berupaya memperkecil akibat yang dialami korban dengan alasan korban masih memiliki peluang kesembuhan.

Oditur Militer berpendapat argumentasi tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sejalan dengan fakta medis yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbantahkan, bahwa korban mengalami trauma kimia asam yang sangat serius akibat cairan yang disiramkan oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum RSCM Cipto Mangunkusumo.

Kesembilan, tim penasihat hukum para terdakwa dalam pembelaannya hanya merupakan keluhan-keluhan curahan perasaan hati (curhat) dari saudara penasihat hukum belaka supaya mendapat belas kasihan dan simpati dari majelis hakim agar dapat mempengaruhi putusannya, bergeser dari tujuan hukum yang sebenarnya.

Namun, fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah menjawab serta membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan lebih subsider pasal 467 ayat 1 jo ayat 2 KUHP jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tak terbantahkan.

Kesepuluh, tim penasihat hukum para terdakwa berupaya membangun keraguan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan cara memisahkan setiap fakta secara parsial dan berdiri sendiri. Padahal hukum pembuktian pidana menghendaki penilaian secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain.

Kesebelas, apa yang diuraikan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya terutama dalam kaitannya dengan permohonan dari penasihat hukum terdakwa, merupakan hal biasa. Menurut Oditur, jika ditinjau dari segi kepentingan penasihat hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri terdakwa.

Namun, pembelaan tersebut harus didukung dan ditopang dengan argumen serta dalil-dalil yang bisa diterima oleh logika hukum. Sedangkan menurut Oditur, apa yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak mendasar, sehingga patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Keduabelas, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam persidangan. Oditur Militer berpendapat tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer di depan persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri para terdakwa.

“Dalam kesimpulannya, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri, tetap berdiri kokoh dan tidak berhasil dibantah maupun digugurkan oleh pledoi tim penasihat hukum dan atau para terdakwa,” katanya.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi PN Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar PN Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus . Mereka khawatir PN Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut.

"Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya," ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, surat permohonan penghentian sidang kasus Andrie Yunus ke PN Militer dilakukan karena Majelis Hakim PN Militer telah menjadwalkan agenda vonis terhadap 4 oknum TNI terdakwa penyiraman Andrie Yunus.

Maka itu, dia ingin agar PN Militer segera memutuskan nasib surat tersebut sebelum digelarnya vonis. "Agendanya hari ini Replik dilanjutkan Duplik, baru kemudian Rabu vonis. Jadi kami memang menginginkan supaya surat kami ini dipertimbangkan secepat mungkin, sesegera mungkin sebelum adanya vonis," katanya.

Pihaknya telah menerima ratusan surat dari masyarakat sipil yang mendukung agar kasus penyiraman Andrie Yunus digelar di Pengadilan Umum. Surat itu bakal diserahkan ke Andrie Yunus sebagai bentuk dukungan.

"Hari ini kami menerima dari teman-teman Solidaritas Masyarakat Sipil, surat sebanyak 400 kurang lebih yang dituliskan warga, masyarakat, dan teman-teman Andrie Yunus, yang nanti kami serahkan ke Andrie Yunus. Ini juga mempertegas bagaimana sebenarnya dukungan yang cukup masif dari masyarakat, dari publik supaya mendapatkan proses keadilan yang luas, proses keadilan yang utama dalam konteks penyelesaian kasus Andrie Yunus yang berjalan hampir 2 bulan," ujar Dimas.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada hari ini. Kedatangannya tersebut untuk menyerahkan surat agar Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Berdasarkan pantauan di lokasi, TAUD yang terdiri dari aktivis KontraS, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, dan IM57+ mendatangi PN Militer, sesaat sebelum sidang kasus dugaan penyiraman Andrie Yunus digelar beragendakan pembacaan Replik. Surat tersebut diserahkan ke PTSP PN Militer Tinggi II Jakarta.

"Kami Tim Advokasi untuk Demokrasi menyerahkan surat permohonan penghentian perkara dengan alasan atau dengan argumentasi semenjak adanya putusan praperadilan nomor 62 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal konteks kasusnya Andri Yunus. Seharusnya prosedur penyelesaiannya dalam peradilan umum," ujar Aktivis KontraS, Dimas Bagus Arya, Senin (8/6/2026).

Menurut Dimas, putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan menguatkan argumentasi sidang kasus Andrie Yunus harusnya digelar secara umum. Dalam putusannya itu, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jaksel menyatakan Polda Metro Jaya harus melanjutkan proses penyidikan kasus Andrie Yunus.

"Kami melakukan upaya permohonan penghentian perkara (di PN Militer) karena secara argumentasi harusnya batal demi hukum. Kami menegaskan Andrie Yunus dan TAUD proses peradilan militer tidak mencerminkan keadilan, tidak mencerminkan satupun keberpihakan pada korban," tuturnya.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara



Dimas menerangkan, ada 3 poin yang menjadi catatan peradilan militer tidak bisa dipercaya dalam menangani perkara Andrie Yunus. Pertama, dalam sidang tidak pernah ada pembahasan 16 terduga pelaku ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam kasus penyiraman Andrie Yunus sebagaimana sudah diinvestigasi TAUD.

"Pengadilan militer hanya fokus pada 4 orang pelaku, paling besar pangkatnya Kapten. Kedua, tidak pernah disinggung upaya atau membongkar dugaan operasi intelijen yang selama ini menjadi alasan, lalu tindakan mencelakai serta percobaan pembunuhan berencana pada Andrie Yunus ini sudah dari awal dilakukan dengan upaya surveillance atau pengintaian," jelasnya.

Ketiga, terdapat dugaan upaya operasi sebelumnya terhadap Andrie Yunus atau sejumlah orang yang selama ini kritis terhadap isu reformasi sektor keamanan. Selain itu, tidak ada upaya permintaan klarifikasi pada Kabais TNI atau pejabat lainnya dalam lingkup BAIS TNI di muka pengadilan.

"Ini kali kedua kami menyerahkan surat ke pengadilan militer, pertama surat kaitannya keberatan, lalu hari ini surat permohonan penghentian perkara dengan argumentasi hasil Putusan PN Jakarta Selatan," katanya.