JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah turut membacakan hal-hal yang memberatkan dam meringankan sebelum membacakan amar putusan. Salah satunya Nadiem sebagai menteri tidak memberikan teladan.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," kata Hakim Purwanto, Selasa (30/6/2026).

Hakim melanjutkan, hal yang memberatkan lainnya berupa tindakan tersebut dilakukan secara sitematis hingga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujarnya.

Lihat video: Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook!



"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," sambungnya.

Selain itu, perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara yang meringankan, Nadiem belum pernah dijatuhi pidana, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, dan sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi.

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang vonis ini, Majelis Hakim mengungkapkan surat putusan ini lebih dari seribu halaman.

"Dan untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman, itu lengkapnya, ya," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, Selasa (30/6/2026).

Hakim Purwanto meminta persetujuan dari para pihak terkait untuk tidak dibacakan seluruhnya. Terlebih, mengingat kondisi kesehatan Nadiem.

"Terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan penuntut umum pada saat awal persidangan, eksepsi, terus putusan sela, terus selanjutnya saksi-saksi, baik dari penuntut umum, advokat, ahli, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang di persidangan mungkin kami tidak bacakan ya, kalau disetujui. Kami akan bacakan lengkap terhadap pertimbangan hukumnya kalau tidak keberatan. Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman," katanya.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan setuju. Begitu pula dengan kubu terdakwa Nadiem Makarim.

"Kami mengharapkan dalam pertimbangan putusan tersebut juga bisa diuraikan tentang faktanya, fakta-fakta yang di yang pokoknya yang diambil oleh Yang Mulia," kata salah satu penasihat hukum Nadiem.

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk mendengarkan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem datang ke persidangan dengan mengenakan batik lengan panjang.

Dari pantauan di lokasi, Nadiem tiba di PN Tipikor sekira pukul 09.30 WIB. Kedatangan Nadiem disambut puluhan mitra Gojek yang akan memberikan dukungan kepadanya. Nadiem terlihat tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi Ojek Online (Ojol) itu mendoakan dan memberikan semangat untuk Nadiem yang akan menghadapi sidang putus ini. Mereka pun tampak berjabat tangan hingga memeluk erat Nadiem Makarim.

Sebagian pengemudi Ojol juga meminta Nadiem agar menandatangani jaket Gojek miliknya sebagai kenangan-kenangan. Dengan air mata berlinang Nadiem pun menggoreskan tanda tangan dengan spidol ke jaket mitra Gojek tersebut.

Setelah itu, Nadiem pun memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan, Sebab banyak pihak yang selalu memberikannya dukungan.

"Apa pun yang terjadi hari ini saya yakin saya tidak sendirian karena saya punya keluarga, saya punya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan saya punya kebenaran di sisi saya dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya," kata Nadiem.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Sekadar informasi, sidang vonis Nadiem tersebut dijadwalkan digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M Firman Akbar mengingatkan kapasitas ruang sidang terbatas.

Oleh karena itu, PN Jakpus mengimbau agar seluruh pengunjung termasuk wartawan untuk datang lebih pagi. "Tetap datang pagian, jangan mepet. Karena akan ada penataan ruangan dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Setidaknya pukul 08.00 WIB sudah di lokasi,” ujar Akbar, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

JAKARTA - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026). Persidangan dijadwal dimulai pukul 10.00 WIB.

Sebelum dimulainya persidangan, pengamanan dari aparat kepolisian mulai disiagakan menjelang putusan tersebut. Dari pantauan di lokasi, puluhan polisi telah berjaga di area pengadilan sejak pukul 08.00 WIB.

Di sisi lain, puluhan mitra pengemudi Ojek Online (Ojol) juga terus berdatangan ke pengadilan untuk memberi dukungan kepada sang pendiri Gojek tersebut. Namun mereka masih berkumpul di luar karena persidangan belum dimulai.

Hal yang menjadi sorotan jelang putusan ini adalah papan bunga besar yang berdiri di depan pengadilan. Papan bunga tersebut berlatar belakang yang bisa digunakan untuk menuliskan pesan maupun dukungan kepada Nadiem.

Kata-kata dukungan pun memenuhi papan bunga tersebut yang harapannya agar Nadiem bisa bebas dari perkara yang menjeratnya. Adapun arus lalu lintas di sekitar lokasi pengadilan masih terbilang lancar. Aparat kepolisian belum melakukan penutupan Jalan karena massa pendukung juga belum terlalu banyak yang hadir.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Sekadar informasi, sidang vonis Nadiem tersebut dijadwalkan digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M Firman Akbar mengingatkan kapasitas ruang sidang terbatas.

Oleh karena itu, PN Jakpus mengimbau agar seluruh pengunjung termasuk wartawan untuk datang lebih pagi. "Tetap datang pagian, jangan mepet. Karena akan ada penataan ruangan dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Setidaknya pukul 08.00 WIB sudah di lokasi,” ujar Akbar, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dijadwalkan jalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) hari ini. Sidang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali.

Hal itu sebagaimana termuat dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat "Selasa 30 Juni 2026, pembacaan putusan," tulis laman SIPP, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Hal itu dia sampaikan setelah sidang pembacaan duplik terkait kasus tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2026.

"Saya sangat berharap keputusannya adalah bebas, saya bukan (hukuman) ringan dong, tidak melakukan kesalahan apapun yang terbukti, jadi benar-benar harapannya ya bebas," kata Nadiem.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri



Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa penuntut umum, Roy Riadi, Rabu 13 Mei 2026.

Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Sebanyak 171 orang personel gabungan dikerahkan untuk menjaga sidang vonis Nadiem Makarim.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menjelaskan, personel pengamanan terdiri dari petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepolisian. Hal ini sesuai dengan rencana kegiatan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn saat dihubungi, Selasa (30/6/2026).

Sekadar informasi, sidang vonis Nadiem tersebut dijadwalkan digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M Firman Akbar mengingatkan kapasitas ruang sidang terbatas.

Oleh karena itu, PN Jakpus mengimbau agar seluruh pengunjung termasuk wartawan untuk datang lebih pagi. "Tetap datang pagian, jangan mepet. Karena akan ada penataan ruangan dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Setidaknya pukul 08.00 WIB sudah di lokasi,” ujar Akbar, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang putusan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Cs hari ini, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang Delpedro bakal digelar di ruang sidang 04 pada pukul 10.00 WIB.

"Senin, 27 Oktober 2025. Agenda :putusan hakim," dalam SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Senun (27/10/2025).

Selain Delpedro, hakim juga akan menggelar sidang vonis gugatan praperadilan dari tersangka lainnya seperti Muzzafar Salim, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein.

Pada intinya, Delpedro dkk melayangkan gugatan praperadilan ini agar menuntut hakim untuk membatalkan status tersangka mereka dalam perkara penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu.

Dalam catatan Bisnis, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur LSM Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendadak ditangkap Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas.

Hal tersebut terungkap dari unggahan akun Instagram resmi @lokataru_foundation. Akun tersebut menuliskan bahwa Delpedro Marhaen dijemput paksa oleh polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 22.45 WIB di kediamannya.

Anehnya, anggota Polisi yang menjemput paksa Delpedro Marhaen tersebut tidak menggunakan mobil Polisi sesuai dengan prosedur, namun menggunakan mobil sipil Suzuki Ertiga.

Pelanggaran prosedur lain yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Delpedro Marhaen adalah tidak menjelaskan dasar hukum penangkapan dan menunjukkan surat perintah penangkapan.

"Aparat langsung membawanya ke Polda Metro Jaya," tulis akun tersebut.

Aksi yang dilakukan Polisi dari Polda Metro Jaya tersebut dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang Kepolisian karena tidak ada protap yang diikuti sesuai dengan KUHAP.