Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Terkait jabatan yang masih melekat pada para pejabat yang sedang menjalani proses hukum, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat ke mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," tutur Prasetyo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.