Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Terkait jabatan yang masih melekat pada para pejabat yang sedang menjalani proses hukum, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat ke mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," tutur Prasetyo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekatnya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, ia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo juga bercerita pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” sambung dia.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

Lihat video: Cerita Prabowo Didatangi Kepala BPKP yang Gemetar Minta Izin Periksa Orang Dekatnya



“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana Pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

Prabowo mengaku heran masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran. “Saya heran hari gini masih ada yang nyoba-nyoba di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh,” imbuhnya.

Prabowo juga mengaku sedih melihat dampak kasus korupsi terhadap keluarga pejabat yang terlibat. Namun, ia menegaskan, memberikan dukungan kepada Kepala BPKP untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada.

“Saya sedih, di ujung puncak karier yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jamuan saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi gimana Pak?. Teruskan, tidak ada. Siapa pun, begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah ngga ada lagi,” tegas dia.

“Saya katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak, justru harus memberi contoh,” ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa TengahAhmad Luthfi secara resmi merespons terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Insiden hukum ini menjadi sorotan tajam lantaran merupakan bagian dari rentetan kejatuhan tujuh pejabat publik dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

Luthfi menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik di wilayah Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa (03/03/2026)
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi.

Dia menambahkan setiap kepala daerah wajib memegang teguh sumpah jabatan serta menjauhi segala bentuk praktik melanggar hukum yang dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebelumnya diamankan oleh tim penindak KPK di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan dugaan suap pada berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, para pihak terkait telah dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sesuai prosedur KUHAP.
Kasus ini menambah daftar panjang intervensi hukum yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hingga awal Maret 2026, lembaga tersebut tercatat telah melakukan tujuh kali OTT yang menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pemeriksaan pajak, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pengisian jabatan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai efisiensi birokrasi dan risiko terhadap iklim investasi di tingkat daerah.

Menanggapi situasi yang berkembang, Gubernur Jawa Tengah mengaku telah berulang kali memberikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tetap berada di jalur hukum. Fokus utama Pemerintah Provinsi saat ini adalah memastikan bahwa insiden hukum tersebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegas Luthfi. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci utama untuk menghindari jerat tindak pidana korupsi yang selama ini kerap melibatkan pimpinan daerah.

Sosok Fadia Arafiq sendiri memiliki rekam jejak yang cukup dikenal publik, bertransformasi dari dunia hiburan menjadi politisi yang menjabat sebagai Wakil Bupati (2011–2016) hingga terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2026 dan terpilih kembali untuk 2025–2030.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait untuk memastikan pelayanan publik di Pekalongan tetap berjalan normal. Langkah-langkah administratif segera disiapkan guna mengisi kekosongan kepemimpinan sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja pada Selasa (28/1/2026). Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar, Rikwanto menyampaikan bahwa korupsi sudah dianggap privilege di kalangan pejabat.

Dia tidak ingin memukul rata ungkapan tersebut. Hanya saja, banyaknya kasus korupsi, pejabat seolah menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah.

"Ada nuansa korupsi itu privilege, korupsi itu hak, korupsi itu milik saya gitu loh. Jadi itu wilayah saya dan kalian staf-staf saya mesti paham itu. Persepsi itu kita yakinkan ada disitu," katanya.

Menurutnya jabatan di suatu organisasi maupun kelembagaan membuka peluang terjadi tindak pidana korupsi, seperti jual-beli jabatan.

Dia menyoroti penyebab utama korupsi di antaranya kebutuhan dan keserakahan. Oleh sebab itu, dia menyampaikan korupsi seolah dianggap menjadi budaya di Indonesia.

"Tentang kenapa terjadi korupsi seperti 'Apakah itu sudah menjadi budaya kita?' kita sudah larut di iklim yang sama untuk berkorupsi bersama-sama," jelasnya.

Dia menilai tindakan korupsi sudah tidak dianggap tabu sehingga menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Alhasil peluang korupsi terbuka lebar terhadap keuangan negara.

Dia meminta KPK melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui akar penyebab korupsi.

"Nah ini saya mohon KPK bisa memberikan masukan kepada kita semua, kepada masyarakat, di Indonesia tuh sebenarnya akar masalah yang pokok apa sih? Kok korupsi terjadi dan terjadi sekali. Kalau penindakan terus tidak akan habis-habis itu," tandasnya.