Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," katanya di Semarang, Selasa malam.

Bahkan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan itu dalam acara Business Dinner bersama pelaku usaha dan stakeholders perekonomian se-Jateng yang dihadiri oleh sebanyak 105 investor dan pelaku usaha.

Mulai dari investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga jajaran Bank Jateng

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, dengan realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut, terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara itu sepanjang 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Infrastruktur logistik diperkuat melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Menurut dia, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jateng karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan.

Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara Business Dinner yang digelar oleh para stakeholders perekonomian di wilayah ini. Sebanyak 105 orang investor dan pelaku usaha hadir, dari kalangan investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga perwakilan perbankan.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik dan tekanan fiskal. Bahkan, Jawa Tengah dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

“Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal,” kata Luthfi dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Luthfi menambahkan, Pemprov Jateng berupaya terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23% dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun. Investasi tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Pemerintah juga tengah memperkuat infrastruktur logistik melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah. Menurutnya, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jawa Tengah, karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

“Kalau investasi menggunakan bank daerah, akan tumbuh ekonomi baru dan sirkulasi keuangan baru di wilayah kita,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan. Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 kepada para pekerja di sektor industri pengolahan tembakau. Setiap penerima bantuan memperoleh uang tunai senilai Rp600.000 untuk periode Mei-Juni 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa nilai bantuan yang disalurkan pada tahun ini mencapai Rp51 miliar yang diberikan kepada 85.000 orang penerima BLT DBHCHT. Para penerima tersebar di 33 kabupten/kota, 136 kecamatan, dan 663 desa/kelurahan.

“Bantuan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertembakauan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Periode penyaluran dana bantuan berlangsung pada 23 Juni - 8 Juli 2026. Tercatat hingga 29 Juni 2026, dana tersebut telah diterima oleh 48.313 orang dengan nilai Rp28,9 miliar atau 56,84% dari target. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Salah satu daerah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kudus, dengan jumlah penerima 26.565 orang dengan nilai bantuan sebesar Rp15,9 miliar. Sekitar 5.069 penerima di Kudus merupakan pekerja di PT Djarum.

Luthfi menjelaskan, bantuan itu diprioritaskan bagi tiga kelompok penerima, yaitu buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh. Mereka merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam rantai produksi industri hasil tembakau.

Salah seorang pekerja PT Djarum, Wiwin Winarni, mengaku senang dengan adanya BLT DBHCHT yang diberikan kepada para buruh. Uang bantuan tersebut dapat digunakan untuk tambahan membeli kebutuhan sehari-hari.

"Semoga tahun depan bisa seperti tahun kemarin, tahun kemarin itu dapat dua kali jumlahnya Rp1,2 juta," ujar warga asal Trengguli, Kabupaten Demak, yang sudah enam tahun bekerja di pabrik tersebut.

Hal sama disampaikan oleh Siti Zulaikah, buruh pabrik PT Djarum asal Gembong, Pati. Menurut dia, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. "Ini nanti dibuat beli peralatan sekolah, ini kan sudah mau kenaikan kelas. Anak minta sepatu, tas, dan lainnya. Anak dua, kelas 5 SD dan 3 SMA," ujar Zulaikah yang sudah bekerja selama 26 tahun di bagian pengepakan rokok.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah ratusan juta rupiah dan puluhan gram emas kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dalam ajang Gebyar Hadiah Samsat 2026.

Pengundian hadiah di periode I ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (26/6/2026). Pengundian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

Sumarno mengatakan, Gebyar Hadiah Samsat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menunggu jatuh tempo dalam membayar pajak. Sebab, dalam program ini pembayaran lebih awal memberikan keuntungan berupa tambahan poin undian.

Pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank Jateng mendapatkan enam poin, pembayaran sebelum jatuh tempo memperoleh tiga poin, pembayaran tepat waktu mendapat dua poin, sedangkan pembayaran setelah jatuh tempo mendapatkan satu poin.

“Harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu. Syukur-syukur malah sebelum jatuh tempo sudah bayar karena dapat poin lebih,” kata Sumarno dalam siaran pers.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan bahwa Gebyar Hadiah Samsat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum tertib membayar pajak.

“Yang sudah bayar pajak kita berikan apresiasi, yang belum bayar pajak dengan melihat ada hadiah yang diberikan juga akan termotivasi untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Pada Gebyar Hadiah Samsat Tahun 2026 Periode I, terdapat sebanyak 11.454.334 nomor undian dari wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026.

Hadiah yang disiapkan berupa tabungan BIMA Bank Jateng dengan total Rp385,5 juta dan emas dengan total berat 22,5 gram.

Dari hasil pengundian, sebanyak lima orang mendapatkan emas masing-masing satu gram, dua orang mendapatkan emas masing-masing 2,5 gram, serta 185 orang memperoleh tabungan BIMA senilai Rp2 juta.

Sementara hadiah utama diberikan kepada tiga pemenang. Juara pertama mendapatkan tabungan BIMA Rp7,5 juta dan emas lima gram, juara kedua memperoleh tabungan BIMA Rp5 juta dan emas lima gram, sedangkan juara ketiga mendapatkan tabungan BIMA Rp3 juta dan emas 2,5 gram.

Masrofi menambahkan, program Gebyar Hadiah Samsat akan terus berlanjut. Pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

"Terus berkesinambungan karena tetap kita harus melakukan apresiasi karena pada wajib pajak yang telah patuh," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Pemprov Jateng juga terus mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak melalui kolaborasi dengan Bank Jateng dan berbagai pihak terkait, agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayarkan pajak.

Bisnis.com, SEMARANG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, mendampingi langsung proses penyensusan yang dilakukan salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang pada Kamis (25/6/2026).

"Kami melakukan pengawasan atau cek lapangan terkait pendataan pelaku usaha. Saya kira pelaku usahanya sangat senang sebagai responden, sangat welcome dan menerima petugas," ujarnya saat ditemui wartawan.
Ali menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang sama sekali tidak berkaitan dengan pajak.

BPS menjamin kerahasiaan informasi responen, untuk itu pihaknya berharap pelaku usaha yang menjadi responden bisa menerima petugas Sensus Ekonomi dengan tangan terbuka.
"Informasi individu akan kami rahasiakan. Tidak akan diberikan kepada pihak manapun, termasuk kantor pajak. Sehingga jangan khawatir. Sensus ini bukan terkait pajak," tegas Ali.
Sensus Ekonomi, jelas Ali, adalah upaya pemerintah untuk menggali informasi faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Informasi tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Ini juga akan bermanfaat buat masyarakat juga, karena dengan kebijakan yang tepat di bidang perekonomian, maka ekonomi bisa semakin berkembang," lanjutnya.
Beberapa informasi yang coba digali melalui Sensus Ekonomi tersebut terbagi menjadi beberapa kategori.

Bagi pelaku usaha, informasi seperti pendapatan, pengeluaran, serta serapan tenaga kerja menjadi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas sensus.

Sementara bagi responden rumah tangga, kondisi ekonomi dan aktivitas usaha yang dilakukan di rumah akan menjadi informasi yang coba digali.
Ali menyampaikan bahwa secara kumulatif, ada lebih dari 4,9 juta usaha yang coba disensus di Jawa Tengah. Jumlah itu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sangat banyak, makanya kami mengerahkan banyak sekali petugas mitra BPS. Ada sekitar 36.890-an petugas yang kami rekrut untuk pendataan ini, tersebar di seluruh Jawa Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Herliani, pemilik Toko Sederhana yang menjadi salah satu responden dalam sensus yang dilakukan, mengaku tidak merasa khawatir informasi yang disampaikannya akan merugikan usahanya di masa mendatang.

Justru, keterbukaannya terhadap petugas BPS menjadi bukti bahwa usaha yang dilakukannya itu telah sesuai dengan aturan.
"Sensus Ekonomi yang dilakukan hari ini bagus sekali. Soalnya akan digunakan untuk mengembangakn ekonomi di Indonesia. Bagi saya, pelaku usaha yang memiliki toko seperti ini, harus ada take and give dengan pemerintah. Supaya mereka tahu keadaan real di lapangan," ujar Herliani.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Data perekonomian yang andal menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi untuk bisa mewujudkan visi tersebut.
Dalam acara Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang pada Kamis (18/6/2026) pekan lalu, Sonny memastikan bahwa informasi yang diberikan responden akan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang.

Seluruh proses pendataan dilakukan secara digital untuk memastikan keamanan informasi.

Petugas di lapangan juga tidak bisa mengakses ataupun menyimpan informasi yang diberikan responden, karena data sensus langsung dikirim ke sistem milik BPS.
Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya Pertama, baru kali ini Sensus Ekonomi memasukkan pencacahan di sektor pertanian.

"Sensus kali ini juga dilaksanakan selama 2,5 bulan, dari 15 Juni-31 Agustus 2026, karena kami ingin memastikan bahwa datanya lengkap. Baru kali ini juga sensus ekonomi ikut mencatat tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga keluarga. Karena memang banyak sekali aktivitas usaha yang dilakukan di dalam rumah," jelas Sonny.

Bisnis.com, SEMARANG — Investor asal India, J.K. Enterprises, menjajaki perluasan investasi di Jawa Tengah dengan membidik sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Chairman J.K. Enterprises Anant Singhania di Semarang, Kamis (25/6/2026).

Anant mengatakan, J.K. Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor itu kini melihat peluang untuk memperluas lini produksi di Jawa Tengah.

“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain seperti pompa tenaga surya dan produk energi surya,” kata Anant dalam siaran pers.

Anant menilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan, pihaknya akan mendampingi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi perusahaan, termasuk persoalan pada sistem OSS dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

“Ketika ada KBLI 2025 yang hilang saat sistem kementerian di-rollback, pelaku usaha bisa datang ke kami untuk kami lakukan pendampingan. Kami juga akan kontak ke kementerian,” kata Sakina.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyampaikan bahwa Danau Rawa Pening tengah dilirik oleh investor untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata air unggulan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis, menyatakan mendukung pengembangan wisata air di kawasan Rawa Pening di Kabupaten Semarang untuk memperkuat aglomerasi Pariwisata Borobudur-Kopeng-Rawa Pening.

"Borobudur, Kopeng, Rawapening ini menjadi satu aglomerasi yang akan kita kembangkan. Namun memang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, karena Rawapening juga kawasan konservasi," katanya.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Semarang, Ketua DPRD Kota Salatiga, serta perwakilan calon investor dalam negeri yakni PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir.

Perseroan itu merupakan investor asal Cilacap yang berminat ikut mengembangkan destinasi wisata di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang sarat legenda.

Luthfi menyambut baik minat investasi untuk pengembangan destinasi wisata tersebut, namun mewanti-wanti agar tetap memperhatikan fungsi konservasi dan melalukan koordinasi lintas sektor.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan calon investor tersebut berencana mengembangkan destinasi wisata di kawasan Rawa Pening, mulai dari rumah makan apung, vila, keramba, hingga permainan air.

"Harapannya, Rawa Pening menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir Miskun mengatakan perusahaannya melihat potensi besar Rawa Pening untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis perairan.

Ia mengatakan bahwa Gubernur Jateng meminta agar proses pengembangan dapat segera direalisasikan.

"Beliau tadi menyampaikan supaya secepatnya disegerakan, jangan terlalu lama," katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng Hanung Triyono mengatakan pengembangan Rawa Pening harus dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan konservasi.

Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan zonasi kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Selain itu, di Rawa Pening juga akan masuk investasi terkait sistem pengelolaan air dari Shiga, Jepang sehingga aspek pariwisata, konservasi, dan pengelolaan air dapat berjalan beriringan.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lihat site plan-nya. Karena Rawa Pening ini kewenangan Kementerian PU, tapi tetap kita bisa masuk," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung pengelolaan Sendang Kun Gerit untuk menjadi tujuan wisata lokal di wilayah Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Saat ini, jumlah pengunjung sendang mencapai sekitar 20.000 orang setiap bulan.

Berjarak hanya sekitar 2-3 km dari akses utama Jalan Gemolong-Plupuh, Sendang Kun Gerit memadukan pesona pemandian mata air alami dengan fasilitas wisata lainnya seperti waterboom, area pemancingan, villa dan glamping, serta tiga restoran yakni Resto Kun Gerit, Panguripan, dan Sukowati.

Sugiman Totok, pengelola kawasan wisata Sendang Kun Gerit, mengatakan bahwa pengelolaan Sendang Kun Gerit didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (SCR) Bank Jateng yang diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, Bank Jateng juga mendukung digitalisasi pembayaran di kawasan wisata tersebut.

“Penggunaan QRIS Bank Jateng membuat transaksi pengunjung menjadi jauh lebih praktis dan transparan," ujar Sugiman dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Pendopo multifungsi yang dibangun dari dana CSR Bank Jateng dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di kawasan Sendang Kun Gerit. Sepanjang tahun 2026, tercatat lebih dari 750 event terselenggara, mulai dari meeting instansi, workshop, pesta pernikahan, hingga acara privat keluarga.

Selain didukung oleh dana CSR Bank Jateng, pengelolaan Sendang Kun Gerit juga turut digerakkan oleh BUMDes dan urunan warga. Hingga kini tercatat ada 1.069 investor lokal dari masyarakat Jatibatur yang turut mendanai dan menikmati hasil dari putaran ekonomi desa mereka.

Adapun, tiket masuk ke kawasan ini ditetapkan Rp5.000 per orang untuk mengakses pemandian mata air. Tambahan biaya Rp10.000 per orang bagi pengunjung yang ingin bermain di waterboom. Tarif menginap di villa dan glamping ditawarkan mulai Rp250.000 per malam. Semua transaksi dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran digital QRIS Bank Jateng.

Kami memastikan langkah darurat segera dilakukan untuk melindungi permukiman warga di Desa Tunggulsari

Pati (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Tunggulsari di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati sepanjang 450 meteran senilai Rp400 juta, untuk mengantisipasi agar air rob tidak masuk ke pemukiman warga.

"Kami memastikan langkah darurat segera dilakukan untuk melindungi permukiman warga di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dari genangan air laut," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung lokasi terdampak rob di Desa Tunggulsari, Pati, Selasa.

Ia mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan, langsung dirapatkan dan difinalkan. Hari ini (23/6) sudah diambil keputusan bahwa yang paling utama dalam waktu dekat adalah membuat tanggul dengan menyiapkan anggaran Rp400 juta.

Selain penanganan fisik, Pemprov Jateng juga menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak, meliputi logistik, bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan dasar lainnya dengan total nilai mencapai Rp316 juta

"Kepala desa tolong pastikan bantuan ini tepat sasaran. Segera bagikan kepada masyarakat," kata Ahmad Luthfi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas.

Ia juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk terus melakukan pendampingan. Dinas kesehatan sudah menerjunkan tim untuk layanan kesehatan masyarakat terdampak. Dinas pendidikan diminta untuk memetakan apakah ada sekolah dan anak-anak sekolah terdampak untuk diberikan bantuan.

Sementara itu untuk penanganan jangka menengah dan jangka panjang, akan dilakukan penanganan secara lebih komprehensif antara Pemprov Jateng, Pemkab Pati, dan instansi terkait lainnya. Termasuk mengajukan dukungan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove, serta kajian pembangunan tanggul permanen dan breakwater.

"Nanti kita rapatkan kembali untuk ngambil-ngambil langkah yang lebih komprehensif," ujarnya.

Adapun dalam kunjungan dari Ahmad Luthfi di lokasi disambut dengan pelukan dan tangis haru dari warga sekitar.

Sugiono, warga Desa Tunggulsari yang berkesempatan memeluk Ahmad Luthfi menyampaikan harapan dan terima kasih karena telah datang berkunjung melihat kondisi masyarakat Tunggulsari.

Ia berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki agar air rob tidak menggenangi rumah warga.

"Semoga dengan kunjungan Pak Gubernur dan bantuannya, bermanfaat bagi warga kami. Bantuannya ada sembako, kasur, macam-macam kebutuhan rumah tangga. Semua sudah terlaksana tinggal bagi," ujarnya.

Warga lainnya, Jumiah juga menyampaikan hal yang sama. Dia merupakan pemilik rumah yang sempat dicek kondisinya oleh Ahmad Luthfi. Saat bertemu, dia menceritakan kondisi rumahnya yang sempat terendam air setinggi sekitar 50 sentimeter.

"Kemarin airnya lumayan tinggi. Terima kasih Pak Gubernur sudah mau berkunjung dan menengok kami," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pati (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jateng yang diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata, telah mampu menumbuhkan ekonomi desa sampai kota.

"Dengan adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," ujarnya saat menghadiri peresmian bantuan IJD secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.

Peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring di Sampang, Jawa Timur.

Berdasarkan data, bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Totalnya sepanjang 132,62 kilometer dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar.

Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota. Kabupaten Blora menjadi daerah di Jawa Tengah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu 20,81 kilometer dengan total anggaran Rp93,21 miliar.

Ia mengungkapkan bantuan IJD tersebut sangat membantu sekali dalam pembangunan jalan di provinsi ini.

Melihat dampak dari penanganan jalan melalui IJD tersebut, maka pada 2026 Provinsi Jateng sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter. Apabila disetujui, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.

"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk terus memantau dan mereview terkait kondisi kemantapan jalan.

"Tahun 2026 ini kondisi kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah harus kembali pada 94 persen. Sebab, di awal tahun sempat mengalami penurunan karena hujan yang berkepanjangan," katanya.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan untuk tahun anggaran 2025 lalu Blora memang mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan semakin baik.

Manfaat lain adalah dampak ekonomi di daerah yang mendapatkan IJD. Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain adalah naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik.

"Ke depan sudah diminta lagi mengusulkan untuk daerah-daerah yang memang basis ketahanan pangan dan pariwisata kita usulkan agar dapat IJD lagi," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi se-Indonesia.

Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lainnya dari desa menuju pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga menuju ke desa-desa.

"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pelaku usaha perunggasan di Jawa Tengah menilai penyerapan daging ayam oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak signifikan terhadap pasar. Meski demikian, mereka menyambut keputusan yang mewajibkan menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan di program tersebut.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah Susilo mengatakan, selama ini penggunaan daging ayam dalam menu MBG belum memiliki porsi yang pasti sehingga dampaknya terhadap penyerapan produksi peternak masih terbatas.

"Tapi kalau dulu itu tidak ada aturan harus seminggu dua kali. Jadi bisa pakai, bisa tidak daging ayamnya. Sehingga serapan ini kurang signifikan," kata Susilo usai menghadiri rapat koordinasi penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, produksi ayam di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta ekor per hari, sementara kebutuhan pemotongan hanya sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta ekor per hari. Kondisi surplus tersebut menjadi salah satu penyebab harga ayam hidup di tingkat peternak berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP).

Susilo mengatakan, harga ayam hidup saat ini berada di kisaran Rp17 ribu per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya berada di sekitar Rp20 ribu per kilogram.

"Jadi peternak mengalami kerugian. Kenapa terjadi harganya di bawah HAP? Karena terjadi over supply," ujarnya.

Ia memperkirakan kebijakan penyajian menu ayam dua kali dalam sepekan di program MBG dapat menyerap sekitar 7 persen produksi ayam di wilayah Jawa Tengah dan DIY. “Memang belum signifikan, tapi cukup membantu," kata Susilo.

Selain menghadapi tekanan harga jual, peternak juga dihadapkan pada kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga pakan ternak. Menurut Susilo, harga pakan saat ini telah mencapai sekitar Rp9 ribu per kilogram, naik dari kisaran Rp7 ribu hingga Rp8.500 per kilogram.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), dan asosiasi peternak telah menyepakati penggunaan menu telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam sepekan pada program MBG.

"Menu kita sudah sepakat bahwa satu minggu itu menunya telur dua kali, daging ayam dua kali. Itu sudah ada kesepakatan," ujar Yasin.

Ia juga meminta seluruh SPPG di Jawa Tengah mengutamakan pembelian bahan baku dari peternak dan pelaku usaha lokal sesuai harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah Suwardi menyoroti adanya perbedaan harga pembelian telur oleh sejumlah SPPG. Menurut dia, sebagian peternak melaporkan telur dibeli pada kisaran Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kami berharap harga telur dapat dibuat Rp26 ribu per kilogram. Ini belum HAP, karena HAP-nya Rp26.500," kata Suwardi.

Ia meminta pemerintah menelusuri praktik pembelian telur di bawah harga acuan karena dinilai merugikan peternak, terutama di tengah kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga pakan ternak.