IDXChannel - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) optimistis dengan prospek industri infrastruktur digital nasional memasuki paruh pertama 2026. Perseroan siap memacu ekspansi strategis yang terukur didorong oleh lonjakan trafik data, akselerasi transformasi digital lintas sektor, serta adopsi teknologi mutakhir seperti Wi-Fi 7, 5G, cloud computing, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Direktur Utama INET, Muhammad Arif mengatakan, keberhasilan melewati tahun 2025 dengan fokus pada konsolidasi strategis pasca-IPO telah menempatkan perseroan pada posisi yang kokoh. Momentum tahun lalu dimanfaatkan secara disiplin untuk memperkuat fondasi operasional, tata kelola, dan komersialisasi penuh atas aset jaringan yang telah dibangun.

"Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan, melainkan sebagai momentum penguatan fondasi operasional dan tata kelola. Penguatan jaringan domestik dan penyelesaian jaringan ring Jabodetabek kini menjadi modal penting bagi INET untuk merespons peluang pasar secara lebih cepat, andal, dan efisien," ujar Arif dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Salah satu tonggak strategis INET ada tahun 2026 adalah penguatan jalur konektivitas internasional untuk memenuhi kebutuhan para penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP) dan pelanggan korporasi. Melalui anak usahanya, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), INET menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta–Batam–Singapura.

Melalui perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam)–Tanah Merah (Singapura). angkah ini memperkuat portofolio layanan unggulan INET, antara lain layanan IP Transit Internasional dan IPLC (International Private Leased Circuit) yang menyediakan rute konektivitas global stabil, aman, dan berkapasitas besar; serta Exchange Content (Peering dan Content Delivery) yang menawarkan distribusi konten lokal maupun internasional dengan latensi rendah guna meningkatkan user experience.

Di segmen domestik, INET melihat ceruk pasar fixed broadband yang masih terbuka lebar, terutama di kota-kota lapis kedua dan ketiga (layer 2 and 3) serta kawasan suburban yang belum terlayani secara optimal.

Untuk mendukung ekspansi jaringan secara masif, perseroan mengakuisisi PT Personel Alih Daya Tbk (PADA), perusahaan penyedia jasa tenaga kerja teknis dan managed services dengan kelolaan mencapai 35.000 karyawan. Integrasi PADA ke dalam ekosistem grup menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia instalasi dan pemeliharaan jaringan FTTH, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat.

Melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), INET mengembangkan layanan FTTH berbasis Wi-Fi 7 di wilayah strategis Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat. Layanan ini membidik pengguna akhir (end-user) dengan keunggulan kecepatan ultra-tinggi, stabilitas koneksi, latensi rendah, serta kemampuan mendukung ekosistem smart home modern.

Menghadapi persaingan industri yang padat modal, INET menegaskan komitmennya terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan melalui disiplin eksekusi dan selektivitas proyek berdasarkan profil risiko yang terukur. Keandalan infrastruktur juga diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM secara berkala agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika teknologi telekomunikasi masa depan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia infrastruktur konektivitas dan digital, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) menyiapkan sejumlah rencana ekspansi sepanjang 2026.

Ekspansi INET mencakup memacu trafik data, akselerasi transformasi digital lintas sektor, adopsi teknologi mutakhir seperti Wi-Fi 7, 5G, cloud computing, hingga kecerdasan artifisial (AI).

Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Prima Muhammad Arif menyampaikan INET siap memacu ekspansi strategis guna memperkuat posisinya dalam ekosistem digital Indonesia pada 2026. Sebelumnya pada 2025, perseroan lebih fokus dalam konsolidasi strategis pasca-penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

"Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan, melainkan sebagai momentum penguatan fondasi operasional dan tata kelola. Penguatan jaringan domestik dan penyelesaian jaringan ring Jabodetabek kini menjadi modal penting bagi INET untuk merespons peluang pasar secara lebih cepat, andal, dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Salah satu tonggak strategis INET di tahun ini adalah penguatan jalur konektivitas internasional demi memenuhi kebutuhan para penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP) dan pelanggan korporasi.

Melalui entitas anaknya, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), INET telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) untuk mengembangkan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta–Batam–Singapura.

Lewat perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam)–Tanah Merah (Singapura).

Langkah ini diproyeksikan bakal memperkuat portofolio layanan unggulan INET, mulai dari layanan IP Transit Internasional dan IPLC (International Private Leased Circuit) dengan kapasitas besar, hingga Exchange Content (Peering dan Content Delivery) yang menawarkan distribusi konten dengan latensi rendah.

Di segmen domestik, INET membidik ceruk pasar fixed broadband yang dinilai masih terbuka lebar, terutama di kota-kota lapis kedua dan ketiga (layer 2 and 3) serta kawasan suburban yang belum terlayani secara optimal.

Untuk mendukung ekspansi jaringan secara masif, INET sebelumnya telah mengakuisisi PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA), perusahaan penyedia jasa tenaga kerja teknis dan managed services.

Integrasi PADA ke dalam ekosistem grup menjadi tulang punggung pemenuhan SDM instalasi dan pemeliharaan jaringan fiber-to-the-home (FTTH) di wilayah Pulau Jawa, Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat.

Melalui anak usaha lainnya, PT Garuda Prima Internetindo (GPI), INET mengembangkan layanan FTTH berbasis Wi-Fi 7 di wilayah strategis seperti Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat untuk menyasar pengguna akhir (end-user) yang membutuhkan kecepatan ultra-tinggi dan stabilitas koneksi untuk ekosistem smart home.

Dalam mengoptimalkan seluruh lini bisnis, manajemen INET menerapkan strategi pemasaran ganda yang adaptif.

Untuk segmen korporat dan ISP (Business-to-Business/B2B), perusahaan menggunakan pendekatan relationship-based marketing dan direct selling melalui penyediaan infrastruktur interkoneksi pusat data, kolokasi, local loop, dan Network Access Provider (NAP) dengan dukungan layanan 24/7.

Sementara untuk segmen konsumen (Business-to-Consumer/B2C), INET mengandalkan kampanye digital agresif dan program edukasi terkait keunggulan Wi-Fi 7, lengkap dengan promosi potongan harga terstruktur.

Demi menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dengan para mitra ISP-nya, INET memisahkan seluruh transaksi layanan untuk end-user (korporasi, enterprise, dan instansi pemerintah via e-katalog LKPP) melalui entitas anak terpisah, yakni PT Data Prima Solusindo.

"Langkah pemisahan ini memastikan mitra B2B kami tetap nyaman berbisnis dengan INET karena tidak ada benturan kepentingan di lapangan. Kami tumbuh bersama industri," jelas Arif.

Menurutnya, dengan fondasi infrastruktur yang kokoh di Jabodetabek, ekspansi kabel laut internasional yang strategis, dukungan SDM masif dari PADA, serta inovasi Wi-Fi 7 di daerah potensial, INET optimistis mampu mencetak kinerja positif jangka panjang.

Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil, solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG,

Badung (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq resmi memberikan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk proyek terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Bali.

”Soal LNG, SKKL-nya sudah kami berikan, ini atas pertimbangan kebutuhan energi,” kata dia di sela aksi bersih sampah Pantai Kedonganan di Kabupaten Badung, Jumat.

Menteri LH memandang pengembangan terminal LNG di lepas pantai kawasan Desa Sidakarya, Denpasar, itu solusi paling cepat untuk menjaga ketahanan energi di Bali jika melihat pengalaman Bali mengalami pemadaman listrik dalam waktu cukup lama 2025.

Pemberian SKKL untuk terminal LNG sendiri tidak dilakukan Kementerian LH sendirian, melainkan juga didasari pertimbangan lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM.

“Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil, solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG,” ujarnya.

Menteri Hanif menjelaskan, meskipun pembangkit tenaga gas tersebut tidak rendah karbon, penggunaan LNG merupakan langkah transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.

LNG diarahkan sebagai energi rendah emisi, alternatif menjembatani transisi energi.

“Ini bukan berarti rendah karbon, tapi rendah emisi, ini yang harus kita lakukan untuk Bali, kita harus presisi karena Bali ini tempat berkumpulnya banyak orang,” kata dia.

Disinggung soal banyaknya penolakan dari masyarakat sekitar titik rencana terminal LNG, ia menyatakan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk melalui pelingkupan sosial yang memakan waktu cukup panjang.

“Sudah rapat, sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali, proses pelingkupan sosial dan ujiannya berjalan sampai tiga tahun, bahkan rencana awal (lokasi LNG) yang berjarak 500 meter dari pantai sudah ditarik menjadi 3,5 kilometer, itu sudah usulan maksimal,” kata Hanif Faisol.

Langkah pemerintah pusat memberikan izin ini dikatakan sebagai bukti dukungan pemerintah dalam misi menuju Bali rendah emisi dan rendah intensitas energi, sambil terus mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

“Kita dukung Bali rendah emisi, yang penting saat ini Bali tidak boleh kekurangan energi, sambil jalan, energi terbarukan terus kita tingkatkan,” ucapnya.

Meskipun SKKL telah diberikan, Menteri LH mengatakan belum sempat lagi memantau perkembangan proyek LNG di Sidakarya tapi memastikan evaluasi tetap berlanjut sesuai tahapan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) menilai Indonesia masih kekurangan infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), terutama di wilayah Indonesia bagian tengah, di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas digital nasional.

Sekretaris Jenderal Askalsi, Resi Y. Bramani, mengatakan Indonesia memiliki prospek pengembangan kabel laut yang sangat baik pada tahun ini. Hal itu disebabkan karena Indonesia masih kekurangan infrastruktur SKKL sebagai tulang punggung digital, khususnya di wilayah Indonesia tengah yang tingkat konektivitasnya masih minim.

“Kebutuhan kapasitas bandwidth terus meningkat, di tengah gencar-gencar nya penggunaan AI, peningkatan jaringan 5G oleh operator seluler, serta rencana pembangunan FWA 1,4 GHz ke depan,” ujar Resi saat dihubungi Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Selain itu menurut Resi, peluang penggelaran kabel laut di wilayah Indonesia tengah juga cukup besar karena komunikasi kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang masuknya investor, sekaligus memungkinkan pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi lebih efisien.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam proses penggelaran SKKL di wilayah Indonesia bagian tengah. Tantangan utama berasal dari kondisi perairan dan cuaca yang sulit diprediksi.

Risiko putusnya kabel laut juga menjadi tantangan berikutnya. Kabel laut rentan mengalami kerusakan akibat padatnya lalu lintas kapal di sekitar area pemasangan. Selain itu, aktivitas nelayan dengan alat tangkap ikan, serta penurunan jangkar kapal, turut meningkatkan risiko gangguan pada kabel laut.

Direktur Utama PT Triasmitra, Titus Dondi Patria, menjelaskan bahwa sepanjang 2024 Indonesia mencatat banyak insiden kabel laut putus. Menurutnya, kabel laut dilindungi oleh undang-undang sehingga kerusakan yang terjadi akibat kelalaian pihak tertentu dapat dikenakan sanksi pidana.

“Mulai 2025 hingga tahun ini, kami sudah berhasil menekan angka kabel putus. Saat ini, kami telah mengoperasikan lima sistem kabel laut,” ujar Titus.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, rute SKKL Indonesia Tengah akan memiliki total panjang sekitar 8.732 kilometer dengan teknologi kabel repeater berkapasitas 24 terabit per detik. Perusahaan akan membangun 16 fiber pair dengan target ready for service (RFS) pada 2027. Proyek SKKL sepanjang 8.732 kilometer tersebut akan dibagi ke dalam lima segmen.

Adapun kabel sepanjang 8.732 kilometer itu akan menghubungkan 18 wilayah di Indonesia bagian tengah, yakni Tanjung Pakis, Tanjung Pandan, Ketapang, Pangkalan Bun, Takisung, Banyuurip, Makassar, Amlapura, Mataram, Labuan Bajo, Kendari, Morowali, Luwuk, Kema, Manado, Toli-Toli, Tarakan, dan Balikpapan.

Proses penggelaran kabel laut akan menggunakan kapal cable laying vessel (CLV) Bentang Bahari. Penggelaran SKKL di wilayah Indonesia tengah diperkirakan berlangsung mulai tahun ini hingga 2028. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ketrosden Triasmitra Tbk. (KETR), perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang fokus pada pembangunan dan penggelaran jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), memperluas penggelaran infrastruktur kabel laut di wilayah Indonesia bagian tengah.

Direktur Utama Triasmitra, Titus Dondi Patria, mengatakan Triasmitra tidak berhenti pada proyek penggelaran SKKL Rising 8 yang menghubungkan Jakarta dan Singapura.

Sejak tahun lalu, Triasmitra telah mengantongi perizinan dari salah satu regulator di Indonesia. Dengan demikian, setelah penggelaran SKKL Rising 8 rampung pada April tahun ini, perseroan akan langsung melanjutkan penggelaran SKKL di wilayah Indonesia bagian tengah.

Titus menjelaskan, rute SKKL Indonesia Tengah akan memiliki total panjang kabel sekitar 8.732 kilometer dengan teknologi kabel repeater berkapasitas 24 terabit per detik. perusahaan akan membangun 16 fiber pair dengan target ready for service (RFS) pada 2027. Proyek SKKL sepanjang 8.732 kilometer ini akan dibagi menjadi lima segmen.

“Untuk segmen 1 akan mulai diproses pada 2026, kemudian segmen 2, 3, 4, dan 5 akan dilanjutkan pada 2027 hingga pertengahan 2028,” ujar Titus.

Adapun kabel sepanjang 8.732 kilometer tersebut akan menghubungkan 18 wilayah di Indonesia bagian tengah, diantaranya Tanjung Pakis, Tanjung Pandan, Ketapang, Pangkalan Bun, Takisung, Banyuurip, Makassar, Amlapura, Mataram, Labuan Bajo, Kendari, Morowali, Luwuk, Kema, Manado, Toli Toli, Tarakan, dan Balikpapan.

Direktur Keuangan Triasmitra, Vidcy Octory, menambahkan bahwa investasi pembangunan SKKL Indonesia Tengah membutuhkan pendanaan yang tidak kecil.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut,perusahaan tengah memproses penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi ini ditargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada April tahun ini.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan segmen 1, sementara segmen berikutnya akan dibiayai dari hasil pengelolaan dana obligasi tersebut.

“Kami juga saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan sejumlah mitra strategis terkait jaringan SKKL Indonesia Tengah yang akan dibangun,” ujar Vidcy.

Selain itu, penggunaan kapal cable laying vessel (CLV) Bentang Bahari yang kini telah resmi beroperasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya. tercatat efisiensi pengeluaran mencapai 20%–30% dibandingkan dengan biaya sewa kapal komersial, sekaligus memberikan efisiensi dari sisi manajemen proyek.

Pertumbuhan Pendapatan

Vidcy menjelaskan, sepanjang 2025 hingga Desember, Triasmitra berhasil membukukan pendapatan sekitar Rp700 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp517 miliar. Dengan capaian tersebut, tercatat pertumbuhan pendapatan sekitar 40%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk 2026, Triasmitra optimistis kinerja akan semakin membaik, seiring dengan kontribusi proyek SKKL Rising 8 yang mulai beroperasi.

Dari sisi belanja modal, realisasi capital expenditure (CapEx) perseroan pada 2025 tercatat sekitar US$10 juta atau setara Rp170 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan selesainya sebagian besar belanja modal pada tahap akhir, khususnya untuk kapal penggelar kabel laut Bentang Bahari.

Pada 2026, perseroan merencanakan alokasi CapEx yang difokuskan pada barang modal atau aset operasional, bukan untuk investasi jaringan kabel laut. Nilai CapEx tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan berada di kisaran US$3 juta hingga US$4 juta, atau setara Rp51 miliar hingga Rp68 miliar.

Adapun investasi jaringan kabel laut, termasuk proyek SKKL Indonesia Tengah, diperlakukan terpisah karena merupakan investasi untuk penyediaan inventori kabel yang akan dijual kepada pelanggan. Total nilai proyek ini diperkirakan mencapai US$350 juta atau setara Rp5,95 triliun, yang akan direalisasikan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dia menambahkan, Askalsi selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.

Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah.

Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.

Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.

“Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.

Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.

Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.

“Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.