Badung (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan mengevaluasi perusahaan operator seluler yang kedapatan masih menyalakan layanan data seluler saat Hari Raya Nyepi di Bali.

“Ini nanti dicatat buat dievaluasi, ini bisa dievaluasi untuk Nyepi berikutnya,” ucap Menteri Komdigi Meutya Hafid di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Menkomdigi menyampaikan ini guna merespons masih adanya informasi layanan data seluler yang hidup dan dimanfaatkan masyarakat pada Kamis (19/3).

Padahal sesuai kesepakatan kementerian dan pemerintah daerah bahwa paket internet di telepon seluler mati kecuali di objek-objek vital.

Awalnya Meutya mengira jaringan internet yang dimanfaatkan penduduk Bali saat Nyepi sepenuhnya adalah WiFi rumah masing-masing sebab jaringan tersebut memang menyala.

Namun ketika disinggung bahwa saat Nyepi bermunculan kegiatan siaran langsung di jalan atau di luar rumah pada media sosial, Meutya menilai memang perlu dilakukan evaluasi.

Salah satu evaluasinya dengan melihat jarak rumah masyarakat yang masih mendapat layanan data seluler dengan objek vital seperti rumah sakit atau kantor kepolisian.

Sebab ada potensi bukan operator seluler yang tidak mematikan jaringannya, namun memang rumah masyarakat yang masih di radius objek vital.

“Ya itu memang kondisinya faktanya bahwa untuk layanan umum, objek-objek vital itu tidak diputus ya, selebihnya harus putus di seluruh Bali, tapi nanti kalau ada yang nakal dicatat ya,” kata Menkomdigi sambil memberi perintah ke jajarannya.

Salah satu perusahaan operator seluler yaitu Indosat Ooredoo Hitchison (IOH) menegaskan bahwa mereka berkomitmen mengikuti regulasi Hari Raya Nyepi.

Terkait masih adanya masyarakat yang mengakses internet dengan paket data seluler, itu diklaim karena jarak rumah masih 500 meter-1,5 kilometer dari objek vital.

“Bisa dipastikan kalau ada yang dapat layanan internet di ponsel karena masih dekat objek vital, tapi pasti semakin siang atau sore saat Nyepi jaringannya melambat atau hilang, itu karena orang lain juga melakukan yang sama yaitu menggunakan data padahal kami nyalakan untuk objek vital saja,” kata Tim Teknologi Operasi Indosat Bali Nusra I Nyoman Sayang.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk secara umum nasional frekuensi cukup baik dengan rata-rata kecepatan unduh 95 Mbps dan kecepatan unggah 42 Mbps, artinya cukup terjaga, tapi khusus Bali itu kurang lebih rata-ratanya 105 Mbps, jadi di atas rata-rata nasional,

Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan kecepatan jaringan internet di Provinsi Bali berada di atas rata-rata nasional selama dibentuknya Posko Bersama Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) 2026 atau libur panjang hari raya.

“Untuk secara umum nasional frekuensi cukup baik dengan rata-rata kecepatan unduh 95 Mbps dan kecepatan unggah 42 Mbps, artinya cukup terjaga, tapi khusus Bali itu kurang lebih rata-ratanya 105 Mbps, jadi di atas rata-rata nasional,” kata dia.

Menkomdigi di Kabupaten Badung, Selasa menyampaikan, data ini diperoleh dari hasil pengamatan selama Posko Bersama Rafi 2026 yaitu 13 Maret hingga 24 Maret hari ini.

Ketika dibedah, di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja kecepatan jaringan internet menembus 250 Mbps, sehingga Meutya berterima kasih atas kerja keras seluruh operator seluler yang bekerja menjaga konektivitas di momentum libur panjang dan arus Lebaran.

Jika dilihat dari performa layanan untuk keseluruhan Bali, Kementerian Komdigi menemukan operator dengan tingkat keberhasilan speed test tertinggi adalah Indosat dengan rasio kesuksesan 98,25 persen, disusul Telkomsel 89,3 persen, dan XLSmart 58,99 persen.

Namun belum semua wilayah Bali dilalui oleh alat penguji, sehingga masih akan dikejar hingga penutupan Posko Bersama Rafi 2026 pada 29 Maret nanti.

“Jadi Insya Allah ini akan bekerja sampai tanggal 29, kami akan tutup di 29 Maret untuk menjaga kelancaran mudik yang aman bagi pemudik dan liburan masyarakat semua,” ujar Meutya.

Meski kecepatan jaringan internet di Bali di atas rata-rata selama 12 hari terakhir, Kementerian Komdigi tak menutup fakta bahwa pada hari-hari tertentu sempat terjadi penurunan performa jaringan.

Seperti pada tanggal 14-17 Maret dimana penurunan terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, namun Tim Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi sudah langsung melakukan koordinasi dengan operator seluler dan segera ditangani.

Selain itu ada catatan pula pada tanggal 18 Maret saat Hari Pengerupukan atau sehari jelang Hari Raya Nyepi, dimana aktivitas masyarakat Bali meningkat sehingga terjadi penurunan performa.

“Ada sedikit catatan seperti di tanggal 18 ada kegiatan budaya satu hari sebelum Nyepi, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mungkin kita itu berdekatan antara Nyepi dengan Lebaran, betul-betul hanya beda satu-dua hari sehingga memang di tanggal 18 ada gangguan di beberapa titik,” ujar Menkomdigi.

Sebanyak 500 Posko Bersama Rafi 2026 di Indonesia tidak hanya dimanfaatkan untuk melihat jaringan internet, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Menteri Meutya juga memeriksa frekuensi penerbangan.

Ini dilakukan untuk memastikan jaringan komunikasi tersebut terjaga dan tidak mempengaruhi keselamatan penerbangan selama padatnya trafik di libur panjang.

“Tadi dilaporkan bahwa interferensi frekuensi tidak banyak, hanya gangguan di bawah 30 detik yang artinya tidak membahayakan penerbangan, jadi penerbangan aman tapi kami titip sampai tanggal 29 paling tidak dijaga terus,“ tutur Menkomdigi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinobatkan sebagai Kementerian Terbaik III Seluruh Indonesia dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards 2025, baru-baru ini.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemkomdigi yang terdiri atas indikator Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, serta Pengelolaan Layanan Kepegawaian.

Sekretaris Jenderal, Ismail mengatakan, penghargaan BKN Awards merupakan bukti Kemkomdigi telah melakukan terobosan dalam digitalisasi sistem informasi untuk mewujudkan pengelolaan SDM aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

"Peringkat ketiga ini menunjukkan arah yang tepat dalam pengelolaan ASN di Komdigi," kata Sekjen Ismail usai mewakili Kemkomdigi menerima penghargaan BKN Awards 2025 di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Ismail, penghargaan BKN Awards ini menjadi motivasi bagi Kemkomdigi untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi dalam pelayanan publik di era ruang digital yang terus berubah.

"Penilaian BKN menyoroti area yang kritis bagi mutu birokrasi. Ini membuat kami kian sadar bahwa perbaikan data, sistem, dan layanan harus berjalan lebih cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa Kemkomdigi akan terus berinovasi dan memastikan bahwa digitalisasi birokrasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

"Kami akan terus menyempurnakan manajemen talenta dan sistem informasi agar setiap pegawai bekerja dengan data yang kuat dan proses yang jelas," pungkas Ismail.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kolaborasi humas pemerintah sebagai fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.

Hal ini disampaikan Meutya pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rabu (12/11) di Jakarta. Dalam acara yang mengangkat tema "Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju", Meutya menekankan bahwa peran humas pemerintah tidak lagi sekadar pelengkap birokrasi, melainkan menjadi bagian dari denyut nadi pembangunan nasional.

"Humas adalah navigator kepercayaan publik dan mercusuar kebenaran di tengah kebisingan informasi. Tugas kita bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak," ujar Meutya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi terhadap 8.392 pejabat fungsional pranata humas di seluruh Indonesia yang terus bekerja menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Menurutnya, konsistensi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga tren positif Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024.

"Kami yakin tren ini akan terus naik. Selama kita konsisten dan berkolaborasi, kita bisa menjadi mercusuar kebenaran yang berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga mengajak seluruh pranata humas untuk memperkuat kolaborasi dalam tiga dimensi utama, yaitu vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antar instansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital.

"Kolaborasi tidak bisa hanya simbolik. Ia harus konkret, nyata, dan terstruktur agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan menyatukan langkah menuju Indonesia Maju," kata Meutya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, dalam laporannya menyampaikan bahwa AMH 2025 merupakan ajang ke-18 yang digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras insan humas pemerintah.

Tahun ini, sebanyak 154 instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri berpartisipasi dalam enam kategori lomba, masing-masing adalah siaran pers (media online), media sosial, penerbitan media internal, kampanye komunikasi publik, website, dan media audiovisual.

"Anugerah Media Humas menjadi wadah silaturahmi dan jejaring luar biasa bagi para insan humas. Dari 190 instansi yang mendaftar, 154 berhasil lolos verifikasi dan dinilai oleh dewan juri independen dari berbagai media nasional dan akademisi," papar Fifi.

Fifi menambahkan tentang pentingnya semangat kebersamaan dan profesionalisme di antara insan humas pemerintah.

"Kita hadir bukan hanya untuk meraih penghargaan, tapi untuk memperkuat sinergi komunikasi publik yang efektif, efisien, dan bermakna," ujarnya.

Acara AMH 2025 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, sejumlah pejabat tinggi Kementerian dan Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan pemerintah daerah, serta para juri dari kalangan pemimpin redaksi media nasional seperti Kompas, Katadata, Rakyat Merdeka, SCTV-Indosiar, dan akademisi.

Di tengah era keterbukaan informasi publik, komunikasi publik menjadi salah satu rujukan utama masyarakat untuk bisa memperoleh informasi resmi, cepat, dan akurat. Konsistensi dalam menjaga kecepatan, kelengkapan, dan kredibilitas informasi menjadi hal menonjol dalam ekosistem komunikasi pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi atas performa tersebut, pada kesempatan yang sama, AMH 2025 juga memberikan penghargaan khusus Citra Bakti Negara kepada Sekretariat Dukungan Kabinet.

Malam itu, mewakili Sekretariat Dukungan Kabinet, penghargaan diterima oleh Thanon Aria Dewangga selaku Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Dukungan Kabinet Republik Indonesia.

Daftar Pemenang AMH 2025Juara Umum AMH 2025: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kategori Siaran Pers (Media Online)

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (terbaik I), Kementerian Pertanian (terbaik II), Kementerian Energi SumberDaya Mineral (terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (terbaik I), Universitas Indonesia (terbaik II), Universitas Lampung (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (terbaik I), Pemerintah Kabupaten Bantul (terbaik II), Pemerintah ProvinsiRiau (terbaik III).

2. Kategori Media Sosial

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: Kementerian Hukum (terbaik I), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (terbaik II), Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokr (terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Universitas Riau (terbaik I), Universitas Diponegoro (terbaik II), Universitas Gadjah Mada (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Kota Tangerang (terbaik I), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (terbaik II), Pemerintah Kota Mataram(terbaik III).

3. Kategori Website

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: Badan Pusat Statistik (terbaik I), Kementerian Sekretariat Negara (terbaik II), Kementerian Komunikasi dan Digital(terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Universitas Padjadjaran (terbaik I), Universitas Brawijaya (terbaik II), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (terbaik I), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (terbaik II),Pemerintah Kabupaten Gresik (terbaik III).

4. Kategori Kampanye Komunikasi Publik

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: Kementerian Ketenagakerjaan (terbaik I), Kementerian Kelautan dan Perikanan (terbaik II), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Universitas Airlangga (terbaik I), UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (terbaik II), Institut Pertanian Bogor (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (terbaik I), Pemerintah Kota Yogyakarta (terbaik II), Pemerintah Kota Tangerang (terbaik III).

5. Kategori Penerbitan Media Internal

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: PT Telkom (terbaik I), Badan Informasi Geospasial (terbaik II), Kementerian Ketenagakerjaan (terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (terbaik I), Universitas Brawijaya (terbaik II), Institut Pertanian Bogor (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Kota Bandung (terbaik I), Pemerintah Kota Tangerang (terbaik II), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (terbaik III).

6. Kategori Media Audiovisual

• Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD: PT Telkom Indonesia (terbaik I), Badan Pusat Statistik (terbaik II), Kementerian Pertanian (terbaik III).• Perguruan Tinggi Negeri: Universitas Gadjah Mada (terbaik I), Universitas Pendidikan Indonesia (terbaik II), Politeknik Negeri Indramayu (terbaik III).• Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (terbaik I), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (terbaik II), Pemerintah KotaSurabaya (terbaik III).

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru pembangunan desa. Jika pada periode sebelumnya fokus utama adalah pemenuhan infrastruktur dasar melalui dana desa, kini arah kebijakan bergeser ke menggerakkan roda ekonomi desa.

Mesin penggeraknya adalah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah kelembagaan ekonomi baru yang dirancang hadir di setiap desa. Tujuannya agar setiap desa bisa mencapai kemandirian dan swasembada.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa (Kemendes), Samsul Widodo, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai kelembagaan ekonomi yang hadir di setiap desa dan kelurahan.

Melalui koperasi ini, pemerintah ingin mengintegrasikan berbagai kelompok usaha desa, mulai dari badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok sadar wisata, hingga koperasi perikanan dan pertambangan kecil.

"Kopdes Merah Putih menjadi mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa. Ini bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tapi wadah ekonomi produktif lintas sektor," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Potret Swasembada Pangan Pedesaan dan Target Desa Mandiri', Jumat (24/10).

Selama 25 tahun berkecimpung dalam penanganan desa dan daerah tertinggal, Samsul mengaku belum pernah melihat koordinasi antar-kementerian sesinkron sekarang. Sebelumnya, setiap kementerian memiliki kelembagaan ekonomi sendiri.

Ia pun memberikan contoh Kementerian Pertanian punya kelompok tani, Kementerian Pariwisata mengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), dan Kementerian Desa memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kini, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, semua sektor bergerak menggunakan 'satu kendaraan yang sama', yaitu Kopdes Merah Putih.

"Semua kementerian bergerak dan menggunakan satu kendaraan yang sama dan tujuan yang sama. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Kopdes Merah Putih, Kementerian Desa juga, bahkan Kementerian Pariwisata untuk pengelolaan desa wisata," jelas dia.

Yang lebih menarik, Kopdes Merah Putih bahkan diberi kewenangan mengelola tambang hingga luasan 2.500 hektar, menunjukkan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan kelembagaan ekonomi di tingkat akar rumput.

Desa, kata Samsul, sejatinya merupakan masa depan pangan dan energi Indonesia. Melalui koperasi yang kuat, desa dapat mengelola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan secara terintegrasi serta memiliki akses pasar yang lebih pasti.

Membangun Pasar dan Regenerasi Petani

Samsul menegaskan, Kopdes Merah Putih harus dipahami sebagai mesin penggerak aktivitas ekonomi, bukan sekadar koperasi konvensional yang hanya mengurusi simpan pinjam.

"Jangan berpikir simpan pinjam. Ini mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa," tegasnya.

Kopdes Merah Putih juga dirancang untuk berperan holistik dalam rantai ekonomi desa, yakni sebagai off-taker (penampung produk pertanian), melakukan hilirisasi produk lokal, hingga mengelola gudang penyimpanan.

Menurutnya, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menjadi pasar baru bagi hasil produksi desa. Menurut Samsul, program ini mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan seperti ayam, ikan, telur, hingga sayuran.

Terlebih, saat ini sekitar 70 persen penerima manfaat MBG berada di desa, yang berarti peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja akan banyak terjadi di wilayah pedesaan.

"Program MBG menciptakan pasar baru senilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan adanya pasar yang jelas, petani muda akan kembali tertarik bertani. Ini juga membuka peluang regenerasi petani," tutur Samsul.

Ia melanjutkan, selain memperkuat pasar, pemerintah juga memastikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sejak diberlakukan pada 2015, total transfer dana desa telah mencapai lebih dari Rp680 triliun.

Di era pemerintahan saat ini, minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, dengan nilai rata-rata mencapai Rp14 triliun per tahun.

"Dana desa menjadi revolusi besar dalam pembangunan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa, dari dan untuk masyarakat desa," kata Samsul.

Kemandirian Desa dan Sinergi Lintas Sektor

Kemendes sendiri menargetkan 115.000 desa di seluruh Indonesia berstatus mandiri pada 2026. Upaya ini didukung dengan 12 aksi prioritas 'Bangun Desa, Bangun Indonesia', termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan akses internet dan listrik pedesaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Samsul menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai target tersebut. Ia menyebut, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komdigi kini turut berperan aktif memperluas akses layanan di desa.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jalan, irigasi, listrik, dan internet di desa harus dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong antar kementerian untuk kesejahteraan desa," ujarnya.

Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pasar modern melalui model kerja sama seperti kontrak farming. Dengan kepastian pasar, petani dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di rantai pasok nasional.

Samsul menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di desa. Ia mengingatkan pentingnya mencegah urbanisasi ke kota besar secara berlebihan dan lebih baik menciptakan lapangan kerja yang layak di wilayah pedesaan.

"Masa depan pangan dan energi kita ada di desa. Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman tinggal dan bekerja di desa, tapi dengan penghasilan setara kota," pungkas dia.

Melalui Kopdes Merah Putih, dana desa, serta integrasi program lintas kementerian seperti MBG, pemerintah optimistis mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan swasembada pangan. Desa bukan lagi sekadar penerima program, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mewacanakan membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Dalam rapat terbatas Minggu (9/11/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mencari tahu pengaruh game online.

"Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Terpisah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pihaknya tengah melihat lagi kasusnya secara detail. Namun, ia tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

"Kita lagi lihat ini kasus nya secara detail. Saya baru bahas juga," kata Edwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu beberapa waktu lalu, Kementerian Komdigi juga telah meluncurkan sistem klasifikasi usia untuk game dalam Indonesia Game Rating System (IGRS). Sistem ini akan mewajibkan game mencantumkan klasifikasi usia yang bisa memainkan game tersebut.

IGRS bakal mulai berlaku pada 2026 mendatang. Edwin mengatakan telah memiliki simulasi-simulasi terkait itu.

Dia menjelaskan sistem IGRS dilakukan dalam dua tahap. Pertama secara self assesment, yakni pengembang game terkait yang menentukan.

Baru berikutnya akan dilakukan pengecekan sistem oleh Komdigi secara berkala.

"Ada dua, IGRS itu sistemnya yang pertama self assesment mereka menyatakan untuk umur berapa. kemudian abis itu kita secara berkala kan banyak sekali game secara berkala melakukan pengecekan," dia menuturkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dia menambahkan, Askalsi selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.

Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah.

Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.

Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.

“Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.

Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.

Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.

“Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.