Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen strategisnya untuk membangun ekosistem digital yang inklusif guna mendorong transformasi ekonomi daerah dan pelayanan publik yang merata.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat status DIY sebagai salah satu smart province, di mana implementasi teknologi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DI Yogyakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyatakan bahwa percepatan digitalisasi sektor publik tidak boleh menegasikan keberadaan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi ataupun kemampuan literasi digital yang memadai.

Aspek inklusivitas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah terjadinya kesenjangan digital yang lebih dalam di tengah masyarakat.

"Daerah digital itu membuka peluang luas untuk pelayanan masyarakat, memudahkan masyarakat tanpa kemudian harus meninggalkan hal-hal konvensional. Dan masyarakat yang tidak bisa digital juga masih dilayani. Jadi, tidak ada yang kemudian terlewatkan terkait dengan pelayanan publik," kata Wahyu dalam pembukaan Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional bertema ‘Nasionalisme dan Perlindungan Anak di Era Digital’ pada Senin (18/05/2026).

Wahyu menilai bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menggunakan metode konvensional tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan akuntabel.

Implementasi platform digital dan kanal konvensional menjadi strategi adaptif yang coba dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Di sisi lain, ekspansi ekosistem digital yang masif juga membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan serta kualitas sumber daya manusia masa depan, terutama anak-anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani mengangkat urgensi pendampingan orang tua terhadap interaksi anak di ruang siber, terutama di tengah lonjakan penetrasi penggunaan gawai pada usia dini yang semakin tidak terkendali.

"Orang tua perlu selalu waspada mengawasi kegiatan anak di ruang digital maupun aktivitas keseharian anak. Sebagai contoh, kasus pornoaksi di Yogyakarta tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga ditemukan di ruang publik dan lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," tutur Sylvi.

Menurut Sylvi, degradasi moral dan psikologis akibat penyalahgunaan teknologi gawai dapat memberikan dampak buruk yang bersifat sistemik terhadap produktivitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dari lingkungan keluarga serta edukasi literasi digital yang terstruktur sangat diperlukan guna menekan laju pertumbuhan kasus pelanggaran hukum di dunia siber.

Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) DI Yogyakarta Dwi Nur Rohman menggarisbawahi peran strategis media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai nasionalisme secara masif.

Optimasi platform digital untuk agenda edukatif dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi gempuran globalisasi.

Menutup rangkaian diskusi tersebut, Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendro Muhaimin memperingatkan risiko polarisasi politik dan sosial yang kerap tereskalasi melalui algoritma media digital.

Menurutnya, menjaga persatuan nasional dari ancaman polarisasi siber merupakan esensi nyata dari semangat kebangkitan nasional pada era digital modern 2026.