Bisnis.com, JAKARTA — Kasus keracunan makanan berbasis gizi (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah, meski pemerintah telah mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Marudut Sitompul menyebut insiden keracunan dapat terjadi di negara mana pun, termasuk di negara maju sekalipun.

Untuk di Indonesia, dia menuturkan insiden keracunan pangan ini tak terlepas dari proses adaptasi sistem penyedia pangan yang relatif baru, sehingga memerlukan banyak penyesuaian.

Menurutnya, insiden keracunan MBG tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses pembenahan. Marudut menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sistem baru wajar mengalami berbagai kelemahan.

“Kalau saya menganggapnya gini, ibaratnya SPPG ini adalah pengantin baru yang masih baru membuat satu apa keluarga baru. Pasti sana-sini ada berbagai kelemahan-kelemahan,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Marudut menilai proses adaptasi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian menu MBG ke penerima manfaat.

Di sisi lain, dia juga menyoroti sejumlah faktor mendasar seperti kualitas air di dapur produksi, keterampilan tenaga kerja, serta kepatuhan pada standar operasional prosedur yang masih memerlukan perhatian khusus.

“Harus diperbaiki dan menyesuaikan untuk mencapai makanan yang disajikan itu aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program MBG menyumbang 211 kasus keracunan atau setara dengan 48% dari total 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga 11 November 2025.

Secara terperinci, jumlah keracunan akibat konsumsi MBG terbanyak terdapat di wilayah II (Pulau Jawa) sebanyak 7.925 orang.

Kemudian, wilayah I yang mencakup Pulau Sumatra menyumbang 1.808 orang terdampak, sedangkan wilayah III (kawasan Indonesia Timur) mencatatkan 1.907 orang yang keracunan MBG.

Namun, Dadan mengakui adanya perbedaan data korban keracunan MBG antara yang dicatat BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ke depan, BGN akan melakukan sinkronisasi data pada waktu yang akan datang. Menurut laporan dari Kemenkes, totalnya ada 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG.