Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan kurang memperoleh asupan gizi memadai di rumah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Prabowo, konsep MBG pada dasarnya sangat sederhana, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, menurut perkiraannya, proporsi anak yang mengalami kekurangan gizi mendekati seperempat dari total populasi anak di Indonesia.

"Hampir seperlima, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati seperempat, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30% anak-anak kita kurang gizi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kekurangan gizi pada anak dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal.

"Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal," katanya.

Menurut Kepala Negara, dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat karena anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih rendah saat dewasa.

"Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan," tuturnya.

Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi tantangan serius karena sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan lapangan lainnya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

"Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang?" ujarnya.

Presiden mengatakan persoalan gizi anak menjadi salah satu temuan yang paling membekas ketika dirinya berkeliling ke berbagai daerah saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengaku telah mengikuti Pemilihan Presiden sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terpilih menjadi kepala negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan pentingnya ketekunan dalam memperjuangkan tujuan yang diyakini benar bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali," kata Prabowo yang disambut tawa peserta acara.

Prabowo kemudian mengenang 4 kekalahan yang pernah ia alami dalam kontestasi politik. Namun, ia menegaskan kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang.

"Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi! Jatuh, bangun lagi! Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi! Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) merampungkan pembangunan 80 fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Sumatra. Fasilitas dapur tersebut disiapkan untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan SPPG dilakukan sebagai dukungan terhadap program strategis pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat. Seluruh titik pembangunan telah mencapai progres 100 persen dan siap digunakan sesuai fungsi layanan.

Dalam proses konstruksi, Hutama Karya menggunakan material sandwich panel untuk mempercepat pekerjaan. Perusahaan juga membangun fasilitas penunjang seperti pos pengamanan di empat titik di Aceh, sistem portal operasional 24 jam, area lanskap, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut menjadi kontribusi perusahaan dalam mendukung pelayanan publik berbasis infrastruktur. “Penyelesaian fasilitas SPPG ini menjadi kontribusi perusahaan dalam menghadirkan sarana pendukung pelayanan publik yang andal,” kata Hamdani, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Hamdani, keberadaan fasilitas SPPG dapat memperkuat pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat yang menjadi prioritas nasional. Program tersebut selaras dengan agenda pembangunan pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat peran sebagai mitra pembangunan infrastruktur nasional melalui proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional, prevalensi stunting turun dari 30,8% pada 2018 menjadi 19,8% pada 2024. Penurunan ini memberikan manfaat ekonomi yang diperkirakan mencapai US$10 miliar.

Manfaat tersebut berasal dari berbagai dampak positif, a.l berkurangnya sekitar 9.300 kematian anak, terselamatkannya sekitar 5,3 juta poin IQ yang sebelumnya berpotensi hilang, serta berkurangnya kehilangan sekitar 854.000 tahun masa sekolah setiap tahunnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju penurunan stunting tercepat di dunia.

Kemajuan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan di bidang kesehatan. Dampaknya nyata bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Makin sedikit anak yang memulai hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dan makin banyak yang memiliki fondasi fisik serta kognitif yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.

Seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, serta komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target Nutrition for Growth yang makin dekat, Indonesia perlu menjaga momentum dan kemajuan yang dicapai.

Stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih besar menghadapi hambatan dalam prestasi belajar, kesiapan memasuki dunia kerja, serta tingkat produktivitas.

Dalam skala nasional, kondisi ini membatasi daya saing jangka panjang dan menghambat pencapaian ambisi pembangunan. Saat ini, lebih dari 4,5 juta anak Indonesia di bawah usia 5 tahun masih mengalami stunting, atau hampir seperlima dari seluruh anak usia dini. Berdasarkan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan oleh Nutrition International, stunting berkontribusi terhadap sekitar 26.000 kematian yang sebenarnya dapat dicegah setiap tahunnya.

Dampak ekonomi stunting juga sangat besar. Setiap tahunnya, stunting diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$29 miliar (>Rp490 triliun). Kerugian itu mencakup hilangnya lebih dari 2,4 juta tahun masa sekolah serta sekitar 15 juta poin IQ setiap tahun. Untuk itu, menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas bukanlah pilihan, tetapi keharusan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan perbaikan gizi sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pengalaman Indonesia dalam menurunkan angka stunting membuktikan bahwa kemajuan nyata dapat dicapai ketika penanganan stunting dijadikan agenda bersama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Kemajuan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dalam skala besar mencerminkan adanya strategi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta koordinasi yang konsisten dari tingkat kebijakan nasional hingga pelaksanaan di desa. Pendekatan ini menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas lintas sektor, mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan desa, dan sistem pangan, sehingga memungkinkan capaian tersebut terwujud.

Di tingkat lokal, para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan komunitas menyesuaikan kebijakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018–2024 dengan kondisi setempat. Penyesuaian ini memastikan bahwa intervensi yang dirancang secara nasional benar-benar menjangkau anak-anak, ibu hamil, dan remaja putri yang paling membutuhkan. Salah satu contohnya adalah proyek Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) yang dilaksanakan oleh Nutrition International dan Save the Children sejak 2019. Proyek ini mendukung adaptasi kebijakan nasional ke tingkat lokal melalui penguatan kapasitas para pemimpin daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kemitraan teknis jangka panjang juga berperan penting dalam mengubah kebijakan menjadi hasil yang berkelanjutan. Sejak 2006, Nutrition International telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi berbasis bukti yang berbiaya rendah dan berdampak tinggi. Intervensi-intervensi ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan stunting di Indonesia.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak, promosi menyusui eksklusif sejak dini, pengobatan anemia dan malnutrisi akut berat, suplementasi mikronutrien, serta dorongan terhadap penerapan pola makan yang sehat dan beragam.

Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya menurunkan stunting. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting yang tengah disiapkan, serta pembentukan Badan Nasional Gizi, mencerminkan komitmen nasional yang kuat. Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan target yang ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada 2029.

Mencapai target ini membutuhkan komitmen politik berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang solid, peningkatan investasi dalam program gizi, serta implementasi efektif dan dalam skala besar.

Perjalanan Indonesia dalam menurunkan angka stunting menunjukkan: kepemimpinan, bukti ilmiah, dan kolaborasi berjalan seiring. Pencapaian tujuan nasional, mulai dari prioritas pembangunan jangka menengah hingga visi Golden Indonesia 2045, pada akhirnya bergantung pada kemampuan memastikan generasi saat ini tumbuh sehat, mendapatkan nutrisi yang cukup, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Berinvestasi dalam gizi berarti berinvestasi dalam daya saing, ketahanan, dan kemakmuran bersama Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Masalah gizi di Indonesia kian kompleks, mencakup kekurangan gizi, kelebihan gizi, hingga defisiensi zat gizi mikro yang sering tak disadari, seiring meningkatnya penyakit tidak menular dan risiko kematian dini akibat pola konsumsi harian yang tidak sehat.

Pakar Gizi Masyarakat IPB, Prof. Dr. Rimbawan, menyebut risiko pangan (dietary risk) sebagai salah satu faktor utama penyebab kematian dan disabilitas di Indonesia. Berdasarkan analisis data periode 2013–2023, risiko terkait pola makan menempati peringkat ketiga faktor penyumbang kematian dan kecacatan, dengan tren yang terus meningkat.

“Ini menunjukkan bahwa pangan yang kita konsumsi sehari-hari masih belum sesuai. Faktor risiko metabolik seperti tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, hingga indeks massa tubuh berlebih berakar pada pola makan tinggi gula, garam, lemak, dan kalori,” ujarnya dalam webinar Hari Gizi Nasional ke-66, Kamis (5/2/2026).

Menurut dia, persoalan gizi nasional tidak dapat dilihat secara sederhana. Kekurangan zat gizi mikro tidak hanya berkaitan dengan anemia akibat defisiensi zat besi. Analisis sampel darah Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa pada anak-anak, defisiensi zat besi sering disertai kekurangan seng, kalsium, vitamin A, dan zat gizi lainnya.

“Pada anak usia sekolah, defisiensi seng bahkan lebih tinggi dibandingkan defisiensi besi, tetapi intervensinya masih sangat terbatas,” kata Rimbawan.

Di sisi lain, masalah kelebihan gizi seperti obesitas tidak selalu mencerminkan kecukupan zat gizi. Individu dengan obesitas dan diabetes justru memiliki risiko tinggi mengalami defisiensi mikronutrien akibat pola makan tinggi energi namun miskin zat gizi esensial.

“Obesitas itu bukan kelebihan zat gizi, melainkan kelebihan kalori. Ketika pembatasan makan dilakukan tanpa memperhatikan kualitas pangan, risiko kekurangan mikronutrien justru meningkat,” ujarnya.

Rimbawan juga menerangkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung monoton dan bergantung pada sumber karbohidrat tertentu. Rendahnya konsumsi buah dan sayur memperparah situasi.

Data 2018 menunjukkan konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia baru sekitar 90 gram per hari, jauh di bawah rekomendasi 400 gram.

Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk memperbaiki kualitas gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Menurut Rimbawan, pangan lokal memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan, keterjangkauan harga, kesesuaian budaya, serta dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan.

“Pangan lokal diproduksi di sekitar kita, rantai pasoknya pendek, lebih segar, dan minim pengolahan. Selain efisien, ini juga mengurangi ketergantungan pada pangan impor,” katanya.

Pemanfaatan pangan lokal yang dikombinasikan secara tepat terbukti mampu memperbaiki status gizi. Sejumlah riset IPB pada program makan siang sekolah berbasis pangan lokal sejak 2018 hingga 2024 menunjukkan peningkatan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah, serta penurunan signifikan angka anemia pada anak.

“Dalam satu semester, konsumsi buah meningkat tajam dan kejadian anemia menurun hingga hampir nol. Ini menunjukkan pangan lokal sangat efektif bila dikelola dengan pedoman gizi yang baik dan disertai edukasi,” ujar Rimbawan.

Dia menegaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menekan kompleksitas masalah gizi. Tanpa perbaikan kualitas pangan sehari-hari, beban kesehatan berisiko terus meningkat dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji mekanisme penyaluran makan bergizi gratis (MBG) untuk penduduk berusia lanjut atau lansia.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya masih berembuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, selama ini tanggung jawab penyaluran makanan kepada lansia berada di bawah kewenangan Kemensos.
"Nah, kemudian karena sekarang ada Makan Bergizi [MBG], Pak Menteri Sosial [Saifullah Yusuf] menginginkan ada integrasi dan kami masih memikirkan mekanismenya," ucap Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dadan menuturkan, pihaknya bersama Kemensos masih mengkaji ihwal anggaran makanan untuk lansia ke depan. Menurutnya, belum diputuskan apakah anggaran akan berasal dari BGN atau dari Kemensos.
"Untuk makanan nanti kami lihat mekanismenya, apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Gizi Nasional. Jadi mekanismenya sedang kami matangkan," katanya.
Namun, dia memastikan anggaran untuk pengasuh lansia tetap berasal dari Kemensos. Pasalnya, hal itu merupakan program dari instansi tersebut.
"Yang jelas untuk lansia ini kan ada pengasuh. Nanti pengasuhnya pasti dari Kementerian Sosial. Kalau untuk pengasuhan dan lain-lain, itu pasti dari Kementerian Sosial," jelas Dadan.
MBG untuk lansia tersebut merupakan perluasan dari program BGN. Selain lansia, MBG juga bakal menyasar anak putus sekolah.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan MBG, memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup, dan mendukung peningkatan kualitas gizi di Indonesia secara menyeluruh.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dadan terkait kesiapan MBG bagi lansia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kemudian, apabila alokasinya telah rampung, MBG akan diberikan kepada lansia di bawah 75 tahun.
"Kami sudah sepakat bahwa nanti akan dilayani dapur-dapur yang diselenggarakan oleh Pak Dadan [Kepala BGN]. Jadi di SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di sekitar itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/1/2026).
Kemensos mendapatkan data-data penerima MBG dari Kepala Daerah. Setelah dilakukan penilaian, Kemensos akan menyerahkan ke Kepala Daerah untuk ditandatangani. Kemudian, data diserahkan ke BGN untuk kemudian dilayani.
"Jadi ini sedang dalam pembicaraan, setelah itu yang kedua kami juga akan memperkuat dengan caregiver. Kami akan memperkuat dengan perawat-perawat yang terlatih secara bertahap," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan. Program tersebut menyasar anak-anak sekolah serta ibu hamil sebagai upaya intervensi negara untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan kelaparan.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, program MBG dicanangkan sejak awal pemerintahannya dengan pertimbangan tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di sejumlah daerah angkanya mencapai lebih dari 30 persen.

“Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak yang makan hanya nasi dengan daun-daunan,” ujar Prabowo.

Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

“Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat.

“Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99 persen berhasil,” katanya.

Kepala negara menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect melalui penguatan pengawasan dan pengamanan program secara berkelanjutan.

“Kekurangan sekecil apa pun harus kita atasi. Langkah demi langkah pengawasan terus kita lakukan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan esensi utama program MBG adalah intervensi negara untuk memastikan rakyat tidak kelaparan. Ia mengutip pernyataan Presiden pertama RI Sukarno, “The hungry stomach cannot wait.”

“Pemimpin yang bertanggung jawab, yang punya hati dan kepedulian, harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyinggung skeptisisme sejumlah pihak terhadap program MBG di awal pelaksanaannya. Namun, ia menilai capaian yang ada menjadi bukti keberhasilan program tersebut.

“Banyak pakar mengejek dan menyinyir, mengatakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan MBG berhasil dan dinantikan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat di berbagai daerah saat distribusi MBG dilakukan. Ia mengaku kerap mendapat pertanyaan langsung dari anak-anak mengenai kapan mereka menerima program tersebut.

“Anak-anak teriak ke saya, ‘Pak, kapan kami terima MBG?’ Itu menunjukkan harapan rakyat,” tandas Prabowo.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas rekrutmen tenaga pengawas gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lulusan non-gizi.

Menurut Doddy, kebijakan tersebut muncul sebelum kerja sama formal antara BGN dan Persagi sehingga berisiko memengaruhi mutu layanan gizi di SPPG.

"Oh, itu karena belum ada MoU (nota kesepahaman) dengan kita. Ya, artinya kan kami sampaikan artinya kepada BGN untuk kita men-support, mencari ahli gizi, membantu mereka untuk pemenuhan (gizi)," kata Doddy di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menegaskan penyusunan menu gizi bukan sekadar menyiapkan makanan, melainkan soal perhitungan komposisi zat gizi, penentuan bahan pengganti, dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Doddy menilai perubahan kebijakan yang memperpendek pendidikan dan pelatihan bagi tenaga non-gizi memerlukan revisi peraturan presiden (perpres), dan bila tidak tepat dapat berdampak serius.

"Sampai yang menjamin nanti akhirnya penerima manfaatnya obesitas. Ya kan?" ujarnya.

Ia menekankan ahli gizi di SPPG harus berani menegakkan standar gizi dan profesionalisme dalam setiap penyusunan menu.

Ia mencontohkan pentingnya kemampuan teknis yang hanya dimiliki ahli gizi berpendidikan formal.

"Kan harus ahlinya. Sekolah dulu. Saya aja ke sekolah dulu," ujar Doddy.

Menurutnya, pelatihan singkat seperti tiga bulan tidak akan cukup untuk menyiapkan tenaga yang memahami risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.

Keahlian profesional dibutuhkan untuk memastikan komposisi makanan sesuai angka kecukupan gizi, menghindari risiko penyakit tidak menular, dan menjaga kualitas layanan MBG secara menyeluruh.

Wacana perekrutan tenaga non-gizi muncul setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jumlah sarjana gizi belum mencukupi untuk program MBG. Dadan menyebut prioritas awal tetap sarjana gizi, tapi untuk mengisi kekosongan, BGN mempertimbangkan lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki pengetahuan dasar gizi.

Pernyataan itu memicu perdebatan publik karena dianggap mengurangi standar kompetensi tenaga ahli di dapur MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus keracunan makanan berbasis gizi (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah, meski pemerintah telah mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Marudut Sitompul menyebut insiden keracunan dapat terjadi di negara mana pun, termasuk di negara maju sekalipun.

Untuk di Indonesia, dia menuturkan insiden keracunan pangan ini tak terlepas dari proses adaptasi sistem penyedia pangan yang relatif baru, sehingga memerlukan banyak penyesuaian.

Menurutnya, insiden keracunan MBG tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses pembenahan. Marudut menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sistem baru wajar mengalami berbagai kelemahan.

“Kalau saya menganggapnya gini, ibaratnya SPPG ini adalah pengantin baru yang masih baru membuat satu apa keluarga baru. Pasti sana-sini ada berbagai kelemahan-kelemahan,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Marudut menilai proses adaptasi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian menu MBG ke penerima manfaat.

Di sisi lain, dia juga menyoroti sejumlah faktor mendasar seperti kualitas air di dapur produksi, keterampilan tenaga kerja, serta kepatuhan pada standar operasional prosedur yang masih memerlukan perhatian khusus.

“Harus diperbaiki dan menyesuaikan untuk mencapai makanan yang disajikan itu aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program MBG menyumbang 211 kasus keracunan atau setara dengan 48% dari total 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga 11 November 2025.

Secara terperinci, jumlah keracunan akibat konsumsi MBG terbanyak terdapat di wilayah II (Pulau Jawa) sebanyak 7.925 orang.

Kemudian, wilayah I yang mencakup Pulau Sumatra menyumbang 1.808 orang terdampak, sedangkan wilayah III (kawasan Indonesia Timur) mencatatkan 1.907 orang yang keracunan MBG.

Namun, Dadan mengakui adanya perbedaan data korban keracunan MBG antara yang dicatat BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ke depan, BGN akan melakukan sinkronisasi data pada waktu yang akan datang. Menurut laporan dari Kemenkes, totalnya ada 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan keberadaan ahli gizi tetap menjadi komponen wajib dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan hal itu usai melakukan pertemuan dengan para ahli gizi yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) merespons perdebatan publik mengenai status profesi tersebut dalam program nasional itu.

"Satu, MBG tetap dan harus, wajib, perlu (ada) profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena harus diukur nanti. Saya ulang lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Zulhas menjelaskan peran ahli gizi tidak dapat dipisahkan dari tujuan program MBG yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kecukupan gizi menjadi penentu perkembangan fisik hingga kecerdasan anak.

"Ini tema penting kita bahas, karena kata kunci itu negara kita bisa maju tergantung SDM-nya, SDM itu orangnya, orang itu akan hebat apa tidak tergantung asupannya," ujarnya.

Ia menambahkan hasil program MBG direncanakan akan dievaluasi secara berkala.

"Asupannya itu membuat kita pintar, kuat atau tidak tergantung gizinya. Bicara gizi, ini para ahlinya, jadi MBG penting sekali menentukan, karena nanti akan diukur, akan diukur enam bulan kalau sudah dikasih makan bergizi, tingkat pertumbuhannya, fisiknya, IQ-nya dan lain-lain itu akan diukur," katanya.

Selain memastikan kewajiban keterlibatan ahli gizi, Zulhas juga mengajak para profesional di bidang tersebut untuk turut mengawasi konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula kini semakin marak.

"Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak," ujarnya.

Ia juga meminta edukasi gizi diperluas, baik di lingkungan sekolah maupun SPPG sebagai dapur pelaksana MBG.

"Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu," kata Zulhas.

Zulhas juga menyoroti perlunya penguatan edukasi mengenai keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah dan dapur penyelenggara MBG. Ia menyampaikan Persagi memiliki peran dalam membantu memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat mengenai makanan yang aman serta layak dikonsumsi agar terhindar dari keracunan.

Upaya ini, menurut Zulhas, dilakukan secara dua arah, yakni penyempurnaan berkelanjutan di internal program MBG serta peningkatan literasi publik mengenai gizi dan keamanan pangan.

Polemik mengenai status ahli gizi di program MBG mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang menyebut program tersebut tidak memerlukan ahli gizi, melainkan pengawas gizi dengan latar pendidikan SMA yang mendapat pelatihan tiga bulan.

Wacana perubahan istilah ahli gizi memicu kritik hingga akhirnya Cucun meminta maaf dan menegaskan profesi ahli gizi tetap dioptimalkan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemudian menjelaskan SPPG idealnya diisi sarjana gizi, tetapi jumlahnya saat ini belum mencukupi.