Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat yang kini telah mencapai hampir 62 juta orang di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berlangsung aman, konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut mencakup perencanaan dan penetapan standar menu, seleksi serta pengawasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan layak.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG yang telah terdata mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.795 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat SLHS.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan kualitas pelaksanaan program agar target penerima manfaat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan,” tandasnya.