Bisnis.com, JAKARTA — BP BUMN dan Danantara Indonesia menargetkan proses konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi milik negara yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) dapat rampung pada 2026.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta pengembangan sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil konsolidasi.

Selain itu, dibahas pula berbagai langkah strategis untuk memastikan proses integrasi berjalan efektif dan memberikan nilai tambah jangka panjang.

Dony mengatakan, konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan ekosistem asuransi BUMN yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Transformasi ini juga diharapkan menghasilkan skala usaha yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kapasitas underwriting dan investasi, serta memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Melalui penguatan industri asuransi BUMN, BP BUMN dan Danantara berharap sektor asuransi dapat berperan lebih besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penetrasi asuransi nasional, serta menunjang pembiayaan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, memastikan kewenangan penerbitan aturan ekspor tetap berada di Kementerian Perdagangan meski pemerintah tengah menyiapkan penguatan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Hal itu disampaikan Budi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya apakah penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) masih berada di bawah Kementerian Perdagangan, Budi menegaskan mekanismenya tidak berubah.

“Ya masih sama dong [mekanisme persetujuan ekspor],” ujar Budi.

Lebih lanjut, dia juga membenarkan bahwa aturan terkait ekspor tetap akan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Menurut Budi, seluruh regulasi teknis terkait ekspor komoditas tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan sebagaimana mekanisme yang selama ini berjalan.

“Oh iya iya sama,” ucap Budi saat ditanya apakah berbagai aturan ekspor tetap dikeluarkan oleh Kemendag.

Pemerintah sebelumnya menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan difokuskan pada penguatan sistem pelaporan dan pengawasan ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel.

Pemerintah juga menegaskan aktivitas ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing dan tidak mengambil alih kewenangan kementerian teknis terkait regulasi perdagangan.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan menjadi platform satu pintu proses ekspor sumber daya alam (SDA). Mulai Juni 2026, dokumentasi ekspor sudah dilakukan melalui perusahaan pelat merah baru tersebut dan selanjutnya proses ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh Perseroan per 1 September 2026.

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat Presiden Prabowo Subianto guna mendorong transparansi transaksi perdagangan, khususnya ekspor SDA. Nantinya, transaksi ekspor ini akan dilakukan melalui satu pintu BUMN baru tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanisme anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaian KEM & PPKM 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah berharap agar peningkatan kontrol ekspor ini bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, serta kelancaran pengiriman barang.

"Pengaturannya meliputi pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumberdaya Indonesia," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat yang kini telah mencapai hampir 62 juta orang di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berlangsung aman, konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut mencakup perencanaan dan penetapan standar menu, seleksi serta pengawasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan layak.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG yang telah terdata mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.795 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat SLHS.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan kualitas pelaksanaan program agar target penerima manfaat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur beberapa industri pembiayaan pada 2026. Aturan-aturan baru tersebut akan menjadi lanjutan dari berbagai regulasi yang sudah diterbitkan.

Rencana penerbitan berbagai aturan baru tersebut disebutkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Aturan-aturan yang akan diresmikan pun akan berada dalam ranah sektor usaha PVML.

“Tahun 2026 ini akan diterbitkan pula sejumlah peraturan lanjutan, yang antara lain mengatur penguatan tata kelola, kesehatan lembaga, pengelolaan risiko, serta aspek penyelenggaraan dan pengawasan sektor PVML,” ujar Agusman dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam berbagai peraturan baru tersebut, dia menyebut akan diatur deregulasi, atau penghapusan pembatasan, serta penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan di sektor PVML. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan.

Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemudahan dan perluasan akses pembiayaan tersebut adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan adanya upaya itu, dia mengharapkan bahwa industri-industri yang ada di sektor PVML dapat didukung agar lebih sehat dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan manfaat pada perekonomian negara dan masyarakat.

OJK melalui bidang PVML sendiri telah menerbitkan sebanyak 27 peraturan pada 2025. Dalam peraturan-peraturan tersebut, OJK berupaya untuk menguatkan kerangka regulasi bagi sektor PVML. OJK pun mencoba untuk menyempurnakan proses bisnis internal.

Agusman menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang sudah dan akan dibuat oleh sektor PVML OJK ditujukan untuk mendukung peraturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang.

“Semua ini terutama adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,” jelasnya.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh OJK di sektor PVML pada 2025 adalah Peeraturan OJK (POJK) Nomor 29/2025 tentang Perubahan atas PPOJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Dalam POJK itu, lembaga regulator keuangan tersebut melakukan deregulasi bisnis pergadaian atau gadai, terutama yang bersinggungan dengan pertumbuhan usahanya.

Kemudian, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang mengatur layanan paylater, terutama mengenai pihak yang dapat menyelenggarakannya dan pembedaan BNPL dengan layanan pinjaman daring atau pindar.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 35 Tahun 2025 Perubahan tentang perubahan atas POJK 46/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​. Lagi-lagi, peraturan ini ditujukan untuk deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB) Tahun 2026 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menetapkan Albertus Wiroyo Karsono sebagai Ketua Dewan Pengurus AAJI untuk periode kepengurusan sampai 2028.

Penetapan tersebut dilakukan setelah para calon menyampaikan visi dan pandangan strategis terkait arah organisasi dan penguatan peran industri asuransi jiwa ke depan. Adapun, RALUB dihadiri oleh 59 perusahaan anggota.

Albertus menegaskan kepemimpinan AAJI ke depan akan berfokus pada penguatan tata kelola, konsolidasi organisasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi jiwa. Dia menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembentukan susunan Dewan Pengurus agar organisasi dapat segera bekerja secara efektif dan solid.

“Kepemimpinan AAJI ke depan harusreliable, yang artinya dapat diandalkan oleh seluruh perusahaan anggota, regulator, dan masyarakat. Nilai tersebut menjadi landasan dalam memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten serta memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi jiwa,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Lebih lanjut, Albertus menyampaikan beberapa fokus utama yang akan menjadi perhatian kepengurusan AAJI ke depan.Pertama, penguatansales conductuntuk memastikan praktik pemasaran asuransi jiwa berjalan secara etis dan bertanggung jawab.

Kedua, pelaksanaan roadmap industri yang telah ditetapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi akan diarahkan untuk memperluas inklusi asuransi, melalui kerja sama dengan seluruh perusahaan anggota agar perlindungan asuransi dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam.

“Ketiga, penguatan transparansi dalam tata kelola organisasi dan komunikasi industri kepada publik,” sebut President Director & CEO Sun Life Indonesia tersebut.

Selain menetapkan Ketua Dewan Pengurus AAJI, RALUB AAJI 2026 juga menetapkan Windawati Tjahjadi sebagai Anggota Dewan Pengawas AAJI untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2028, menggantikan Randy Lianggara.

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Pengawas AAJI periode 2025–2028 saat ini terdiri dari Firdaus Djaelani, Ricardo Simanjuntak, dan Windawati Tjahjadi.

Profil Albertus Wiroyo Karsono

Albertus Wiroyo Karsono merupakan Presiden Direktur Sun Life Indonesia sejak 1 Juni 2025. Sebelum jabatan ini, pria yang telah berpengalaman selama 30 tahun di industri asuransi jiwa dan umum ini pernah mengemban jabatan strategis lainnya.

Dia pernah menjabat sebagai Country Director Indonesia di BNP Paribas Cardif Asia. Kemudian, menduduki posisi sebagai Presiden Direktur di berbagai perusahaan asuransi terkemuka, termasuk PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance, dan PT AXA Financial Indonesia.

Pria yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga memegang sertifikasiLife Underwriter Training Council Fellow(LUTCF) dan telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya di industri asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) sepanjang 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menilai penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menopang ketahanan industri BPR.

Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan Perbarindo sebagai mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong langkah-langkah perbaikan internal di seluruh level industri.

Perbaikan tersebut mencakup penguatan tata kelola perusahaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, mulai dari jajaran komisaris dan direksi hingga pejabat eksekutif, supervisor, dan staf operasional.

“Sebagai asosiasi mitra OJK, kami terus melakukan tindakan perbaikan dalam hal penguatan tata kelola dan kompetensi SDM di semua level,” kata Tedy, dikutip Rabu (28/1/2026).

Tedy menuturkan, upaya pembenahan ini tidak bersifat jangka pendek, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan sistemik. Menurutnya, langkah ini bertujuan membangun fondasi industri yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR ke depan.

Selain pembenahan internal, Tedy menilai bahwa ketahanan industri BPR masih relatif terjaga. Hingga saat ini, dia menyebut BPR/BPRS tetap resilien lantaran fokus melayani segmen ultra mikro, mikro, dan usaha kecil, yang masih membutuhkan akses pembiayaan.

“Sampai dengan saat ini, bukti empiris bahwa industri perbankan yang masih resilience dan fokus melayani ultra, micro, small, enterprise adalah industri BPR/BPRS,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Pencabutan izin dilakukan sebagai upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Adapun OJK telah merampungkan perizinan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk 10 BPD yang tergabung dalam empat grup KUB. Keempat grup KUB itu yakni Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

Kemudian, grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi. Selanjutnya, grup Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo. Terakhir, grup KUB Bank Jakarta selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Sementara itu sampai dengan 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR/BPRS dalam rangka konsolidasi dari 130 BPR/BPRS menjadi 45 BPR/BPRS.

“Saat ini OJK sedang melakukan proses penggabungan untuk 226 BPR/BPRS menjadi 79 BPR/BPRS,” ungkap Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — BPJS Kesehatan memperkuat program anti-kecurangan (anti fraud) Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui kolaborasi dengan enam negara untuk memperkuat tata kelola, teknologi dan integritas layanan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan enam negara mitra, yakni Mesir, China, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Yunani.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti memaparkan, nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi lanjutan termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, serta pengembangan manajemen sistem anti-kecurangan.

"Melalui kolaborasi ini, BPJS Kesehatan berharap upaya penguatan integritas dan kualitas layanan JKN dapat semakin optimal dan berkelanjutan," jelasnya dalam acara 1^st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta, Kamis (11/12/2025).

Ghufron mengatakan sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat pengawasan. Dia menyebut BPJS Kesehatan telah melakukan transformasi digital, mengembangkan kemampuan analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola anomali dan potensi kecurangan lebih dini.

Dia memaparkan, dengan layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat di era digitalisasi, upaya pencegahan dan deteksi fraud terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya.

Oleh karena itu, Ghufron menuturkan, pengawasan yang komprehensif didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh ekosistem jaminan kesehatan untuk memastikan layanan berjalan lebih transparan dan berintegritas.

Dia menyebut, untuk membangun sistem anti kecurangan, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POLRI, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga strategis lainnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkuat whistleblowing system agar ruang bagi masyarakat dan tenaga kesehatan melaporkan indikasi pelanggaran menjadi lebih aman, lebih mudah, dan lebih terlindungi.

Menurutnya, teknologi dan sistem digital hanya akan bekerja optimal apabila didukung integritas seluruh pihak yang menjalankannya. Dia menuturkan, integritas akan menjadi penggerak utama kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi fondasi strategis dalam menjaga keberlanjutan JKN di masa depan.