JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberikan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kebijakan ini, batas akhir lapor SPT tidak lagi 31 Maret, melainkan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, keputusan tersebut sekaligus menyamakan batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan.

“Fix diperpanjang sampai akhir April, perpanjangan satu bulan,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Alasan perpanjangan pelaporan SPT

Purbaya menjelaskan, perpanjangan pelaporan SPT dilakukan dengan mempertimbangkan kendala teknis yang masih dialami sebagian wajib pajak dalam mengakses sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Menurut dia, gangguan sistem membuat proses pelaporan menjadi tidak lancar bagi sebagian pengguna.

Realisasi pelaporan SPT masih di bawah target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga 24 Maret 2026 jumlah pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 mencapai 8.874.904 SPT. Angka ini setara sekitar 59,1 persen dari target 15 juta SPT.

Secara rinci, pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Tercatat, wajib pajak orang pribadi karyawan telah menyampaikan 7.826.341 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 863.272 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 183.583 SPT untuk badan yang menggunakan denominasi rupiah dan 138 SPT dalam denominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya mencapai 1.549 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam denominasi dollar AS.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Aktivasi Coretax capai 16,7 juta wajib pajak

Selain pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mencatat perkembangan aktivasi akun sistem Coretax. Hingga 22 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 16.723.354.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 15.677.209, diikuti wajib pajak badan sebanyak 955.508 serta 90.411 wajib pajak instansi pemerintah.

Selain itu, terdapat 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah mengaktivasi akun pada sistem tersebut.

SPT Tahunan adalah kewajiban wajib pajak

Perlu diketahui, SPT Tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta harta dan kewajiban dalam satu tahun pajak.

Kewajiban ini tetap berlaku, termasuk bagi masyarakat yang pajaknya telah dipotong melalui gaji maupun transaksi.

Denda telat lapor SPT dan tidak lapor SPT

Wajib pajak yang melewati batas lapor SPT Tahunan 2026 berpotensi dikenakan sanksi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun denda telat lapor SPT antara lain:

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi
• Rp 1 juta untuk SPT PPh wajib pajak badan

Selain itu, denda tidak lapor SPT juga dapat dikenakan untuk jenis pelaporan lainnya, seperti:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

Tidak hanya denda, wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana.

DJP mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pelaporan dan segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum tenggat yang telah diperpanjang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi hingga 30 April 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk masa pajak 2025 pada 31 Maret 2026 untuk wajib pajak (WP) orang pribadi.

Apabila wajib pajak terbukti melewati batas pelaporan yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan denda.

Begitu juga dengan Pajak Badan yang batas pelaporannya lebih lama satu bulan yakni hingga 30 April 2026. Jika telat lapor juga sama, dikenakan denda.

Denda telat lapor SPT Tahunan tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pada pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Besaran denda yang dikenakan adalah:

-Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp100.000

-Wajib Pajak Badan: Rp1.000.000

Meskipun begitu, sebelum dikenakan denda DJP akan terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah batas waktu berakhir. Teguran tersebut bisa dikirimkan melalui email pribadi ataupun ke alamat rumah masing-masing wajib pajak.

Proses pengiriman surat teguran melalui email kerap disebut sebagai 'surat cinta' Dirjen Pajak kepada seluruh wajib pajak.

Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasanya akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Jika diperlukan, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Pelaporan SPT Tahunan sendiri bisa dilakukan melalui online atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa cara pelaporan SPT Tahunan pribadi di Coretax kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem Coretax DJP. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menyampaikan lapor SPT tahunan.

Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menjadi kewajiban setiap wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Prosesnya dilakukan setiap tahun untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta kredit pajak selama satu tahun pajak.

Bagi yang masih bingung mengenai cara lapor SPT Tahunan di Coretax, DJP melalui laman resmi pajak.go.id telah memuat panduan langkah demi langkah yang bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi.

Sebagai pengingat, batas lapor SPT Tahunan 2026 untuk tahun pajak 2025 adalah paling lambat 31 Maret 2026. Keterlambatan pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Cara Lapor SPT Tahunan di Coretax

Dikutip dari laman pajak.go.id, Jumat (20/2/2026), berikut tahapan atau cara pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di Coretax:

• Pada Coretax DJP, akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.
• Pilih PPh Orang Pribadi, kemudian klik tombol Lanjut.
• Pilih SPT Tahunan dan masukkan periode serta tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025). Klik tombol Lanjut.
• Pilih model SPT:
• Normal untuk pelaporan pertama kali
• Pembetulan untuk membetulkan dan menyampaikan kembali SPT yang sudah pernah disampaikan
• Klik tombol Buat Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk memulai pengisian formulir SPT.
• Klik tombol Posting. Sistem akan secara otomatis mengisi sejumlah data pada formulir induk dan lampiran SPT.
• Periksa kembali data yang telah diisikan oleh sistem dan lakukan perbaikan apabila diperlukan.
• Isi dan lengkapi seluruh bagian SPT.
• Untuk melaporkan SPT, klik tombol Bayar dan Lapor.
• Pilih penyedia penandatangan, kemudian isi tanda tangan digital berupa ID dan kata sandi untuk validasi akhir pembuatan SPT.
• Klik tombol Simpan, lalu Konfirmasi Tanda Tangan.
• SPT berstatus kurang bayar akan berpindah dari bagian Konsep SPT ke SPT Menunggu Pembayaran.
• SPT yang telah selesai dilaporkan akan berpindah ke bagian SPT Dilaporkan.

Wajib pajak dapat mengunduh bukti penerimaan setelah SPT berhasil dilaporkan melalui sistem Coretax DJP.

Cara lapor SPT di Coretax DJP.

Untuk panduan lebih lengkap mengenai cara pelaporan SPT Tahunan pribadi di Coretax DJP (tutorial pengisian SPT Tahunan orang pribadi coretax) bisa dilihat di tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=vfXixW3BNqM

Dengan memahami cara pelaporan SPT Tahunan pribadi di Coretax, wajib pajak dapat menyampaikan kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku.