Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp19,24 triliun per 20 Juni 2026.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan realisasi tersebut setara dengan 54% dari target awal plafon yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp36 triliun.

Seiring dengan besarnya permintaan masyarakat, Maruarar mengungkapkan pemerintah kini tengah bersiap memperlebar ruang ekspansi pembiayaan melalui peningkatan alokasi dana mencapai Rp50 triliun.

“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54% atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya dalam keterangan remi, Selasa (23/6/2026).

Maruarar memaparkan program strategis yang diinisiasi sejak akhir Oktober tahun lalu ini dirancang secara komprehensif untuk menyokong ekosistem perumahan nasional. Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat menggerakkan mesin pembiayaan baik dari sisi pasokan (supply) maupun sisi permintaan (demand).

Dari sisi supply, stimulus likuiditas ini ditujukan untuk memperkuat napas finansial para pelaku usaha penunjang sektor properti, mulai dari pengembang hingga produsen bahan bangunan.

Langkah tersebut krusial guna menjaga keberlanjutan rantai pasok dan produktivitas pembangunan proyek hunian secara nasional.

Sementara itu, pembiayaan dari sisi demand difokuskan untuk membantu pelaku UMKM yang memerlukan modal guna memiliki, membangun, atau merenovasi rumah. Intervensi ini diharapkan dapat mengikis angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ara merinci, hingga paruh pertama tahun ini, total penerima manfaat dari program pembiayaan ini tercatat telah menyentuh 91.045 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.271 debitur bergerak di ceruk industri supply dan mayoritas sisanya sebanyak 88.774 debitur berasal dari lini demand.

Adapun, lima bank dengan realisasi penyaluran KPP terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp10,18 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp3,65 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2,03 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1,06 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp1,02 triliun.

Selain Himbara, bank pembangunan daerah dan bank swasta juga turut berkontribusi dalam penyaluran KPP. Hingga 20 Juni 2026, bank pembangunan daerah telah menyalurkan Rp936,17 miliar kepada 1.994 debitur dengan penyalur terbesar dari Bank Jateng, sedangkan bank swasta mencatat penyaluran sebesar Rp370,7 miliar kepada 120 debitur dengan penyalur terbesar melalui Bank Nobu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim defisit APBN 2025 menyusut ke 2,81% terhadap PDB sebagaimana hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Untuk diketahui, angka sementara defisit APBN sampai 31 Desember 2025 yang telah disampaikan awal 2026 sebesar Rp695,1 triliun atau 2,93% terhadap PDB. Hal ini merupakan hasil dari selisih antara penerimaan sebesar Rp2.756,3 triliun dan belanja Rp3.451,4 triliun.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Hal ini sempat disampaikan Purbaya dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Dia mengungkap bahwa realisasi defisit APBN tahun lalu lebih rendah apabila berdasarkan versi LKPP, yang juga sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski mengecil, defisit APBN tahun lalu ini tetap melebar dari target 2,53% terhadap PDB maupun proyek Laporan Semester (Lapsem) 2,78% terhadap PDB.

Kondisi serupa turut diprakirakan oleh Purbaya terjadi pada tahun ini. Pada 2026, dia menyebut defisit APBN bisa melebar hingga mendekati level 2,9% terhadap PDB dari target 2,68%.

Hal ini tidak lepas dari kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik sekaligus kompensasinya yang dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Untuk 2026, di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM, dan listrik, kami masih bisa menekan defisitnya di bawah 3%. Kami desain sekarang mendekati 2,9%, atau lebih rendah lagi. Saya yakin kalau harga minyaknya turun ke bawah ke level yang sebelumnya, di paruh kedua tahun ini, defisit akan bisa turun ke bawah 2,9%," jelasnya.

Adapun sampai dengan akhir Mei 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap PDB. Penerimaan negara terealisasi Rp1.185 triliun, ditopang oleh pajak Rp834,4 triliun yang tumbuh 22,1% (yoy).

Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengungkap bahwa data terbaru sampai dengan 16 Juni 2026 menunjukkan penerimaan pajak sudah bertambah ke Rp940 triliun.

Sementara itu, belanja negara sampai 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp1.365,4 triliun. Pertumbuhan belanja turut didorong oleh tingginya belanja subsidi dan kompensasi, yang keseluruhan sudah mencapai Rp207,3 triliun atau melesat hingga 208% (yoy).

Tingginya belanja subsidi dan kompensasi ini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak akibat perang. Asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sampai Mei lalu sudah mengalami deviasi hingga ke level US$91,9 per barel.

Jakarta (ANTARA) - Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersalurkan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 5 Juni 2026 telah mencapai Rp113,84 triliun atau setara 43,54 persen dari total realisasi pengadaan yang mencapai Rp261,45 triliun.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam sebuah diskusi di Tangerang Selatan, Jumat, mengatakan meski capaian tersebut melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan pemerintah, peluang pasar pengadaan pemerintah masih sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga pada 2026 mencapai Rp405,5 triliun dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.

Meski demikian, Loto menilai masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, minimnya informasi, hingga akses pemasaran yang masih terbatas.

"Keterbatasan tersebut membuat UMKM belum sepenuhnya dipercaya oleh calon pembeli dan sulit memasuki pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan.

Selain mengalokasikan minimal 40 persen belanja pengadaan bagi UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah juga menyediakan paket pengadaan khusus untuk usaha mikro dan kecil.

Menurut Loto, UMKM yang berusia di bawah tiga tahun dan belum memiliki pengalaman pengadaan juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, tersedia fasilitas pembayaran uang muka guna membantu kelancaran usaha.

Untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai peluang pasar, Loto menyebut Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi informasi layanan e-purchasing milik LKPP ke dalam aplikasi Sapa UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia menyebut Sapa UMKM juga akan diintegrasikan dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kebutuhan pengadaan perusahaan BUMN maupun berbagai platform perdagangan digital lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum berdampak pada pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengemukakan seluruh proyek infrastruktur saat ini masih berjalan sesuai progres. Kendati demikian, pihaknya mulai mengantisipasi potensi pembengkakan nilai kontrak akibat kenaikan harga material.

"Untuk pembangunan sampai detik ini sih nggak ada pengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah koordinasi dengan LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menjelaskan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah merangkum seluruh masukan dan keluhan dari para pelaku usaha terkait tekanan biaya eksternal ini.

Rangkuman aspirasi dari para pelaku industri konstruksi tersebut dalam laporannya telah diserahkan kepada LKPP. Surat edaran khusus dari LKPP nantinya bakal menjadi payung hukum baku untuk mengatur penyesuaian harga atau eskalasi nilai proyek di tengah volatilitas rupiah.

Menurutnya, skema penyelamatan industri konstruksi dari jerat pelemahan kurs ini bukan merupakan hal baru bagi pemerintah. Kementerian PU mengklaim sudah memiliki rekam jejak mumpuni dalam menghadapi tantangan serupa saat gejolak ekonomi terjadi pada beberapa waktu lalu.

"Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa. Sama kayak tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru," imbuh Dody.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah 0,19% atau 34 poin ke Rp17.839 per dolar AS pada perdagangan Selasa (2/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,06% ke 99,13.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sentimen pasar yang menekan rupiah adalah ketidakjelasan perkembangan konflik geopolitik global.

Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara dari pihak Teheran menyatakan telah menangguhkan negosiasi.

Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap daging kurban yang telah disembelih sebanyak 2.313 ekor hewan kurban di 288 titik pemotongan di Kota Bandung.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pemeriksaan masih terus dilakukan oleh tim gabungan hingga berakhirnya hari tasyrik pada Sabtu (30/5).

“Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” kata Gin Gin di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan dari total hewan yang diperiksa, terdiri atas 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba serta kambing.

Menurut dia, tim pemeriksa hanya menemukan beberapa kasus tidak layak terhadap organ hewan kurban. Beberapa temuan di antaranya berupa cacing hati pada organ hati serta paru-paru yang mengalami kerusakan seperti bercak merah dan pengerasan jaringan.

“Apabila ditemukan kelainan maka organ tersebut harus dibuang atau diafkir karena tidak layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Gin Gin menilai hasil tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksa dalam mendeteksi serta memisahkan hewan sehat dan hewan yang tidak layak sebelum Idul Adha.

Ia menambahkan pemeriksaan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat.

“Walau mungkin ini dianggap bukan penyakit berbahaya tetapi hal kecil tersebut bisa menimbulkan musibah atau madhorot,” katanya.

Ia menyebut tim pemeriksa setelah penyembelihan (post mortem) berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri atas dokter hewan dan paramedis dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar I, Universitas Padjadjaran, hingga pusat studi CAATIS Telkom University.

Sebelumnya, DKPP Kota Bandung telah memeriksa 17.984 ekor hewan kurban yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan dua rumah potong hewan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 81,88 persen hewan dinyatakan sehat dan layak, sedangkan 18,12 persen dinyatakan tidak layak, mayoritas karena belum cukup umur.

Gin Gin memastikan tidak ditemukan penyakit zoonosis atau penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan mengubah secara fundamental tata kelola belanja negara, dengan membentuk Unit Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Nasional (UPPN). Badan pengadaan terpusat (centralised procurement body/ CBP) di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini sedang dirancang untuk menjawab krisis laten yang selama ini menghantui eksekusi program prioritas pemerintah: lambatnya serapan anggaran, tingginya risiko korupsi, dan ketidakmerataan kapabilitas pengadaan di berbagai kementerian dan lembaga.

Alarm Fiskal yang Tak Bisa Diabaikan

Data Kementerian Keuangan mengungkap gambaran yang mengkhawatirkan: hingga akhir Agustus 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga baru menyentuh Rp686,06 triliun — hanya 59,1% dari pagu Rp1.160,1 triliun. Pola ini bukan anomali, melainkan siklus berulang yang konsisten terjadi setiap kali terjadi transisi kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan agenda ambisius: food estate kawasan pangan, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, tiga juta unit rumah rakyat, hingga Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa. Semua proyek berskala masif ini bergantung pada satu variabel kritis yang sering terabaikan: kualitas dan kecepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Birokrasi harus bisa bekerja secara cerdas, agile, adaptif, dan punya resiliensi terhadap arah kebijakan yang dilakukan pemimpin,” sebuah kalimat yang merangkum spirit transformasi yang sedang diusung.

Anatomi Krisis: Empat Akar Masalah

Pertama, krisis sumber daya manusia. Rasio keterisian jabatan fungsional (JF) pengadaan barang/jasa hanya berkisar 25%, dengan gejala career-ladder thinning, yakni semakin tinggi jenjang jabatan, semakin sedikit SDM yang mengisinya. Akibatnya, di banyak K/L, fungsi pengadaan masih dijalankan oleh non-JF secara perbantuan, menempatkan proyek strategis bernilai triliunan rupiah di tangan personel yang belum terlatih optimal.

Kedua, kelemahan regulasi. Tidak semua dimensi keilmuan pengadaan terakomodasi dalam regulasi yang ada. Hal ini menutup ruang inovasi dan menjadikan pemborosan sebagai konsekuensi yang sulit dihindari. Kondisi ini selaras dengan tesis akademisi Albert Arrowsmith bahwa regulasi PBJ harus mampu mengakomodasi multi-objektif kebijakan.

Ketiga, eksposur korupsi yang mengkhawatirkan. Data KPK Tahun 2024 memperlihatkan bahwa tipologi korupsi pengadaan barang/jasa mendominasi kasus yang ditangani lembaga antikorupsi. Ini konsisten dengan pola agregat 2004–2025 di mana PBJ menyumbang 25% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK.

Keempat, absennya kelembagaan formal pengadaan strategis. Selama ini, paket-paket pengadaan berskala besar dan kompleks yang “dititipkan” ke LKPP hanya ditangani secara ad hoc dikarenakan ketidakmampuan dari K/L dalam mengeksekusi belanja pengadaan barang/ jasa.

UPPN: Solusi Berkelas Dunia dengan Bukti Empiris

Gagasan UPPN bukanlah invensi tanpa preseden. Laporan OECD Government at a Glance 2025 mencatat bahwa 32 dari 35 negara OECD (91%) telah mengoperasikan CPB nasional — sebuah data yang menjadi landasan komparatif paling kuat untuk proposal ini.

Benchmarking terhadap empat negara menghasilkan pelajaran berharga:

• Crown Commercial Service/Government Commercial Agency (Inggris) — mengelola portofolio belanja senilai 400 miliar poundsterling melalui category management lintas departemen.
• Public Procurement Service/PPS (Korea Selatan) — mengintegrasikan e-procurement nasional melalui platform KONEPS dengan transparansi berbasis data.
• Consip S.p.A. (Italia) — model perusahaan berbasis akuntabilitas publik dengan 433 pegawai bersertifikasi ISO 9001.
• ChileCompra (Cile) — platform MercadoPublico yang melayani 850+ instansi dengan prinsip open contracting dan observatorium publik.

Dari empat model tersebut, tiga prinsip desain UPPN dikristalisasi: otonomi operasional yang memadai, digital backbone yang terintegrasi penuh dengan SPSE dan SIRUP, serta SDM profesional sebagai penentu kinerja utama.

Angka-Angka yang Bicara

Efektivitas pengadaan terpusat bukan sekadar klaim normatif. LKPP memiliki rekam jejak yang baik: pengadaan obat secara terpusat berhasil menghemat hingga 50% dari harga sebelumnya, pada saat awal konsolidasi obat dilakukan. Jika tidak konsolidasi obat, pemerintah tidak hanya menggelontorkan Rp30 triliun PMN ke BPJS Kesehatan per tahun tetapi bisa Rp 60 triliun per tahunnya. Efisiensi ini secara teoritis bisa menghemat banyak belanja. Pengadaan Interactive Flat Panel untuk sekolah secara terpusat di sektor pendidikan bahkan pernah mencatatkan efisiensi hingga 60%, dengan potensi belanja yang dihemat Rp13,6 trilyun,

Secara rata-rata, efisiensi historis pengadaan terpusat mencapai 30% — angka yang, bila diterapkan secara konsisten pada belanja program prioritas, dapat menghasilkan penghematan APBN dalam skala masif setiap tahunnya. Inilah value proposition UPPN yang paling konkret.

Relevansi Global di Tengah Agenda Asta Cita

Pembentukan UPPN secara eksplisit selaras dengan empat butir Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran: kemandirian pangan-energi-air (Butir 2), hilirisasi dan industrialisasi (Butir 3), pemerataan pembangunan (Butir 6), serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi (Butir 7).

Di level internasional, proposal ini selaras penuh dengan OECD Recommendation on Public Procurement yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, integritas, efisiensi, e-procurement, manajemen risiko, dan akuntabilitas — standar global yang menjadi tolok ukur tata kelola pengadaan berkelas dunia.

Jika UPPN berhasil dioperasionalkan sesuai rancangan, Indonesia tidak hanya akan menutup gap kelembagaan yang selama ini menjadi titik lemah eksekusi program prioritas. Indonesia akan bergabung bersama 32 negara OECD lainnya yang telah membuktikan bahwa pengadaan terpusat yang profesional adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sering tak terlihat — namun dampaknya terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan UPPN. Pertanyaannya adalah: seberapa cepat kita bisa mewujudkannya?

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank dengan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) terbesar secara nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pembiayaan rumah subsidi perseroan mencapai Rp9,2 triliun atau menguasai 54 persen pasar nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan peran perbankan sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi melalui sektor konstruksi dan UMKM dalam rantai produksi rumah subsidi selama ini. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kantor Pusat BRI untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi program KPP.

Direktur BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan ini melalui kecepatan eksekusi di lapangan. Sinergi ini digadang-gadang dapat menjawab tantangan backlog perumahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

"Hari ini saya kedatangan tamu, Pak Menteri PKP, kami berdiskusi tentang gimana caranya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi dan juga KUR kepemilikan perumahan, alhamdulillah BRI bisa mendukung program ini dengan baik," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/2026).

Baca Juga

SLIK di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank

Adapun dari data yang tersedia, capaian BRI dalam pasar rumah subsidi terlihat kontras dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data per 25 Mei, realisasi KPP dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun, yang terdiri dari sisi supply sebanyak 752 nasabah (Rp1,1 triliun) dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.

Maruarar lantas memberikan apresiasi tinggi atas performa bank tersebut yang mampu menguasai lebih dari separuh pangsa pasar nasional. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa ekosistem pembiayaan rakyat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

BRI Salurkan KPR Subsidi Rp17,13 Triliun hingga Akhir Maret 2026

"Realisasi KPP dari Bank Rakyat Indonesia mencapai 54 persen dari realisasi nasional, ini terbesar dari semua bank sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut karena ini menggerakkan ekonomi luar biasa," ungkap pria yang akrab disapa Ara ini.

Luasnya jangkauan geografis Indonesia menuntut sistem distribusi pembiayaan yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga merata secara kewilayahan. Perseroan memastikan bahwa seluruh jaringan kantor mereka di pelosok daerah telah diinstruksikan untuk melayani nasabah perumahan tanpa terkecuali.

Upaya ini dilakukan demi masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah melalui skema subsidi pemerintah. Pemerataan akses keuangan menjadi prioritas utama agar dampak ekonomi dari program perumahan ini dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," tutur Hery.

Selain itu, akselerasi penyerapan dana dari plafon awal sebesar Rp8 triliun untuk tahun ini habis hanya dalam kurun waktu empat bulan. Melihat tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun demi menjaga momentum pemenuhan target pembangunan tahun 2025 dan 2026.

Ara optimistis dengan kekuatan jaringan yang dimiliki BRI, target pembangunan puluhan ribu unit rumah ke depan akan tercapai lebih awal. Selain rumah tapak, pemerintah kini mulai mendorong perbankan untuk memperluas fokus pada sektor rumah susun subsidi bagi masyarakat perkotaan.

Editor: Puti Aini Yasmin

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu menyatakan pihaknya mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026.

Angka tersebut terdiri atas KPP dari sisi pasokan (supply) sebesar Rp1,98 triliun, atau sekitar 33 persen dari target tahun ini senilai Rp6 triliun, dan KPP dari sisi permintaan (demand) sebesar Rp987 miliar, atau 24,67 persen dari kuota tahun ini senilai Rp4 triliun.

“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi,” kata Nixon L.P. Napitupulu di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, KPP supply bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha.

“Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujarnya.

Untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara sisi pengembang dan konsumen, pihaknya pun aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah.

Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, Jawa Timur, perseroan memfasilitasi proses closing bagi 245 debitur KPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.

Dari jumlah tersebut, sisi supply terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Sementara dari sisi demand, tercatat sebanyak 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.

Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP demand sebesar Rp4,6 miliar.

Nixon mengungkapkan, secara nasional, perusahaan mencatatkan pencairan KPP supply sebesar Rp1,98 triliun dengan dukungan 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Sedangkan penyaluran KPP demand berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar. Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar.

“BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ucap Nixon.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah KabupatenKuninganmengalokasikan sedikitnya Rp232,75 juta untuk belanja alat komunikasi dan peralatan penunjang dokumentasi pada tahun anggaran 2026.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahatau LKPP.

Berdasarkan penelusuran pada laman SIRUP LKPP, anggaran itu tersebar dalam sejumlah paket pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Paket-paket tersebut didominasi pengadaan handphone, iPhone, tablet Android, hingga perangkat produksi video.

Paket dengan nilai terbesar tercatat berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dengan kode RUP 66322061. Paket bernama “Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone” itu memiliki pagu anggaran Rp100 juta.

Dalam uraian pekerjaan tertulis pengadaan “iPhone”. Paket tersebut tercatat sebagai jenis pengadaan jasa lainnya dengan metode pemilihan pengadaan langsung. Jadwal pemilihan penyedia berlangsung pada Januari 2026 dengan pemanfaatan barang dan jasa hingga Desember 2026.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Kuningan juga menganggarkan Rp20 juta untuk paket pengadaan lain dengan nama serupa dan kode RUP 66310156. Paket ini mencantumkan uraian pekerjaan berupa handphone dan Android tab dengan spesifikasi pekerjaan “iPhone”. Pengadaan dilakukan melalui metode pengadaan langsung.

Masih di lingkungan Diskominfo, pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp27,75 juta untuk paket “Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film” dengan kode RUP 66310154.

Dalam dokumen SIRUP, paket tersebut mencakup pengadaan drone dan wireless microphone. Spesifikasi pekerjaan mencantumkan perangkat DJI Air dan Hollyland Lark M2. Paket ini diumumkan pada 10 Maret 2026 dengan metode pengadaan langsung.

Sementara itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tercatat mengalokasikan Rp78 juta untuk paket “Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone” dengan kode RUP 66115882.

Paket tersebut berada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kuningan. Dalam uraian pekerjaan disebutkan pengadaan handphone dan tablet Android dengan spesifikasi pekerjaan “iPhone; Android”. Pengadaan dilakukan melalui metode pengadaan langsung.

Anggaran Rp78 juta itu terbagi dalam tiga sumber pagu berbeda, masing-masing Rp20 juta, Rp30 juta, dan Rp28 juta. Jadwal pemilihan penyedia tercatat berlangsung pada Maret 2026.

Selain paket bernilai puluhan juta rupiah, Sekretariat Daerah juga memiliki paket pengadaan tablet Android dengan pagu Rp7 juta melalui metode e-purchasing. Paket berkode RUP 65695131 itu diumumkan pada 20 Februari 2026.

Secara keseluruhan, total pagu dari lima paket pengadaan yang terdata mencapai Rp232,75 juta. Seluruh paket menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026.

Data pada SIRUP LKPP menunjukkan sebagian besar pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Nilai paket yang berada di bawah batas tertentu memungkinkan metode tersebut digunakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dokumen SIRUP tidak menjelaskan jumlah unit perangkat yang akan dibeli maupun tipe detail perangkat iPhone dan tablet Android yang dianggarkan. Data yang tersedia hanya memuat nama paket, uraian pekerjaan, spesifikasi singkat, pagu anggaran, metode pengadaan, serta jadwal pelaksanaan.

Pengadaan perangkat komunikasi dan peralatan dokumentasi itu muncul di tengah tren digitalisasi layanan pemerintahan daerah dan penguatan publikasi kegiatan pemerintah melalui media digital.

Hingga kini, data pada SIRUP LKPP tersebut masih berstatus rencana umum pengadaan dan belum menunjukkan realisasi pembelian maupun penetapan penyedia barang dan jasa.

Selain itu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Diskominfo maupun Prokompim Kabupaten Kuningan.