Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga pangan pascalebaran 2026.

Esther mengatakan stabilitas harga beras dapat menjadi acuan bagi komoditas lain dalam menjaga kestabilan harga. Dirinya menilai kondisi tersebut didukung oleh kuatnya cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

“Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani saat panen raya dan memperkuat pengawasan kualitas gudang. Tidak heran harga beras normal,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Stok beras yang dikelola Perum Bulog tercatat berada di kisaran 3,7 hingga 3,74 juta ton pada awal Maret 2026.

Dengan tambahan panen di berbagai daerah, Bulog memproyeksikan stok beras dapat meningkat ke kisaran 4,5 juta hingga 5 juta ton pada akhir Maret.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi faktor utama yang membuat harga beras relatif lebih stabil dibandingkan komoditas pangan lain.

“Hal ini perlu dijaga agar stabilitas harga pangan tercapai,” ujar dia.

Selain faktor stok, Esther menekankan distribusi menjadi penentu penting dalam menjaga stabilitas harga.

Menurut dia, meskipun pasokan komoditas mencukupi, gangguan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.

"Pemerintah juga perlu menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik agar harga tetap stabil,” ujar dia.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, termasuk melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Per 25 Maret 2026, Badan Pangan Nasional mencatat harga beras SPHP berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, beras premium Rp14.400 per kilogram, dan beras medium Rp12.200 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp35.000 per kilogram.

Esther menilai pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi berjalan seimbang agar harga tetap terkendali dalam jangka menengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pengawasan dan intervensi pasar di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjaga stabilitas pasokan serta menekan kenaikan harga menjelang Ramadhan 2026, agar kebutuhan masyarakat tetap terkendali.

"Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan kami memperkuat pengawasan di wilayah NTB guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan, serta keamanan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan," kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Rinna menegaskan Satgas Saber secara aktif melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan terjaga, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan.

"Negara hadir melalui pengawasan dan intervensi pasar agar pangan pokok tetap tersedia, aman, dan terjangkau menjelang Ramadan,” kata Rinna saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram.

Berdasarkan hasil pengawasan Satgas di Pasar Mandalika Bertais, lanjut Rinna, tercatat sejumlah komoditas pangan strategis yang terpantau berada di bawah atau sesuai dengan ketentuan harga acuan.

Beberapa komoditas itu meliputi bawang putih Rp32.000 per kilogram, di bawah harga acuan pemerintah (HAP) Rp38.000 per kilogram, bawang merah berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, serta gula pasir curah diperdagangkan Rp17.500 per kilogram.

Namun demikian, terdapat komoditas yang masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET/HAP seperti cabai rawit yang dijual pada kisaran Rp85.000–Rp90.000 per kilogram dan minyak goreng rakyat MinyaKita Rp20.000 per liter.

“Dari hasil pengawasan, kami (Satgas) mengapresiasi pedagang yang menjual sesuai HET/HAP, namun tadi kami juga menemukan sebagian kecil yang masih menjual di atas ketentuan, khususnya untuk minyak goreng rakyat MinyaKita," kata Rinna.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau Perum Bulog untuk memperbanyak dan memperkuat kemitraan distribusi agar pasokan di pasar-pasar tradisional semakin intensif dan merata sehingga harga dapat kembali terkendali.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah provinsi akan segera melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit yang berdampak langsung terhadap indeks harga dan daya beli masyarakat.

“Kenaikan paling tinggi ada di cabai rawit dan ini sangat mempengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar dia.

Iqbal juga memastikan kenaikan harga tidak disebabkan praktik penimbunan. “Cabai merupakan komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat".

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.

Kegiatan pengawasan itu dilaksanakan bersama jajaran Satgas Pangan Polda NTB, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, serta unsur pemerintah daerah sebagai langkah terpadu negara dalam mengendalikan harga serta mencegah pelanggaran mutu dan keamanan pangan di tingkat konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Polri berperan menjaga produksi dan stabilitas harga pangan melalui pengawasan distribusi, pengamanan stok, serta dukungan kolaborasi lintas sektor demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Dukungan Kepolisian Republik Indonesia berperan strategis dalam mendorong peningkatan produksi, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan stabilitas harga pangan di tengah tantangan global," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan hal itu saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Polri Tahun 2026 di TMII, Jakarta Timur. Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas pengawalan sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya salah satu capaian konkret adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pakan jagung, ditandai dengan peningkatan produksi sekitar 1 juta ton yang berdampak signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional dan penghapusan impor pakan jagung.

“Keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Ada kolaborasi kuat, termasuk dukungan Polri dalam menjaga produksi dan distribusi. Ini kerja bersama yang hasilnya dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat,” tutur Amran.

Selain peningkatan produksi, Mentan menilai peran Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui Satgas Pangan dan penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan masyarakat.

Dengan stok beras nasional yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, Mentan Amran menegaskan tidak ada alasan bagi harga beras untuk mengalami kenaikan.

“Stok kita kuat, 3,4 juta ton. Kehadiran aparat memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak diselewengkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas harga pada periode rawan, seperti Natal dan Tahun Baru, serta menindak pelanggaran distribusi pangan.

Menurut Amran, keberhasilan tersebut menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya persoalan teknis pertanian, tetapi juga hasil sinergi kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum.

“Ketika semua bekerja bersama, hasilnya luar biasa. Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat dan bahkan mulai memperkuat posisi sebagai negara pengekspor,” katanya.

Ke depan, Kementerian Pertanian berkomitmen melanjutkan penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam pengembangan hilirisasi pertanian dan penguatan lumbung pangan dari desa hingga nasional, guna mendorong nilai tambah dan memperkokoh kedaulatan pangan berkelanjutan.

"Kolaborasi adalah kunci untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Dengan sinergi yang solid, kita bukan hanya menjaga pangan hari ini, tapi menyiapkan masa depan Indonesia sebagai pengendali pangan dunia,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026