Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi menilai d tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sektor bisnis-ke-bisnis (B2B) berpeluang menjadi jangkar pertumbuhan bagi emiten telekomunikasi untuk menjaga stabilitas pendapatan di sepanjang tahun ini.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, melihat pergeseran fokus operator seluler menuju pasar korporasi bukan sekadar langkah bertahan, melainkan strategi krusial guna menghadapi jenuhnya pasar ritel yang kian tergerus inflasi.

Lanskap industri seluler saat ini memang sedang mengalami transformasi besar. Ketika daya beli masyarakat pada segmen ritel mulai goyah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, menurut Heru, sektor B2B justru menunjukkan daya tahan yang lebih tangguh. Pasalnya, permintaan layanan di segmen korporasi berakar pada kebutuhan operasional mendasar, bukan sekadar konsumsi tambahan yang bisa dipangkas sewaktu-waktu.

Dalam kacamata industri, segmen B2B memiliki struktur pendapatan yang jauh lebih stabil melalui model recurring revenue atau pendapatan berulang. Kontrak kerja sama antara operator dan perusahaan biasanya terikat dalam jangka menengah hingga panjang, yang secara otomatis meminimalkan angka churn rate atau perpindahan pelanggan ke kompetitor.

Kebutuhan akan konektivitas, layanan komputasi awan (cloud), hingga keamanan siber (cybersecurity) kini telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan modern. Integrasi layanan yang mendalam ini membuat posisi operator seluler menjadi mitra strategis yang sulit digantikan. Dampaknya, operator memiliki ruang lebih luas untuk menjaga rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU) tetap tinggi melalui solusi bernilai tambah.

"Sektor B2B relatif lebih resilien karena permintaan didorong kebutuhan operasional kritis. Saat ritel tertekan inflasi, segmen ini mampu menjaga margin perusahaan melalui solusi end-to-end," ungkap Heru kepada Bisnis, Sabtu (11/4/2026).

Sekadar informasi, segmen ritel atau B2C dinilai sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi makro karena sifatnya yang berupa konsumsi diskresioner atau pilihan.

Pelanggan individu bisa dengan mudah mengurangi anggaran pulsa atau mengganti kartu perdana demi mencari promo harga yang lebih murah. Sebaliknya, pasar korporasi bekerja dengan logika efisiensi jangka panjang, di mana investasi digital justru tetap diprioritaskan untuk memangkas biaya operasional di bagian lain.

Meskipun segmen ritel masih memberikan volume pengguna yang besar, tingkat pertumbuhannya sudah mulai melandai karena penetrasi kartu SIM di Indonesia telah mencapai titik jenuh. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ceruk pasar B2B yang masih menawarkan ruang monetisasi baru melalui digitalisasi berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga logistik, yang belum tergarap maksimal.

Heru mencermati adanya risiko penularan sentimen ekonomi, namun dampaknya bersifat selektif. Perusahaan saat ini cenderung menahan pengeluaran operasional (OPEX) yang dianggap tidak esensial. Meski begitu, proyek transformasi digital dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) yang jelas tetap berjalan lancar. Tekanan biasanya hanya terjadi pada proyek baru yang bersifat eksperimental, sementara layanan inti yang sudah terpasang tetap menjadi prioritas belanja digital perusahaan.

Keberhasilan operator dalam menggarap segmen ini sangat bergantung pada kemampuan mereka menggeser portofolio. Operator tidak lagi bisa hanya mengandalkan penjualan konektivitas murni atau pipa data semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun kapabilitas solusi, menjalin kemitraan ekosistem, serta kemampuan menjual layanan berdasarkan kasus penggunaan (use-case) spesifik pada setiap industri.

Langkah ekspansi ke dunia korporasi harus dilihat sebagai arah strategis jangka panjang untuk diversifikasi pendapatan. Tanpa transformasi model bisnis yang kuat, pergeseran ini hanya akan menjadi penopang sementara yang hasilnya tidak maksimal.

"Pergeseran ke B2B bukan sekadar survival mode. Namun, keberlanjutan strategi ini bergantung pada eksekusi dalam hal kapabilitas solusi dan kemitraan ekosistem," tutur Heru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan fokus pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan si kaya dan miskin melalui penciptaan tenaga kerja.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan lapangan kerja lebih banyak tahun depan. Paling utama adalah tenaga kerja formal.

"Yang paling langsung (kebijakan meningkatkan kesejahteraan) adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita tadi lihat data ketenagakerjaan yang keluar itu trendnya agak flat. Tapi kita berharap nanti tahun depan kita akan create lebih banyak," ujarnya dalam acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa dalam satu tahun lapangan kerja tercipta hingga 3,7 juta lapangan kerja. Namun, yang menjadi sorotan adalah tenaga kerja formal hanya sebanyak 40% dan sisanya informal.

"Satu tahun kalau total kita itu menciptakan sekitar 3,6 sampai 3,7 juta lapangan kerja baru. Cuma yang menjadi catatan adalah ini 40% doang yang formal. Kita pingin yang formalnya lebih banyak," ujarnya.

Sehingga ini menjadi PR untuk meningkatkan ciptaan lapangan kerja terutama yang formal sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan.

"Ini menjadi PR untuk terutama mulai tahun depan nanti kita harus create more job sehingga masyarakat punya banyak penghasilan lebih meningkat. Ini akan meningkatkan pemerataan tadi," katanya.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari total jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, porsi pekerja formal sebesar 42,20% atau sekitar 61,85 juta orang. Naik dari catatan per Agustus 2024 yang porsinya 42,05%.

Sementara untuk pekerja informal, yang didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar, proporsinya menjadi sebesar 57,80% atau setara 84,58 juta orang.

Risiko dari terlalu banyak tenaga kerja informal atau gig pun tidak main-main. Banyak pekerja gig tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional, dan sebagian besar tidak memiliki perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan karena faktor eksternal.

Selain itu, tenaga kerja informal juga sulit mendapatkan stabilitas pendapatan, hingga akses keuangan seperti perolehan dana pinjaman dari lembaga jasa keuangan formal, seperti bank.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah menilai regulasi tentang ojek daring atau ojek online (ojol) perlu berfokus pada upaya menjaga kestabilan dan keadilan ekosistem.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10/2025), Piter mengatakan survei yang dilakukan dua lembaga, yakni Tenggara Strategics dan Universitas Paramadina, menunjukkan para pengemudi (driver) lebih menginginkan aturan pengelolaan komisi yang dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan sekadar besaran potongan komisi.

“Dengan kata lain, keadilan dalam ekosistem ride hailing terletak pada kualitas ekosistem, bukan sekadar persentase,” kata Piter.

Survei Tenggara Strategics yang melibatkan 1.052 pengemudi aktif di wilayah Jabodetabek pada September 2025 menemukan, 82 persen responden lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan trafik pemesanan tinggi dibandingkan komisi 10 persen dengan permintaan rendah. Sebanyak 85 persen responden juga mengaku tidak keberatan dengan status “mitra” karena mereka lebih mementingkan fleksibilitas jam kerja.

Secara umum, survei tersebut menyimpulkan bahwa bagi pengemudi di wilayah metropolitan, kepastian pemesanan dan perlindungan tambahan lebih penting daripada sekadar potongan rendah. Hasil survei juga menunjukkan potongan kecil tanpa jaminan permintaan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, survei Paramadina terhadap 1.623 pengemudi di enam kota besar menunjukkan mayoritas responden lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan insentif dan promo yang mampu mendongkrak permintaan, dibandingkan potongan 10 persen tanpa insentif.

Sebanyak 81 persen responden juga lebih mengutamakan stabilitas pendapatan harian dibandingkan margin keuntungan per order. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepastian penghasilan melalui promo pelanggan, insentif, dan dukungan fasilitas lain lebih krusial bagi mayoritas pengemudi.

“Dua survei terbaru justru menegaskan satu pesan driver tidak sekadar menuntut potongan rendah, melainkan ekosistem yang stabil, adil, dan transparan. Mereka rela berbagi 20 persen selama aplikator memberikan order yang stabil, promo yang efektif, dan perlindungan nyata,” ujar Piter.

Piter menilai, hasil dua survei itu bisa menjadi titik temu antara aplikator, regulator, dan pengemudi. Aplikator dapat menjaga transparansi dan manfaat, pemerintah mengawal regulasi yang adil, dan pengemudi memahami posisi mereka sebagai mitra mandiri.

Jika jalan tengah ini dijalankan, kata Piter, industri digital Indonesia bukan hanya tumbuh besar, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

“Saatnya tiga pihak aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver duduk bersama merancang blueprint keberlanjutan ekosistem digital. Bukan dialog reaktif saat konflik muncul, tapi dialog proaktif untuk membangun standar industri yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai catatan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojol. Pembahasan aturan tersebut telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang perlu disepakati dengan perusahaan aplikator.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perpres itu berfokus pada perlindungan terhadap mitra pengemudi, seperti jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Aturan tersebut juga diharapkan memberikan transparansi terkait hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.