Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah bergeliat mendongkrak sektor kelautan dan perikanan. Salah satu program yang digeber adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Program tersebut turut disinggung oleh Prabowo di World Economic Forum 2026 di Davos pada Kamis (22/1/2026). World Economic Forum 2026 di Davos sendiri dihadiri para kepala negara, pemimpin pemerintahan, serta tokoh ekonomi global, dan menjadi panggung internasional pertama bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global

Dalam pidatonya di Davos, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memodernisasi kampung nelayan. Pemerintah akan membangun sekitar 1.000 kampung nelayan.

"Setiap kampung akan memiliki 2.000 nelayan. Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada pekan lalu.

Prabowo menambahkan program KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Untuk mendapatkan solar yang jauh, kami akan membangun stasiun pengisian bahan bakar diesel di setiap kampung," kata Presiden.

Sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris. Hasil lawatan ke Inggris, terdapat komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bentuk komitmen investasi itu guna menggenjot potensi laut Indonesia. Bentuknya adalah kerja sama di bidang maritim yaitu pembuatan kapal-kapal tangkap sebanyak 1.582 kapal.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Terlebih, menurutnya pemerintah berupaya mendongkrak produksi protein berbasis ikan dari laut. Sebab, asupan protein Indonesia dari ikan masih cukup rendah. Ditambah, Indonesia juga sedang mengembangkan KMNP.

"Kita membangun kurang lebih 100 kampung nelayan di seluruh wilayah Tanah Air, yang mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah selesai. Kampung-kampung nelayan ini memang kita modernisasi, yang biasanya selama ini belum memiliki dermaga kita buat dermaga, yang tidak memiliki cold storage nelayan-nelayan kita bangunkan dalam satu paket," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program KMNP merupakan program pemerintah dengan tujuan membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Bangun 65 Lokasi KMNP Tahap Pertama

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pelaksanaan pembangunan KMNP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Di samping itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan, program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasana perikanan melainkan juga meningkatkan kompetensi masyarakat di wilayah itu, untuk menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBUN).

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KMNP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra, meyakini bahwa masifnya keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) akan menjadi akselerator utama dalam mencapai target dekarbonisasi pemerintah.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Ahad (18/1/2026), Hangga menilai SPKLU memiliki keunggulan fleksibilitas lokasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), karena dapat dibangun di mana saja selama tersedia akses jaringan listrik.

"Saya berharap ekosistem ini terus dikembangkan guna mendukung target dekarbonisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke SPKLU PLN di kawasan Braga, Bandung, Sabtu (17/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Hangga ini memberikan apresiasi atas agresivitas pembangunan infrastruktur kelistrikan di Jawa Barat, terlebih dengan pemanfaatan pasokan listrik yang kini sudah 33 persen bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Pertumbuhan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Jawa Barat memang menunjukkan tren yang sangat kuat, di mana 22 persen dari total penjualan listrik nasional saat ini terkonsentrasi di wilayah kerja PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat.

Hingga Desember 2025, PLN telah mengoperasikan 501 unit SPKLU yang tersebar di 289 lokasi strategis, termasuk penyediaan unit ultra fast charging di seluruh rest area jalur Tol Trans-Jawa demi melayani mobilitas pengguna EV yang melakukan perjalanan lintas kota.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, Krisantus H. Setyawan, menjelaskan bahwa penambahan infrastruktur SPKLU merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan terhadap peta jalan dekarbonisasi yang dicanangkan pemerintah.

Menurut Krisantus, PLN tidak hanya menyediakan stasiun pengisian permanen, tetapi juga telah menyiapkan layanan "SPKLU Mobile" untuk membantu pelanggan yang mengalami kondisi baterai rendah sebelum mencapai titik pengisian terdekat.

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bandung, Donna Sinatra, memaparkan bahwa hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 400.625 transaksi pengisian daya dengan total energi yang tersalurkan mencapai 9.481.373 kWh.

"Tren penggunaan energi listrik untuk kendaraan ini tumbuh signifikan hingga 298 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya," ungkap Donna.

Sementara itu, Manajer Pelayanan Pelanggan PLN UID Jabar, Retna Arliana, mengungkapkan bahwa PLN secara konsisten melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman pelanggan di lapangan demi meningkatkan kualitas layanan.

Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan pada Desember 2025 adalah fitur "Antrean SPKLU" yang terintegrasi di dalam aplikasi PLN Mobile untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna.

"Fitur ini memungkinkan pengguna mendapatkan nomor antrean digital serta memantau status ketersediaan stasiun pengisian secara real-time melalui indikator warna," jelas Retna.

Hangga menambahkan bahwa kunjungan kerjanya juga bertujuan untuk memetakan serta memangkas hambatan birokrasi, guna memastikan iklim investasi di sektor ini tetap menarik dan tidak beralih ke negara lain.

"Dengan infrastruktur yang andal dan insentif kompetitif, kita harapkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan kendaraan listrik guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia," pungkasnya.