Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen perusahaan mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan melalui penguatan penyerapan hasil panen, stabilisasi pasokan, dan keberpihakan kepada petani dan nelayan.

"Bulog berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan sebelumnya komitmen tersebut juga disampaikan dalam agenda Temu Wicara Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo yang diikuti lebih dari 370 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Rizal menyampaikan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari kerja keras para petani, nelayan, dan pelaku pangan di seluruh nusantara.

Ia mengatakan Bulog sebagai badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan akan terus memperkuat perannya sebagai stabilisator pangan sekaligus mitra strategis bagi petani dengan memastikan hasil panen terserap pada harga yang adil.

Menurut Rizal, petani dan nelayan merupakan pahlawan pangan bangsa yang memiliki peran besar dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga harus mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Dia menegaskan ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan stok, tetapi juga tentang keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan yang menjadi ujung tombak produksi nasional.

Karena itu, Bulog akan terus hadir sebagai mitra strategis melalui penyerapan hasil panen, penguatan cadangan pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Sebagai salah satu langkah konkret, Bulog terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data per 19 Juni 2026, lanjut Rizal, realisasi pengadaan beras Perum Bulog telah mencapai 3.151.332 ton atau 78,55 persen dari target pengadaan tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar kurang lebih 4 juta ton.

Selain pengadaan, perusahaan itu juga menjalankan fungsi stabilisasi hilir melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, stok beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai 5,19 juta ton, menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Melalui SPHP, Bulog telah menyalurkan lebih dari 357 ribu ton beras ke pasar rakyat, ritel modern, Gerakan Pangan Murah (HPM), dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal menambahkan, swasembada pangan harus dijaga melalui kolaborasi berkelanjutan. Petani dan nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional.

Oleh karena itu, kata Rizal, forum tersebut menjadi momentum penting untuk mendengar aspirasi, memperkuat jejaring, dan memastikan kebijakan pangan berjalan semakin dekat dengan kebutuhan pelaku di lapangan.

Perum Bulog menegaskan perannya sebagai bagian dari orkestrasi besar pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional, sekaligus memperkuat keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan di 104 lokasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target kapasitas mencapai 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Kemudian Sekolah Rakyat juga dilengkapi laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU juga terus mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jembatan layang (flyover) guna meminimalisir operasional perlintasan sebidang.

AHY menegaskan bahwa langkah ini merupakan solusi infrastruktur lanjutan guna mengatasi masalah kemacetan sekaligus menekan angka kecelakaan di titik-titik persinggungan jalur kereta api.

"Tadi Pak Wali Kota Bekasi menyampaikan sebetulnya sudah ada yang direncanakan, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya," ujar AHY saat melakukan penunjauan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, AHY mengakui bahwa pembangunan flyover tidaklah mudah. Diperlukan kesiapan matang mulai dari penataan ruang, pembebasan lahan, hingga tahap konstruksi fisik yang memakan waktu.

Adapun untuk penanganan jangka pendek, Kemenko IPK memastikan setiap titik perlintasan kereta api yang masih ada wajib memiliki pengamanan ketat serta penyiagaan petugas jaga secara konsisten.

AHY menilai insiden kecelakaan di perlintasan sebidang yang terjadi antara KRL dengan Taxi Hijau pada Senin (27/4/2026) malam sebagai persoalan serius. Pasalnya, hal itu diduga berdampak pada gangguan operasional hingga menyebabkan insiden kecelakaan lain antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur.

“Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa,” pungkasnya.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan maut KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026). Di mana, insiden itu terjadi pada pukul 20.55 WIB di Stasiun Bekasi Timur (BKST) antara KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi dengan KRL TM 5568A yang berhenti di peron 2 Stasiun Bekasi Timur.

Insiden ini diduga dipicu oleh sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta–Cikarang.

Adapun, hingga pukul 13.00 WIB tercatat 15 orang meninggal dunia dan 84 korban luka. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut, sementara korban luka mendapatkan penanganan di berbagai fasilitas kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ancaman hingga blokade Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi penyebab gagalnya kesepakatan negosiasi dengan Iran, termasuk untuk membuka Selatan Hormuz yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dia mengatakan, pihaknya siap melakukan negosiasi guna memperoleh kesepakatan, tetapi Trump dianggap menjadi penghambat.

"Pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman merupakan hambatan utama bagi negosiasi yang tulus," katanya di akun media sosial X, Kamis (23/4/2026).

Dia menyatakan bahwa seluruh pihak telah mengetahui bahwa Trump kerap tidak konsisten terhadap ucapan dengan tindakan.

"Dunia melihat retorika anda yang munafik tanpa henti serta kontradiksi antara klaim dan tindakan," sambungnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf yang menyampaikan bahwa tidak akan ada gencatan senjata penuh antara negara jika blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran terus berlanjut.

Dia menyebut, gencatan senjata total masuk akal jika tidak dilanggar oleh blokade angkatan laut dan penyanderaan ekonomi dunia, dan penghasutan perang zionis di semua lini dihentikan.

"Pembukaan Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan dengan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata," jelasnya di akun media sosial X.

Dia menilai, AS tidak dapat mencapai tujuan melalui agresi militer dan dianggap mengandalkan ancaman serta intimidasi. Dia menyampaikan jalan satu satunya untuk mencapai kesepakatan adalah dengan mengakui dan menghormati hak-hak rakyat Iran.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya keberlanjutan melalui langkah nyata Perwira Pertamina di bidang pelestarian lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, governance/ESG) lewat Sustainability Champions.

“Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan berupaya membangun legacy untuk masa depan generasi mendatang,” ujar Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Komitmen Pertamina tersebut diwujudkan melalui Strategi Pertumbuhan Ganda (Dual Growth Strategy) yakni memaksimalkan bisnis eksisting (legacy) dan membangun bisnis rendah karbon.

Upaya tersebut di antaranya pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yakni bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan. Inovasi Pertamina berperan aktif dalam penurunan emisi, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat.

Terkait Prinsip Keberlanjutan, Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengungkapkan, Pertamina memiliki 10 Fokus Keberlanjutan, mulai dari aspek environmental, social, governance.

”Bagaimanapun, Pertamina terus membudayakan aspek sustainability ke depan. Para Perwira yang menjadi jawara (champion) keberlanjutan ini akan menjadi agen-agen perubahan Pertamina, sebagai Perwira yang bisa menularkan sustainability ke dalam dan keluar Pertamina, sehingga dapat menjadi terus membudaya,” ujar Wenny.

Arya menambahkan, langkah nyata Perwira Pertamina juga menjadi role model untuk bijak menggunakan energi, terlebih pada dinamika geopolitik global saat ini.

“Satu hal yang penting adalah Perilaku Bijak Energi, dimulai dari saat ini dan dari lingkup terkecil dari lingkungan, mari pergunakan energi sesuai keperluan demi keberlanjutan di masa datang," ujarnya.

Langkah keberlanjutan Pertamina mendapat apresiasi dari para penggerak ESG. Founder dan President Director Institute for Sustainability and Agility (ISA), Maria R. Nindita menjelaskan, tantangan di sektor energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencari sumber energi baru, tapi juga dengan mengubah cara dalam mengonsumsi energi.

“Jika Perwira Pertamina mampu membuktikan efisiensi melalui inovasi keberlanjutan, ini akan menjadi legitimasi kuat untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak menggunakan BBM," ujarnya.

Rangkaian kegiatan Pertamina Sustainability Champions ini turut dihadiri oleh Perwira Pertamina, penggerak dan komunitas ESG, serta mahasiswa Universitas Pertamina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Presiden Prabowo Subianto kokoh dan memiliki komitmen kuat menghadirkan rumah layak bagi masyarakat melalui program pembangunan tiga juta rumah.

"Beliau (Presiden) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata Menko AHY dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

AHY menyatakan pencanangan program pembangunan perumahan nasional menjadi momen penting dalam mewujudkan visi besar pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyampaikan program strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo yang meyakini keluarga sehat berawal dari rumah baik serta masyarakat berdaya lahir dari hunian sejahtera.

Menurut AHY, pemerintah mencanangkan program pembangunan tiga juta rumah untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih terjadi sekaligus meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.

"Termasuk juga dari sisi kualitas karena masih cukup banyak keluarga Indonesia yang hidup atau tinggal di rumah yang kurang atau tidak layak huni," tuturnya.

Oleh karena itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan perumahan nasional, termasuk PT KAI.

Selain itu, menurut AHY, pembangunan perumahan rakyat tidak hanya bertujuan mengatasi backlog perumahan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan sektor pembangunan perumahan dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui terbukanya berbagai lapangan pekerjaan di berbagai sektor pendukung pembangunan.

Dia menambahkan pengembangan sektor perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan sedikitnya 180 jenis industri yang berkaitan dengan konstruksi, bahan bangunan, hingga sektor jasa lainnya.

Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar dalam pembangunan perumahan selalu berkaitan dengan ketersediaan lahan yang siap digunakan dan memiliki status hukum yang jelas.

Oleh karena itu, AHY mengaku sebagai menteri yang membawahi Kementerian ATR/BPN; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pekerjaan Umum; serta Kementerian Perhubungan, pihaknya terus memperkuat koordinasi di lintas kementerian tersebut.

Koordinasi dilakukan demi menghadirkan ekosistem pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terpadu serta mendukung pengembangan wilayah perkotaan secara berkelanjutan.

AHY menegaskan pemerintah juga mengembangkan konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) agar pembangunan perumahan lebih efisien serta terintegrasi dengan sistem transportasi publik di kawasan perkotaan.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan program pembangunan 3 juta rumah merupakan upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Hashim menilai program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

"Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara," kata Hashim

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah korporasi global mulai membayar penalti kepada pemegang obligasi setelah gagal memenuhi target penurunan emisi yang tercantum dalam sustainability-linked bonds (SLB). Maskapai Air France-KLM, grup perhotelan Accor SA, dan peritel energi asal Australia, Ampol, menjadi contoh terbaru emiten yang tidak mencapai target emisi 2025.

Mengutip Bloomberg, ketiga perusahaan tersebut menjual SLB pada periode 2021 hingga awal 2023. Kegagalan memenuhi target memicu kenaikan kupon maupun harga penebusan obligasi, sehingga meningkatkan biaya pendanaan. Meski nilainya relatif kecil dibandingkan skala perusahaan, penalti tersebut memberikan kompensasi tambahan bagi investor.

Instrumen SLB mengaitkan tingkat bunga yang dibayar perusahaan atau pemerintah dengan pencapaian target environment, social and governance (ESG) yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, target yang dinilai ambisius pada periode puncak komitmen net zero kini menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan kondisi bisnis dan politik.

“Kasus ini mencerminkan dua hal, ambisi target yang tinggi dan mekanisme akuntabilitas dalam struktur SLB,” kata Josephine Richardson, Head of Research di Anthropocene Fixed Income Institute. Dia memperkirakan hampir 250 SLB memiliki target jatuh tempo pada 2025, sehingga menjadi ajang uji efektivitas instrumen tersebut.

Data Bloomberg Intelligence menunjukkan pasar SLB mencapai puncaknya pada 2021 dengan penerbitan melampaui US$100 miliar. Sejak itu, penjualan terus menurun setiap tahun dan hanya mencapai US$33 miliar pada 2025.

Penerbit kini menghadapi pengawasan lebih ketat dari investor dan kelompok kampanye terkait ambisi target serta besaran penalti yang relatif kecil. Sektor ini juga terdampak sentimen politik terhadap kebijakan ESG korporasi, khususnya di Amerika Serikat.

Air France-KLM tercatat gagal menurunkan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar jet sebesar 10% per ton pendapatan pada 2025 dibandingkan dengan tahun dasar 2019. Dalam laporan tahunannya, perseroan menyebut sejumlah hambatan, antara lain kendala rantai pasok, masalah mesin pada pesawat generasi baru, serta waktu tempuh penerbangan yang lebih panjang akibat dinamika geopolitik.

Akibat dari kegagalan ini, harga penebusan obligasi yang jatuh tempo Mei meningkat dan kupon obligasi lain yang jatuh tempo 2028 naik. Barclays Plc menghitung tambahan biaya kumulatif mencapai 7,5 juta euro atau sekitar US$8,9 juta.

Sementara itu, Accor gagal memenuhi dua target, yakni terkait emisi Scope 1 dan 2 serta Scope 3. Konsekuensinya, kupon obligasi yang jatuh tempo 2028 naik 0,25% untuk dua tahun terakhir, dengan tambahan biaya 1,75 juta euro per tahun.

Wakil Presiden Image and Influence Accor, Line Crieloue, menyatakan kegagalan tersebut terutama dipicu ekspansi di wilayah dengan bauran energi berintensitas karbon tinggi seperti China dan India.

Meski luas portofolio hotel meningkat hampir seperempat pada 2019–2024, intensitas karbon relatif terhadap luas tersebut turun sekitar 15%. Accor juga mempercepat penggunaan energi terbarukan.

Adapun Ampol menerbitkan SLB hibrida yang jatuh tempo pada 2082 dan dapat ditebus pada 2028. Perusahaan mengungkapkan harga penebusan pada 2028 menjadi 101% akibat kinerja terhadap target keberlanjutan 2025. Jika tidak ditebus dan dikonversi menjadi saham, konversi dilakukan dengan diskon 2%.

Adapun emisi di kilang Lytton, Queensland, tercatat 3,5% di atas target karena gangguan operasional terencana dan tidak terencana yang memengaruhi keandalan dan produksi.

Richardson menambahkan, harga obligasi di pasar sekunder kerap lambat mencerminkan kegagalan target, sehingga membuka peluang bagi investor yang jeli. Seiring mekanisme harga semakin efisien, struktur SLB dengan target ambisius dinilai berpotensi memperoleh harga penerbitan yang lebih kompetitif di pasar primer.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam beberapa waktu terakhir, istilah Peter Pan Syndrome ramai diperbincangkan publik, terutama setelah penyanyi Onadio Leonardo secara terbuka mengungkapkan pengalamannya menghadapi kondisi psikologis tersebut dalam sebuah siniar.

Pengakuan itu memicu rasa ingin tahu publik tentang sindrom yang kerap dikaitkan dengan ketidaksiapan emosional seseorang dalam menjalani peran kedewasaan tersebut. Namun, apa sebenarnya Peter Pan Syndrome dan bagaimana ciri-ciri orang yang mengidapnya?

Psikolog Klinis Forensik A. Kasandra Putranto menjelaskan, Peter Pan Syndrome menggambarkan kondisi individu yang secara usia telah dewasa, tetapi secara emosional dan perilaku belum siap menjalani peran orang dewasa.

Mereka cenderung menghindari tanggung jawab, enggan berkomitmen, serta lebih memilih kenyamanan dan kesenangan sesaat dibandingkan kewajiban jangka panjang.

"Sindrom ini adalah pola psikologis yang muncul akibat ketakutan seseorang akan tuntutan menjadi orang dewasa, seperti kemandirian, tanggung jawab, dan komitmen emosional," katanya

Kasandra menyebut istilah Peter Pan Syndrome sebenarnya bukan merupakan gangguan mental yang diakui secara resmi dan tidak tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Meski demikian, fenomena ini ada dan tetap dapat dipahami melalui pendekatan teori psikologi perkembangan.

Kasandra mengungkapkan bahwa Peter Pan Syndrome memiliki sejumlah indikator yang dapat dikenali pada individu tertentu. Salah satu ciri yang paling umum adalah kecenderungan menghindari tanggung jawab, terutama kewajiban jangka panjang dalam pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan sosial.

Ciri berikutnya adalah ketakutan terhadap komitmen. Kondisi ini terlihat dari kesulitan menjalin hubungan serius, seperti pernikahan atau komitmen karier, karena adanya rasa khawatir akan kehilangan kebebasan dan kenyamanan pribadi.

Kemudian, katanya, individu dengan sindrom ini juga cenderung memiliki ketergantungan emosional maupun finansial. Individu dengan kecenderungan ini masih sangat bergantung pada orang tua, pasangan, atau lingkungan sekitarnya, meskipun secara usia seharusnya telah mampu hidup mandiri.

Ciri lainnya adalah ketidakstabilan identitas diri. Kondisi ini ditandai dengan kebingungan dalam menentukan tujuan hidup, nilai-nilai pribadi, serta arah masa depan, sehingga individu cenderung “terjebak” secara psikologis dalam fase remaja.

"Secara umum, kondisi ini tampak melalui sikap serta pola perilaku yang menggambarkan ketidakmampuan atau hambatan individu dalam memasuki dan menjalani peran kedewasaan," imbuhnya.

Meski demikian, Kasandra menegaskan bahwa kemunculan ciri-ciri tersebut tidak serta-merta berarti seseorang pasti mengalami Peter Pan Syndrome. Setiap penilaian terkait kondisi kesehatan mental memerlukan asesmen yang komprehensif dan tidak bisa disimpulkan secara sepihak.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan diagnosis mandiri, terutama di tengah ramainya perbincangan mengenai istilah tersebut. Kasandra menyarankan, apabila tanda-tanda tersebut dirasakan berlangsung dalam jangka waktu lama dan mengganggu fungsi kehidupan, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan psikolog.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan guna menjamin keselamatan pelayaran nasional serta melindungi penumpang, awak kapal, dan maritim Indonesia.

"Tantangan keselamatan pelayaran yang semakin kompleks menuntut penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan hal itu dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) ke-53 dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) ke-38 melalui upacara yang diselenggarakan di Lampung Selatan.

Ia menegaskan peringatan HUT KPLP dan PPLP bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian KPLP dan PPLP dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, menegakkan hukum di laut, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut.

“Selama lebih dari lima dekade, KPLP dan PPLP telah menjadi garda terdepan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam memastikan perairan Indonesia aman, tertib, dan andal sebagai jalur transportasi nasional maupun internasional,” ujar Masyhud.

Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan tugas KPLP dan PPLP sangat ditentukan oleh soliditas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mencakup kesatuan visi, disiplin, profesionalisme, serta integritas seluruh personel dalam menjalankan amanah negara.

Menurutnya, keselamatan pelayaran hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, operator pelayaran, pengguna jasa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Usai pelaksanaan upacara, Masyhud melakukan dialog langsung dengan masyarakat nelayan. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada nelayan agar senantiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta selalu memantau dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum dan selama berlayar.

“Keselamatan di laut adalah tanggung jawab bersama. Saya mengimbau para nelayan untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca, mematuhi rambu-rambu pelayaran, dan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi tidak memungkinkan,” tegasnya.

Dialog berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para nelayan menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait keselamatan pelayaran.

Masyhud menegaskan partisipasi aktif masyarakat nelayan sangat penting dalam menciptakan perairan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang akan datang, ia juga meminta seluruh jajaran KPLP, PPLP, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya dalam pengawasan keselamatan pelayaran.

Selain itu pemeriksaan kelaiklautan kapal dan kesiapan awak kapal, penguatan patroli serta penegakan hukum di laut, serta pemberian pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama, karena di balik setiap kebijakan dan tindakan yang kita ambil terdapat tanggung jawab besar terhadap keselamatan jiwa manusia dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional,” kata Masyhud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memproses normalisasi akses layanan Grok AI secara bersyarat dan di bawah pengawasan ketat. Langkah itu dilakukan setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis mengenai langkah perbaikan layanan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan bahwa normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/1/2026).

Adapun, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas penyalahgunaan layanan Grok. Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander menegaskan seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran terhadap prinsip pelindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemkomdigi menegaskan bahwa kebijakan pengawasan ruang digital, baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses layanan, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi, dengan tujuan utama melindungi kepentingan publik dan menjaga ruang digital tetap aman serta berkeadilan.

Kemkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun psikopat adalah istilah yang lebih umum digunakan, sosiopat tidak pernah ketinggalan zaman, hanya karena penyamaran adalah keahlian dalam resume mereka.

Dilansir dari timesofindia, sosiopat adalah istilah informal yang digunakan untuk orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial (ASPD). Dari kurangnya empati, tidak merasa menyesal, dan memanfaatkan orang lain, gangguan ini dapat membuat seseorang melakukan banyak hal yang tidak dapat diterima secara sosial.

Karena ini juga merupakan ciri-ciri normal, seringkali orang dapat mengacaukan ciri-ciri ini dengan ciri-ciri tunggal atau ciri-ciri negatif seseorang padahal itu bisa menjadi bagian dari gangguan yang lebih besar.

“Gangguan kepribadian antisosial adalah jenis gangguan kepribadian yang sangat menantang yang ditandai dengan perilaku impulsif, tidak bertanggung jawab, dan seringkali kriminal,” demikian pernyataan NHS.

Para ahli menyingkap beberapa ciri sosiopat khas yang sering mereka amati: Memberontak terhadap otoritas

Mematuhi aturan selalu berarti kebalikannya bagi sosiopat. Mereka sangat teguh mengikuti keinginan mereka sendiri, seringkali secara tidak bertanggung jawab dan tanpa penyesalan sama sekali.

Berikut ciri-ciri sosiopat yang harus Anda hindari

1. Pesona yang tiba-tiba

Ketika seorang sosiopat berbicara, Anda mendengarkan. Meskipun mereka berpura-pura menjadi karakter yang sederhana, pesona mereka hampir tidak memiliki ketulusan ketika ditujukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Mereka bisa sangat menawan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami, sementara seringkali kurang memiliki rasa empati atau penyesalan.

2. Sulit Berkomitmen

Meskipun sosiopat dapat merasakan emosi instan seperti amarah, ketakutan, dan kesedihan, emosi yang lebih dalam seperti rasa bersalah, kasih sayang, dan empati sulit mereka kembangkan.

Mereka menggunakan pesona manipulatif dan kurangnya kecemasan sosial, dan meskipun mereka mampu meniru perilaku positif dengan orang lain, mereka tidak mampu membentuk hubungan jangka panjang yang tulus.

3. Terlalu Suka Berpetualang

Amigdala adalah bagian otak yang membantu kita membaca isyarat emosional. Pada orang dengan ASPD (Gangguan Kepribadian Antisosial), komunikasi antara bagian ini dan korteks prefrontal terganggu.

Karena itu, estimasi risiko dan rasa takut mereka lambat dan bahaya membuat mereka merasa hidup. Dari mencuri hingga mengobrol dengan orang asing secara acak, ini bisa berupa apa saja.

Banyak peneliti percaya bahwa kurangnya perasaan inilah yang menyebabkan mereka (sosiopat) berperilaku agresif dan destruktif.

Keinginan bawah sadar sosiopat untuk merasakanlah yang memaksa mereka untuk bertindak.

4. Suka Mengontrol

Sosiopat sangat fokus pada segala hal dalam hubungan mereka, tindakan, kata-kata, dan banyak lagi. Dorongan mereka untuk mengontrol dan berkuasa mengalahkan minat pada koneksi dan kemitraan. Mereka ingin mendominasi situasi, suasana hati, dan kata-kata tanpa kepedulian atau empati terhadap orang lain.

5. Sulit Minta Maaf

Karena sosiopat kurang memiliki empati dan koneksi, meminta maaf dan belajar dari kesalahan adalah tugas yang sulit bagi mereka. Meskipun mereka mungkin tidak menghindari untuk mengatakan maaf, itu lebih tentang memenuhi tujuan dan kurang tentang ketulusan.

Meskipun seseorang dengan ASPD mungkin tidak merasa menyesal, mereka tetap dapat membedakan yang benar dari yang salah dan membaca reaksi orang lain.

Pelatihan berbasis keterampilan yang menggabungkan kecerdasan emosional, misalnya, dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial, pengaturan diri, dan manajemen hubungan, bahkan jika kapasitas untuk empati terbatas.

6. Memanipulasi Kebenaran

Tidak ada yang lebih disukai seorang sosiopat selain menjadi lebih baik daripada yang lain. Mereka menganggap diri mereka tinggi dan orang lain rendah, dan siap mengalahkan siapa pun yang menentang mereka.

Jika itu termasuk memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan mereka, maka biarlah begitu.

Meskipun kesalahan dan tindakan tunggal dapat dilupakan dan dimaafkan, hidup bersama seseorang dengan ASPD dalam jangka panjang dapat merugikan kesehatan mental dan fisik Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali ciri-ciri ini dan memahami cara menghadapinya pada diri Anda sendiri atau seseorang dalam hidup Anda.

Bisnis.com, PEKANBARU — Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), Munafrizal Manan, menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dilakukan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesejahteraan dan tempat tinggal masyarakat.

Munafrizal menjelaskan, langkah koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap skema penyelesaian dan relokasi di kawasan TNTN. KemenHAM kemudian turun langsung untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar hak warga.

“Pertama, kami memastikan apakah skema penyelesaian di TNTN ini berdampak terhadap pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat. Dari paparan yang kami terima, skema yang dibuat berbasis sukarela, tidak berdasarkan paksaan, dan jumlah masyarakat yang bersedia mengikuti skema tersebut terus bertambah,” ujarnya dikutip Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen agar proses penyelesaian tidak menimbulkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, warga tidak boleh secara tiba-tiba kehilangan sumber penghidupan maupun hak atas tempat tinggal akibat kebijakan penertiban kawasan hutan.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang mendadak kehilangan penghidupan atau tempat tinggalnya. Ini menjadi perhatian utama kami dalam mengawal kebijakan ini,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dialog langsung dengan masyarakat, Munafrizal menyebutkan bahwa sebagian warga secara sadar dan sukarela memilih mengikuti skema penyelesaian yang disiapkan pemerintah. Bahkan, sejauh ini masyarakat masih dimungkinkan untuk tetap memetik hasil tanam selama proses berjalan.

“Kami pastikan ini adalah kehendak mereka sendiri. Dari sisi kesejahteraan, sejauh ini tidak terdampak karena masyarakat masih dapat memanfaatkan hasil tanamnya,” pungkasnya.