Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau (BNI) mulai menyiapkan strategi khusus untuk mengelola potensi dana jumbo dari kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026.

Perseroan melihat aturan retensi 100% DHE SDA di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal menjadi momentum penguatan likuiditas valuta asing domestik sekaligus pendalaman pasar keuangan nasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan dunia.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan eksternal melalui optimalisasi DHE SDA. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pasokan valas di pasar domestik dan memperkuat peran Himbara sebagai agent of development,” kata Okki dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/5/2026).

Dalam kebijakan terbaru, eksportir SDA diwajibkan menempatkan seluruh dana hasil ekspor di bank-bank Himbara selama satu tahun. Selain itu, eksportir hanya diperbolehkan mengonversi devisa ke rupiah maksimal 50%.

BNI menilai, aturan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga membuka peluang bagi perbankan BUMN untuk memperkuat layanan treasury, cash management, hingga pengembangan instrumen investasi berbasis valuta asing.

Sebagai salah satu bank yang aktif melayani eksportir nasional, BNI mengaku telah mulai melakukan sosialisasi kepada nasabah terkait mekanisme baru DHE SDA. Perseroan juga menyiapkan relationship manager khusus untuk mendampingi nasabah eksportir dalam penyesuaian kebijakan tersebut.

Di sisi digital, BNI memperkuat platform BNIdirect melalui fitur khusus DHE SDA yang memungkinkan monitoring, reporting kepada pemerintah, hingga pengelolaan transaksi secara lebih terintegrasi dan efisien.

“Kami juga menyiapkan penguatan solusi keuangan digital melalui BNIdirect fitur DHE SDA untuk mendukung proses monitoring, reporting ke pemerintah serta pengelolaan transaksi DHE SDA secara lebih seamless sehingga nasabah eksportir dapat menjaga dan mengatur cash flow lebih optimal,” ujar Okki.

Ke depan, BNI juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana DHE SDA melalui penguatan layanan digital cash management, layanan tresuri, optimalisasi instrumen investasi, hingga kesiapan menjadi mitra utama pemerintah dalam distribusi Surat Berharga Negara (SBN) valas domestik khusus DHE SDA.

Perseroan optimistis implementasi aturan baru tersebut bakal menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan likuiditas valas di dalam negeri dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi menutup layanan BNI Phone Banking mulai hari ini, Senin 15 Desember 2025.

BNI mengimbau nasabah yang masih aktif menggunakan BNI Phone Banking untuk segera memindahkan transaksi perbankan ke wondr by BNI.

“Apabila Nasabah tidak melakukan peralihan layanan transaksi BNI Phone Banking setelah tanggal 15 Desember 2025, maka layanan BNI Phone Banking sudah tidak dapat digunakan dan tidak dapat diproses,” tulis manajemen dalam pengumuman tersebut, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, perseroan meminta nasabah untuk waspada terhadap penipuan mengatasnamakan BNI. Bank pelat merah itu menegaskan, perseroan tidak pernah meminta data pribadi seperti OTP, PIN, CVC, User ID, atau password Anda.

“Pastikan selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan BNI,” imbau perseroan.

Kinerja Keuangan BNI

Hingga kuartal III/2025, BNI secara konsolidasi membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp15,12 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, BBNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun hingga September 2025, tumbuh 4,77% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp48,83 triliun dengan beban bunga tercatat Rp21,91 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih BBNI tercatat sebesar Rp29,25 triliun.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan strategi penguatan kualitas portofolio dan efisiensi pendanaan yang disiplin membuat BNI tetap tangguh menghadapi volatilitas, sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan di seluruh segmen bisnis.

“Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif dalam menghadapi tantangan, sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putrama dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

BNI mencatat rasio permodalan cukup solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 21,1%, termasuk Tier-1 Capital yang tetap kuat. Likuiditas juga berada pada level aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%.

Kualitas aset pun tetap terjaga. BNI melaporkan, Rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di kisaran 2,0%, sementara Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4%.

Total Penyaluran Kredit

Total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% YoY menjadi Rp812,2 triliun. Pertumbuhan tersebut tercatat merata di seluruh segmen bisnis, mencerminkan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.

“Pertumbuhan kredit BNI kini lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan kami dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif,” ujar Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena.

Untuk menjaga kualitas aset dan profil risiko bank tetap sehat, perseroan terus memperkuat ketahanan keuangannya melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang solid dan disiplin.

Tercatat hingga akhir kuartal III/2025, CKPN BNI tercatat sebesar Rp34,7 triliun, dengan rasio cakupan terhadap kredit bermasalah (NPL coverage ratio) mencapai 222,7%. Penguatan cadangan yang dilakukan secara selektif ini menegaskan komitmen BNI dalam mengantisipasi potensi risiko kredit serta menjaga ketahanan keuangan yang berkelanjutan.

Dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun, dengan CASA naik 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor fast-moving consumer goods atau FMCG memiliki peran sentral dalam perekononian nasional. Perbankan berkontribusi dalam mendorong penguatan sektor tersebut dengan inovasi yang ditawarkan.

Penguatan ekosistem dan solusi keuangan terintegrasi dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk meningkatkan peran sebagai mitra strategis bagi industri FMCG.

Upaya tersebut diwujudkan dalam rangkaian BNIdirect Capabilities Event yang digelar di Jakarta, pada Selasa (2/12/2025) yang mengusung tema Building a Resilient FMCG Ecosystem through Digital Finance & Supply Chain Transparency.

Menurut Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo, sektor FMCG memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus menciptakan lapangan kerja melalui rantai pasok yang luas, mulai dari principal, distributor, hingga retailer.

“Forum ini kami rancang sebagai ruang diskusi untuk memahami arah tren industri dan tantangan nyata di lapangan, sehingga BNI dapat hadir sebagai bagian dari solusi melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Agung dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (13/12/2025).

Forum yang berlangsung di Ayana Midplaza tersebut mempertemukan regulator, pakar, dan pelaku industri untuk membahas tantangan serta peluang transformasi digital dalam rantai pasok FMCG.

Acara tersebut juga menjadi ajang bagi BNI untuk memperkenalkan berbagai solusi keuangan yang dirancang guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat arus kas di seluruh ekosistem FMCG.

Sejumlah pembicara turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Director of Business Development Shopee Indonesia Daniel Minardi, Partner Boston Consulting Group Ferry Malvinas, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dyah Wahyu Purbandari.

Perubahan Perilaku Konsumen

Mereka membahas dinamika industri FMCG di tengah perubahan perilaku konsumen, tekanan biaya logistik, serta percepatan digitalisasi.

Dari sisi kebijakan, pemerintah menegaskan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan tingkat optimisme konsumen yang relatif tinggi.

Sejumlah langkah, seperti relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan logistik nasional, dinilai dapat mendukung efisiensi serta meningkatkan daya saing industri FMCG, baik di pasar domestik maupun global.

Sebagai enabler transformasi digital, BNI memperkenalkan BNI Smart Receivables, solusi yang membantu digitalisasi proses keuangan FMCG yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual.

Proses manual tersebut kerap memicu keterlambatan pembukuan, inkonsistensi rekonsiliasi, serta minimnya integrasi dengan sistem enterprise resource planning (ERP).

“Melalui otomasi dan integrasi yang lebih baik, BNI Smart Receivables mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses bisnis secara menyeluruh,” kata Agung.

Selain itu, BNI juga menghadirkan solusi Supply Chain Financing untuk membantu memperkuat arus kas dan meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai nilai FMCG.

Dalam sesi diskusi panel, para narasumber menyoroti beragam karakteristik buyer sebagai tantangan utama industri.

Menjawab hal tersebut, BNI menawarkan platform digital terpadu yang mengintegrasikan proses billing dan collection, sehingga interaksi antara buyer dan seller dapat berlangsung lebih terstandarisasi dan efisien.

Melalui penguatan solusi digital dan kolaborasi lintas sektor, BNI menegaskan komitmennya untuk mendukung modernisasi industri nasional.

Perseroan optimistis pendekatan berbasis ekosistem dan digitalisasi keuangan dapat mendorong terciptanya rantai pasok FMCG yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi persaingan global. (*)