Bisnis.com, JAKARTA - Bagi siapa pun yang pernah duduk di ruang sidang Dispute Settlement Body WTO menyusun argumen, menghitung peluang, dan berharap bahwa sistem yang ada benar-benar bekerja adil penutupan MC14 (Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14) di Yaoundé, Kamerun, pada 30 Maret 2026 bukan sekadar berita diplomatik. Ia terasa seperti pengingat pahit tentang seberapa jauh jarak antara janji multilateralisme dan kenyataan di meja perundingan.

Konferensi berakhir tanpa kesepakatan pada agenda-agenda utamanya. Namun, justru di situ letak cerita yang sesungguhnya karena untuk pertama kalinya dalam dua dekade, kebuntuan itu bukan semata produk dari lemahnya negara berkembang, melainkan dari teguhnya mereka. Dan dari keteguhan itu, ada peluang yang layak untuk dirawat.

Selama 26 tahun, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik unduhan, streaming, layanan cloud, dan sebagainya berjalan atas nama "sementara" yang tidak pernah berakhir. Di MC14, ia akhirnya kedaluwarsa. Bukan karena semua pihak sepakat untuk mengakhirinya, melainkan karena Amerika Serikat bersikeras pada perpanjangan permanen yang ditolak oleh koalisi negara berkembang.

Penolakan itu bukan impulsif. Moratorium yang dirancang untuk ekonomi digital 1998 sudah tidak relevan untuk lanskap 2026, di mana nilai ekonomi makin tertanam dalam perangkat lunak, data, dan algoritma. Estimasi menunjukkan bahwa moratorium permanen berpotensi merugikan negara berkembang sekitar US$10 miliar pendapatan tarif per tahun sementara sebagian besar manfaatnya mengalir ke raksasa teknologi AS. Ini bukan argumen proteksionisme; ini argumen keadilan struktural.

Yang penting untuk dipahami adalah berakhirnya moratorium tidak serta-merta memicu perang tarif digital. Hingga kini belum ada pemerintah yang benar-benar memungut bea atas transmisi elektronik. Yang berubah adalah posisi tawar. Indonesia kini memasuki negosiasi lanjutan di Jenewa bukan sebagai pihak yang memohon pengecualian, melainkan sebagai pihak yang memegang kartu dan itu perbedaan yang fundamental dalam sebuah perundingan.

PERIKANAN & PERTANIAN

Dua isu lain yang langsung menyentuh hajat hidup jutaan warga Indonesia subsidi perikanan dan ketahanan pangan berakhir tanpa keputusan final, tetapi dengan kerangka yang boleh jadi lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Pada subsidi perikanan, koalisi negara berkembang berhasil mempertahankan tuntutan masa transisi 25 tahun, disiplin lebih ketat terhadap armada industri jarak jauh, dan perlindungan permanen bagi nelayan skala kecil. Bagi Indonesia, ini bukan abstraksi kebijakan ini menyangkut jutaan nelayan yang menggantungkannafkah pada subsidi bahan bakar domestik. Negosiasi Fase II di Jenewa masih terbuka, dan posisi yang diperjuangkan di Yaoundé menjadi modal awal yang solid.

Di bidang pertanian, kebuntuan negosiasi justru mempertahankan fleksibilitas kebijakan yang dibutuhkan khususnya kemampuan menjaga stok dan stabilitas harga komoditas strategis. Satu capaian kecil tetapi bermakna: MC14 mengadopsi penguatan implementasi operasional ketentuan Special and Differential Treatment (SDT) dalam perjanjian SPS dan TBT. Setelah bertahun-tahun hak itu hanya tertulis di atas kertas, langkah ke tataran operasional, meski terbatas, adalah sinyal bahwa agenda pembangunan belum tersingkir dari meja WTO.

Sejak Amerika Serikat memblokir penunjukan anggota baru Appellate Body (Badan Banding) pada 2019, sistem penyelesaian sengketa WTO praktis timpang. Pihak yang kalah dalam panel dapat mengajukan banding ke badan yang tidak berfungsi dan sengketa pun menggantung tanpa resolusi. Banyak negara berkembang merasakan langsung ketimpangan ini: keputusan panel yang semestinya memberikan kepastian hukum menjadi tidak final, sementara tekanan ekonomi dari pihak yang lebih kuat terus berjalan.

Bagi Indonesia, memiliki Appellate Body yang berfungsi secara efektif bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan strategis. Tanpa mekanisme banding yang efektif, sistem penyelesaian sengketa hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat. Itulah yang harus menjadi garis merah Indonesia dalam setiap forum reformasi WTO ke depan: bukan sekadar mendukung reformasi, tetapi memastikan reformasi itu mengembalikan keadilan prosedural yang menjadi fondasi sistem multilateral.

MC14 bukan akhir dari cerita ia adalah awal dari fase negosiasi yang lebih menentukan. Dan Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk tidak sekadar hadir, tetapi memimpin.

Tiga agenda mendesak. Pertama, membangun posisi teknis yang matang tentang tata kelola e-commerce pasca-moratorium bukan untuk memulai perang tarif, melainkan untuk memastikan aturan digital global yang lahir dari Jenewa mencerminkan kepentingan pembangunan, bukan hanya kepentingan korporasi teknologi. Kedua, memperkuat koordinasi dengan India dan negara kepulauan dalam negosiasi subsidi perikanan Fase II didukung oleh data domestik yang kuat dan argumentasi yang terukur. Ketiga, dan ini yang paling mendesak: Indonesia perlu keluar dari posisi pasif dalam isu reformasi WTO dan mengajukan proposisi konkret tentang bagaimana Appellate Body dipulihkan, bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat lebih inklusif, dan bagaimana SDT diterjemahkan dari prinsip ke praktik.

Sistem perdagangan multilateral memang tengah dalam ujian terberatnya. Tetapi ujian itu juga membuka kesempatan langka untuk menulis ulang aturan dengan cara yang lebih adil. Negara-negara berkembang, yang selama ini lebih sering menjadi objek dari aturan yang dibuat orang lain, kini memiliki momentum dan koalisi untuk menjadi subjek yang menentukan arahnya.

Indonesia, dengan pengalaman, kapasitas, dan kepentingannya yang nyata, tidak boleh menyia-nyiakan momentum itu.

Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai dukungan dan subsidi perikanan dari pemerintah masih krusial dan dibutuhkan terutama bagi nelayan kecil atau tradisional guna meningkatkan produktivitas.

Saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, Janti menilai larangan subsidi perikanan yang diatur dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Menurutnya, sektor perikanan nasional masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama subsidi bahan bakar (BBM).

"Kalau tidak didukung dengan subsidi, Indonesia pasti kalah saing. Negara lain seperti China juga nelayannya kan menerima subsidi, hanya saja cara penyampaiannya berbeda," ujarnya.

Janti menjelaskan biaya operasional seperti transportasi dan pengemasan masih sangat tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Ia menilai tanpa subsidi beban biaya tersebut akan membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di pasar global.

Janti menambahkan tidak semua nelayan benar-benar menikmati subsidi yang ada. Karena itu, diperlukan mekanisme yang sederhana dan efisien agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Setelah lebih dari dua dekade perundingan, perjanjian subsidi perikanan tahap pertama (Agreement on Fisheries Subsidies/AFS-1) akhirnya disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO di Jenewa pada 2022.

AFS-1 mulai berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 112 negara atau dua pertiga dari seluruh anggota WTO, dan hanya mengikat negara yang telah meratifikasi.

Aturan dalam AFS-1 mencakup larangan pemberian subsidi berupa bantuan uang, bahan bakar, maupun alat tangkap kepada kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal; larangan subsidi untuk kapal yang beroperasi di laut lepas di luar yurisdiksi negara manapun; serta kewajiban transparansi dan notifikasi terkait subsidi perikanan.

Saat ini, anggota WTO tengah merundingkan AFS-2 sebagai tahap lanjutan untuk menyusun perjanjian subsidi perikanan yang lebih komprehensif.

Perundingan ini bertujuan menetapkan ketentuan internasional mengenai larangan subsidi yang berkontribusi terhadap overcapacity dan overfishing, sekaligus merumuskan klausul special and differential treatment bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

Namun, pembahasan sejumlah isu penting dalam AFS-2 belum mencapai kesepakatan pada KTM ke-14 WTO yang berlangsung di Yaounde, Kamerun, April lalu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan Indonesia akan membawa sejumlah agenda strategis untuk mendorong reformasiWorld Trade Organization(WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 yang akan digelar di Yaoundé, Kamerun pada 26–29 Maret 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isunon-violation and situation complaints(NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Di samping itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan padaAgreement on Fisheries Subsidies(AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia juga menaruh perhatian pada isu perdagangan digital, khususnya terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atauCustoms Duties on Electronic Transmission(CDET), serta kelanjutanWork Programme on E-Commercedi WTO.

Menurutnya, setiap kebijakan globale-commerceharus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkaite-commerceperlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah tetap konsisten memperjuangkan subsidi bagi nelayan kecil dalam perundingan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan atau WTO Agreement on Fisheries Subsidies.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menegaskan bahwa mandat konstitusi dan undang-undang nasional jelas mengamanatkan perlindungan terhadap nelayan tradisional, sehingga pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan negara-negara maju.

“Subsidi perikanan kami meyakini ini merupakan kewajiban pemerintah Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2016,” kata Dani dalam diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Kamis.

“Oleh karena itu, saya kira negosiasi mengenai subsidi perikanan di WTO itu harus terus diarahkan untuk melindungi hak-hak nelayan kecil dan nelayan tradisional Indonesia,” katanya menambahkan.

Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO di Jenewa pada Juni 2022 menyepakati WTO Agreement on Fisheries Subsidies yang resmi berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 116 negara.

Tahap pertama perjanjian melarang pemberian subsidi kepada kapal maupun operator yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Tahap kedua, yang sampai saat ini masih dalam tahap perundingan, memperluas larangan terhadap subsidi yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan kondisi perikanan yang sudah mengalami eksploitasi berlebih.

Bentuk subsidi yang dilarang antara lain pembangunan atau modernisasi kapal, pembelian mesin dan peralatan, biaya bahan bakar, es, umpan, serta dukungan pendapatan dan harga ikan.

Subsidi atas biaya personel, asuransi, maupun kerugian operasional juga termasuk dalam kategori yang dilarang.

Meski demikian, terdapat ketentuan khusus bagi negara berkembang. Mereka masih diperbolehkan memberikan subsidi untuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE maupun area di bawah kompetensi organisasi pengelola perikanan regional selama masa transisi maksimal tujuh tahun sejak perjanjian berlaku, yakni hingga 2030.

Namun, Dani menilai aturan tersebut tetap berpotensi merugikan nelayan kecil Indonesia.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara negara maju dan berkembang, karena subsidi perikanan di negara maju jauh lebih besar.

“Menurut perkiraan OECD untuk subsidi, Indonesia hanya memberikan sekitar 92 dolar per nelayan, sementara Amerika mencapai 4.956 dolar dan Kanada bahkan 31.800 dolar per nelayan. Jadi itu sangat timpang,” ujar dia.

Dani menegaskan subsidi perikanan adalah instrumen penting untuk menjaga mata pencarian dan ketahanan pangan perikanan nasional.

“Negosiasi WTO harus diarahkan untuk melindungi hak-hak nelayan kecil dan tradisional Indonesia … Ini ujian konkret bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen terhadap Pasal 33 dan UU Nomor 7 Tahun 2016,” kata Dani.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abd Raup menyampaikan dukungan subsidi seperti bahan bakar, alat tangkap, maupun kapal masih sangat dibutuhkan oleh mayoritas nelayan di Indonesia.

Ia menegaskan Indonesia akan memperjuangkan hak special and differential treatment (S&DT) atau perlakuan khusus dan berbeda guna melindungi nelayan kecil dan ruang kebijakan domestik dalam proses ratifikasi perjanjian WTO tentang subsidi perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Subsidi di negara berkembang bukan dimaksudkan memperluas armada secara masif atau mendistorsi pasar global, melainkan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, perlindungan dari kemiskinan, dan instrumen ketahanan pangan,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menilai pendekatan larangan subsidi perikanan yang bersifat seragam dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan atau WTO Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) tidak adil dan berpotensi merugikan negara berkembang yang didominasi nelayan kecil.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan Jeremy Kumajas, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis menegaskan, aturan yang bersifat “one size fits all” justru tidak mencerminkan perbedaan karakteristik sektor perikanan antarnegara.

Menurut Jeremy, sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan skala kecil yang masih sangat bergantung pada subsidi operasional seperti bahan bakar untuk melaut.

“Subsidi di negara berkembang bukan dimaksudkan memperluas armada secara masif atau mendistorsi pasar global, melainkan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, perlindungan dari kemiskinan, dan instrumen ketahanan pangan,” katanya.

AFS merupakan perjanjian yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Menteri (MC12) WTO di Jenewa pada Juni 2022 dan resmi berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 116 anggota WTO.

Pada tahap pertama (AFS I), anggota WTO sepakat melarang subsidi bagi praktik penangkapan ikan ilegal, subsidi untuk stok ikan yang telah mengalami tangkap berlebih, serta subsidi untuk operasi penangkapan ikan di laut lepas yang tidak berada di bawah pengelolaan organisasi perikanan regional.

Indonesia hingga kini belum meratifikasi AFS tahap pertama dan menyatakan perlu memastikan keselarasan perjanjian tersebut dengan kebijakan nasional, termasuk amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Sementara itu, negosiasi AFS tahap kedua masih berlangsung dan berfokus pada pengaturan subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas tangkap dan penangkapan berlebih, termasuk dukungan terhadap armada perikanan seperti subsidi bahan bakar, pembangunan kapal, dan modernisasi alat tangkap.

Jeremy menjelaskan, dalam perundingan AFS tahap II, Indonesia mendorong penguatan mekanisme special and differential treatment (S&DT) bagi negara berkembang.

Ia mengungkapkan, dalam draf terbaru, skema tersebut mencakup pengecualian penuh bagi negara-negara least developed countries (LDCs) dari larangan subsidi yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan berlebih.

Selain itu, negara berkembang dengan porsi produksi penangkapan ikan global di bawah 0,8 persen atau masuk kategori de minimis tetap diperbolehkan mempertahankan subsidi tertentu.

Negara berkembang juga diusulkan tetap dapat memberikan subsidi untuk kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun di area yang berada di bawah kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), selama periode transisi tertentu dan dengan memenuhi kewajiban notifikasi.

Jeremy menegaskan, Indonesia memandang ratifikasi AFS tahap pertama dan penyelesaian negosiasi tahap kedua sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia, kata dia, hanya akan meratifikasi perjanjian subsidi perikanan jika pengaturannya bersifat komprehensif, mencakup larangan subsidi untuk praktik penangkapan ikan ilegal, overfishing dan overcapacity, serta subsidi bagi armada penangkapan ikan jarak jauh.

“Selain itu, kami juga mempertahankan ruang kebijakan nasional agar pemerintah tetap dapat memberikan dukungan atau subsidi sosial yang krusial bagi nelayan skala kecil dan pesisir,” kata Jeremy.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia masih memperjuangkan subsidi untuk nelayan kecil dalam negosiasi tahap kedua Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan atau WTO Agreement on Fisheries Subisidies (AFS II).

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abd Raup menyampaikan bahwa dukungan subsidi seperti bahan bakar, alat tangkap, maupun kapal masih sangat dibutuhkan oleh mayoritas nelayan di Indonesia.

“Ini betul-betul harus disikapi dengan sangat hati-hati karena 90 persen nelayan kita dikategorikan sebagai nelayan kecil yang masih sangat membutuhkan dukungan subsidi dari pemerintah,” kata Syahril dalam sebuah diskusi yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis.

Syahril menekankan perlakuan terhadap subsidi perikanan harus dibedakan antara negara maju dan negara berkembang.

Menurut dia, negara maju umumnya memberikan subsidi melalui skema finansial seperti pinjaman berbunga rendah, sementara negara berkembang masih mengandalkan subsidi langsung seperti bahan bakar, bantuan alat tangkap, dan dukungan infrastruktur perikanan.

Ia menilai penerapan disiplin subsidi yang terlalu seragam berpotensi menimbulkan ketimpangan antara negara maju dengan armada penangkapan skala besar dan negara berkembang yang didominasi nelayan kecil.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan internasional yang disepakati tidak membatasi ruang kebijakan nasional dalam mendukung sektor perikanan skala kecil,” kata Syahril.

Ia menegaskan Indonesia akan memperjuangkan hak special and differential treatment (S&DT) atau perlakuan khusus dan berbeda guna melindungi nelayan kecil dan ruang kebijakan domestik dalam proses ratifikasi.

WTO Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Menteri (MC12) WTO di Jenewa pada Juni 2022 dan resmi berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 116 negara.

Perjanjian itu menjadi kesepakatan multilateral pertama WTO yang secara khusus mengatur pelarangan subsidi perikanan yang dinilai berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebih dan kerusakan sumber daya laut.

Pada tahap pertama (AFS I), anggota WTO sepakat melarang tiga jenis subsidi, yakni subsidi bagi kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), subsidi untuk penangkapan stok ikan yang telah mengalami overfished, serta subsidi untuk operasi penangkapan ikan di laut lepas yang tidak berada di bawah pengelolaan organisasi perikanan regional.

Indonesia hingga kini belum meratifikasi AFS. Pemerintah menilai ratifikasi perlu mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang mewajibkan negara memberikan dukungan dan kemudahan, termasuk dalam bentuk subsidi, bagi nelayan kecil.

Sementara itu, negosiasi tahap kedua (AFS II) masih berjalan dan berfokus pada pengaturan subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas tangkap (overcapacity) dan penangkapan berlebih (overfishing).

AFS II mencakup pembahasan terkait dukungan pemerintah terhadap armada perikanan, termasuk subsidi bahan bakar, pembangunan kapal, dan modernisasi alat tangkap.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026