JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pekerja nonformal atau non-fix income.

“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

Doddy menyoroti rendahnya porsi pekerja nonformal dalam penyaluran FLPP yang baru 13,03 persen. Padahal, potensi kelompok ini dinilai sangat besar dan belum tergarap optimal oleh pengembang maupun perbankan.

Sejak 2010, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350.000 unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa peningkatan DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahun menunjukkan bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan.

Percepatan Persetujuan KPR dan Pembangunan Rumah

BP Tapera meminta pengembang mempercepat pembangunan rumah dan mempercepat proses persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mengingat waktu realisasi tahun ini tersisa dua bulan.

Ia juga meminta pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menekankan pentingnya distribusi hunian subsidi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Rumah subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” ujar Ara.

Ara menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola BP Tapera.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias subsidi rumah baru dilaporkan mencapai 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun per 3 November 2025. Realisasi ini baru 61,03% dari target 350 ribu unit rumah yang ditetapkan pemerintah sepanjang 2025.

Angka tersebut dikontribusikan oleh 39 bank penyalur, 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 398 kabupaten/kota di 33 provinsi. Kontribusi terbesar masih berasal dari BTN dengan 104.326 unit rumah (48,83%), disusul BTN Syariah (44.434 unit/20,79%), BRI (22.709 unit/10,63%), BNI (10.052 unit / 4,70%), dan Bank Mandiri (9.340 unit / 4,37%).

Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat penyaluran tertinggi sebesar 48.252 unit rumah (22,58%), diikuti oleh Jawa Tengah (18.707 unit /8,75%), Sulawesi Selatan (17.370 unit/8,13%), Banten (14.094 unit/6,59%) dan Jawa Timur (14.001 unit/6,55%).

Sementara itu Bekasi menjadi kabupaten dengan penyerapan FLPP tertinggi sebanyak 10.992 unit rumah (5,14%), disusul oleh kabupaten Bogor (8.086 unit rumah/3,78%), Kabupaten Tangerang (6.304 unit/2,95%) disusul Kabupaten Karawang (5.508 unit/2,57%) dan Kota Kendari (5.116 unit/2,39%) rumah.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan mulai dari bank penyalur, pengembang, asosiasi, hingga pemerintah daerah yang terus bergerak bersama mendorong penyaluran FLPP Berkat sinergi ini, Tapera mampu menjaga momentum realisasi hingga menembus lebih dari 213 ribu unit di 2025," ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025).

Asosiasi pengembang yang berkontribusi besar antara lain REI (89.775 unit/42,02%), APERSI (63.650 unit/29,79%), Himperra (28.847 unit/13,50%), Apernas (7.215 unit/3,37%), dan Asprumnas (7.005 unit/3,27%).

Dengan sisa waktu dua bulan terakhir tahun 2025, BP Tapera tetap menargetkan 350 ribu rumah MBR melalui berbagai langkah percepatan. Ada beberapa strategi yang tengah digencarkan, di antaranya sosialisasi aktif ke kabupaten/kota bersama pemerintah daerah guna mempercepat penyerapan di lapangan serta, Sinergi program KUR Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan bagi ekosistem perumahan

Tidak ketinggalan kolaborasi SLIK bersama OJK untuk mempercepat verifikasi calon debitur dan meningkatkan penyaluran, optimalisasi strategi segmentasi agar penyaluran tepat sasaran sesuai profil MBR di berbagai daerah. Dan, tidak terhambat oleh mismatch data atau lokasi proyek serta pendampingan langsung kepada pengembang dan bank penyalur, untuk mengidentifikasi kendala teknis dan mempercepat penyelesaian administrasi penyaluran.

"Kami percaya, dengan kerja keras dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan perbankan, pengembang, asosiasi, dan pemerintah daerah target 350 ribu rumah bukan hanya realistis, tapi bisa kita capai bersama. BP Tapera terus menjaga semangat kolaboratif ini agar setiap MBR memiliki kesempatan mewujudkan rumah impian di tahun 2025," tegas Heru Pudyo Nugroho.

Foto: Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)