Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut ada potensi kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang Ramadan 1447 Hijriah akibat peningkatan kebutuhan masyarakat menyambut bulan puasa.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Yosi Sukmono mengatakan pihaknya melihat adanya pola yang sama dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok di pasar setiap menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

"Kami mempelajari tren 5 tahun terakhir memang secara harga hampir semua kebutuhan pangan naik [jelang Ramadan]. Baik dari minyak goreng, daging ayam, cabai, bawang," kata Yosi kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Dikatakan Yosi, peningkatan harga mungkin terjadi lantaran permintaan masyarakat tinggi. Meski stok pangan disebutnya dalam kategori mencukupi, tingginya permintaan dapat membuat harga ikut bergerak naik.

Yosi juga menyebut bencana yang terjadi pada November 2025 berpotensi membuat harga sejumlah kebutuhan pokok lebih mahal, terutama di daerah-daerah terdampak bencana.

"Mungkin memang akan ada kenaikan harga sedikit. Mudah-mudahan masih dalam koridor yang bisa kita toleransi, selama kita bisa pastikan bahwa ketersediaannya di tingkat masyarakat tetap tersedia dan terjangkau," jelasnya.

Dia mengatakan Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan produsen, distributor, mitra, serta instansi lain untuk memastikan stok pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut selama Ramadan dengan harga yang stabil.

Termasuk memastikan agar suplai di daerah yang terkena bencana tak berkurang guna menjaga harga kebutuhan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pemprov Sumut pun mengimbau masyarakat tetap berbelanja sesuai kebutuhan karena stok bahan pangan di Sumut dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Hal ini untuk mencegah kelangkaan stok akibat belanja berlebihan yang dapat memicu terjadinya lonjakan harga.

"Kami juga ingatkan kepada seluruh produsen dan distributor yang ada supaya menjaga kondusivitas ini, stabilisasi pangan, dan harga, sehingga tidak terjadi gejolak di tingkat masyarakat," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom menilai kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran masih bisa ditekan melalui penguatan distribusi dan peningkatan suplai. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, dua langkah tersebut menjadi kunci menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan musiman.

“Jika ingin meredam kenaikan harga bahan pangan maka harus melakukan upaya memperlancar distribusi bahan pangan dari hulu sampai konsumen, (serta) meningkatkan pasokan bahan pangan melalui peningkatan produksi dan operasi pasar,” katanya, Senin (2/2/2026).

Esther menjelaskan, harga pangan biasanya naik menjelang Ramadhan dan Lebaran karena meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, suplai cenderung relatif stabil karena kapasitas produksi domestik umumnya konstan dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi tersebut, Esther menilai Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu disesuaikan secara berkala dengan mempertimbangkan faktor musiman, termasuk Ramadhan, Lebaran, Natal, dan hari besar lainnya. Menurut dia, kebijakan stabilitas pangan kerap bersifat reaktif.

“Kebijakan stabilitas pangan kerap reaktif karena pemerintah biasanya jika menerapkan ceiling price (HET) tidak dipatuhi pedagang bahan pangan, karena biasanya HET di bawah harga pasar, sehingga biasanya direspons dengan menghilangnya bahan pangan di pasar,” ungkap Esther.

Ia menambahkan, kenaikan harga pangan berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpendapatan rendah, yang sekitar 40-50 persen penghasilannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Esther menyebut gejolak harga juga dipicu keterbatasan suplai, lonjakan permintaan, serta faktor musiman.

Menurut Esther, hingga kini inflasi masih didominasi bahan pangan dan transportasi, meski relatif terkendali. Namun ke depan terdapat tiga risiko yang perlu diwaspadai.

Pertama, meningkatnya konflik geopolitik yang berpotensi mendorong harga energi dan komoditas pangan impor seperti gandum, kedelai, dan bawang putih. Kedua, lonjakan permintaan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu gagal panen dan mengurangi pasokan di pasar.

Karena itu, Esther menilai langkah preventif perlu dilakukan sejak dini dengan menjaga pasokan melalui percepatan program swasembada pangan dan energi. Pemerintah juga diminta melancarkan distribusi serta menekan biaya logistik lewat perbaikan infrastruktur dan pemberian subsidi.

Adapun terkait MBG, Esther menyarankan evaluasi agar program tersebut difokuskan pada daerah dengan tingkat stunting tinggi, sehingga tekanan tambahan terhadap permintaan pangan dapat lebih terkendali.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

“Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

“Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

“Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025