Bisnis.com, PADANG - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat menyampaikan perbaikan jalan di Malalak, Kabupaten Agam, masih terus dilakukan dan hal ini membuat Malalak tidak layak untuk menjadi jalur alternatif pada saat mudik Lebaran 2026 nanti.

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa titik lokasi KM 82+900 merupakan salah satu titik kerusakan paling parah akibat bencana yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, progres pengerjaan terus bergerak cepat, namun tidak disarankan untuk dilalui kendaraan untuk mudik Lebaran.

“Jalan Malalak ini saat kejadian bencana itu, badan jalan terputus sepanjang kurang lebih 150 meter, sehingga akses lalu lintas tidak dapat dilalui,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJN Sumbar telah melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke sisi tebing sehingga ruas jalan dapat tersambung kembali, dan saat ini jalur tersebut sudah kembali fungsional dan dapat dilalui secara teknis.

Namun demikian, secara keseluruhan progres penanganan masih sekitar 8% karena masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan agar struktur jalan menjadi permanen.

“Secara keseluruhan, estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” sebutnya.

Di sepanjang ruas tersebut, lanjutnya, terdapat sembilan titik kerusakan akibat bencana, dan lokasi Simpang Koto Mambang–Balingka menjadi salah satu yang paling terdampak. Walaupun jalur saat ini telah tersambung, kondisi jalan masih belum ideal untuk dilalui kendaraan.

Hal tersebut disebabkan oleh sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan terdapat beberapa titik yang rawan longsor, terutama apabila terjadi curah hujan tinggi. Selain itu, pekerjaan penanganan juga masih berlangsung dengan alat berat yang masih beroperasi di lapangan.

“Untuk pembukaan akses lalu lintas secara resmi masih menunggu hasil asesmen dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Dia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspek keselamatan sebelum ruas jalan tersebut dibuka secara resmi untuk kendaraan.

“Meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi, penanganannya dilaksanakan oleh BPJN Sumbar atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana yang terjadi pada November lalu,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut ada potensi kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang Ramadan 1447 Hijriah akibat peningkatan kebutuhan masyarakat menyambut bulan puasa.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Yosi Sukmono mengatakan pihaknya melihat adanya pola yang sama dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok di pasar setiap menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

"Kami mempelajari tren 5 tahun terakhir memang secara harga hampir semua kebutuhan pangan naik [jelang Ramadan]. Baik dari minyak goreng, daging ayam, cabai, bawang," kata Yosi kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Dikatakan Yosi, peningkatan harga mungkin terjadi lantaran permintaan masyarakat tinggi. Meski stok pangan disebutnya dalam kategori mencukupi, tingginya permintaan dapat membuat harga ikut bergerak naik.

Yosi juga menyebut bencana yang terjadi pada November 2025 berpotensi membuat harga sejumlah kebutuhan pokok lebih mahal, terutama di daerah-daerah terdampak bencana.

"Mungkin memang akan ada kenaikan harga sedikit. Mudah-mudahan masih dalam koridor yang bisa kita toleransi, selama kita bisa pastikan bahwa ketersediaannya di tingkat masyarakat tetap tersedia dan terjangkau," jelasnya.

Dia mengatakan Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan produsen, distributor, mitra, serta instansi lain untuk memastikan stok pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut selama Ramadan dengan harga yang stabil.

Termasuk memastikan agar suplai di daerah yang terkena bencana tak berkurang guna menjaga harga kebutuhan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pemprov Sumut pun mengimbau masyarakat tetap berbelanja sesuai kebutuhan karena stok bahan pangan di Sumut dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Hal ini untuk mencegah kelangkaan stok akibat belanja berlebihan yang dapat memicu terjadinya lonjakan harga.

"Kami juga ingatkan kepada seluruh produsen dan distributor yang ada supaya menjaga kondusivitas ini, stabilisasi pangan, dan harga, sehingga tidak terjadi gejolak di tingkat masyarakat," tandasnya.