Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengungkapkan sinergi KPPU dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menegakkan supremasi hukum.

"Ini menurut kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPPU tentu dibantu dengan Bapak-Ibu jaksa di Kejaksaan Agung menegakkan yang namanya supremasi hukum. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, supremasi hukum harus ditegakkan, dan ini adalah merupakan pesan atau message kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, bahwa KPPU saat ini bersinergi dengan Kejaksaan Agung," ujar Aru Armando di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sinergi antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) telah menunjukkan dan membuktikan kekuatan nyata negara.

Keberhasilan ini, kata Aru, tentu tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan yang tegas, serta komitmen tinggi dari Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara konsisten mendorong optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam mengawal kepentingan negara.

"Berdasarkan data yang kami miliki, capaian yang diraih bersama patut kita banggakan. Total denda yang berhasil ditagih dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar Rp43,9 miliar. Ini tentu luar biasa dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu jaksa di Korps Adhyaksa," kata Aru Armando.

Capaian ini, ujar Aru, tentu menegaskan bahwa peran jaksa pengacara negara melalui Jamdatun sangat vital. Dengan ketegasan, strategi yang tepat, serta integritas yang tinggi, jaksa pengacara negara mampu mengawal putusan KPPU hingga benar-benar menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Saya secara pribadi selalu merasa bahwa KPPU ini adalah bagian kecil dari sistem bernegara. KPPU tidak bisa berdiri sendiri, melakukan kegiatan sendiri, beraktivitas sendiri tanpa ada kerjasama atau sinergi dengan kementerian atau lembaga negara yang lain," kata Aru Armando.

Ia mengatakan, tentu ini merupakan pesan kepada masyarakat termasuk juga pelaku usaha bahwa saat ini KPPU tidak bekerja sendirian. KPPU berdiri bersama Kejaksaan Agung melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam konteks ini adalah untuk mengembalikan dan melakukan proses eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KPPU juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama kedua institusi. KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi tegaknya hukum persaingan usaha, dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara.

Sinergi ini menunjukkan kepada publik bahwa negara bekerja secara solid, profesional dan berorientasi pada hasil.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada para anggota tim jaksa pengacara negara yang hari ini menerima penghargaan.Dedikasi jaksa pengacara negara adalah bukti nyata bahwa kerja keras, integritas dan komitmen dapat menghadirkan hasil yang berdampak langsung bagi negara," kata Aru Armando.

KPPU meyakini dengan kolaborasi yang solid, koordinasi yang intens dan semangat yang sama, KPPU dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun akan terus menjadi contoh sinergi antar lembaga negara yang efektif, profesional dan berdampak nyata.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel diguncang skandal besar setelah pejabat hukum tertinggi militernya, Yifat Tomer-Yerushalmi, ditangkap setelah diduga membocorkan video penyiksaan terhadap tahanan Palestina. Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang supremasi hukum di Israel dan tudingan upaya membungkam akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM di Gaza.

Polisi Israel menangkap advokat jenderal militer Tomer-Yerushalmi pada akhir pekan lalu atas dugaan penipuan, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia disebut-sebut sebagai pihak yang mengizinkan publikasi video berisi tindakan brutal tentara terhadap seorang tahanan Palestina di pusat penahanan militer Sde Teiman.

Dalam surat pengunduran dirinya yang diajukan pekan lalu, Tomer-Yerushalmi mengakui bahwa video itu dirilis untuk "membantah propaganda palsu terhadap penyidik dan jaksa militer." Namun, tindakannya justru menuai reaksi keras dari kalangan politik sayap kanan Israel yang menuduhnya "merusak reputasi negara."

"Insiden di Sde Teiman menyebabkan kerusakan besar pada citra negara Israel dan IDF. Ini mungkin serangan hubungan masyarakat paling parah sejak berdirinya Israel," ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya, Minggu (2/11/2025), seperti dikutip The Guardian.

Kasus Sde Teiman bermula pada Juli 2024, ketika jaksa menggerebek fasilitas penahanan militer yang dikenal dengan dugaan praktik penyiksaan. Sebelas tentara diselidiki karena menyerang dan memperkosa seorang tahanan asal Gaza. Korban dilaporkan menderita luka parah, termasuk tulang rusuk patah dan paru-paru bocor.

Setelah penangkapan para tentara itu, kelompok sayap kanan melakukan protes besar-besaran, bahkan menerobos pangkalan militer. Mereka menuduh jaksa militer sebagai "pengkhianat" dan menyerukan agar penyelidikan dihentikan.

Setelah tekanan publik meningkat, Tomer-Yerushalmi merilis rekaman video yang memperlihatkan penyiksaan tersebut pada Agustus 2024. Namun keputusannya justru berbalik menjadi bumerang. Ia menghadapi serangan politik, ancaman pribadi, hingga akhirnya mengundurkan diri dan kemudian ditahan polisi.

Analis menilai penangkapan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi hukum Israel di tengah tuduhan kejahatan perang di Gaza. Profesor Yagil Levy dari Universitas Terbuka Israel menilai kasus ini memperlihatkan semakin lemahnya komitmen Israel terhadap hukum internasional.

"Selama perang, jaksa agung memberi keleluasaan kepada tentara, termasuk atas kerusakan tambahan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat serangan udara," ujarnya.

Menurutnya, tekanan dari kelompok kanan membuat penegakan hukum kini hanya dipandang sebagai alat pembelaan terhadap tuduhan internasional, bukan nilai hukum itu sendiri.

"Beberapa pihak bahkan mengklaim Israel dikecualikan dari kewajiban menghormati hukum perang, dan membenarkannya atas dasar agama," tambah Levy.