JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB mengangkat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, Selasa (28/4/2026).

Pengangkatan Susi sebagai Komisaris Utama Bank BJB menjadi salah satu keputusan dalam agenda perubahan susunan pengurus perseroan.

Namun, penunjukan tersebut baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

dok. Bank BJB Bank BJB.

Dalam susunan baru Dewan Komisaris, Susi akan menjabat Komisaris Utama Independen.

Selain itu, Bank BJB juga menetapkan Novian Herodwijanto sebagai Komisaris Independen, Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen yang juga efektif setelah persetujuan OJK, serta Rudie Kusmayadi, Herman Suryatman, dan Tomsi Tohir sebagai Komisaris.

Sementara itu, susunan direksi perseroan terdiri dari Ayi Subarna sebagai Direktur Utama, Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Hana Dartiwan sebagai Direktur Keuangan, Mulyana sebagai Direktur Korporasi dan UMKM, Nunung Suhartini sebagai Direktur Konsumer dan Ritel, Muhammad As’adi Budiman sebagai Direktur Teknologi Informasi, serta Herfinia sebagai Direktur Operasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, nama-nama yang direkomendasikan masuk jajaran direksi dan komisaris dipilih berdasarkan integritas.

“Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujar Dedi.

Menurut dia, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas memberi masukan bagi pengambilan keputusan di Bank BJB.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Kantor Bank BJB Cabang Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025)

RUPST sepakati dividen BJBR Rp 900 miliar

Selain perubahan pengurus, RUPST BJBR juga menyepakati penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen sebesar Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per saham.

Bank BJB menyebut kebijakan dividen itu menjadi bentuk komitmen perseroan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

RUPST tahun ini membahas tujuh agenda utama yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, dan kepentingan strategis perusahaan.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Agenda ketiga terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025, dengan kewenangan diberikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi dan terdaftar di OJK.

Fokus penguatan tata kelola dan transformasi digital

Dalam agenda lain, pemegang saham juga membahas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb sebagai bagian mitigasi risiko untuk menjaga kesinambungan operasional jangka panjang.

RUPST juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan seiring penunjukan Bank BJB sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Kantor Bank BJB Cabang Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025)

Adapun perubahan struktur direksi dilakukan seiring meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi perusahaan, termasuk penguatan aspek digital, tata kelola, dan kualitas layanan.

bank bjb menyebut perubahan struktur ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri keuangan.

Aset BJBR capai Rp 221,3 triliun

Di tengah agenda transformasi tersebut, perseroan melaporkan total aset perseroan meningkat menjadi Rp 221,3 triliun sepanjang 2025.

Perseroan menyebut capaian itu menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah (BPD) dengan aset terbesar di Indonesia.

Menurut perusahaan, pertumbuhan aset ditopang penguasaan pasar yang kuat, penguatan teknologi, serta kolaborasi dengan pemegang saham utama.

RUPST juga disebut menjadi momentum memperkuat komitmen perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten, seraya memperluas jangkauan layanan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.