KOMPAS.com – Banyak pekerja belum mengetahui bahwa saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah bisa dicairkan meski masih aktif bekerja.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun dapat mengajukan pencairan sebagian saldo JHT. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk persiapan pensiun maupun kebutuhan kepemilikan rumah.

Peserta yang masih bekerja diperbolehkan mencairkan saldo JHT sebesar 10 persen untuk persiapan masa pensiun atau 30 persen untuk kebutuhan rumah. Namun, pencairan ini tidak bisa dilakukan untuk seluruh saldo karena status kepesertaan masih aktif.

Proses klaim JHT bagi pekerja aktif dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun secara online lewat layanan Lapak Asik.

Selain itu, proses pencairan biasanya memakan waktu maksimal lima hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid.

Syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja aktif

Untuk klaim JHT 10 persen, peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• NPWP

Sementara itu, peserta yang ingin mencairkan saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah perlu melengkapi dokumen tambahan berupa:

• Dokumen perbankan sesuai kebutuhan pengajuan
• Buku tabungan dari bank yang bekerja sama untuk pembayaran JHT kepemilikan rumah.

Shutterstock/69studio Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua (JHT). Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta aktif. Peserta masih bekerja bisa mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan peserta aktif

- Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Berikut langkah pencairan saldo JHT secara langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Membawa seluruh dokumen asli persyaratan
• Mengisi formulir pengajuan klaim JHT
• Mengambil nomor antrean layanan
• Menunggu proses wawancara dan verifikasi data
• Setelah verifikasi selesai, peserta tinggal menunggu dana masuk ke rekening.

- Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik

Peserta dengan saldo JHT di atas Rp 10 juta juga bisa mengajukan klaim secara online melalui layanan Lapak Asik. Berikut caranya:

• Buka situs Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal 6 MB
• Pastikan seluruh data sudah benar lalu klik simpan
• Cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara online
• Ikuti proses verifikasi dan wawancara secara daring
• Setelah selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta

Program pencairan sebagian saldo JHT ini menjadi solusi bagi pekerja yang membutuhkan dana tambahan tanpa harus menunggu masa pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, peserta tetap perlu memastikan syarat dan dokumen yang diminta sudah lengkap agar proses klaim berjalan lancar.

Itulah informasi mengenai pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja. Semoga bermanfaat!

Bisnis.com, BANDA ACEH — Karyawan tidak harus menunggu usia pensiun untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim lebih awal dengan syarat tertentu. Salah satunya saat karyawan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Melansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT setelah resign dimungkinkan bagi peserta yang telah berhenti bekerja. Namun, pencairan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, manfaat JHT dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total.

Peserta dinyatakan resmi terdaftar sebagai peserta JHT apabila telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama enam bulan. Program ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia, serta Pekerja Migran Indonesia.

Meski ditujukan sebagai perlindungan hari tua, JHT juga memiliki manfaat lain. Dana JHT dapat dicairkan apabila peserta mengalami cacat tetap total dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selain itu, ahli waris berhak menerima manfaat JHT apabila peserta meninggal dunia.

Manfaat JHT juga dapat dimanfaatkan sebagian untuk kepemilikan rumah pertama. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencairan sebagian dengan batas maksimal 30 persen dari total saldo JHT.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign

Bagi peserta yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah resign, terdapat masa tunggu yang harus dipenuhi. Masa tunggu tersebut berlangsung selama satu bulan sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.

Selama masa tunggu hingga proses pencairan, peserta harus berstatus tidak bekerja dan belum berpindah ke perusahaan lain. Apabila peserta kembali bekerja sebelum masa tunggu berakhir, maka hak klaim JHT setelah resign tidak berlaku dan saldo akan kembali terakumulasi di perusahaan baru.

Selain masa tunggu, peserta wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas berupa KTP elektronik atau paspor, serta surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja .

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Persyaratan klaim pada dasarnya sama dengan klaim setelah resign. Perbedaannya hanya pada surat keterangan yang menggunakan surat PHK dari perusahaan.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja dapat mengajukan klaim dengan memastikan seluruh data dalam dokumen telah sesuai. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim JHT dapat diajukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun, apabila saldo JHT kurang dari Rp15 juta, peserta dapat mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO.

Untuk peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian, pencairan JHT juga mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pendukung.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.

Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.

Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.
• JP berbeda dengan JHT.

Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus. Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pencairan atau klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi harapan para pekerja yang terkena PHK atau pensiun.

Pasalnya, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menjadi alasan beberapa perusahaan tercatat melakukan PHK massal karyawan baru-baru ini. Salah satunya adalah pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana. Pada saat yang sama, sejumlah pabrik ban juga dikabarkan merumahkan para pekerjanya.

Sejak perubahan regulasi terkini, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja atau mencapai usia pensiun dapat mencairkan saldo JHT dengan syarat dan prosedur yang lebih ringkas.

Sementara itu, program Jaminan Pensiun (JP) menawarkan manfaat bulanan bagi peserta yang telah memenuhi masa iuran minimal dan memasuki usia pensiun. Berikut ini cara dan syarat klaim JHT dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

• JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.
• Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun.
• Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

• Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.
• Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.

JP berbeda dengan JHT. Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus.
Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan saldo JHT sebelum mencapai usia pensiun atau mengakhiri masa kerjanya, baik pencairan sebagian maupun seluruh saldo yang ada.

Kendati demikian, mereka yang melakukan itu akan terkena pajak progresif dalam pencairan JHT saat pensiun nanti.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015, peserta dapat mencairkan hingga 30% dari saldo JHT untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain.Saat peserta melakukan pencairan saldo JHT, baik yang sudah pernah mencairkan sebagian maupun yang baru pertama kali, akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, pengenaan PPh terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak final dan pajak progresif. Perlu diingat, pajak final hanya berlaku bagi peserta yang belum pernah mencairkan sebagian (partial withdrawal) saldo JHT saat masa kerja.

Peserta dengan saldo JHT di atas Rp50 juta akan dikenakan PPh final sebesar 5%, sedangkan mereka yang saldonya di bawah Rp50 juta dibebaskan dari kewajiban pajak tersebut.

Sementara itu, bagi peserta yang pernah melakukan pencairan saldo sebagian akan dikenakan pajak progresif dengan kisaran 5%—35%. Khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pajak progresif akibat pencairan JHT sebelum pensiun maksimal bisa mencapai42%.

Berikut Besaran Pajak Progresif Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan:

• Saldo Rp0—60 juta:
  Ada NPWP: 5%
  Tanpa NPWP: 6%
  
• Saldo Rp60 juta—250 juta:
  Ada NPWP: 15%
  Tanpa NPWP: 18%
  
• Saldo Rp250 juta—500 juta:
  Ada NPWP: 25%
  Tanpa NPWP: 30%
  
• Saldo Rp500 juta—5 miliar:
  Ada NPWP: 30%
  Tanpa NPWP: 36%
  
• Saldo di atas Rp5 miliar:
  Ada NPWP: 35%
  Tanpa NPWP: 42%
  

Syarat Klaim Saldo JHT Sebagian (10%):

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

Catatan: Pencairan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Syarat Klaim Saldo JHT Sebagian (30%)

Berikut syarat klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara tunai atau cash:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
4. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).

Berikut syarat klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
4. Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:
   1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
   2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi standing instruction dan nomor dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit
   3. Pelunasan sisa pinjaman rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, formulir pelunasan pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi standing instruction dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit.

Catatan: Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. KTP pasangan atau KK; dan
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah atau apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.
   

Cara Mengajukan Pencairan JHT Sebagian:

Proses pencairan dapat dilakukan secara daring (online) maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik)

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan