Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih dibayangi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ketergantungan terhadap komoditas serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Hari Wibawa mengungkapkan struktur ekonomi Sumsel masih sangat bergantung pada sektor berbasis komoditas, terutama pertambangan dan perkebunan.

"Dari share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumsel terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian. Lebih besar lagi 16% itu disumbang batu bara dan di perkebunan ada sawit yang paling menonjol," kata Hari Wibawa, dikutip Senin (16/3/2026).

Ketergantungan pada komoditas ini dinilai menjadi tantangan bagi fiskal daerah karena sebagian besar produk yang dihasilkan dan diekspor masih berupa bahan mentah.

"Sehingga ketika harga komoditas bergejolak, hal itu akan sangat memengaruhi pendapatan daerah," imbuhnya.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sumsel juga tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang beragam, mulai dari daerah pegunungan hingga kawasan rawa dan sungai yang cukup luas.

Kondisi ini membuat biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, menjadi lebih mahal dibandingkan daerah dengan karakteristik lahan yang relatif datar seperti di Lampung.

Akibatnya, porsi anggaran pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, banyak terserap untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

"Beban pemerintah kabupaten cukup besar pada sektor jalan. Saat ini saja persentase jalan dalam kondisi baik di daerah kabupaten dan kota Sumsel masih sekitar 50–60%, bahkan ada yang hanya sekitar 40%," katanya.

Kondisi tersebut dipandang dapat menghambat aktivitas ekonomi daerah, terutama akses menuju kawasan perkebunan dan sentra produksi.

Hari mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Sumsel ke depan.

Salah satunya melalui optimalisasi penerimaan daerah dengan mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak.

Upaya ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran serta memaksimalkan potensi pajak yang masih besar.

"Ke depan kita coba bagaimana pajak yang potensi gapnya lumayan besar dari 4 juta dan baru 1,2 juta membayar bisa dimaksimalkan dan pendapatan bisa meningkat," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga merancang sejumlah strategi seperti, restrukturisasi belanja pegawai agar lebih efisien dan produktif, serta upaya memperbesar porsi belanja modal agar memiliki efek pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi.

"Tantangan besar kita juga bagaimana mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena saat ini dari seluruh BUMD yang dimiliki Sumsel, hanya 4 perusahaan yang rutin menyetorkan dividen," jelas Hari.

Dalam jangka panjang, Pemprov Sumsel juga membuka peluang diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan melalui skema obligasi daerah dan sukuk daerah. Namun opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan karena berkaitan dengan kewajiban utang jangka panjang.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembiayaan non-APBD melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang telah mulai diterapkan pada beberapa proyek infrastruktur jalan.