Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) meluncurkan sistem penagihan pajak kendaraan terintegrasi Siguntang untuk menggarap potensi pendapatan daerah dari jutaan kendaraan yang masih menunggak.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pajak kendaraan merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, terutama di tengah pemangkasan transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, menurutnya, penguatan sistem pendataan dan penagihan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang masih bisa digali.

“Pendapatan dari pajak kendaraan merupakan salah satu andalan daerah. Yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana pick and get-nya, yakni bagaimana pemerintah juga memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak yang disiplin,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pemanfaatan sistem Siguntang yang memungkinkan pemantauan kepatuhan pembayaran pajak secara lebih real time.

“Semua harus dimulai dari data terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menerapkan sistem reward atau punishment jika data yang dimiliki belum valid? Data harus seakurat mungkin, mulai dari jumlah kendaraan, klasifikasi roda dua maupun roda empat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menambahkan, Siguntang difungsikan sebagai sistem penagihan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, petugas kini dapat melakukan pengecekan secara real time, baik secara door to door maupun berdasarkan kendaraan yang ditemui langsung di lapangan.

“Selama ini masih banyak kendaraan wajib pajak yang menunggak tanpa terdeteksi secara cepat,” kata Rizwan.

Dia menjelaskan, sistem tersebut telah diujicobakan pada 1–17 Maret 2026. Dalam periode itu, petugas melakukan pemindaian untuk mendeteksi status pajak kendaraan. Kendaraan yang telah memasuki jatuh tempo kemudian diberikan penanda sebagai pemberitahuan awal.

“Dari hasil uji coba itu, sekitar 900 wajib pajak kendaraan terdata dengan potensi tunggakan mencapai sekitar Rp620 juta. Dan yang sudah melakukan pembayaran setelah itu sekitar 45%. Ini menunjukkan langkah ini berhasil,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih dibayangi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ketergantungan terhadap komoditas serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Hari Wibawa mengungkapkan struktur ekonomi Sumsel masih sangat bergantung pada sektor berbasis komoditas, terutama pertambangan dan perkebunan.

"Dari share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumsel terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian. Lebih besar lagi 16% itu disumbang batu bara dan di perkebunan ada sawit yang paling menonjol," kata Hari Wibawa, dikutip Senin (16/3/2026).

Ketergantungan pada komoditas ini dinilai menjadi tantangan bagi fiskal daerah karena sebagian besar produk yang dihasilkan dan diekspor masih berupa bahan mentah.

"Sehingga ketika harga komoditas bergejolak, hal itu akan sangat memengaruhi pendapatan daerah," imbuhnya.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sumsel juga tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang beragam, mulai dari daerah pegunungan hingga kawasan rawa dan sungai yang cukup luas.

Kondisi ini membuat biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, menjadi lebih mahal dibandingkan daerah dengan karakteristik lahan yang relatif datar seperti di Lampung.

Akibatnya, porsi anggaran pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, banyak terserap untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

"Beban pemerintah kabupaten cukup besar pada sektor jalan. Saat ini saja persentase jalan dalam kondisi baik di daerah kabupaten dan kota Sumsel masih sekitar 50–60%, bahkan ada yang hanya sekitar 40%," katanya.

Kondisi tersebut dipandang dapat menghambat aktivitas ekonomi daerah, terutama akses menuju kawasan perkebunan dan sentra produksi.

Hari mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Sumsel ke depan.

Salah satunya melalui optimalisasi penerimaan daerah dengan mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak.

Upaya ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran serta memaksimalkan potensi pajak yang masih besar.

"Ke depan kita coba bagaimana pajak yang potensi gapnya lumayan besar dari 4 juta dan baru 1,2 juta membayar bisa dimaksimalkan dan pendapatan bisa meningkat," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga merancang sejumlah strategi seperti, restrukturisasi belanja pegawai agar lebih efisien dan produktif, serta upaya memperbesar porsi belanja modal agar memiliki efek pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi.

"Tantangan besar kita juga bagaimana mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena saat ini dari seluruh BUMD yang dimiliki Sumsel, hanya 4 perusahaan yang rutin menyetorkan dividen," jelas Hari.

Dalam jangka panjang, Pemprov Sumsel juga membuka peluang diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan melalui skema obligasi daerah dan sukuk daerah. Namun opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan karena berkaitan dengan kewajiban utang jangka panjang.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembiayaan non-APBD melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang telah mulai diterapkan pada beberapa proyek infrastruktur jalan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mematok target pajak daerah tahun 2026 naik Rp237 miliar dengan bertumpu pada dua sektor utama.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan mengatakan pada tahun ini penerimaan pajak ditarget sebesar Rp4,07 triliun, atau lebih besar dibanding 2025 yang senilai Rp3,83 triliun.

Menurut Rizwan, kenaikan ini sejalan juga dengan kinerja di tahun sebelumnya yang mampu melebihi sasaran dengan realisasi Rp3,92 triliun.

“Kenaikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Dia menerangkan, sektor yang akan menjadi tumpuan utama dalam penerimaan pajak daerah Sumsel yaitu PKB dengan target tahun ini Rp875 miliar atau naik dari sebelumnya Rp771 miliar.

Selain itu, sektor yang juga menjadi tulang punggung di tahun ini yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan target Rp835 miliar.

“Keduanya (sektor) ditarget menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp1,54 triliun,” kata Rizwan.

Sementara itu untuk beberapa sektor penerimaan lainnya dari kendaraan juga mengalami kenaikan target, meliputiPajak Alat Berat (PAB) Rp6,3 miliar dan Pajak Air Permukaan (PAP) Rp34,31 miliar.

Kemudian untuk target lainnya sepertiPajak Rokok Rp744,77 miliar serta penerimaan dari Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dipatok sebesar Rp29,27 miliar.

“Tahun ini anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan, sehingga daerah wajib mencari sumber pendapatan mandiri demi mewujudkan kemandirian fiskal,” imbuhnya.

Berdasarkan data Bapenda Sumsel, realisasi penerimaan pajak daerah Sumsel per 20 Januari 2026 mencapai sekitar Rp200 miliar.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Selatan merosot menjadi Rp9,74 triliun dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) 2026. Jumlah ini merosot 13,27% dibandingkan APBD Perubahan tahun 2025 yang mencapai Rp11,23 triliun.

Juru Bicara DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi mengatakan rancangan anggaran itu terdiri dari pendapatan daerah dipatok Rp9,63 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,1 triliun. Kemudian belanja daerah yang ditargetkan Rp9,74 triliun atau turun dari sebelumnya Rp11,23 triliun.

Dengan rancangan ini, masyarakat Sumatra Selatan atau dikenal dengan julukan Wong Kito Galo akan melihat anggaran daerahnya tekor senilai Rp108 miliar. Ada juga penerimaan pembiayaan Rp108 miliar. Rancangan juga mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang ditarget nihil alias berhasil terlaksana belanja seluruhnya.

“Estimasi Raperda APBD Sumsel ini sesuai dengan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumsel bersama TPAD Sumsel, serta inspektorat Sumsel,” ujarnya dalam rapat paripurna XVII (27), Rabu (26/11/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan rangkaian penetapan Raperda Sumsel untuk APBD tahun anggaran 2026 telah selesai dilakukan.

“Selanjutnya Raperda itu akan kami serahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan pada saatnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Deru.

Dia menuturkan dengan postur APBD yang lebih kecil dibandingkan tahun ini, terdapat sejumlah pos belanja yang lebih diperketat. Belanja itu seperti penghematan biaya perjalanan, kebutuhan ATK, serta pengurangan kegiatan seperti forum group discoussion (FGD).

“Dihemat tapi tidak mengurangi produk, kue (belanja) pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.

Sementara untuk belanja pegawai, kata dia, akan tetap minim meskipun tidak ada pengurangan untuk take home pay. “Jadi untuk pendapatan pegawai itu tidak dikurangi karena mereka itu mesin penggerak pemerintahan dan APBD ini juga,” jelas Deru.

Wakil Ketua I DPRD Sumsel Nopianto menilai pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam pelaksanaan pembangunan sesuai yang tertuang dalam Raperda 2026. Hal itu mengingat kondisi fiskal yang sedikit terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Dengan APBD yang relatif tidak baik-baik saja, tentu OPD juga harus selektif dan tepat sasaran untuk pelaksanaan pembangunan (APBD) 2026,” tutupnya.