REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo mengatakan dirinya menyampaikan langsung hal tersebut karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.

"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," kata Prabowo dalam pidatonya yang dipantau dari tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujarnya.

Prabowo menyampaikan dirinya telah disumpah di hadapan rakyat dan lembaga negara untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, serta menjaga peran Indonesia dalam perdamaian dan ketertiban dunia.

Menurut Presiden, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi ekonomi nasional, memastikan kesejahteraan warga negara, dan menjadi pedoman perjalanan bangsa ke depan.

Kepala Negara mengatakan APBN disusun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan berdiri di atas kaki sendiri.

"APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Suatu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri," ujarnya.

Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI. Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih. Selain itu juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai fondasi menuju ekspansi ekonomi yang lebih tinggi pada akhir dekade. Target tersebut disertai dengan proyeksi fiskal, inflasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai tahap menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. “Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8—6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tecermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” ujar Prabowo saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan struktur tersebut, defisit APBN 2027 dipatok sekitar 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal defisit tiga persen sesuai ketentuan undang-undang. “Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” kata Prabowo.

Pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 2,5 persen plus minus satu persen pada 2027, sama dengan target inflasi tahun berjalan. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi asumsi makro energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan sekitar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel per hari.

Pemerintah juga menargetkan imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategis yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19.

Dalam paparannya, Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," sebutnya dalam sidang paripurna DPR RI ke-19, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menyampaikan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, APBN adalah alat perjuangan untuk ekonomi bangsa.

Ia pun menyampaikan asumsi makro lainnya yang akan menjadi penopang pertumbukan ekonomi

Pendapatan negara ditargetkan naik

Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027, kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto kita," ucapnya.

Pendapatan tersebut akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah serta berbagai sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB Indonesia.

Defisit APBN dan rupiah dijaga stabil

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap terkendali di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk nilai tukar rupiah dan suku bunga surat berharga negara (SBN).

Prabowo menyebutkan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

"Strategi fiskal dan monetar kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Inflasi hingga harga minyak jadi fokus

Pemerintah juga menargetkan tingkat inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2027.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Target tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparan pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 2027 itu lebih tinggi dibanding asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4%.

Pemerintah juga memperkirakan inflasi tetap terjaga di kisaran 1,5% hingga 3,5% pada 2027, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Adapun harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.

Dalam sektor energi, lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 934.000 hingga 977.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 602.000 hingga 615.000 barel setara minyak per hari.

Pemerintah menyebut arah kebijakan fiskal 2027 dirancang dengan pendekatan kolaboratif, terarah, dan terukur.

“APBN terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” demikian tertulis dalam dokumen paparan pemerintah.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara belanja negara dipatok sekitar 13,62% hingga 14,80% PDB.

Pemerintah juga menjaga defisit APBN tetap terkendali di level 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB melalui strategi pembiayaan yang disebut inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Selain indikator ekonomi makro, pemerintah turut menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6% hingga 6,5%, dibanding target 2026 sebesar 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke kisaran 4,30% hingga 4,87%, sementara rasio gini diproyeksikan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81% pada 2027.