Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya pemerintah hampir rampung menggodok tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang menjadi landasaran harga tiket pesawat yang baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, formulasi angka TBA baru sebenarnya telah selesai dirumuskan. Namun, implementasinya masih menunggu momentum ketika harga bahan bakar penerbangan kembali mendekati kondisi normal.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum harga fuel stabil," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, kebijakan biaya tambahan atas kenaikan harga bahan bakar avtur atau fuel surcharge saat ini dipilih karena memberikan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam menghadapi lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun TBA yang terakhir ditetapkan pada 2019.

Peninjauan dilakukan karena sejumlah komponen biaya operasional penerbangan, termasuk kurs dan harga avtur, telah berubah signifikan dibandingkan saat regulasi tersebut diterbitkan.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan implementasi TBA baru dalam beberapa kondisi. Seperti harga avtur dan minyak dunia serta geopolitik dunia yang mulai baik.

Dudy berharap implementasi TBA baru dapat dilakukan apabila harga avtur kembali mendekati level sebelum penerapan fuel surcharge pada Maret lalu. Menurutnya, saat itu harga avtur masih berada di kisaran Rp14.000 per liter sebelum kemudian mengalami kenaikan pada April.

"Kalau kemudian avtur sudah mendekati dengan kondisi pada saat itu, kita dengan sesegera mungkin akan melakukan TBA yang baru," jelasnya.

Dalam skema baru tersebut, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan karena seluruh komponen biaya operasional telah diakomodasi dalam formula TBA.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian fuel surcharge apabila kembali terjadi gejolak harga avtur seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kalau dalam kondisi yang tidak terjadi apa-apa, maka kita akan menggunakan TBA sebagai patokan untuk menentukan harga tiket. Namun, apabila terjadi kondisi seperti kemarin, dimungkinkan juga adanya adjustment terhadap fuel surcharge," katanya.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Dalam beleid itu pula tertulis pada Pasal 23 (1) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali apabila terjadi perubahan signifikan terhadap komponen tiket, seperti harga avtur, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setidaknya, perubahan perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan total biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10%.

Sementara saat ini, fuel surcharge telah mencapai 50%, sesuai dengan rentang harga avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041/2026. Hal tersebut akibat harga avtur yang melonjak lebih dari 70% sejak April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dudy menyebut pembahasan berpeluang terkait dengan perkembangan sejumlah program dan pekerjaan yang tengah dijalankan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ditanya mengenai agenda pembahasan dengan Presiden, Dudy mengatakan bahwa pertemuan lebih difokuskan pada laporan perkembangan berbagai program di lingkungan Kemenhub.

"Oh ini aja, beliau [Presiden] nanyain progres beberapa terkait Kemenhub," ujar Dudy kepada wartawan.

Mengenai persiapan yang dibawanya dalam pertemuan tersebut, Dudy menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh materi yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan Presiden.

"Ya semuanya," katanya singkat.

Ketika ditanya apakah evaluasi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat juga menjadi salah satu materi yang disiapkan, Dudy menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan bahan terkait apabila Presiden menanyakan hal tersebut.

"Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan," ujarnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya kenaikan atau perubahan yang berkaitan dengan TBA, Dudy belum memberikan kepastian. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan," kata Dudy.

Meski begitu, Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan saat ini hanya menyiapkan berbagai bahan dan data yang diperlukan untuk disampaikan apabila diminta oleh Presiden.

"Maksudnya kami siapkan kalau beliau tanya," tandas Dudy.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini tengah memfinalisasi formula baru TBA yang tidak hanya memperbarui asumsi kurs dan harga bahan bakar, tetapi juga membuka ruang penyesuaian yang lebih fleksibel ketika terjadi gejolak biaya operasional di masa mendatang.

Menhub Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan, pembahasan revisi TBA telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sinkronisasi di tingkat kementerian.

"TBA yang baru harapannya itu dapat menjawab apa yang menjadi keinginan dari maskapai," kata Dudi, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Pemerintah, imbuhnya, berupaya mempercepat penyelesaian revisi tersebut mengingat adanya berbagai tekanan yang saat ini dihadapi industri penerbangan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan revisi TBA tidak semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan maskapai penerbangan. Regulator tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan konsumen.

Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penerapan skema yang lebih fleksibel terhadap perubahan biaya operasional. Pemerintah mempertimbangkan kombinasi antara pembaruan TBA dan mekanisme fuel surcharge yang dapat bergerak mengikuti perubahan harga avtur.

"Untuk sementara yang disampaikan adalah TBA kita tetapkan berdasarkan kondisi saat ini, tapi juga kita akan mempertimbangkan adanya fleksibilitas apabila terjadi lonjakan seperti kondisi sekarang ini," ujarnya.

Pemerintah juga mengakui bahwa asumsi kurs menjadi salah satu faktor yang perlu diperbarui dalam formula tarif. Patokan kurs yang digunakan nantinya akan menyesuaikan perkembangan terkini dan mempertimbangkan asumsi dalam APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat domestik kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memperkenankan maskapai menaikkan tarif hingga 50% dari tarif batas atas atau TBA.

Di balik naik-turunnya harga tiket tersebut, terdapat mekanisme pengaturan tarif yang selama ini digunakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlangsungan bisnis maskapai penerbangan.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Adapun TBB merupakan batas minimum harga tiket yang boleh dijual maskapai. Skema tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Sementara itu, tarif penerbangan internasional maupun domestik kelas bisnis diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pengamat penerbangan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan pemerintah mengatur harga tiket pesawat domestik untuk melindungi konsumen dari lonjakan tarif yang terlalu tinggi, terutama saat musim ramai atau peak season.

“Semangat pengaturan ini adalah melindungi konsumen penerbangan rute domestik kelas ekonomi dari harga tiket yang terlalu tinggi, terutama saat peak season,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Selain melindungi konsumen, pengaturan tarif juga bertujuan mencegah persaingan tidak sehat antarmaskapai.

Pemerintah menetapkan tarif batas bawah sebesar minimal 35% dari TBA agar maskapai tidak menjual tiket terlalu murah demi merebut pasar. Sebelum kebijakan TBB diterapkan, maskapai kerap menjual tiket dengan harga sangat rendah atau bahkan di bawah biaya operasional untuk menarik penumpang. Praktik tersebut dinilai berisiko mengganggu kesehatan industri penerbangan.

“Sejak diterapkan TBB, tidak ada lagi tiket super murah,” kata Alvin.

Dalam praktiknya, tarif tiket pesawat terdiri atas beberapa komponen, yakni tarif jarak sesuai jenis pesawat, pajak, iuran wajib asuransi, serta biaya tambahan atau surcharge.

Namun, TBA yang ditetapkan pemerintah belum termasuk PPN, iuran wajib Jasa Raharja, surcharge, dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).

Besaran tarif maksimum juga dibedakan berdasarkan jenis layanan maskapai. Untuk maskapai full service, tarif dapat mencapai 100% dari TBA. Maskapai medium service dibatasi maksimal 90% dari TBA, sedangkan low cost carrier (LCC) atau no frills service hanya boleh mengenakan tarif maksimal 85% dari TBA.

Perbedaan harga tiket domestik Indonesia dengan negara lain di kawasan juga kerap menjadi sorotan masyarakat.

Misalnya harga tiket pesawat dari Bangkok ke Chiang Mai untuk keberangkatan 26 Mei 2026 dipatok mulai sekitar Rp800.00an. Sementara itu, tiket Jakarta-Surabaya dijual mulai sekitar Rp1,2 jutaan, padahal jarak kedua rute tersebut relatif tidak jauh berbeda.

Meski demikian, efektivitas sistem TBA mulai dipertanyakan setelah biaya operasional maskapai melonjak dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan formula tarif saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi biaya operasional industri penerbangan.

Menurut dia, sebagian besar biaya maskapai terekspos dolar AS, mulai dari sewa pesawat, perawatan, hingga asuransi. Selain itu, avtur juga menyumbang sekitar 40% biaya operasi penerbangan.

TBA Dinilai Sudah Tidak Relevan

Apabila TBA direvisi mengikuti kondisi terkini, Bayu memang melihat adanya kemungkinan harga tiket pesawat akan naik setidaknya 50% dari TBA—itu pun belum termasuk pajak dan surcharge lainnya.

Semisal TBA untuk Jakarta-Surabaya saat ini senilai Rp1,16 juta. Artinya harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp1,7 juta.

Bayu menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan formula TBA yang lebih fleksibel dan progresif mengikuti perubahan harga avtur serta nilai tukar rupiah.

Dia mengusulkan agar TBA tidak lagi hanya dihitung berbasis jarak penerbangan, melainkan menggunakan parameter biaya per jam block per kursi atau durasi operasional pesawat.

Kelemahan utama sistem tarif saat ini terletak pada basis perhitungan TBA yang masih menggunakan jarak, bukan durasi penerbangan.

Padahal, biaya operasional maskapai dihitung berdasarkan lamanya pesawat beroperasi. Kepadatan lalu lintas di bandara membuat waktu antre taxi, take off, hingga landing semakin panjang dan meningkatkan biaya operasi maskapai.

Akibat TBA yang tidak diperbarui sejak 2019, ruang maskapai untuk menerapkan dynamic pricing juga semakin sempit. Harga tiket akhirnya cenderung selalu berada di sekitar batas maksimum.

Untuk maskapai LCC, pendapatan tambahan juga diperoleh dari penjualan makanan dan minuman, boarding prioritas, hingga layanan bagasi prabayar.

Di sejumlah negara lain, kebijakan pengaturan tarif penerbangan diterapkan dengan model berbeda-beda. Sementara itu, pemerintah masih belum menunjukkan tanda-tanda revisi TBA setelah melakukan penyesuaian fuel surcharge secara progresif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/52026) lalu.

Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur yang diumumkan oleh Pertamina sebagai penyedia avtur penerbangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mendorong menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan tarif batas atas (TBA) penerbangan domestik guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional.

"Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur penerbangan nasional di mana kenaikan tersebut mulai berlaku Rabu, 1 April 2026," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja sebagaimana keterangannya di Jakarta, Kamis.

INACA menyebutkan harga avtur telah disesuaikan untuk domestik per 1 -30 April 2026. Sedangkan untuk internasional juga naik namun berbeda setiap bandara.

Sebagai contoh, kata dia, untuk di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, harga avtur domestik per tanggal 1-31 Maret 2026 adalah Rp13.656,51 per liter. Sedangkan pada periode 1 – 30 April 2026 harganya menjadi Rp23.551,08 per liter atau naik 72,45 persen.

"Jika dibandingkan dengan harga avtur domestik rata-rata pada tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yaitu Rp7.970 per liter, maka kenaikannya mencapai 295 (persen)," ujarnya.

Sedangkan untuk internasional, harganya naik dari 0,742 dolar Amerika Serikat (AS) per liter menjadi 1,338 dolar AS per liter atau naik 80,32 persen. Jika dibandingkan tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yang mana harga avtur internasional di Indonesia adalah 0,6 dolar AS per liter, maka kenaikannya mencapai 223 persen.

Ia menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memperkirakan jika harga avtur akan naik mengikuti harga di tingkat global karena imbas krisis geopolitik di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya penyesuaian kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan TBA penerbangan domestik.

Menurutnya penyesuaian perlu dilakukan mengingat kenaikan harga avtur yang sangat tinggi dan di sisi lain harga avtur mempengaruhi sekitar 40 persen biaya yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

Ia menambahkan penyesuaian fuel surcharge dan TBA perlu segera diberlakukan agar maskapai penerbangan terus beroperasi dengan tetap menjaga keselamatan penerbangan (safety insurance).

"Serta menjaga finansial maskapai agar tetap bisa beroperasi (business sustainability) dan menyediakan konektivitas transportasi udara nasional,” lanjut Denon.

Sebelumnya, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15 persen. Namun mengingat kenaikan fuel yang lebih tinggi dari perkiraan, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA disesuaikan lagi dengan tingkat kenaikan harga avtur saat ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumumkan penurunan harga tiket pesawat untuk periode musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026," kata Dudy dalam keterangan resmi, kutip Kamis (22/10/2025).

Kata dia, penurunan tarif itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2025. Yang difokuskan pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

"Penurunan harga tiket ini berlaku untuk tiket domestik kelas ekonomi periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Menhub Dudy pun mengajak masyarakat memanfaatkan penurunan tarif tiket pesawat tersebut," tambah Dudy.

"Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026," katanya.

Dasar hukum penurunan tarif tiket pesawat tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 Dan Tahun Baru 2026; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal Dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026; serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP-DJPU 235 Tahun 2025 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan hasil dari penyesuaian sejumlah komponen biaya antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen, fuel surcharge (FS) pesawat jet sebesar 2 persen, FS Propeller sebesar 20 persen, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara sebesar 50 persen, Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara sebesar 50 persen, penurunan harga avtur pada 37 bandara, juga layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang," jelas Dudy.

"Pada saat pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada penurunan harga saja, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan," kata Dudy.