Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM kembali memunculkan perdebatan.

Pemerintah berupaya menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan sebagian pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama kebijakan baru tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan usaha kecil yang masih berjuang mempertahankan usahanya.

Melalui PP No. 20/2026 yang terbit pada April 2026, pemerintah membatasi fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, dan PT umum tidak lagi dapat menikmati tarif pajak yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM.

Langkah pengetatan ini diambil setelah otoritas fiskal menemukan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagian perusahaan dengan cara memecah usaha dan menjaga omzet tiap entitas tetap di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Dengan skema tersebut, pelaku usaha dapat terus menikmati tarif PPh Final yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan reguler.

Bagi pemerintah, pengetatan penerima fasilitas PPh Final diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memperkuat penerimaan negara.

Namun, pelaku UMKM dan sejumlah asosiasi usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban, terutama bagi CV dan PT skala kecil yang omzetnya masih terbatas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan regulasi anyar mengenai restrukturisasi fasilitas pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kebijakan ini merevisi aturan terdahulu guna menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Insentif PPh Final UMKM tarif khusus tersebut kini tidak lagi dapat dinikmati oleh seluruh jenis badan usaha. Berdasarkan dokumen resmi beleid yang diundangkan per 22 April 2026, fasilitas istimewa ini secara spesifik hanya menyasar dua jenis kualifikasi Wajib Pajak (WP) badan, yaitu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang serta koperasi. Langkah pengetatan diambil demi meminimalkan celah penghindaran pajak oleh korporasi skala besar yang kerap menyalahgunakan skema tersebut.

“Pasal 56 aaya (1) merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi, yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar,” tulis beleid baru tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026)

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) PP No. 20/2026, selain kedua entitas badan tersebut, kelompok Wajib Pajak orang pribadi juga tetap diperkenankan menggunakan tarif 0,5 persen ini.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Adapun bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Melalui penerbitan aturan baru ini, otoritas perpajakan berupaya mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal lewat pemberian kemudahan administrasi yang lebih tepat sasaran.

Restrukturisasi regulasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis perpajakan nasional tanpa mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum bagi iklim bisnis domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak (WP) UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting).

"Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha," jelasnya pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule.

Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. "Itu termasuk perdaran bruto dari penghasilan di luar negeri."

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP).

Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025.

"Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP)," terang Bimo.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.