Bisnis.com, JAKARTA - Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengurangi volume sampah. Adapun, Danantara menyebut total nilai proyek yang disiapkan mencapai US$5 miliar atau sekitar Rp87 triliun.

Nilai investasinya cukup besar sehingga perlu pengawasan untuk mencegah terjadinya kebocoran dana, salah satunya pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Adapun, proyek PSEL tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu proyek besar, terutama dari sisi pendanaan.

"Secara fundraising juga ini US$5 miliar jumlahnya. Jadi enggak kecil. Kami perlu support dari semua, termasuk juga dari masyarakat karena ini merupakan krisis sampah," katanya kepada awak media, Senin (11/5/2026).

Progres ini mulai berjalan di mana sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan proyek PSEL; Pemprov DKI Jakarta, Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Medan Raya, Bogor Raya 2, serta Kabupaten Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut, target pembangunan PSEL berlangsung di 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota.

Upaya ini sebagai langkah mengentaskan permasalahan sampah di sejumlah daerah, khususnya untuk daerah yang memiliki volume sampah 1.000 ton.

Proyek tersebut tentunya perlu mendapatkan atensi dari lembaga atau aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Hal itu tidak lepas dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan data KPK, terdapat 446 dari total 1.782 perkara atau sekitar 25% yang berkaitan dengan PBJ.

KPK menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta.

Terlebih menurut Danantara sebanyak 100 investor telah berminat mendanai PSEL. Walhasil perlu adanya pengawasan yang ketat.

KPK menemukan bahwa penyimpangan dalam PBJ tidak selalu dimulai pada proses lelang atau pelaksanaan proyek, melainkan dapat dirancang sejak awal, bahkan sebelum tahap perencanaan dilakukan.

KPK Damping Proyek PSEL

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya telah mulai melakukan pendampingan terhadap sejumlah pemerintah daerah dalam proyek konversi sampah menjadi listrik.

“Sejak awal kami memang sudah masuk ke sana. Jadi memang kita melakukan pendampingan juga kepada sejumlah pemerintah daerah dalam proyek konversi sampah menjadi listrik,” ujarnya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/5/2026).

KPK memandang proyek tersebut sebagai kebijakan strategis karena mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat

Menurut Budi, proyek PSEL juga berpotensi mengurangi tekanan anggaran pemerintah daerah. Selama ini, pengelolaan sampah menjadi salah satu pos belanja yang cukup besar bagi daerah

“Ketika pemerintah daerah punya beban dari sisi anggaran untuk melakukan pengolahan sampah, ketika bisa melakukan konversi ke dalam energi listrik, maka kemudian beban itu justru malah bergeser menjadi sebuah profit,” katanya.

Kendati demikian, dia mengingatkan proyek PSEL tetap harus dilihat secara menyeluruh dari sisi tata kelola pengadaan. Pengawasan, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan pada tahap tender atau pelaksanaan proyek.

Budi menjelaskan titik rawan penyimpangan dapat muncul sejak tahap perencanaan, mulai dari penentuan tujuan proyek, penghitungan volume sampah, hingga desain pelaksanaan proyek

“Ya kalau pengadaan barang dan jasa, itu memang harus dipotret secara utuh, mulai dari perencanaan awalnya seperti apa,” jelasnya.

Dia menekankan proses pengadaan harus berjalan terbuka dan transparan agar tidak muncul praktik pengondisian proyek yang berujung pada benturan kepentingan atau conflict of interest (COI).

“Jangan ada pengkondisian-pengkondisian karena pengkondisian itu bisa mengakibatkan adanya potensi COI, benturan kepentingan,” tuturnya.

Selain proses pengadaan, KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap hasil proyek agar fasilitas yang dibangun benar-benar optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menegaskan pengawasan terhadap proyek PSEL perlu dilakukan dalam satu siklus penuh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil proyek. Dia mengimbau agar pihak yang terlibat proyek ini tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi.

Bud menjelaskan bahwa KPK telah memiliki kajian terkait proyek konversi sampah menjadi listrik. Kajian tersebut menjadi salah satu dasar lembaga antirasuah dalam memetakan potensi risiko korupsi pada proyek tersebut.

"Terkait dengan konversi sampah ke listrik sudah ada kajiannya. Nah, nanti bisa cek di website KPK," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Dia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu sekolah rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Dia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.