Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Dia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu sekolah rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Dia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.