Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan 3 juta rumah tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah menekan stunting dan tuberkulosis yang dipicu lingkungan permukiman tidak sehat.

"Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian layak. Kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak terganggu," katanya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurutnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, termasuk meningkatnya risiko stunting.

Selain itu, Hashim menyoroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan jumlah kasus stunting maupun TBC saat ini.

"Kita sudah tahu di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Dari segi prevalensi TBC, tuberculosis itu penyakit paru-paru. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi TBC tertinggi di dunia setelah India. Penyakit tersebut banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh yang memiliki sanitasi buruk serta ventilasi yang tidak memadai.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menyebabkan banyak anak dan masyarakat rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Ia menambahkan temuan tersebut juga diperkuat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh 72 juta masyarakat Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah menemukan masih banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.

"Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan berdua-duanya menyatakan memang betul banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia. TBC dan stunting," tegasnya.

Karena itu, pembangunan hunian layak dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

Hashim juga mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memanfaatkan aset lahan untuk pengembangan kawasan hunian yang lebih sehat dan tertata.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan industri pendukung.

Ia menegaskan program pembangunan perumahan dapat sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti di sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia.

Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka itu menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) mengatakan penanganan penyakit TBC sendiri merupakan satu dari tiga program percepatan Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan, guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekira 125 ribu nyawa pada 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026