Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengakselerasi program pembangunan program 3 juta rumah.

Unit kerja khusus ini dibentuk guna mengurai berbagai kendala teknis dan operasional pelaksanaan program 3 juta rumah di lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor jasa keuangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa satgas ini memiliki mandat luas untuk menangani seluruh persoalan krusial di sektor perumahan demi memastikan target pemerintah tercapai tepat waktu.

"Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan. Apapun yang menyangkut relevansi dengan keuangan, ya kita bereskan di sini," ujar Ara dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ara menekankan pembentukan satgas ini bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang panjang agar koordinasi antarlembaga agar tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk urusan teknis yang sama.

"Jadi supaya tidak bolak-balik, ada timnya. Ada tim yang menyelenggarakan pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan teknisnya supaya bisa jalan dengan baik," tegas Ara.

Meski fokus pada urusan teknis dan aturan pelaksana, hal-hal bersifat strategis tetap akan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan kementerian dan OJK untuk pengambilan keputusan final.

Langkah penguatan koordinasi ini dinilai mendesak mengingat adanya risiko eksternal yang membayangi sektor properti, termasuk potensi kenaikan harga bahan baku bangunan seperti semen yang dapat mengerek biaya konstruksi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, satgas percepatan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri PKP bersama Ketua OJK, dengan anggota yang melibatkan BP Tapera hingga asosiasi pengembang.

Salah satu isu teknis yang menjadi prioritas adalah persoalan catatan debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kerap menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses kredit hunian.

Nantinya, OJK akan menerjunkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) ke dalam satgas guna mengasistensi calon debitur yang terganjal rekam jejak keuangan.

"Ini [pembentukan satgas] ada kaitannya dengan dukungan OJK terhadap programnya Pak Menteri. Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan 3 juta rumah tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah menekan stunting dan tuberkulosis yang dipicu lingkungan permukiman tidak sehat.

"Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian layak. Kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak terganggu," katanya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurutnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, termasuk meningkatnya risiko stunting.

Selain itu, Hashim menyoroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan jumlah kasus stunting maupun TBC saat ini.

"Kita sudah tahu di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Dari segi prevalensi TBC, tuberculosis itu penyakit paru-paru. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi TBC tertinggi di dunia setelah India. Penyakit tersebut banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh yang memiliki sanitasi buruk serta ventilasi yang tidak memadai.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menyebabkan banyak anak dan masyarakat rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Ia menambahkan temuan tersebut juga diperkuat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh 72 juta masyarakat Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah menemukan masih banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.

"Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan berdua-duanya menyatakan memang betul banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia. TBC dan stunting," tegasnya.

Karena itu, pembangunan hunian layak dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

Hashim juga mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memanfaatkan aset lahan untuk pengembangan kawasan hunian yang lebih sehat dan tertata.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan industri pendukung.

Ia menegaskan program pembangunan perumahan dapat sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti di sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia.

Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka itu menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) mengatakan penanganan penyakit TBC sendiri merupakan satu dari tiga program percepatan Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan, guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekira 125 ribu nyawa pada 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Hashim mengungkapkan dirinya bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia.

Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan terkesan berjalan lambat sehingga perlu adanya percepatan agar target penyediaan hunian bagi masyarakat dapat segera terealisasi.

Hashim menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah proses birokrasi, mengingat kementerian yang menangani sektor perumahan merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.

Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut berpartisipasi dalam pengembangan hunian berbasis kawasan transportasi.

"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di aset lahan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Adapun hunian yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan hunian tersebut segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Lebih lanjut dia mengatakan perusahaan itu juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memperluas akses hunian perkotaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Perumahan itu dampak terhadap ekonomi kita luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali

Cikarang, Jawa Barat (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan hunian dapat memberikan manfaat besar ke perekonomian nasional.

“Perumahan itu dampak terhadap ekonomi kita luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali. Berarti setiap rupiah yang kita keluarkan untuk perumahan ini juga berdampak luar biasa,” kata Hashim saat kunjungan lahan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu.

Dia menjelaskan saat ini masih ada sekitar 27 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Sementara jumlah keluarga yang dalam antrean hunian layak berkisar 9 juta hingga 15 juta keluarga.

Maka dari itu, kata dia, Program 3 Juta Rumah yang digalakkan oleh pemerintah dapat membantu mengatasi masalah perekonomian. Sebab, pembangunan properti melibatkan 185 bidang ekonomi, sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian.

Hashim memperkirakan sektor perumahan dapat berkontribusi sebesar 1,5 persen hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia pun optimistis sektor perumahan dapat membantu pemerintah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, mengingat pemerintah tengah mendorong pembangunan hunian secara masif.

Sebagai catatan, pemerintah sedang menggarap lahan sebesar 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital di Depok, Jawa Barat; 41 hektare milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat; dan 30 hektare di Cikarang, Jawa Barat, yang merupakan hasil hibah dari Lippo Group.

“Saya amat yakin bahwa kita akan mencapai 8 persen, karena dari perumahan saja kami hitung sudah 1,5 persen sampai 2 persen,” ujarnya.

Hashim menyebut pembangunan hunian akan melibatkan berbagai pihak secara aktif, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani pun menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan hunian yang sedang digarap, terutama di lahan yang diberikan Lippo Group kepada pemerintah.

Rosan mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp16 triliun untuk mendukung pembangunan hunian vertikal pada lahan tersebut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo bersama CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menerima hibah lahan seluas 30 hektare dari swasta untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Serah terima hibah lahan ditandai dengan pemberian dokumen serah terima di titik pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meninjau lokasi sebelum pematangan lahan serta pembangunan unit.

"Kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah," kata Hashim di Cikarang, Minggu.

Dia menjelaskan mengacu data pemerintah pula, terdapat 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Program 3 Juta Rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Hashim mengaku sektor perumahan memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.

Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada pendiri Grup Lippo Muchtar Riady bersama keluarga yang telah memberikan lahan tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

"Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara.

Ia menjelaskan pembangunan hunian di atas lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan mampu menghasilkan hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dari gambaran tim, dengan lahan sekitar 30 hektare ini kita kurang lebih bisa membangun sekitar 140.000 unit," ucapnya.

Sementara CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan peninjauan lokasi tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan terencana dan berkelanjutan.

"Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, BUMN dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang," ucap dia.

Diketahui pengembang properti Lippo Group resmi menghibahkan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah melalui Danantara sebagai wujud kontribusi mendukung program 3 juta rumah.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa penyediaan hunian untuk mengatasi backlog perumahan.

Lahan 30 hektare ini diproyeksikan mampu membangun 140.000 hunian vertikal, setara 5 persen target nasional 3 juta rumah.

"Alasan kami menghibahkan tanah ini karena mendukung Presiden yang punya hati untuk rakyat," kata CEO Lippo Group James Riady.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu kementerian paling strategis di Indonesia.

"Kementerian PKP memegang amanah besar. Karena itu saya tegaskan, jangan ada yang korupsi. Kepercayaan negara dan rakyat harus dijaga," ujar Hashim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyediaan rumah layak bagi rakyat adalah wujud nyata sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial, sekaligus penggerak ekonomi nasional.

Di samping itu, sektor perumahan berpotensi menyumbang 1-2 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Mulai 2026, Kementerian PKP diharapkan fokus pada aksi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat melalui hunian yang layak dan bermartabat.

Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.

Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai.

Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi itu akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.

Rusun subsidi tersebut dinilai memiliki lokasi premium dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri.

Terkait harga, pemerintah pusat dan daerah akan membahas skema terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Satuan Tugas Perumahan Panangian Simanungkalit mengatakan tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan bagi industri properti nasional karena tanda-tanda pemulihan ekonomi yang sudah terlihat bahkan sejak kuartal IV-2025.

Ia mengatakan harapannya perekonomian yang pulih dapat menjadi momentum yang baik dalam mendorong program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini,” ujar Panangian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pertumbuhan properti memang sudah melemah sejak beberapa tahun lalu karena rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 dan 2024 hanya berada di kisaran 4 persen akibat dampak pandemi COVID-19, katanya menjelaskan.

Namun, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sudah menunjukkan perbaikan pada kuartal IV-2025, yaitu 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III-2025 yakni 5,04 persen.

Pada tahun 2026, Panangian mengatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi oleh pemerintah yaitu 5,4 persen dan Bank Indonesia di kisaran 5,1 persen hingga 5,6 persen.

Menurut dia, inti dari proyeksi yang lebih optimistis tersebut menunjukkan bahwa titik rendah pertumbuhan telah dilalui.

“Kalau titik rendahnya sudah dilalui, pemerintah tinggal memelihara ekonomi agar terus naik, itu tergantung dari suasana yang diciptakan pemerintah. Tahun ini, saya melihat pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa mencapai 5,5 persen. Kalau tahun lalu saja rata-rata 5 prsen dan tahun ini 5,5 persen, berarti tahun ini industri properti sudah akan naik,” ujar dia.

Berdasarkan konsep growth elasticity, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5-1,7 kali pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2 persen, pertumbuhan properti sudah mencapai 8 persen atau mendekati 10 persen.

“Biasanya kalau properti sudah bangkit, akan menuju booming. Seperti di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, properti bangkit pada tahun 2009, tapi mulai booming pada 2010 hingga 2012 karena properti umumnya menjadi tempat untuk orang menempatkan uangnya atau berinvestasi, apalagi ketika harga komoditas naik. Jadi, apakah situasinya bisa seperti itu lagi, tergantung pada pertumbuhan ekonomi,” kata Panangian.

Panangian mengatakan tahun 2026 menjadi momentum yang positif karena daya beli dan perekonomian selama ini sudah mencapai titik rendahnya, sehingga siklusnya berganti dengan pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan selain adanya tren penurunan suku bunga belakangan ini, pemerintah menjaga momentum positif ini dengan berbagai kebijakan dan insentif, contohnya perpanjangan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen.

“Dengan kata lain, kondisi yang sulit itu sudah dilalui. Nah, pemerintah memelihara momentum ini dengan, contohnya, memperpanjang PPN DTP dan mungkin pemerintah akan mengeluarkan macam-macam kebijakan untuk menjaga ini. Di situlah industri dalam hal ini para pengembang properti berdiskusi dengan pemerintah, apa yang diharapkan,” katanya menjelaskan.

Selain adanya proyeksi ekonomi yang lebih baik pada 2026, Panangian juga menaruh harapan pada lembaga khusus yang akan dibentuk pemerintah untuk menangani seluruh urusan pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

Lembaga yang rencananya bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) tersebut akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Saya berharap sebelum Lebaran (Idul Fitri) lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ujar dia.

Panangian mengaku optimistis bahwa badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk industri.

Selain itu, lanjutnya, melalui lembaga baru itu, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar terdapat mekanisme percepatan pembangunan perumahan karena ada mandat dari beberapa undang-undang terkait program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Inspirasi untuk lembaga baru itu muncul dari negara-negara yang sukses mengelola social housing program, contohnya Singapura lewat Housing & Development Board (HDB) dan Turki lewat Housing Developmenet Administration of the Republic of Turkiye (TOKI).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) memunculkan beragam respons dari pemangku kepentingan.

Di satu sisi, pemerintah menilai kehadiran lembaga khusus diperlukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Di sisi lain, pelaku industri menilai pembentukan badan baru belum menjadi kebutuhan mendesak.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Melalui kehadiran BP3R, Satgas Perumahan optimistis target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai. Pemerintah disebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga kolaborasi pembiayaan dengan pengembang dan pelaku usaha.

Respons Pengembang

Di sisi lain, rencana pembentukan BP3R mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengembang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai pembentukan lembaga baru belum menjadi urgensi utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Arfandy, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sejatinya telah memiliki struktur kelembagaan yang memadai, yakni melalui Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.

“Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan dalam hemat kami belum terlalu mendesak. Kita sudah memiliki Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Menurut Raymond, alih-alih menambah institusi baru, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada terobosan kebijakan yang memperlancar sistem penyediaan rumah serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.

“Jalan keluarnya bukan menambah institusi. Dengan kelembagaan yang ada, seharusnya dibuat terobosan dan konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Fahri menyebut pesan Presiden sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani persoalan perumahan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis sosial.

“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

Dengan beragam pandangan tersebut, pembentukan BP3R menjadi agenda kebijakan yang masih menyisakan ruang perdebatan, terutama terkait urgensi, efektivitas, dan pembagian peran dengan institusi yang telah ada.

Kendala Penyerapan Rumah Subsidi

Pembentukan BP3R juga bertujuan untuk mengakselerasi program 3 Juta Rumah, termasuk perumahan subsidi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.

“Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.

Adapun sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur pembiayaan FLPP menjelaskan bahwa tidak maksimalnya serapan kuota tersebut terjadi akibat kendala pasokan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa dari sisi pasar (demand), sebenarnya banyak masyarakat yang hendak memanfaatkan program rumah subsidi tersebut.

“Mengapa tidak tembus 300.000-an? Karena potensi supply-nya yang masih sulit. Demand sebenarnya tinggi, tetapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.

Sementara itu, khusus pada 2026, BP Tapera membidik penyaluran rumah subsidi sebesar 285.000 unit.

“Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan optimistis sektor properti bakal kembali mencapai puncak perbaikan penjualan (booming) pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Satgas Perumahan Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa terdapat pola growth elasticity yang dapat digunakan untuk memproyeksikan nasib pasar properti. Umumnya properti akan kembali booming setelah penjualan mulai menunjukkan perbaikan.

"Kayak dulu sempat jatuh pada 2008 kemudian mulai bangkit di 2009 saat zamannya Pak SBY [Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono], kemudian booming-nya di 2013-2014," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menyebut, sepanjang 2025, pasar properti sudah mulai menunjukkan tanda perbaikan. Apabila pemerintah benar-benar menjaga laju pertumbuhan ekonomi secara optimal, pihaknya optimistis pasar properti akan kembali booming pada 2029.

Dia menambahkan, target pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi tembus 8% diklaim menjadi motor yang bagus untuk kembali mendorong sektor properti kembali berjaya.

"Pertumbuhan properti itu sekitar 1,5 - 1,7% dikali pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi 5,2% ya hitung saja. 1,7% dikali 5,2% misalnya, itu kan sudah 8% mendekati 10% [pertumbuhan propertinya]," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, sinyal optimisme sektor properti juga telah disampaikan oleh pengembang. Real Estate Indonesia atau REI memperkirakan industri properti di Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada 2026, didorong oleh beberapa faktor seperti perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga 2027, tren penurunan suku bunga, dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perumahan.

Wakil Ketua REI Rusmin Lawin menuturkan, sektor properti akan terus bangkit dengan fokus pada properti perumahan.

"Perpanjangan PPN DTP Insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan properti, terutama untuk rumah tapak," ujarnya kepada Bisnis.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan penurunan suku bunga juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli properti. Di sisi lain, penyaluran KUR perumahan juga dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menambahkan, nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memiliki hunian di tengah kota.

Mekanismenya, masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Mengingat, rusun tersebut berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha).

"Sekarang yang diuntungkan siapa kalau dijual Rp360 juta? Sudah pasti rakyat, karena apartemen di sebelahnya sudah Rp1 miliar yang namanya Kalibata City. Jadi pemerintah membuat terobosan, land for free, cuman mungkin dikasihlah HGB," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah sempat mengungkap rencana pengembangan kompleks DPR Kalibata menjadi hunian vertikal untuk masyarakat dalam rangka mendorong program 3 juta rumah.

Berdasarkan catatan Bisnis, investor asking asal Qatar telah tertarik untuk mengembangkan proyek tersebut. Berdasarkan catatan awalnya, Qatar berkomitmen membangun hingga 20.000 unit di lokasi tersebut.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto yakni Panangian Simanungkalit memberikan sinyal pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dapat dilaksanakan pada Triwulan I/2026.

Panangian menyebut, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menetapkan kandidat yang bakal memimpin badan baru tersebut.

"Sebelum lebaran dong [diharapkan terbentuk]. Jadi, kalau bisa sih dalam waktu dekat. Artinya, apa alasan Presiden membentuk BP3R? Karena kan janji pemerintah kan di sana," jelas Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dia melanjutkan, nantinya BP3R ini akan bertugas untuk mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Lebih dari itu, BP3R ini juga akan menjadi badan pelaksana regulasi hunian berimbang.

Untuk diketahui, hunian berimbang adalah kebijakan yang mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan proporsi setiap pengembangan 1 rumah mewah harus dibarengi dengan pengembangan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana (subsidi).

Mekanismenya, pengembang dapat membangun secara langsung hunian berimbang atau dapat digantikan melalui pembayaran tunai kepada pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bergerak sebagai regulator yang mengatur jalannya pembangunan perumahan.

"Jadi nanti kan ada dua nih. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman [PKP] sebagai policy, [BP3R] ini sebagai eksekutor, termasuk persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih dan sebagainya," imbuhnya.

Lewat kehadiran BP3R ini, Satgas Perumahan optimistis target 3 juta rumah yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Mengingat, pemerintah tak hanya mengandalkan suntikan APBN saja, melainkan juga turut mendapat modal dari pengembang.

"Ke depannya apakah si BP3R ini mampu mengeksekusi program Presiden [3 Juta Rumah]? Harusnya dia punya peluang untuk mengeksekusinya dan mampu, karena kan dia tinggal kolaborasi dengan beberapa stakeholders di industri kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus.

Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025). Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan.

Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan.

"Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani diketahui menerima kunjungan resmi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pada hari ini, Kamis (20/11/2025).

Rosan menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah upaya penguatan koordinasi dan penyelarasan strategi untuk memajukan sektor perumahan nasional.

Pasalnya, tambah Rosan, sektor perumahan memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri turunan dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Pertemuan ini membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan strategi di sektor perumahan, yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Rosan dalam akun Instagram resminya, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti tidak hanya berasal dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari efek berantai terhadap berbagai industri terkait.

Untuk itu, Rosan turut menekankan komitmen BPI Danantara untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

“Dukungan Danantara menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat kemandirian bangsa serta memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk diketahui, Danantara belakangan memang telah menunjukkan komitmennya mendorong sektor properti. Terbaru, dukungannya tercermin dari alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang disalurkan oleh sejumlah bank pelat merah.

Sebelumnya, Rosan juga sempat meminta agar Kementerian PKP dapat mendorong pasar agar menyerap secara optimal likuiditas yang telah disiapkan. Di mana, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun tahun ini.

"Karena sudah dianggarkan, pertama tolong dimanfaatkan, kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian," jelasnya dalam agenda Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Rosan menekankan, apabila KUR Perumahan tersebut terserap maksimal hingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Danantara berkomitmen untuk menambah besaran dana yang digulirkan mencapai Rp250 triliun.

"Kalau terserap Rp130 triliun, saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun," pungkasnya.